Pengaruh Pendidikan, UMK, dan Kesempatan Kerja THD Pengangguran Terdidik di Kab Semarang


ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, TINGKAT UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI KABUPATEN SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YOS MERIZAL

NIM. C2B 003 202

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Jumlah tamatan pendidikan SMU (X1), Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan (X2), Kesempatan Kerja (X3) terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik (Y) di Kabupaten Semarang.

Data yang digunakan adalah data time series berupa data sekunder dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun dari tahun 1991-2006. Uji analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan uji statistik parsial (uji t) dengan derajat keyakinan 95 persen. Dilakukan Uji F dan diukur dengan Uji R2 (uji determinan). Disamping itu juga dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik berupa uji multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas dan normalitas.

Hasil penelitian ini telah menggunakan hipotesis bahwa apabila jumlah tamatan SMU (X1) naik maka akan menurunkan Jumlah pengangguran terdidik (Y). Apabila tingkat UMK/Upah Minimum Kabupaten (X2) naik maka akan menurunkan Jumlah pengangguran terdidik (Y). Apabila jumlah kesempatan kerja (X3) naik maka akan menurunkan Jumlah pengangguran terdidik (Y).

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah bahwa kenaikan tenaga terdidik akan tidak mempengaruhi kenaikan angka pengangguran terdidik Tingkat perubahan UMK tidak mempengaruhi perubahan angka pengangguran terdidik meski tidak konsisten dengan teori oleh karena itu angka pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh besar kecilnya UMK. Kesempatan kerja tidak mengalami peranan penting dalam mempengaruhi peningkatan atau penurunan angka pengangguran terdidik

Kata Kunci : Jumlah tamatan pendidikan SMU (X1), Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan (X2), Kesempatan Kerja (X3), Jumlah Pengangguran Terdidik (Y)

BAB I

PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Lincolin Arsyad, 2001). Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Kendala lain yang merupakan kendala pokok di bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga timbul angka pengangguran yang tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, maka adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemauan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian. (Mudrajat Kuncoro, 2004)

Otonomi daerah menyebabkan perencanaan tenaga kerja dan pembangunan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik Kota maupun Kabupaten dalam pembiayaan pembangunan semakin meningkat, sehingga perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Untuk meningkatan kualitas subser daya manusia, tamatan pendidikan, tingkat upah dan kesempatan kerja, upaya membekali manusia dengan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kesehatan yang baik agar siap untuk bekerja.

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk suatu negara. Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja (the working capacity) atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan formal merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja. Selain itu, tingkat upah juga memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula kemampuan untuk meningkatkan kualitas seseorang.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dan tingkat upah diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas seseorang (tenaga kerja) maka peluang untuk bekerja semakin luas. Pada umumnya untuk bekerja di bidang perkotaan (white collar) atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan orang-orang (tenaga kerja) berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efetif dan efisien.

Dewasa ini di Kabupaten Semarang setiap tahun, jumlah tamatan pendidikan SMU semakin meningkat, dan tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Jumlah tamatan SMU di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.1

Pertumbuhan Angkatan Kerja tamatan SMU

di Kabupaten Semarang

Tahun

Tamatan SMU (orang)

Perubahan (%)

1991

2.380

-

1992

2.600

9,24

1993

2.735

5,19

1994

2.440

-10,79

1995

2.775

13,73

1996

3.935

41,80

1997

4.589

16,62

1998

3.966

-13,58

1999

4.762

20,07

2000

4.846

1,76

2001

4.431

-8,56

2002

4.846

9,37

2003

5.381

11,04

2004

5.483

1,90

2005

6.542

19,31

2006

7.227

10,47

Sumber : BPS Kabupaten Semarang dalam angka tahun 1991-2006

Pada Tabel 1.1 bahwa jumlah tamatan pendidikan formal khususnya SMU dan Perguruan Tinggi setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 1994, 1998 dan 2001 untuk jumlah tamatan SMU serta pada tahun 1995, 2001 dan 2006 untuk jumlah tamatan Perguruan Tinggi. Dapat dilihat bahwa di Kabupaten Semarang ini rata-rata kenaikan jumlah tamatan SMU sebesar 7,79 setiap tahunnya. Sedangkan untuk jumlah tamatan Perguruan Tinggi meningkat rata-rata 8,62 tiap tahunnya.

Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat ketersediaan tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut. Semakin tinggi tamatan pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan untuk bekerja. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dimana TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja.

Tingkat upah dari setiap tenaga kerja selalu berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga kerja (Samuelson, 1993: 280). Perbedaan kualitas ini disebabkan oleh pembawaan mental, kemampuan fisik, jumlah tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Penyebab yang paling berpengaruh yaitu tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang. Setiap orang berbeda dalam kemampuan dan kontribusinya bagi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar. Tingkat upah terendah yang diberikan oleh perusahaan adalah tingkat upah minimum. Tingkat upah minimum merupakan tingkat upah bagi tenaga kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan (Pengusaha), serikat pekerja dan pemerintah kabupaten, yang tiap tahunnya mengalami perubahan sesuai kesepakatan. Besarnya tingkat Upah Minimum Kabupaten Semarang (UMK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.2

Pertumbuhan Tingkat Upah Minimum Kabupaten Semarang

Tahun

UMK (Rp)

Perubahan (%)

1991

32.000

-

1992

40.000

25,00

1993

50.000

25,00

1994

81.000

62,00

1995

90.000

11,11

1996

102.000

13,33

1997

113.000

10,78

1998

130.000

15,04

1999

153.000

17,69

2000

185.000

20,92

2001

252.000

36,22

2002

341.800

35,63

2003

386.500

13,08

2004

430.000

11,25

2005

463.600

7,81

2006

515.000

11,09

Sumber : BPS Kabupaten Semarang dalam angka tahun 1991-2006

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat Upah Minimum Kabupaten Semarang terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 19,75 persen. Dengan adanya kenaikan UMK tiap tahunnya menunjukkan bahwa kebutuhan hidup manusia juga terus mengalami peningkatan.

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Hal ini berdampak sistem perekonomian yang semakin terpuruk, dimana akan mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat ada yang mempunyai inisiatif untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri. Akan tetapi untuk melaksanakan hal tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit, jadi tetap ada banyak orang yang menganggur. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat masa kini lebih memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya (ilmu yang diperoleh), dengan anggapan bahwa lebih baik bekerja dari pada tidak bekerja. Berikut jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Semarang :

Tabel 1.3

Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Kabupaten Semarang

Tahun

Kesempatan Kerja (orang)

Perubahan (%)

1991

387.540

-

1992

390.098

0,66

1993

383.041

-1,81

1994

400.713

4,61

1995

407.652

1,73

1996

412.950

1,30

1997

428.007

3,65

1998

441.776

3,22

1999

428.676

-2,97

2000

413.223

-3,60

2001

446.121

7,96

2002

445.471

-0,15

2003

482.737

8,37

2004

483.208

0,10

2005

500.896

3,66

2006

501.194

0,06

Sumber : BPS Kabupaten Semarang dalam angka tahun 1991-2006

Dari Tabel 1.3 tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah kesempatan kerja rata-rata mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 1993, 1999, 2000 dan 2002 mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,81 persen, 2,97 persen, 3,6 persen dan 0,15 persen. Jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Semarang ini rata-rata mengalami kenaikan 1,67 persen tiap tahunnya.

Kemajuan perekonomian negara yang diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, telah menunjukkan bahwa pengangguran tetap telah menjadi ancaman terbesar. Pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokan keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran demografis, kekakuan institusi, tidak bisa dipekerjakan dan pengangguran karena adanya restrukturisasi kapital (Guy Standing, 1983:137).

Hampir semua ahli ekonomi menduga bahwa pengangguran banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti tingkat penanaman modal, tingkat permintaan dan tingkat upah yang ada.

Sedangkan ahli sosial mempunyai dugaan bahwa disamping variabel ekonomi, terdapat variabel-variabel non ekonomi yang menjadi perhatian diantaranya yaitu pendidikan, dimana meliputi tamatan pendidikan dan jenis pendidikan. Hal tersebut diduga mempengaruhi keengganan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Pada tabel di bawah ini tertulis jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang:

Tabel 1.4

Pertumbuhan Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang

Tahun

Jumlah Pengangguran Terdidik (orang)

Perubahan (%)

1991

2.985

-

1992

3.336

11,76

1993

3.052

-8,51

1994

2.413

-20,94

1995

2.309

-4,31

1996

2.387

3,38

1997

2.450

2,64

1998

3.997

63,14

1999

4.185

4,70

2000

5.687

35,89

2001

5.753

1,16

2002

5.908

2,69

2003

6.089

3,06

2004

6.542

7,44

2005

7.026

7,40

2006

7.143

1,67

Sumber : BPS Kabupaten Semarang dalam angka tahun 1991-2006

Pada Tabel 1.4 di atas terlihat bahwa pengangguran terdidik semakin meningkat tiap tahunnya dimana pada tahun 1997 dan 2000 mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,14 persen dan 35,89 persen. Rata-rata kenaikan jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang ini mencapai 6,95 persen tiap tahunnya. Pengangguran terdidik di sini dimaksudkan yaitu tamatan SMU dan Perguruan Tinggi yang tidak bekerja.

Tamatan pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi memberikan kontribusi yang cukup besar pada pengangguran. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan antara Tabel 1.1 dan 1.4 bahwa rata-rata lebih dari separuh tamatan SMU dan Perguruan Tinggi menganggur tiap tahunnya. Untuk tamatan SMU tidak semuanya bisa mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan tidak adanya biaya, jadi para tamatan SMU lebih memilih untuk bekerja. Padahal kenyataan yang terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menampung mereka. Selain itu para tamatan SMU terkadang merasa cukup tinggi tingkat pendidikannya sehingga enggan untuk mengerjakan pekerjaan kasar, jadi mereka lebih cenderung memilih untuk menganggur dan mencari pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Sedangkan untuk tamatan Perguruan Tinggi juga banyak yang menganggur dikarenakan persaingan dunia kerja semakin ketat. Tidak semua tamatan Perguruan Tinggi bisa langsung bekerja. Sebagian besar tamatan Perguruan Tinggi ingin bekerja sebagai ahli profesional/ahli dan tenaga kepemimpinan. Padahal untuk mencapai hal tersebut, seorang tamatan Perguruan Tinggi harus bekerja dari tingkat/level bawah dulu. Selain itu, ketidaksesuaian antara ilmu yang diperoleh dengan pekerjaan yang diinginkan juga menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran tamatan Perguruan Tinggi. Karena itu, sebagian tamatan Perguruan Tinggi lebih memilih untuk bekerja tidak sesuai dengan bidangnya daripada menganggur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis ingin menganalisis masalah sumber daya manusia dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan (X1), Upah Minimum Kabupaten (X2) dan Kesempatan Kerja (X3) terhadap Pengangguran Terdidik (Y) di Kabupaten Semarang”.

Hubungan atau pengaruh dari Variabel tersebut di ats dapat digambarkan dalam grafik 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Sumber : BPS Kabupaten Semarang dalam angka tahun 1991-2006

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan yang menunjukkan tanda-tanda meningkat dari tahun ke tahun.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari semua uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

  1. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

  2. Seberapa besar pengaruh tingkat UMK terhadap jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

  3. Seberapa besar pengaruh jumlah kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

1.3. Batasan Masalah

Karena banyak faktor yang mempengaruhi pengangguran di Kabupaten Semarang, maka penulis membatasi masalah yaitu dengan mengambil beberapa variabel yang mungkin berpengaruh. Antara lain variabel yang diukur melalui tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki, variabel yang diukur melalui tingkat UMK per bulan yang diterima oleh tenaga kerja serta variabel yang diukur melalui kesempatan kerja. Penelitian ini mengambil periode analisis dibatasi yakni dari tahun 1991-2006.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

  1. Untuk melihat seberapa besar pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

  2. Untuk melihat seberapa besar pengaruh tingkat UMK per bulan terhadap jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

  3. Untuk melihat seberapa besar pengaruh kesempatan kerja terhadap jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

  1. Manfaat praktis

Berguna sebagai salah satu informasi dan atau untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik terutama di Kabupaten Semarang.

  1. Manfaat teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dan uraian skripsi ini secara menyeluruh akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia menurut tamatan pendidikan, tingkat upah, dan kesempatan kerja terhadap jumlah pengangguran terdidik. Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membicarakan tentang rancangan dari penelitian ini yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang teori-teori yang mendasar mengenai kualitas sumber daya manusia menurut tamatan SMU dan Perguruan Tinggi, tingkat upah minimum kabupaten semarang, jumlah kesempatan kerja dan jumlah pengangguran terdidik. Pada bagian ini akan dikemukakan teori Human Capital dan teori permintaan tenaga kerja.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menganalisa permasalahan tentang keadaan pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang maka digunakan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu disini diambil tiga variabel saja antara lain lain tamatan pendidikan, tingkat upah dan jumlah kesempatan kerja

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini berisi seputar deskripsi obyek penelitian serta penjelasan atau pembahasan mengenai hasil analisis data dengan metode analisis yang dipakai.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan membahas uraian mengenai kesimpulan yang telah diperoleh dari pembahasan dan analisis terhadap permasalahan. Berdasarkan kesimpulan maka diberikan saran guna memecahkan masalah yang ditemukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Definisi peningkatan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut pengembangan aktifitas dalam bidang pendidikan dan latihan, peningkatan kemampuan penelitian pengembangan teknologi. Diantara unsur-unsur pengembangan sumber daya manusia di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan dan latihan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan kualitas.

Pengembangan sumber daya manusia, dalam jangka pendek dapat diartikan sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan segera tenaga-tenaga terampil yang bertujuan untuk mempermudah mereka terlibat dalam sistim sosial ekonomi di negara yang bersangkutan. Pengertian ini meletakkan manusia sebagai pelaku dan penerima pembangunan. (Effendi, 1993)

Pengembangan sumber daya manusia yaitu proses peningkatan kemampuan untuk melakukan pilihan. Pengertian ini memusatkan perhatian pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk mendapatkan pengahasilan dan perluasan peluang kerja (Effendi, 1993).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan manusia. Dengan demikian dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah meningkatkan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja dan berusaha.

Pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar kemampuan produksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang atau masyarakat tersebut ditempatkan dalam pekerjaan. Menurutnya, usaha pembinaan sumber daya manusia pada waktu ini telah disetujui sebagai salah satu usah penciptaan kesempatan kerja (Suroto, 1992).

      1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Jumlah Tamatan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah cara-cara melaksanakan kerja yang baik dan juga dapat mengambil keputusan dalam pekerjaan atau dengan kata lain pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga merupakan landasan untuk pengembangan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja.

Pendidikan di Indonesia terdiri atas dua bagian, pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara resmi dan pelajarannya berdasarkan pada kurikulum tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui kursus-kursus, seperti kursus bahasa Inggris, komputer, akutansi dan lain-lain. Di dalam skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada pendidikan formal khususnya pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi.

Peranan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan sudah diakui oleh semua negara. Pendidikan formal seperti dikatakan oleh Todaro (1978), tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pekerja untuk kepentingan pembangunan, tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap dan aspirasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa antara pendidikan dan pembangunan bangsa terdapat hubungan timbal balik. Jika kita ingin memajukan pendidikan, maka proses pembangunan harus dipercepat, sebaliknya jika kita ingin memajukan pembangunan maka harus digarap sektor pendidikan terlebih dahulu. Pembangunan pendidikan harus dilihat secara menyeluruh yaitu dari sudut peningkatan kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi.

Dalam konsep ketenagakerjaan fungsi pendidikan memiliki dua dimensi penting yaitu dimensi kuantitatif yang meliputi kemampuan intuisi pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik atau untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, dan dimensi kualitatik yaitu penghasil tenaga kerja terdidik yang selanjutnya dapat dibentuk menjadi tenaga kerja penggerak pembangunan. (Ananta, 1989).

Fungsi pertama sistem pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik memiliki arti penting dalam menjawab lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan terlatih dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyediaan tenaga kerja terdidik meliputi jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, baik untuk usaha industri, perusahaan, maupun perkantoran.

Fungsi kedua adalah dalam menghasilkan lulusan yang dapat berfungsi sebagai tenaga penggerak pembangunan. Sesuai dengan fungsi ini, sistem pendidikan dan pelatihan harus membuka cakrawala yang lebih luas bagi tenaga kerja yang dihasilkannya, khususnya di dalam menciptakan lapangan kerja dari sudut yang lebih luas tidak hanya terbatas pada lapangan kerja formal, tetapi juga pada lapangan kerja potensial yang dapat digali melalui kesempatan berusaha secara mandiri. Dengan konsep ini, setiap tambahan lulusan sekolah tidak seharusnya menuntut disediakannya lapangan kerja, melainkan sebaliknya harus mampu menjadi tambahan kekuatan untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

Sistim pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam proses pembangunan nasional. Jika sistim pendidikan nasional tidak mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, bukannya tidak mungkin pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut justru diisi oleh tenaga kerja asing. Bahaya yang mungkin timbul jika mengenyampingkan aspek pendidikan adalah akan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang menempati bidang-bidang yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja dalam negeri.

      1. Teori Upah dan Sistem Pengupahan

Dalam teori ekonomi pengertian upah dilihat dari dua pihak. Pertama pihak pengusaha, upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik atau mental yang disediakan oleh tenaga kerja. Kedua pihak tenaga kerja, upah merupakan imbalan jasa fisik atau mental yang diberikan pada pengusaha. Dari pengertian tersebut maka upah berperan penting dalam menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Upah tenaga kerja dibedakan atas dua jenis, yaitu upah uang dan upah rill. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima uang yang diterima pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga fisik/mental pekeja yang digunakan dalam proses produksi. Upah rill adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang/jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja (Sukirno, 1994, 93). Untuk itu upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah rill yang diterima oleh tenaga kerja perbulan.

Dalam pencapaian kesejahteraan tenaga kerja, upah memegang peranan yang sangat penting. Pada prinsipnya sistim pengupahan adalah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya dan mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang.

Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950-an. A.W. Philips di dalam tulisannya dengan judul The Relation Between Unempoyment and The Rate of Change of money Wage rate in the United Kingdom, yang dimuat pada jurnal Economica edisi bulan November 1958 halaman 283-300 isinya antara lain memperkenalkan hubungan yang sistematik, maksudnya di sini bahwa terdapat trade off antara inflasi dan pengangguran yang terjadi di Inggris. Studi yang dilakukan A.W Philips mengenai hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran pada para pekerja di Inggris pada tahun 1957–1986. Hasil studi membuktikan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran sebagaimana tercermin pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Hubungan antara Upah dan Pengangguran

Unemployment (pengangguran)

Sumber : Sadono Sukirno, 1999

Garis lengkung menunjukkan hubungan negatif antara persentase perubahan tingkat upah dan pengangguran yang lebih dikenal dengan sebutan Kurva Philips (Philips Curve), antara tingkat inflasi dan tingkat upah pekerja yang dibuktikan dengan kenaikan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah (pada saat upah rendah).

Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi. Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran (tingkat pengangguran).

Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena harus ada trade off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsekwensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

Sistim pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistim pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada tiga fungsi upah yaitu:

  1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya

  2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja sekarang

  3. Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktifitas kerja

Sistem penggajian di Indonesia berbeda-beda bagi pekerja, karena pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja.

Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tamatan pendidikan dan pengalaman kerja. Sistim pengupahan di Indonesia mempunyai beberapa masalah yaitu:

  1. Masalah pertama bahwa pengusaha dan karyawan pada umumnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai upah. Bagai pengusaha, upah dipandang sebagai beban, karena semakin besar upah yang dibayarkan pada karyawan, semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Dipihak lain, karyawan dan keluarga biasanya menganggap upah sebagai apa yang diterimanya dalam bentuk uang.

  2. Masalah kedua di bidang pengupahan berhubungan dengan keragaman sistim pengupahan dan besarnya ketidakseragaman antara perusahaan-perusahaan. Sehingga kesulitan sering ditemukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional, misalnya dalam hal menentukan pajak pendapatan, upah minimum, upah lembur dan lain-lain.

  3. Masalah ketiga yang dihadapi dalam bidang pengupahan dewasa ini adalah rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat. Banyak karyawan yang berpenghasilan rendah bahkan lebih rendah dari kebutuhan fisik minimumnya yang menyebabkan rendahnya terhadap tingkat upah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pertama rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha di mana tingkat kemampuan manajemen yang rendah menimbulkan banyak keborosan dana, sumber-sumber dan waktu yang terbuang percuma. Akibatnya karyawan tidak dapat bekerja dengan efisien dan biaya produksi per unit menjadi besar. Dengan demikian pengusaha tidak mampu membayar upah yang tinggi. Penyebab kedua rendahnya produktivitas kerja karyawan sehingga pengusaha memberikan imbalan dalam bentuk upah yang rendah juga. Akan tetapi rendahnya produktivitas kerja ini justru dalam banyak hal diakibatkan oleh tingkat penghasilan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian yang kurang, serta nilai gizi yang juga rendah.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut diatas sebagai pemecahannya pemerintah telah mengembangkan penerapan upah minimum itu paling sedikit cukup menutupi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya. Dengan demikian kebijaksanaan itu adalah :

(a) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

(b) Menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.

(c) Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Simanjuntak, 1998:133).

2.1.4 Konsep dan Pengertian Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai daya serap dari penduduk yang berusia kerja dan telah masuk dalam angkatan kerja yang benar-benar telah bekerja, dinyatakan dalam bentuk jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan Employment. Istilah Employment dalam bahasa Inggris berasal dari kata To Employ yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau mempekerjakan, usaha memberikan pekerjaan disertai sumber penghidupan.

Jadi, Employment berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan atau keadaan penggunaan tenaga kerja orang. Dapat dikatakan bahwa Employment adalah kesempatan kerja yang diduduki atau jumlah orang yang mendudukinya. Kesempatan kerja dapat juga diartikan sebagai jumlah angkatan kerja yang melakukan pekerjaan paling kurang 1 jam yang dilakukan secara terus-menerus selama seminggu yang lalu, atau banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan dalam suatu perekonomian yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah angkatan kerja.

Dalam membahas kesempatan kerja sudah barang tentu tidak akan terlepas dari masalah kependudukan terutama penduduk yang termasuk kelompok berumur 10 tahun keatas sebagai kelompok penduduk usia kerja yang sampai saat ini masih dijadikan konsep dasar Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam pembangunan ekonomi nasional, Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam merupakan faktor komplementer terhadap modal dan teknologi. Pembangunan ekonomi yang mampu memberikan sumber penghidupan yang lebih baik, dimana orang yang ingin bekerja dapat memperoleh pekerjaan sebagai sumber penghidupannya. Dengan perkataan lain, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula.

Menurut konsep Badan Pusat Statistik (BPS 1980) dalam hal ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penduduk yang termasuk dalam kelompok usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Selanjutnya, menurut sumber yang sama dari kelompok penduduk yang berumur 10 tahun keatas dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Bagi kelompok yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan dikelompokkan sebagai angkatan kerja, sedangkan penduduk yang sehari-harinya memiliki kegiatan terbanyak sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja.

Simanjuntak (1998) memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja atau manpower mengandung dua pengertian. Yang pertama sebagian orang atau kelompok orang-orang bagian dari penduduk yang mampu bekerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengertian yang kedua yang terkandung didalamnya adalah sebagai jasa yang diberikan dalam proses produksi (labor service). Dalam hal ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.

Di dalam Simanjuntak (1998), seseorang dikatakan sedang memiliki kegiatan bekerja bila selama satu minggu sebelum pencacahan melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan paling sedikit selama satu jam berturut-turut. Dalam konsep tersebut lebih lanjut diuraikan bahwa seseorang yang membantu melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan juga termasuk orang yang bekerja, walaupun orang tersebut tidak mendapatkan upah. Orang atau kelompok orang inilah yang termasuk ke dalam kelompok penduduk bekerja tidak selalu harus mendapatkan penghasilan atau gaji dari pemberi kerja, tetapi hanya untuk membantu penghasilan tambahan bagi keluarganya juga termasuk kategori kelompok bekerja.

Menurut Simanjuntak (1998), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai sejumlah orang atau kelompok orang yang sedang memiliki kegiatan bekerja. Lebih jelasnya, bahwa yang dimaksud kesempatan kerja adalah penduduk berusia 10 tahun keatas yang tertampung atau terserap di seluruh lapangan usaha. Dengan demikian yang dimaksud kesempatan kerja, sama dengan besaran/jumlah penduduk yang bekerja.

Suatu hal amat penting dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi seharusnya membawa partisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif oleh semua anggota masyarakat yang mampu berperan serta dalam proses ekonomi, partisipasi aktif dari masyarakat ini dapat ditunjukkan dalam pendapatan perkapita yang ada dalam suatu daerah, apakah pendapatan perkapitanya tinggi atau rendah. Kalau pendapatan perkapitanya tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran sedangkan pendapatan perkapita yang rendah menunjukkan tingkat kemakmuran yang kurang.

      1. Pengangguran dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan perkerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 1994). Sedangkan menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.

Biro Pusat Statistik mendefinisikan penganggur sebagai mereka yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum bekerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk didalam kategori ini adalah mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusahan untuk mendapatkan pekerjaan (Biro Pusat Statistik, 1990). Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebulan pencarian, jadi mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim lebih satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai pencari kerja.

Untuk pengangguran terdidik digunakan batasnya yang menunjukkan mereka yang termasuk kategori menganggur menurut konsep SAKERNAS, yaitu penduduk yang berada dalam kelompok umur 15-24 tahun dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah minimal adalah SLTP, baik SLTP umum maupun SLTP kejuruan. Didalam penulisan skripsi ini, tamatan pendidikan yang penulis gunakan adalah tamatan SMU, baik umum maupun kejuruan, serta Perguruan Tinggi yaitu Diploma I-II-III dan Strata Satu.

Menurut konsep yang digunakan Biro Pusat Statistik dalam SAKERNAS 1998, angkatan kerja yang merupakan penduduk usia kerja (10 tahun atau lebih) punya pekerjaan sementara, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang diartikan bekerja disini adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Di dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan bekerja oleh penulis adalah tenaga kerja tamatan SMU, dan Perguruan Tinggi yang telah bekerja pada lapangan pekerjaan formal.

2.1.5.1 Jenis – Jenis Pengangguran

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada tiga jenis yaitu: (Kaufman dan Hotchkiss dalam Sadono Sukirno, 1999).

  1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja.

Bentuk ketiga pengangguran friksional terjadi karena pencari kerja tidak mengetahui dimana adanya lowongan pekerjaan dan demikian juga pengusaha tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran friksional merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan walaupun secara teoritis jangka waktu pengangguran tersebut dapat dipersingkat melalui penyediaan informasi pasar kerja yang lebih lengkap.

  1. Pengangguran Struktural

Pengangguran stuktural terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

Bentuk pengangguran struktural yang lain adalah terjadinya pengurangan pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju. Pengangguran sebagai akibat perubahan struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru.

  1. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan pada permintaan agregat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Pengangguran siklikal ini diukur karena tidak adanya kecukupan pada lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini sangat terkait dengan perubahan pada siklus kegiatan ekonomi.

Jenis-jenis pengangguran tersebut dikarenakan para pengangguran tidak melakukan pekerjaan yang bersifat mencari nafkah pada waktu mereka menganggur atau benar-benar tidak melakukan sesuatu kerja dalam keadaan menganggur (Sadono Sukirno, 1994).

Namun ada pula jenis pengangguran yang terjadi dimana pekerja melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan, akan tetapi pekerjaan tersebut sifatnya tidak menambah tingkat produksi yang dicapai atau dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Jenis-jenis pengangguran ini seringkali dijumpai di negara-negara berkembang, antara lain : (Sadono Sukirno, 1994)

  1. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi dapat terjadi apabila penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi.

  1. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman seringkali muncul pada waktu-waktu tertentu pada satu tahun, biasanya terjadi berkaitan dengan perubahan musim pada suatu wilayah.

  1. Pengangguran Setengah Menganggur

Pengangguran ini terjadi sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga tenaga kerja yang ada akan berupaya untuk mencari pekerjaan meskipun dengan waktu yang lebih sedikit.

2.1.5.2 Penyebab Pengangguran

Secara teori, terjadinya pengangguran disebabkan karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dipasar kerja. Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal :

a. Proses Mencari Kerja

Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima para pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima dan sebagainya.

b. Kekakuan Upah

Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Sehingga akan menimbulkan kelebihan penawaran (excess supply) pada tenaga kerja sebagai indikasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi.

c. Efisiensi Upah

Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buru jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

      1. Teori Penawaran Tenaga Kerja

Besarnya penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan. Mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja.

Penyediaan TK = AK = Supply TK

Dimana :

TK = Tenaga Kerja

AK = Yang Bekerja Tambah Penganggur

      1. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan suatu perusahaan atau industri terhadap tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Permintaan konsumen terhadap barang dan jasa disebabkan karena adanya nilai guna. Permintaan perusahaan atau industri terhadap tenaga kerja gunanya untuk membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat, dengan demikian pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksinya.

Upah sebagaimana lazimnya diartikan sebagai harga dari tenaga kerja, dilihat dari pihak perusahaan upah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk gaji buruh atau karyawan. Dilihat dari pengertian ini maka peranan upah sangat besar sekali dalam menentukan jumlah permintaaan maupun penawaran tenaga kerja (Syafruddin, 1984, 1).

GAMBAR 2.2

HUBUNGAN KESEMPATAN TENAGA KERJA DAN UPAH

Sumber : Payaman J. Simanjuntak, 1998

Dari kurva di atas terlihat bahwa kurva permintaan terhadap tenaga kerja bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Pada saat permintaan tingkat upah (W) tenaga kerja yang diminta berada pada titik N. Jika tingkat upah dinaikkan menjadi (W1) maka tenaga kerja yang diminta akan berkurang menjadi (A). Demikianlah pula jika tingkat upah diturunkan menjadi (W2) maka tenaga kerja akan meningkatkan permintaannya menjadi (B). Kalau kita perhatikan kurva di atas, terlihat bahwa permintaan terhadap tenaga kerja memiliki slop yang negatif, yakni bila tingkat upah meningkat maka permintaan akan tenaga kerja berkurang.

  1. Kondisi dari permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja adalah dalam full employment yaitu permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja.

  2. Faktor-faktor lain seperti teknologi dan harga adalah konstan.

Kurva permintaan tenaga kerja di atas, ditunjukkan oleh garis DD yang melukiskan besarnya nilai hasil marginal karyawan (Value Marginal Physical Product of Labor = VMPPL) untuk setiap tingkat penempatan tenaga kerja.

VMPPL = MPPL XL (3)

Dimana :

VMPPL = Value Marginal Physical Product of Labor

MPPL = Marginal Physical of Labor, tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang karyawan.

P = Harga jual barang yang diproduksi per unit.

    1. Penelitian Terdahulu

Miki Aidiment (1999) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang”, Ia meneliti sejauh mana pengaruh kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang, dimana ia menekankan atau menitik beratkan penelitiannya ini pada faktor –faktor sebagai berikut : tingkat pendidikan, tingkat upah, tingkat kesehatan.

Dalam penelitiannya tersebut terbukti adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat upah rill terhadap pengangguran terdidik di Kabupaten Semarangt. Ia meneliti dengan tingkat kepercayaan 95 % R2 = 0,7542.

Evi Laura (1998), dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang.” Dalam penelitiannya tersebut terbukti adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan, tingkat upah jumlah lapangan pekerjaan terhadap pengangguran terdidik di Kabupaten Semarangt. Ia meneliti dengan tingkat pendidikan, tingkat upah, jumlah lapangan pekerjaan terhadap pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang. Ia meneliti dengan tingkat kepercayaan 90% dan R2 = 0,76

Abdul Haris (1998), di dalam skripsinya yang berjudul “Pengangguran Pemuda Terdidik di Kabupaten Semarang”, ia meneliti sejauh mana tingkat pertumbuhan yang masih tinggi dan struktur umur yang masih muda serta penyebaran penduduk yang masih tidak merata mempengaruhi tingkat pengangguran bagi para pemuda terdidik yang ada di Kabupaten Semarang. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan penelitinya adalah: jumlah penduduk, jumlah lapangan kerja yang tersedia, tingkat pendidikan, serta tingkat upah.

Dalam penelitiannya ternyata hanya jumlah lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan saja yang signifikan mempengaruhi pengangguran sedangkan jumlah penduduk dan tingkat upah tidak signifikan dalam mempengaruhi pengangguran karena semakin banyak penduduk maka semakin sedikit tingkat upah yang tersisa sehingga semakin sedikit orang yng bekerja. Penelitian ini dilakukan dengn tingkat kepercayaan 90 % dan R = 0,988.

Benlia Susanti (1997), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Upah dan Jumlah Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Produktifitas Tenaga Kerja”, ia meneliti bagaimana pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, dengan cara meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Di dalam skripsinya ia menuliskan juga bahwa pembangunan industri ditujukan untuk memperkokoh struktur ekonomi nasional dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor, meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja serta mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor lainnya. Dalam penelitiannya terbukti adanya hubungan uyang signifikan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja dengan produktifitas tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan R2 = 0,78.

Effendi (1993), telah membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara pengangguran dengan jumlah penduduk dimana dikatakannya bahwa manusia sebagai penduduk adalah pelaku dan penerima pembangunan, sehingga jika jumlah penduduk banyak sedangkan jumlah lapangan pekerjaan tetap maka penduduk tidak akan bisa melakukan tugasnya dalam membangun sehingga terjadilah pengangguran.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dibuat untuk memudahkan penulis menjelaskan hasil penelitian dan menciptakan model yang akan menjelaskan penelitian ini. Hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat akan dijelaskan dalam diagram atau bagan kerangka pemikiran.

Pengaruh dari variabel bebas yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan (X1), tingkat UMK/Upah Minimum Kabupaten (X2), dan jumlah kesempatan kerja (X3) dalam mempengaruhi besarnya jumlah pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten Semarang. Model yang digunakan untuk menjelaskan dengan persamaan fungsi Y = f (X1,X2,X3). Pengaruh dari masing-masing variabel bebas adalah negatif atau berbanding terbalik. Lebih jelasnya dari tiap-tiap variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat sebagai berikut :

  1. Apabila tenaga kerja terdidik (X1) naik maka jumlah pengangguran terdidik (Y) akan turun.

  2. Apabila tingkat UMK/Upah Minimum Kabupaten (X2) naik jumlah pengangguran terdidik(Y) akan tururn.

  3. Apabila jumlah kesempatan kerja (X3) naik maka jumlah pengangguran terdidik (Y) akan turun.

Penjelasan yang lebih rinci tersebut dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang

0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02dc05bc05040000002e0118001c000000fb02ceff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a2d0000000100040000000000ba05dc05202716001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000180000000100000068992200e4040000040000002d010100030000000000

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang sedang dipelajari. Hipotesis merupakan sarana penelitian yang penting dan tidak dapat ditinggalkan karena merupakan instrumen kerja dari teori. Satuan hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang dimaksud adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan mungkin tanpa keyakinan agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis, dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenaran dengan menggunakan data empiris dari hasil penelitian (J. Supranto, 1993).

Berdasarkan tujuan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

  1. Diduga adanya hubungan negatif antara tingkat pendidikan dengan jumlah pengangguran terdidik.

  2. Diduga adanya hubungan positif antara tingkat upah minimum kabupaten dan jumlah pengangguran terdidik.

  3. Diduga adanya hubungan positif antara jumlah kesempatan kerja dan jumlah pengangguran terdidik.

  4. Diduga adanya hubungan positif antara jumlah pengangguran terdidik satu periode sebelumnya dan jumlah pengangguran terdidik.

  5. Diduga adanya pengaruh secara bersama-sama antara tingkat pendidikan, tingkat upah minimum kabupaten, dan jumlah kesempatan kerja terhadap jumlah pengangguran terdidik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian memakai waktu selama sebelas tahun yaitu tahun 1991-2006, maka periode yang diperhatikan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan, tingkat upah minimum kabupaten (UMK), jumlah kesempatan kerja dan jumlah penggangguran terdidik selama periode tersebut di atas. Agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan salah penafsiran, maka perlu dikemukakan defenisi operasional variabel sebagai berikut:

3.1.1 Tingkat Pendidikan yang dimiliki tenaga kerja (X1)

Tingkat Pendidikan yang dimiliki tenaga kerja adalah tamatan pendidikan berdasarkan jumlah tamatan pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi yang ditamatkan oleh penduduk/individu berdasarkan reverensi waktu tertentu di Kabupaten Semarang, satuan yang digunakan adalah orang.

3.1.2 Tingkat Upah Minimum Kabupaten Semarang (UMK) per bulan (X2)

Berdasarkan tingkat upah pekerja yang disepakati oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui serikat pekerja yang ditentukan tiap tahun. Diambil dari data Upah Minimum Kabupaten Semarang dalam rupiah.

3.1.3 Kesempatan Kerja (X3)

Kesempatan kerja adalah daya serap dari penduduk yang berusia kerja dan telah masuk dalam angkatan kerja yang benar-benar telah bekerja. Satuan yang digunakan adalah orang.

3.1.4 Jumlah Pengangguran Terdidik (Y)

Variabel terkait atau dependent variabel adalah merupakan jumlah pengangguran terdidik, jumlah pencari kerja yang menamatkan pendidikan formal. Disini tingkat pencari kerja formal yang penulis gunakan adalah SMU dan Perguruan Tinggi. Satuan yang digunakan adalah orang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam skripsi ini adalah jenis data sekunder yang berbentuk time series dengan jangka waktu enam belas tahun (1991-2006). Data-data tersebut meliputi : jumlah tamatan pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang, tingkat upah minimum kabupaten yang diterima oleh tenaga kerja, jumlah kesempatan kerja, dan pengangguran berdasarkan pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang.

Sumber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Data yang digunakan penulis juga bersumber dari makalah seminar, hasil penelitian sebelumnya dan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

  1. Riset Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini melalui literatur atau referensi kepustakaan. Seperti : perpustakaan Universitas Diponegoro, Biro Pusat Statistik Jawa Tengah serta berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

  1. Riset Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan jumlah pengangguran terdidik didasarkan analisa regresi berganda. Untuk menyederhanakan perhitungan dengan menggunakan metode ekonometrika, maka variabel terikat merupakan jumlah pengangguran terdidik dengan lambang Y. Variabel bebas adalah Tingkat Pendidikan (X1), Tingkat Upah Minimum Kabupaten / UMK (X2), Jumlah Kesempatan Kerja (X3). Selanjutnya akan di analisis dengan cara sebagai berikut :

      1. Metode Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk membahas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Fungsi persamaan yang ditulis oleh penulis terdahulu Miki Aidiment adalah sebagai berikut (Supranto, 1983) :

Y = f (X1, X2, X3) (3.1)

Dengan model dobel log dengan model distribusion lag persamaan sebagai berikut :

(3.2)

dimana :

Y = Jumlah Pengangguran Terdidik pada tahun tertentu.

= Konstanta

X1 = Tingkat Pendidikan Pada Tahun Tertentu.

X2 = UMK/bulan pada tahun tertentu.

X3 = Jumlah Kesempatan Kerja pada tahun tertentu.

Yt-1 = Jumlah Pengangguran Terdidik pada tahun sebelumnya.

, , = Koefisien Regresi

u = Disturbance Error

Ditribusion lags ini dilakukan kerena adanya faktor autokorelasi dalam jangka panjang, sehingga dilakukan model autoregresif.

      1. Metode Pengujian Statistik

Pengujian hipotesis ini disebut juga dengan pengujian signifikansi yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, dengan cara melakukan analisis regresi linier berganda kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut :

      1. Pengujian t (t-test)

Yaitu untuk menguji hubungan regresi secara terpisah. Pengujian dilakukan untuk melihat keberartian dari masing-masing variabel secara terpisah (parsial) terhadap variabel dependen dengan ketentuan hipotesis sebagai berikut (Damodar Gujarati,1999:144) :

ttes = ………………………………………………(3.4)

Dimana :

t = nilai t yang dihitung β    = Elastisitas variabel ke (i)

Se = standar error

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t-hitung yang didapat dari tabel coefficient dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (a=0,05) dan derajat kebebasan atau degree of freedom (df) sebesar (n-k) dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

  • Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan).

  • Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.(signifikan).

      1. Pengujian F (F-test)

Yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau pengujian secara serentak.

Nilai F-test atau F-hitung diperoleh dengan menggunakan model sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1999:120) :

Ftest = …………………………………….(3.5)

Dimana :

F = nilai F yang dihitung

R2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel

n = jumlah tahun pengamatan

Nilai F-hitung yang dihasilkan dari perhitungan tersebut di atas (berdasarkan tabel ANOVA) dengan tingkat kesalahan sebesar 5 persen dan derajat kebebasan atau degree of freedom (df) sebesar (n-k), (k-1); df1 = (k-1), df2 =(n-k) dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

  • Jika F-hitung < F-tabel maka hipotesa nol (H0) diterima dan hipotesa alternatif (Ha) ditolak berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh atau tidak signifikan terhadap variabel terikat.

  • Jika F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat.

      1. Pengujian R2

Pengujian R2 atau koefisien determinasi berguna untuk melihat seberapa besar proporsi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap naik turunnya nilai variabel tidak bebas, yang dilihat dari tabel Model Summary.

Nilai R2 diperoleh dengan menggunakan model sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1999:199) :

R2 = ……………………..(3.6)

Hasil pengujian koefisien determinasi mencerminkan pengukuran :

  1. Merupakan ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap sekelompok data hasil observasi (goodness of fit), dimana makin besar nilai R2 makin baik hasil suatu garis regresi, dan sebaliknya makin kecil nilai R2 makin buruk hasil garis regresi. Nilai R2 adalah 0 < R2 <1. jika R2 = 0 atau mendekati nol, maka antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas tidak saling berhubungan, dan sebaliknya apabila R2 = 1 atau mendekati satu, maka variabel bebas dan variabel tidak bebasnya berhubungan sempurna.

  2. Merupakan pengukuran besarnya proporsi (persentase) dari jumlah variasi dari variabel tidak bebas yang diterangkan oleh model regresi atau mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel tidak bebas tersebut. Oleh karena, dalam penelitian ini jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan Adjusted R2 .

    1. Uji Asumsi Klasik ( Second Order Test )

Persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan secara statistik jika memenuhi asumsi klasik, yaitu memenuhi asumsi bebas multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi( Gujarati, 1995 ). Untuk mendeteksi adanya masalah ini dapat dilihat :

  1. Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance.

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah:

  1. Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 atau diatas 0,1.

  2. Mempunyai angka tolerance mendekati 1 atau dibawah 10.

  1. Besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah:

Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (di bawah 0,5). Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas. (Singgih Santoso, 2000: 206-207)

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu merupakan varians yang sama atau tidak. Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot, di mana sumbu X adalah Y yang terprediksi, dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya).

Dasar pengambilan keputusan:

  1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.

  1. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Singgih Santoso, 2000: 210).

3.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota–anggota serangkaian observasi yang diurutkan berdasarkan waktu dan ruang (Gujarati, 1995). Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adalah selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error ditaksir terlalu rendah. Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson (DW).

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan-kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Uji Autokorelasi dengan melakukan Durbin Watson test dengan berbagai macam syarat dimana tidak terjadi autokorelasi bila :

  1. 0 < dw < dL tidak terjadi autokorelasi positif.

  2. dL < dw < dU tidak ada autokorelasi positif

  3. 4 – dL < dw < 4 tidak ada autokorelasi negatif

  4. 4 – dL < dw < 4 – dL tidak ada negatif autokorelasi

  5. dU < dw < 4 – dU tidak ada positif atau negatif autokorelasi.

Apabila terjadi autokorelasi maka dilakukan regres ulang dengan memasukkan unsur autoregresi dari variabel independen dalam model.

Durbin – Watson d test dapat dirumuskan sebagai berikut :

……………………………………………………… (3.7)

Dengan menyederhanakan rasio dari selisih jumlah kuadrat residual. d adalah durbin watson hitung.. υ adalah residual atau distrurbance error.

Menurut Singgih Santoso (2000), jika angka DW berkisar antara -2 sampai +2 maka koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi. Sedangkan jika angka DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif dan jika angka DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi.

3.5.4 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi adanya Normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Normal Proablity Plot.

Dasar pengambilan keputusan :

  1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.

  2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terdidik

4.1.1 Perkembangan Jumlah Tamatan Pendidikan

Pembentukan watak bangsa disegala bidang, khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi dan merupakan salah satu usaha, yang terarah untuk mencapai kualitas bangsa yang tinggi, pada dasarnya adalah melalui proses pendidikan. Hal ini tercermin pada tujuan pendidikan nasional yakni untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan memperketat semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (GBHN RI, 1983 – 1988).

Jumlah tamatan pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kualitas angkatan kerja. Secara umum telah terjadi peningkatan angkatan kerja di Kabupaten Semarang menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang digambarkan melalui tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Pertumbuhan Angkatan Kerja Kabupaten Semarang

menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

pada tahun 1991 – 2006

Tahun

Tamat SMU (orang)

Pertumbuhan (%)

TamatPerguruan Tinggi (orang)

Pertumbuhan (%)

1991

2380

1131

-

1992

2600

9,24

1294

14,41

1993

2735

5,19

1548

19,63

1994

2440

-10,79

1683

8,72

1995

2775

13,73

1667

-0,95

1996

3935

41,80

2053

23,16

1997

4589

16,62

2316

12,81

1998

3966

-13,58

2926

26,34

1999

4762

20,07

3034

3,69

2000

4846

1,76

3403

12,16

2001

4431

-8,56

3233

-5,00

2002

4846

9,37

3810

17,85

2003

5381

11,04

3951

3,70

2004

5483

1,90

3984

0,84

2005

6542

19,31

4128

3,61

2006

7227

10,47

4002

-3,05

Sumber : BPS, Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 1991 – 2006

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proporsi angkatan kerja yang menamatkan SMU dari tahun 1991 sampai dengan 2006 tidak selalu naik dan tidak pula selalu turun. Pertumbuhan rata-rata pertahun 8,51 persen artinya orang yang menamatkan pendidikan SMU naik 8,51 persen setiap tahunnya. Jumlah lulusan SMU rata-rata adalah 4308 orang tian tahun. Dari Tabel 4.1 diatas juga dapat kita lihat bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun angkatan kerja yang menamatkan SMU yang paling banyak pertambahannya adalah pada tahun 2006 yaitu sebesar 7227 orang. Pertumbuhan tertinggi adalah tahun 1996 dengan jumlah pertumbuhan 41,80 persen. Pada tahun 1998 pertumbuhan turun 13,58 persen, merupakan pertumbuhan yang terendah. Proporsi angkatan kerja yang menamatkan Perguruan Tinggi dari tahun 1991 sampai dengan 2006 tidak selalu naik dan tidak pula selalu turun. Pertumbuhan rata-rata pertahun 9,19 persen artinya orang yang menamatkan Perguruan Tinggi naik 9,19 persen setiap tahunnya. Jumlah lulusan Perguruan Tinggi rata-rata adalah 2760 orang tiap tahun. Pertumbuhan rata-rata per tahun angkatan kerja yang menamatkan Perguruan Tinggi yang paling banyak pertambahannya adalah pada tahun 2005 yaitu sebesar 4128 orang. Pertumbuhan tertinggi adalah tahun 1998 dengan jumlah pertumbuhan 26,34 persen. Pada tahun 2001 pertumbuhan turun 5,00 persen, merupakan pertumbuhan yang terendah. Berdasarkan data ini maka secara umum dapat dinyatakan bahwa jumlah tamatan pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan dan penurunan baik jumlah tamatan pendidikan SMU maupun tamatan Perguruan Tinggi.

Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat ketersediaan tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah tamatan pendidikan angkatan kerja maka semakin tinggi pula keinginan untuk bekerja, dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja.

4.1.2 Perbedaan Tingkat Upah Menurut Jumlah Tamatan Pendidikan

Tingkat upah dari setiap tenaga kerja selalu berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaan upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda di antara tenaga kerja (Samuelson, 1993; 280). Perbedaan kualitas ini disebabkan oleh pembawaan mental, kemampuan fisik, jumlah tamatan pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman. Penyebab yang paling berpengaruh adalah tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang. Setiap petugas kepegawaian tahu bahwa setiap orang berbeda dalam kemampuan dan kontribusinya bagi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi kualitas seseorang maka semakin besar kontribusinya terhadap perusahaan, maka tingkat upah yang diterimanya akan semakin besar.

Di Kabupaten Semarang tingkat upah yang diterima oleh seseorang juga disebabkan oleh perbedaan jumlah tamatan pendidikan yang ditamatkannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2

Tingkat Upah Minimum Kabupaten Semarang

tahun 1991 – 2006

Tahun

UMK (Rp)

Pertumbuhan (%)

1991

32000

1992

40000

25,00

1993

50000

25,00

1994

81000

62,00

1995

90000

11,11

1996

102000

13,33

1997

113000

10,78

1998

130000

15,04

1999

153000

17,69

2000

185000

20,92

2001

252000

36,22

2002

341800

35,63

2003

386500

13,08

2004

430000

11,25

2005

463600

7,81

2006

515000

11,09

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 1991 – 2006

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tahun 2006 adalah merupakan tingkat upah minimum kabupaten (UMK) yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 515.000 sedangkan pada tahun sebelumnya 2005 adalah sebesar Rp 463.600 yang mana berarti penambahannya adalah sebesar 11,09 persen. Sedangkan kalau kita lihat pertambahan tingkat upah riil tiap tahunnya bertambah rata-rata sebesar 21,06 persen.

4.1.3 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik

Di Kabupaten Semarang masih banyak pencari kerja yang belum bekerja karena pendidikan yang ia miliki tidak sesuai dengan apa yang diperlukan saat ini.

Oleh karena itu banyak orang yang bekerja tidak pada bidangnya masing-masing, mereka menganggap daripada tidak bekerja lebih baik bekerja. Karena sesuatu yang kita kerjakan lama kelamaan tidak akan menguasai pekerjaan itu.

Dari tabel 4.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa pencari kerja sangat banyak, tetapi pada setiap tahunnya mengalami pertambahan dan juga penurunan. Tabel 4.3 di bawah ini akan memperlihatkan terjadinya pertambahan dan penurunan terhadap pencari kerja, sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Kesempatan Kerja Kabupaten Semarang

tahun 1991 – 2006

Tahun

Kesempatan Kerja (orang)(X3)

Pertumbuhan (%)

1991

387540

1992

390098

0,66

1993

383041

-1,81

1994

400713

4,61

1995

407652

1,73

1996

412950

1,30

1997

428007

3,65

1998

441776

3,22

1999

428676

-2,97

2000

413223

-3,60

2001

446121

7,96

2002

445471

-0,15

2003

482737

8,37

2004

483208

0,10

2005

500896

3,66

2006

501194

0,06

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 1991 – 2006

Dari Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa kesempatan kerja dari tahun 1996-2006 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,78 persen setiap tahunnya. Namun jika kita lihat pertambahan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 8,37 persen..

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa dengan banyaknya pencari kerja, namun lapangan pekerjaan yang tersedia belum tentu bisa menempatkan para pencari kerja tersebut sesuai dengan jumlah tamatan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pencari kerja tersebut, sehingga masih banyak yang menganggur. Oleh karena itu diharapkan pada pencari kerja yang masih menganggur hendaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat.

4.1.4 Pengaruh Jumlah Tamatan Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik

Kemajuan perekonomian negara yang diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) telah menunjukkan bahwa pengangguran tetap, menjadi ancaman terbesar. Hal ini pernah diduga oleh Standing (1978; 124) bahwa sebab dari pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokan keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran demografis, kekakuan institusi, tidak bisa dipekerjakan, dan pengangguran oleh adanya restrukturalisasi kapital (Guy Standing, 1983; 137).

Hampir sama semua ahli ekonomi menduga bahwa pengangguran banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti tingkat penanaman modal, tingkat permintaan, dan tingkat upah yang ada. Sedangkan ahli sosial mempunyai dugaan bahwa disamping variabel-variabel ekonomi, ada variabel-variabel sosial yang mempengaruhi tingkat pengangguran.salah satu variabel non ekonomi yang menjadi perhatian ahli sosial adalah pendidikan. Jumlah tamatan pendidikan atau jenis pendidikan diduga bisa mempengaruhi keengganan terhadap pekerjaan – pekerjaan tertentu.

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah pengangguran selama periode 1991 – 2006 jumlah pengangguran terdidik yang terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 7143. Terjadi kenaikan terbesar pada tahun 1998 sebesar 63,14 persen.

Tabel 4.4 :

Jumlah Pengangguran Terdidik Kabupaten Semarang

tahun 1991 – 2006

Tahun

Jumlah Pengangguran Terdidik (orang)(Y)

Pertumbuhan (%)

1991

2895

1992

3336

15,23

1993

3052

-8,51

1994

2413

-20,94

1995

2309

-4,31

1996

2387

3,38

1997

2450

2,64

1998

3997

63,14

1999

4185

4,70

2000

5687

35,89

2001

5753

1,16

2002

5908

2,69

2003

6089

3,06

2004

6542

7,44

2005

7026

7,40

2006

7143

1,67

Rata2

4448,25

7,64

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 1991 – 2006

Pendidikan SMU memberikan kontribusi maksimum terhadap pengangguran, karena pada tamatan SMU inilah masalah angkatan kerja muncul. Sulitnya tamatan SMU untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi menyebabkan mereka mencari pekerjaan padahal lapangan kerja tidak tersedia secara luas untuk menampung mereka. Ada kemungkinan lain dari tingginya jumlah pengangguran tamatan SMU yaitu bahwa para tamatan SMU merasa cukup tinggi tingkat pendidikannya, sehingga enggan mengerjakan pekerjaan kasar, mereka cenderung memilih untuk menganggur dan selalu mencari pekerjaan yang cocok bagi dirinya.

Gejala umum yang terjadi adalah bahwa jumlah pengangguran pada tamatan SMU lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tamatan Perguruan Tinggi. Berdasarkan gambaran dari tabel 4.4 tampak bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah pengangguran.

Dari data dalam tabel 4.4 terlihat pengangguran tamatan Perguruan Tinggi juga tinggi. Ini disebabkan karena tamatan Perguruan Tinggi memilih jenis pekerjaan dengan profesional atau ahli, tenaga administrasi, dan tenaga kepemimpinan dan tata laksana. Tampaknya hal ini merupakan sesuatu hal yang logis, karena pendidikan di negara kita mengarah ke modernisasi. Adapun penyebab lain dari tingginya jumlah pengangguran bagi tamatan Perguruan Tinggi adalah ketidak cocokan antara jurusan pendidikan yang dimiliki dengan lapangan pekerjaan yang dijalani. Misalnya sering ditemukan seseorang yang menamatkan sekolah guru tapi tidak menjadi guru, adapula seseorang tamatan sarjana pertanian tetapi kerja di kantor Bank.

Ketidakcocokan antara jurusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan bisa diakibatkan oleh tidak tersediannya lapangan pekerjaan, sistem balas jasa yang tidak sama atau langkanya tamatan dari suatu jurusan tertentu yang diingini oleh suatu lapangan kerja tertentu.

4.2 Uji Statistik

4.2.1  Analisis Regresi Pengaruh Pendidikan, UMK dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang

Berikut ini dapat dilihat persamaan dari pengaruh Pendidikan (X1), UMK (X2), dan Kesempatan kerja (X3) terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang, adalah :

Log Y = Log a + b Log X1 + c Log X2 + d Log X3 + e Log Yt-1

Log Y = -1,841 – 0,184 X1 + 0,09 X2 + 0,481X3 + 0,934Yt-1

t (-0,278) (-0,435) (0,322) (0,352) (3,676)*

prob (0,787) (0,673) (0,754) (0,732) (0,004)

R2 = 0,859

F = 15,244*

Dw = 2,032

Ket : * = signifikan (α = 5%)

Tiap tahun pertumbuhan pengangguran terdidik secara potensial berjumlah menurun 1,841% apabila tidak ada perubahan pertumbuhan tenaga terdidik, UMK dan kesempatan kerja. Persamaan diatas menerangkan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan tenaga terdidik (X1) akan menurunkan 0,184% pertumbuhan pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten Semarang. Konsisten dengan hipotesis dimana dengan tanda negatif dalam model akan menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan tenaga terdidik (X1) akan menurunkan Y (pertumbuhan pengangguran terdidik). Artinya jika kenaikan tenaga terdidik (X1) akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik (Y), maka angka pengangguran terdidik akan turun jika jumlah tenaga terdidik naik, naiknya jumlah tenaga terdidik ini ini akan mengakibatkan penurunan pengangguran terdidik pula. Sayangnya penambahan jumlah tenaga terdidik menerima hipotesis nol dalam teori, karena t hitung tidak signifikan pada derajat keyakinan 95 persen. Karena Jumlah t hitung lebih besar dari t tabel = 2,145 uji 2 arah.

Setiap kenaikan 1% pertumbuhan UMK (X2) akan menaikan 0,09% pertumbuhan angka pengangguran terdidik(Y). Tanda positif dalam persamaan yang dihasilkan menunjukkan bahwa adanya kenaikan UMK akan menaikkan pengangguran terdidik di kabupaten semarang, hal ini mendorong peningkatan pengangguran terdidik apabila upah dinaikan. Hal ini konsisten dengan teori. Karena dorongan untuk mengurangi karyawan oleh pabrik apabila harus menambah tingkat Upah, dengan adanya peningkatan upah dalam hal ini UMK, maka akan menambah biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja dapat dikurangi dengan mengurangi tenaga kerja dengan adanya efisiensi. Demikian pula beberapa tenga terdidik dikurangi pula, maka jumlah pengangguran terdidik di kabupaten Semarang meningkat. Sayangnya Sayangnya penambahan jumlah UMK menerima hipotesis nol dalam teori, karena t hitung tidak signifikan pada derajat keyakinan 95 persen. Karena Jumlah t hitung lebih besar dari t tabel = 2,145 uji 2 arah.

Setiap kenaikan 1% pertumbuhan kesempatan kerja (X3) akan menurunkan 0,841% pertumbuhan angka pengangguran terdidik. Tanda positif dalam hasil dari persamaan di atas menunjukkan bahwa hasil konsisten terhadap teori, dimana kenaikan kesempatan kerja akan menurunkan angka pengangguran terdidik. Sayangnya penambahan kesempatan menerima hipotesis nol dalam teori, karena t hitung tidak signifikan pada derajat keyakinan 95 persen. Karena Jumlah t hitung lebih besar dari t tabel = 2,145 uji 2 arah.

Setiap kenaikan 1% pertumbuhan angka pengangguran terdidik (Yt-1) akan menurunkan 0,934% pertumbuhan angka pengangguran terdidik. Tanda positif dalam hasil dari persamaan di atas menunjukkan bahwa hasil konsisten terhadap teori, dimana kenaikan angka pengangguran terdidik satu periode sebelumnya kerja akan menurunkan angka pengangguran terdidik pada periode tersebut. Peningkatan pengangguran terdidik satu periode sebelumnya menolak hipotesis nol dalam teori, karena t hitung signifikan pada derajat keyakinan 95 persen. Karena Jumlah t hitung lebih besar dari t tabel = 2,145 uji 2 arah.

4.2.1.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2 )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 yang bukan berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen secara umum.

Pada output terlihat bahwa nilai R2 = 0.859 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan sebesar 85,9 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

4.2.1.2 Uji F

Untuk melihat hubungan atau pengaruh seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen dilakukan uji F, dimana dalam perhitungan regresi linear berganda (OLS) diperoleh F yang cukup signifikan.

Besarnya F hitung adalah 15,244 (df 4,11) adalah lebih besar F tabel sebesar 6,88 berarti secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulannya variabel pertumbuhan tingkat pendidikan (X1), UMK (X2), kesempatan kerja (X3) dan angka pengangguran terdidik satu periode sebelumnya bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik (Y) di kabupaten Semarang dengan derajat keyakinan 95 persen.

Secara parsial pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan uji t.

4.2.1.3 Uji Parsial ( Uji t)

Uji t menunjukkan hasil bahwa pada konstanta data tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh secara parsial dengan t = -0,278 dengan probabilitas -0,787 pada derajat keyakinan 90 persen. X1 tidak memiliki pengaruh secara signifikan dengan t = -0,435 dengan probabilitas 0,673 dengan derajat keyakinan 5 persen, X2 tidak signifikan dengan t = 0,322 dengan probabilitas 0,754 derajat keyakinan 95%, dan X3 tidak signifikan secara setatistik dengan t = 0,352 probabilitas 0,732 dengan derajat keyakinan 95%. Yt-1 signifikan secara setatistik dengan t = 3,676 probabilitas 0,7004 dengan derajat keyakinan 95%

4.2.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Agar mendapat regresi yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan yaitu memenuhi uji asumsi normalitas dan bebas dari multikolinearitas, heterokedaskitas, serta autokorelasi.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mengkaji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya yang mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Data distribusi normal dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan : (Singgih Santosa, 2000).

      • Jika data menyebar disekitar garis garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.

      • Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

Dari output yang telah diperoleh terlihat bahwa penyebaran data (titik-titik) menyebar disekitar garis garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi distribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya pengujian multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada, maka dinamakan terdapat problem multiolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas caranya sebagai berikut : (Imam Ghozali, 2001)

        1. Besaran VIF (Variance Infalation Factor) dan Tolereance.

Nilai cut off yang umum dipakai sebagai pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah :

          • Mempunyai nilai VIF dibawah 10

          • Mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10

        1. Besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman suatu regresi yang bebas multikolinearitas adalah :

Koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah (dibawah 0.9). Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multikolinearitas.

Dari output didapatkan nilai vif dan tolerance sebagai berikut :

Variabel

Nilai tolerance

Nilai VIF

X1

0,10

9,986

X2

0,684

1,547

X3

0,186

5,389

Yt-1

0,201

4,694

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat multikolinearitas. Sehingga data dikatakan BLUE (Best Un Biased Estimated) atau data sehat atau fit.

4.2.2.3 Uji Heterokedaskitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi Ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan. Jika varians berbeda maka terjadi heterokedaskitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedaskitas.

Cara untuk mendeteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik data yang diperoleh dengan menggunakan regresi berganda heterokedaskitas, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y diprediksi –Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan : (Singgih Santosa, 2000)

  • Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar. Kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedaskitas.

  • Jika pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka terjadi heterokedaskitas.

Dari gambar scaterplot yang ada pada output terlihat bahwa penyebaran data tidak membentuk pola yang jelas (bergelombang, melebar. Kemudian menyempit), titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka dapat dimpulkan bahwa model tidak terjadi heterokedaskitas.

4.2.2.4 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apapakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari observasi ke observasi lainya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Uji durbin-watson hanya digunakan untuk uji autokorelasi tingkat satu (frist order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji adalah :

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0)

Ha : ada autokorelasi (r ¹ 0)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

  • Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

  • Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.

  • Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

  • Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau dw terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Dari output didapatkan nilai dw tes sebesar 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokoralasi dalam model regresi. Dari jumlah sampel sebesar 15 dan jumlah variabel bebas 4 didapatkan nilai dl = 0,230 dan du = 2,193. Letak dw yaitu 0,230<2,032<2,193 tidak ada autokorelasi negatif ataupun positif sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4.3 Hasil dan Pembahasan

Tiap tahun angka pengangguran terdidik secara potensial tidak ada perubahan akibat peningkatan atau penurunan jumlah tenaga terdidik, perubahan UMK dan kesempatan kerja. Persamaan diatas menerangkan bahwa setiap kenaikan 1 % tamatan tenaga terdidik (X1) akan menurunkan 0,184% angka pengangguran terdidik (Y) di kabupaten Semarang. Konsisten dengan hipotesis dimana dengan tanda negatif dalam model akan menunjukkan bahwa kenaikan tenaga terdidik (X1) akan menurunkan Y (angka pengangguran terdidik). Namun hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh perubahan tenaga terdidik terhadap perubahan pengangguran terdidik secara signifikan.

Gejala tersebut diakibatkan pola pendidikan nasional saat ini yang kurang berbasis pada permasalahan nasional dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, di samping membangun industri skala besar yang sifatnya padat modal dan teknologi, perhatian juga sudah seharusnya diberikan pada pengembangan industri yang lebih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak hanya jumlahnya besar tetapi juga tumbuh dengan sangat cepat. (Elwin Tobing, 2007)

Secara empiris telah terjadi kekurang-sepadanan antara Supply dan Demand keluaran pendidikan. Dalam arti lain, adanya kekurang cocokan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dimana friksi profil lulusan merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh.

Kondisi perekonomian yang masih lesu menjadi pemicu utama besarnya pengangguran terdidik di Indonesia. Industri besar yang memerlukan banyak tenaga terampil dan terdidik (termasuk lulusan sarjana) saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena naiknya harga minyak mentah dunia dan juga karena daya saing ekspor yang rendah. Oleh karena itu, berharap banyak dari kondisi ekonomi makro bisa memerlukan waktu lama, padahal masalah lapangan pekerjaan harus diatasi segera karena menyangkut harkat hidup utama. Ada semacam dilema dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu antara memenuhi permintaan pasar atau bertahan dalam proses pendidikan tinggi yang ideal. Permintaan pasar dipenuhi oleh perguruan tinggi dengan membuka program studi yang “laku” di pasar tenaga kerja. Namun demikian, terkadang perguruan tinggi mengabaikan kompetensinya. Alhasil, lulusan dari program studi itu tidak memiliki bekal ilmu yang cukup sehingga menjadi sarjana yang tidak berkualitas. Alasan utama sebuah perguruan tinggi melakukan jalan pintas seperti itu adalah demi bertahan hidup dan memperluas bisnisnya. Perguruan tinggi sekarang mempunyai paradigma sebagai unit bisnis yang harus menghasilkan keuntungan. Maka, orientasinya adalah menghasilkan keuntungan dalam artian jumlah mahasiswa harus banyak. Mereka berbuat demikian karena dituntut bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. (Anton A Setyawan, 2006)

Kenaikan UMK (X2) akan menaikan rupiah UMK akan menaikan angka pengangguran terdidik (Y) namun tidak ada pengaruh yang signifikan. Tanda positif dalam persamaan yang dihasilkan menunjukkan bahwa adanya kenaikan UMK akan menaikkan pengangguran terdidik di kabupaten Semarang, hal ini mendorong peningkatan pengangguran terdidik apabila upah dinaikan. Hal ini konsisten dengan teori. Karena dorongan untuk mengurangi karyawan oleh pabrik apabila harus menambah tingkat Upah, dengan adanya peningkatan upah dalam hal ini UMK, maka akan menambah biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja dapat dikurangi dengan mengurangi tenaga kerja dengan adanya efisiensi. Demikian pula beberapa tenga terdidik dikurangi pula, maka jumlah pengangguran terdidik di kabupaten Semarang meningkat. Hal ini diakibatkan kenaikan upah akibat akumulasi kenaikan UMK menjadikan penambahan biaya perusahaan, di mana penambahan biaya ini ditekan dengan cara mengurangi biaya dengan mengurangi tenaga kerja. Kenaikan UMK yang tidak dikuti dengan peningkatan produksi ataupun produktivitas tenaga kerja justru akan menambah beban perusahaan, terutama beban pembayaran upah dan gaji. Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran, apabila penawaran naik, permintaan tetap maka harga akan turun demikianlah upah. Apabila upah tetap tenaga kerja naik dan lapangan kerja tetap, sedangkan penawaran bertambah maka akan mengurangi kesempatan orang atau tanaga kerja terdidik untuk mendapatkan pekerjaan. (Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, Widyanti, 1999)

Setiap kenaikan kesempatan kerja (X3) akan menurunkan angka pengangguran terdidik namun tidak signifikan. Tanda negatif dalam hasil di dari persamaan di atas menunjukkan bahwa hasil konsisten terhadap teori, dimana kenaikan kesempatan kerja akan menurunkan angka pengangguran terdidik. Logika ini wajar dimana artinya kenaikan kesempatan kerja menambah permintaan tenaga kerja dan permintaan ini akan memenuhi penawaran tenaga kerja. Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya akan menambah kesempatan angkatan kerja terutama angkatan kerja terdidik.

Sesuai dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja di sisi mikro ekonomi menunjukkan bahwa penambahan kesempatan kerja merupakan penambahan permintaan tenaga kerja, secara tidak langsung penawaran tenaga kerja yang ada, khususnya tenaga kerja terdidik dapat tertampung di dalam lapangan kerja sehingga pengangguran terdidik dapat berkurang, atau ditekan pertumbuhannya.

Salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik perlu diperluas kesempatan berkembangnya sektor informal. Daya serap sektor ini cukup besar dan memiliki kemampuan yang tak terbatas. Pelita IV 56 persen tenaga kerja terserap di sektor ini sementara sektor formal terutama bidang jasa memiliki kemampuan serap yang sangat terbatas. Berbagai kebijaksanaan untuk memberi peluang berkembang sektor informal harus terus diupayakan dengan tidak mengurangi usaha penanganan dampak negatif dari berkembangnya sektor ini. (Anton A Setyawan, 2006)

Pengangguran terdidik akan dipengaruhi oleh penganngguran terdidin satu periode sebelumnya, artinya peningkatan pengangguran terdidik diakibatkan pengangguran terdidik pada periode sebelumnya belum dapat ditampung pada pekerjaan baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah bahwa kenaikan tenaga terdidik akan tidak mempengaruhi kenaikan angka pengangguran terdidik. Angka pengangguran terdidik tidak dipengaruhi oleh UMK dan Kesempatan Kerja, artinya pendidikan tinggi tidak berperanan dalam menurunkan angka pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang. Tingkat perubahan UMK tidak mempengaruhi perubahan angka pengangguarn terdidik meski konsisten dengan teori oleh karena itu angka pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya UMK.

Kesempatan kerja tidak mengalami peranan penting dalam mempengaruhi peningkatan atau penurunan angka pengangguran terdidik karena menunjukkan bahwa apabila kesempatan kerja yang turun akan menaikkan pengangguran terdidik di kabupaten Semarang, sesuai dengan teori bahwa untuk menurunkan angka pengangguran harus meningkatkan lapangan kerja atau kesempatan kerja.

Kesimpulan yang lebih berarti bahwa jumlah pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang tidak dipengaruhi oleh variabel UMK dan kesempatan kerja.

5.2 Saran

Peningkatan peran pendidikan dalam mengatasi pengangguran akan berhasil apabila memiliki kualitas yang memadai dan mampu ditempatkan dalam kebutuhan lapangan kerja yang ada, sehingga tidak menambah jumlah pengangguran terdidik. Maka kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan disamping secara kuantitas juga kualitas.

Peranan pendidikan dalam menyumbang penurunan jumlah pengangguran terdidik di kabupaten Semarang perlu adanya perhatian dalam pengelolaan serta peran pemerintah dan swasta cukup tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Jumlah pengangguran terdidik sangat dipengaruhi oleh UMK dan Kesempatan Kerja, bukan kemampuan kita untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan, artinya pendidikan kita untuk penurunan jumlah pengangguran terdidik kita adalah perlu ditingkatkan dengan peningkatan kuantitas, kualitas, dan infrastuktur pendukung yang memadahi.

DAFTAR PUSTAKA

Anton A Setyawan, 2001. ”Pengangguran Terdidik Vs Kualitas Perguruan Tinggi” Jakarta, Kompas.

Ananta, Aris., 1973, “Ciri Demografi, Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi”, Lembaga Demografi, FEUI, Jakarta.

Aydiment, Miki., 1999, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di Kota Padang “, Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Bung Hatta, Padang,(tidak dipublikasikan)

Damodar Gijarati., 1999, “Ekonometrika Dasar”, Erlangga, Jakarta.

Elwin Tobing, 2007, “Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik”. Jakarta; Jurnal Kajian Strategis Gema Nuusa.

Haris, Abdul., 1998, “Pengangguran Pemuda Terdidik di Sumatera Barat”. Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.

Johnston, J., 1960, “Economic Methods”, Kasaldo Printing Co. Ltd. Tokyo, Japan.

Samoelson, Paul A, dan Nordhaus, William D., 1994, “Mikro Ekonomi”, Terjemahan oleh Tim Erlangga Edisi Ke- XIV, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J., 1985 “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”, FEUI, Jakarta.

Soekirno, Sadono., 1993, “Pengantar Teori Ekonomi Mikro”, FEUI, Jakarta.

Standing, Guy., 1983, The Nation Of Structural Unemployment”, “International Labor Review”, March-April Vol. 122 (2)

Suharno., 1990, “Angkatan Kerja di Indonesia dan Problemnya, Bulletin Legnas, LIPI. Vol. 11/No.1

Supranto, J., 1997, “Metode Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan”, Gramedia, Jakarta.

Suroto., 1992, “Strategi Pengembangan dan Perencanaan Kesempatan Kerja”, BPFE UGM, Yogyakarta.

Susanti, Benlia., 1997, “Analisis Upah dan Jumlah Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja”. Lembaga Demografi, FEUI. Jakarta.

Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, Widyanti., 1997, “Indikator-indikator Makro Ekonomi”, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FEUI, Jakarta.

Syahruddin., 1984, “Perkembangan Upah Di Indonesia”, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.

Todaro, Michael P., 2000, “Economic Development In The Third World”, Terjemahan oleh Aminuddin dan Muarsid, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

—————., 1993, “Kerangka Acuan Komisi Peningkatan Mutu SDM”,Makalah Dalam Silaturrahmi Kerja Nasional III ICMI, Jakarta.

—————., 1997, “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia”. Badan Pusat Statistik, Padang.

About these ads

6 comments

  1. MAs.. terima kasih atas inspirasinya..
    saya lagi bingung nyari bahan buat skripsi…
    akhirnya saya putuskan mengangkat tema tentang tenaga kerja juga…
    hehe

    saya Undip juga.. tapi FISIP
    hehe

    putra daerah Kab. Smg juga?

    1. kalo pertumbuhan sebaiknya pakaiintegral… atau eksponensial.. jadi lakukan panggunaan logaritma natural atau log karena pasti rumus dasarnya pakai banyak satuan..

    2. dah lama saya gak buka blok ini/ maaf ya.. karena kesibukan kerja dan bisnis.. namun sebenarnya dikembalikan pada penelitiannya, spss hanya alat bnatu statistik, kembalikan pada teori dasar dalam ekonometrik.. semua bisa dilihat secara regresi untuk melihat angka pengangguran, atau elastisitasanya..

  2. pak saya mau bertanya,kalau jurnal luar yang membahas tentang korelasi antara upah minimum dengan tingkat pengangguran itu mencari dmana y??
    apakah bapak ada referensinya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s