Pemberdayaan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 22 Juni 2008


Pemberdayaan Pemilih Pemula
Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 22 Juni 2008

1. Latar Belakang Masalah
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2008-20013 dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008 di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, 571 Kecamatan, 8.573 Kelurahan/Desa, dan 59.649 Tempat Pemungutan Suara. Jumlah personil Badan Penyelenggara Pemilu terdiri dari : Komisi Pemilihan Umum Provinsi 29 orang; Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota 840 orang, Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) 5.710 orang; Panitian Pemungutan Suara (PPS) 25.719 orang; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 417.543 orang; dan Petugas pendaftaran pemillih (Gastarlih) 59.649, dengan total petugas adalah 509.490 orang.
Jumlah suara sah di tahun 2004 di Jawa Tengah dalam pilpres dan pemilu legislatif berjumlah 18.477.044 orang, dengan pemilih laki-laki sebanyak 8.887.645 dan pemilih perempuan sebanyak 9.589.399 orang. Jumlah suara tidak sah 402.828, dan jumlah orang yang tidak menggunakan hak suara adalah 4.660.492. Jumlah suara yang memilih di luar provinsi adalah 181.786. Total suara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 23.722.150. Sedangkan jumlah pemilih pada Permilihan Gubernur (Pilgub), 22 Juni 2008 adalah 26.666.966 orang. Jadi Jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur mendatang adalah 2.944.816 orang, dengan rasio pemilih pemula dan bukan pemilih pemula adalah 0,12. Berarti ada 12 persen pemilih pemula dan merupakan pemilih yang cukup potensial dalam menentukan suara pada Pemilihan Gubernur tersebut.
Pemilih pemula tersebut menjadi sasaran utama dari pasangan calon Gubernur yang akan maju sebagai kontestan Pilgub mendatang. Sehingga perlu sosialisasi yang cukup ekstra di dalam menarik minat partisipasi bagi pemilih pemula tersebut. Karena disamping usia mereka cukup muda juga didorong oleh pengalaman dan tingkat emosional yang tinggi dan memungkinkan partisipasi yang tidak rasional dalam Pilgub tersebut.
Dalam undang-undang pemilihan umum, pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilihan umum (dan Pilkada). Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaanpengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. (Prakoso Bhairawa Putera. S, 2008)
Pemilihan kepala daerah (langsung) merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung dalam bilik suara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan wilayah Sumatera Selatan ke depan.
Pengalaman pilkada dibeberapa daerah, pemilih pemula adalah sasaran yang menjadi perburuan suara para calon. Tak jarang berbagai carapun dilakukan untuk bisa menghimpun suara mereka. Pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula adalah sumber masalah yang cukup signifikan dalam proses pilkada, tak jarang suara mereka diarahkan kepada pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu. (Prakoso Bhairawa Putera. S, 2008)
Pemilih pemula yang baru mamasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan inipula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.
Disisi lain, ada beberapa faktor yang juga turut berpengaruh terhadap pilihan para pemilih pemula, dari sebuah studi yang pernah dilakukan terungkap bahwa afiliasi politik orang tua mempunyai pengaruh yang kuat. Apabila orang tua mereka aktif dalam partai politik yang mengusung salah satu calon, terutama sebagai pengurus partai maka besar kemungkinan si anak untuk ikut. Begitu juga terhadap figur tokoh dan identifikasi politik yang diusung, variabel agama dan isu-isu politik/program dari calon ternyata tidak begitu besar pengaruhnya dalam menentukan pilihan politiknya. (Imam B Prasojo, 2008)
Sebagai generasi yang dianggap baru dalam proses pemilihan, pemilih pemula memiliki energi potensial cukup kuat untuk melakukan perubahan. Kaum pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun sebenarnya di satu sisi menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan, dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.
Dari kecenderungan memilih tersebut, tidaklah mengherankan jika potensi munculnya golongan putih (golput) dari pemilih pemula sangat tinggi. Terlebih jika pada saat yang sama dihadapkan kepada kandidat calon kepala daerah yang kurang mendapat tempat di hati pemilih pemula. Ketiadaan pilihan kandidat kepala daerah yang dirasa pemilih pemula mampu membawa perubahan dengan rekam jejak serta program yang pas di hati pemilih pemula.
Sebaliknya jika tampak kandidat yang dirasa sesuai dengan keinginan pemilih pemula tidaklah mengherankan jika kemudian memunculkan sejumlah kejutan politik
Lalu akan lari kemana 12 persen suara pemilih pemula. Memang tidak mudah untuk memperkirakan kemana suara-suara itu akan mengalir. Tampaknya program riil yang mampu ditawarkan sehingga mampu menarik minat. Jika ini gagal dimunculkan, bisa dipastikan golput adalah pilihan mereka dalam pilgub nanti. Karenanya program unggul yang mampu menarik minat, yang lenih riil dan implementatif, tidak sekadar jargon politik yang hambar dan terkesaan tidak membumi.
Pilkada yang berkualitas adalah pilkada yang : pertama, Kualitas administrasi proses elektoral tepat waktu sesuai jadwal tahapan. Kedua, Kualitas Politis proses elektoral yang mandiri dan legitimasi penyelenggara, dengan konflik yang sangat rendah. Ketiga adalah Kualitas Produk Pilkada akan terpilih calon yang baik dan berkualitas.
Harapan dalam Pilgub Jawa Tengah adalah dari 26.666.966 pemilih tersebut menjadi pemilih berkualitas, dengan partisipasi politik seluas-luasnya secara kuantitas dan kualitas. Keberhasilannya hanya didukung dengan pemilih yang rasional, otonom dan bukan partisipan semu. Dengan harapan dalam Pilgub Jateng akan memilih pemimpin Jawa tengah yang akan menentukan nasib rakyat Jawa Tengah selama 5 tahun kedepan. (KPU Jateng, 2008)
Dasar hukum dimana pemilih pemula untuk menjadi pemilih dalam Pilgub Jateng mendatang adalah sesuai pasal 19 ayat 1 UU no. 10 tahun 2008, adalah “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Dan Pasal 19 ayat 2, “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih”. Jo Pasal 20 UU no. 10 tahun 2008.
Pemilih pemula tersebut perlu mendapatkan sosialisasi cara pemungutan suara dan tata cara pelaksanaan Pilgub agar pelaksanaan Pilgub dapat berjalan sesuai harapan-harapan diatas.
Bentuk sosialisasi adalah dengan melalui berbagai macam media yaitu berupa media cetak dan elektronik (80 persen menurut survey IFES 2008), serta media lain berupa Lomba, Iklan, Debat Calon, Spanduk, Baliho, Poster, stiker, pelatihan, tatap muka dengan pelaksana KPU dan lain-lain. Sedangkan isu-isu yang diangkat adalah perburuhan, pengangguran, stabilitas harga, pemberdayaan tani nelayan, infrastruktur dan isu-isu lain yang aktual dan faktual pada saat ini.

2. Rumusan Masalah
Pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perlu penanganan yang lebih serius agar tercapai tujuan dan harapan pilgub Jawa Tengah. Sejauh ini semua elemen dan stack holder dalam pilgub tersebut :
1. Apakah mampu untuk memberdayakan pemilih pemula tersebut?
2. Dalam implementasinya apakah langkah-langkah untuk memberdayakan pemilih pemula sudah dilakukan?
3. Apakah pemilih pemula memilih sesuai dengan harapan, yaitu rasional, otonom, atau berpartisipasi semu?
Harapan tersebut dapat dicapai dengan berbagai langkah-langkah yang serius dan strategi yang lebih matang, agar tidak terjadi hambatan pemilu seperti konflik, politik uang, legitimasi penyelenggara Dn mandiri.

3. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana dan sejauh mana :
1. Pemberdayaan Pemilih Pemula yang berkualitas.
2. Partisispasi pemilih pemula dalam Pilgub 2009.
3. Kesadaran pemilih pemula dalam pemilihan gubernur mendatang yang Jujur dan adil melalui peran pemilih pemula.
4. Strategi yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pilgub jawa tengah dalam memberdayakan pemilih pemula tersebut.
Tujuan tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan dan makalah ini, sehingga dapat menjadi panduan pilkada atau pemilu saat ini atau mendatang.

4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Menjadikan referensi bagi orang yang melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu sebagai petugas pemilu.
2. Membantu para peserta pilgub, partai politik atau pemerintahan dan atau yang berkepentingan dalam pemberdayaan pemilih pemula.
3. Menciptakan kesadaran menganalisis dan melakukan perbaikan peristiwa-peristiwa publik dan sosial dengan pendekatan ilmiah guna mencapai tujuan pencapaian demokrasi, dan perkembangan kehidupan berwarga negara yang sehat dan dinamis.
4. Menjadi sumber kajian lembaga-lembaga Ilmiah baik formal maupin informal baik perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain yang membutuhkan.
Pada dasarnya tulisan ini akan berguna bagi siapa saja yang memiliki perhatian dalam peningkatan iklim demokrasi di Jawa Tengah Khususnya dan Indonesia pada umumnya.

5. Landasan Teori dan Dasar Hukum
5.1 Pemilihan Kepala Daerah
Tugas KPU selain menyelenggarakan pemilu legislative dan pemilu presiden juga mengadakan pemilihan kepala daerah baik propinsi maupun kabupten/kota secara langsung. Untuk menyelenggaraka pilkada KPU sebagai penyelenggara melakukan berbagai tahapan seperti yang tertuang dalam UU no. 32 tahun 2005 pasal 65 sebagai berikut :
1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.
2. Masa persiapan meliputi :
a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
3. Tahap pelaksanaan meliputi :
a. Penetapan daftar pemilih.
b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.
c. Kampanye.
d. Pemungutan suara.
e. Penghitungan suara
f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
4. Tata cara pelaksanaan masa persiapan dan tahap pelaksanaan diatur oleh KPUD dengan berpedoman dengan peraturan pemerintah.
Dasar hukum dalam pilkada Jawa Tengah adalah UU no : 12 tahun 2008 tentang “Perubahan ke dua atas Undang-Undang no : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”, berbunyi :
a. Pasal 56 ayat 1 berbunyi bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
b. Pasal 56 ayat 2 berbunyi bahwa Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dalam pasal 58 UU no 12 tahun 2008 adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada NKRI serta pemerintah.
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat.
d. Berusia sekurang-kurangnya 30(tiga puluh) tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati atau wakil bupati.
e. Sehat jasmani dan rohani dari hasil pemeliharaan menyeluruh dari tim dokter.
f. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di derahnya.
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan megara.
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
l. Dihapus.
m. Memiliki NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.
Pasangan Calon untuk dalam pemilihan akepala daerah dan wakil kepala daerah dalah seperti yang tetuang dalam pasal 59 ayat 1 :
a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (a) dapat mendaftarakan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (Pasal 59 ayat 2)

5.2 Definisi Pemilih Pemula
Seperti yang tertuang dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 UU no. 10 tahun 2008 merupakan dasar hukum siapa yang dapat dikatagorikan sebagai pemilih pemula.
Pemilih Pemula adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempeunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

5.3 Karakteristik Pemilih Pemula
Pemilih pemula memilik karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumya yaitu :
1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang Rasional.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu.
6. menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisispasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan bebagai latar belakang yang rasional dan semu.
Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda tersebut membutuhkan pemikiran dan penanganan yang serius dalam Pilkada dan pemilu mendatang.

5.4 Peran Pemilih Pemula
Pemilih pemula banyak memiliki peran di dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif dan presiden. Sebagian besar pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Rata-rata memiliki usia yang cukup muda dan memiliki dinamika yang cukup tinggi.
Partisipasi pemilih pemula sebagian besar adalah berupa pemilih aktif dan buka pemilih pasif. Pemilih aktif adalah pemilih yang peranya sebagi orang yang memilih. Sedangkan pemilih pasif adalah orang yang dalam pemilu adalah merupakan orang yang dipilih.
Dasar memilih berupa hal-hal yang sifatnya emosional dan bukan berdasarkan visi dan misi calon atau partai yang dia dukung. Pemilih pemula banyak dimobilisasi dari semua kalangan kontestan. Hal ini akibat pendidikan politik yang kurang sejak masa Orde Baru yang terkenal dengan konsep depolitisasi. Karena depolitisasi ini memunculkan pobia di satu sisi dan eforia di satu sisi. Depolitisasi ini menyebabkan rendahnya kedewasaan politik rakyat terutama di kalangan pemilih pemula.
Peran Ormas, LSM, dan orsospol masih kurang dalam pendidikan politik bagi rakyat terutama generasi muda terutama generasi pra pemilih. Terutam sejak adanya larangan bagi pelajar untuk aktif dalam kegiatan politik dengan adanya depolitisasi dan pewadahan satu organ tunggal pelajat yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Pemilih pemula juga masih memiliki tugas belajar yang perannanya lebih penting dari kegiatan di luar belar mereka.
Bagi Mahasiswa juga masih rendahnya minat pada organisasi ekstra kampus karena okuptasi NKK/BKK yang banyak membungkam mahasiswa dalam belajar berpolitik dan bernegara.

5.5 Penentuan Calon Terpilih dalam Pemiliha Gubernur
Berikut ini penentuan pemenang dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan aturan sebagai berikut :
· Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (pasal 107 ayat 1) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah.
· Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 107 tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (pasal 107 ayat 2)
· Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara lebih luas. (pasal 107 ayat 3)
· Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua (pasal 107 ayat 4)
· Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua. (pasal 107 ayat 5)
· Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan yang lebih luas. (Pasal 107 ayat 6)
· Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (pasal 107 ayat 7)
· Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. (pasal 107 ayat 8)
Ketentuan diatas merupakan ketentuan yang mengatur calon yang berhak menduduki posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah seperti yang dijelaskan pada pasal 107 UU no. 12 tahun 2008.

5.6 Sanksi, Hukuman/Pidana dan Denda Bagi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Jawa Tengah
Sansi, Hukuman, Pidana dan denda bagi pelanggaran pemihan gubernur jawa Tengah diatur dalam pasal 115 UU no 12 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Sangsi, Hukuman, Pidana dan Denda dalam Pilgub Jateng
Pasal 115 UU no 12 tahun 2008

Ayat Jenis Pelanggaran Sangsi Hukuman/Pidana Denda
1. Setiap orang yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan pengisian daftar pemilih , diancam pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. paling sedikit Rp. 3.000.000,00 adan paling banyak Rp. 12.000.000,00
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan Denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 24.000.000,00
3. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam UU ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan Denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 24.000.000,00
4 Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa surat sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah tidak sah atau palsu, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai suara sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan Denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 dan paling banyak Rp. 72.000.000,00
5 Setiap orang yang dengan kekarasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sebagai pemilih dalam kepala daerah menurut UU ini. diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan Denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00
6. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah . diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan Denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 dan paling banyak Rp. 72.000.000,00
7. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah sebagai mana yang dimaksud pasal 59 diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan Denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00
8. Anggota PPS, PPK. KPU Kota/Kab, atau KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon peseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan Denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 dan paling banyak Rp. 72.000.000,00
9 Anggota PPS, PPK. KPU Kota/Kab, atau KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verivikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan Denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 dan paling banyak Rp. 72.000.000,00
Sumber UU no 12 tahun 2008 pasal 115
Peraturan di atas merupakan aturan yang memberikan ancaman hukuman bagi penduduk atau penyelenggara yang melanggar atau melakukan tidakan melanggar aturan pelaksanaan pemilihan Gubernur pada tanggal 22 Juni 2008.

6. Hasil dan Pembahasan
6.1 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah
6.1.1 Jadwal Pemilihan Gubernur
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 22 Juni 2008. Pemilihan Gubernur ini memiliki berbagai tahapan yang telah disusun oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Pentahapan Pilgub Jateng didasarkan dalam UU no. 22/2007 berupa :
a. Pembentukan PPK, PPS (maksimal 22 Desember 2007)
b. KPU, PPK, PPS mensosialisasikan Pilkada (Pigub) pada bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008.
c. Pemutakhiran data pemilih pada tanggal 1 Februari 2008 sampai 25 Maret 2008)
d. Penetapan tata cara dan Jadwal Pilgub.
Selanjutnya tahapan pemilihan Gubernur dilakukan dalam 5(lima) bulan berupa :
a. Bulan Pertama, pembentukan Panwas oleh DPRD dan pendaftaran Pemantau di KPU, diikuti pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dan KPU Propinsi 23 Maret 2008.
b. Bulan Kedua, Pencalonan (26 Maret 2008-22 April 2008) berupa 7 hari pendaftaran, 7 hari penelitian, 7 hari perbaikan apabila ada calon baru, 7 hari penelitian ulang dilanjutkan dengan penetapan calon, H-7 sebelum penetapan pasangan calon dimungkinkan calon pengganti karena berhalangan tetap), dan 7 hari pengundian nomor urut dan pengumuman.
c. Bulan Ketiga, Kampanye (5-18 Juni 2008) dan pemungutan suara di TPS 22 Juni 2008.
d. Bulan Keempat, Rekapitulasi suara PPK-KPU Provinsi 23 Juni sampai dengan 1 Juli 2008.
e. Bulan Kelima, Penetapan pasangan calon 2 Juli 2008 dan pengusulan calon ke DPRD 3-5 Juli 2008, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden tanggal 23 Agustus 2008.
Tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah

6.1.2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS)
Pembentukan PPK dan PPS pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 8 Desember 2007. Pelantikan PPK dilakukan pada tanggal 19-11 Desember 2007. Pembentukan sekretaris PPK 10-17 Desember 2007. Pembentukan PPS 8-17 Desember 2007 dan pelantikan PPS pada tanggal 15-19 Desember 2007.

6.1.3 Pemutakhiran Data Pemilih di Desa/ Kelurahan.
Penerimaan DP4 KPU Jateng pada tanggal 15 Desember 2007. Sosialisasi daftar pemilih sementara ke RT/RW pada tanggal 1-13 Pebruari 2008. Perbaikan DPS atas masukan RT/RW pada tanggal 14-21 Pebruari 2008. Penyusunan dan penetapan DPS (Data Pemilih Sementara) pada tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan 2 Maret 2008. Pengumuman DPS 3-5 Maret 2008. Pengumuman DPHP 17-19 Maret 2008. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 20-22 Maret 2008 dan pengumuman DPT 23-25 Maret 2008, rekap DPT PPK tanggal 26-28 Maret 2008. DPT Kabupaten/Kota pada 29 Maret 2008 sampai 1 April 2008, dan data terakhir masuk provinsi 2-5 April 2008.

6.1.4 Pencalonan
Jadwal pencalonan dimulai dengan pengumuman Pendaftara pada tanggal 26 Maret 2008. Diikuti dengan Pendaftaran 26 Maret 2008 sampai 1 April 2008. Penelitian pertama dilakukan pada tanggal 2-6 April 2008, disusul penyampaian hasil penelitian 7 April 2008. Perbaikan persyaratan diberi kesempatan pada tanggal 7-13 April 2008. Penelitian yang kedua adalah pada tanggal 13-19 April 2008, penyampaian hasil penelitian 19 April 2008, disusul dengan Penetapan dan pengumuman pada 21 April 2008, terakhir pengundian nomor urut dilakukan pada tanggal 22 April 2008.

6.1.5 Kampanye
Kampanye diawali dengan dengan pendaftaran secara resmi tim kampanye pada tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan 1 April 2008. Pengumuman LHKPN pada tanggal 1 sampai dengan 1 sampai dengan 3 April 2008. Penyamapaian visi dan misi dilakukan pada tanggal 5 Juni 2008, dan puncaknya kampanye dilakukan pada tanggal 6-18 Juni 2008.

6.1.6 Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Suara
Hari tenang dilakukan pada tanggal 19-21 Juni 2008, pemungutan suara 22 Juni 2008, rekapitulasi PPK 23-28 Juni 2008, rekapitulasi Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 26-28 Juni 2008. Rekpitulasi Propinsi 29 Juni 2008 dan penetapan pasangan calon pemenang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2008. Penyampaian hasil telah dilakukan pada tanggal 3-5 Juni 2008, kemudian akan diakhiri penutupan pada tanggal 23 Agustus 2008.
6.1.7 Penyelesaian
KPPS akan dibubarkan pada tanggal 2-22 Juni 2008, dan PPK dan PPS akan dibubarkan pada tanggal 2 juni sampai 22 Agustus 2008. Demikianlah gambaran tentang jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

6.2 Hasil dan Pembahasan
6.2.1 Hasil Quick Count
Pengumuman daftar pemenang meskipun dilakuakan pada tanggal 2 Juli 2008 tetapi perhitungan cepat (quick count) telah memberikan sinyal siapa pemenang dalam pemilihan gubernur 22 Juni 2008 seperti dalam tabel berikut :
Tabel 2.

Hasil Quick Count
No Pasangan Jumlah Prosentase Suara
1. Bambang – Adnan 22.46
2. Agus-Kholiq 6.11
3. Sukawi-Sudarto 15.8
4. Bibit – Rustri 44.42
5. Tamzil- Rozak 11.2
Sumber : Quick Count
Perhitungan cepat menyimpulkan bahwa pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih memenangkan pemungutan suara dengan jumlah suara 44,42 persen. Sedangkan pasangan Bambang Sadono dan Mohammad Adnan 22,46 persen suara, Pasangan Sukawi Sutarip dan Sudarto memperoleh suara 15,8 persen, pasangan Mohammad Tamzil dan Rozak Rais memperoleh suara 11,2 persen suara dan sebagai juru kunci adalah pasangan Agus Suyitno dan Kholig memperoleh 11,2 persen suara.
Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan Gubernur 22 Juni 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 3

Jumlah Partisipasi
No Partisipasi Prosentase
1. Menggunakan Hak Pilih 54.69
2. Tidak Menggunakan Hak Pilih 45.31
Sumber : Quick Count
Partisipasi pemilih hasil perhitungan cepat adalah hanya 54,69 persen suara, sedangkan 45,31 persen suara memilih tidak bersikap. Hal ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur cukup rendah.

6.2.2 Hasil Perhitungan Total
Perhitungan suara akhir atau rekapitulasi suara hasil pemilihan gubernur Jawa Tengah secara prosentase tidak memiliki perbedaan cukup berarti dari hasil perhitungan cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4

Hasil Perhitungan Akhir
No Pasangan Jumlah Pemilih Jumlah Prosentase Suara
1 Bambang – Adnan 3.192.093 22,79
2 Agus-Kholiq 957.343 6,83
3 Sukawi-Sudarto 2.182.102 15,58
4 Bibit – Rustri 6.084.261 43,44
5 Tamzil – Rozak 1.591.243 11,36
    14.007.042 100
Sumber KPUD Provinsi Jawa Tengah
Hasil rekapitulasi suara adalah dengan suara terbesar adalah pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih denbgan 6.084.261 suara, menyusul Bambang Sadono-Mohammad Adnan dengan 3.192.093 suara. Kemudia menyusul pada peringkat tiga dan empat adalah pasangan Sukawi Sutarip-Sudarto dengan suara 2.182.102 dan Mohammad Tamzil-Rozak Rais dengan 1.591.243. Sebagai juru kunci adalah pasangan Agus Suyitno – Kholiq dengan 957.343 suara sebagai juru kunci.
Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 12.659,924 pemilih dari 26.666.966 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 5

Jumlah Partisipasi
No Partisipasi Pemilih Prosentase
1 Menggunakan Hak Pilih 14.007.042 52,53
2 Tidak Menggunakan Hak Pilih 12.659.924 47,47
    26.666.966 100
Sumber KPUD Provinsi Jawa Tengah

6.2.3 Hasil analisis Komposisi Pemilih
Komposisi pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda secara angka dan prosentase yaitu 14.007.042 (52,53%) dan 12.659.924 (47,47%). Selisih hanya 1.347.118 pemilih atau 5,06 prosen saja. Sedangkan kalau dibandingkan dengan pemilu presiden 2004 menunjukkan angka yang cukup berbeda secara siknifikan karena jumlah pemilih adalah 19.061.658 (80,35%) dan yang tidak menggunakan hak pilih adalah 4.660.492 (19,65%).
Pemilih pada pemilihan gubernur menurun sebesar 4.470.002 (27,82%), merupakan angka yang cukup spektakuler jumlahnya. Memang tidak ada penelitian lebih jauh sebab pemilih menurun dan siapa saja yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan siapa yang memilih pada pilihan presiden 2004.
Penurunan ini banyak yang mengindikasikan karena kekecewaan pada pemerintahan hasil pemilu 2004. Namun bukan itu saja hal-hal lain bisa dimungkinkan karena kejenuhan dan kelelahan melakukan pemungutan suara. Hal ini juga karena didorong masa pemilihan yan dilaksanakan bersamaan dengan ujian sekolah dimana pemilih pemula sebagian besar adalah pelajar, disamping pensiunan abri dan pindahan dari provinsi lain (namun hal ini tidaklah signifikan dibanding pelajar yang melewati usia 17 tahun pasca pemilu 2004). Jadi ada selisih 4 tahun dengan pemilu 2004, dimana jumlahnya sebesar 2.944.816 pemilih.
Hal ini menyebabkan konsentrasi pemilih pemula pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tidak dapat berkonsentrasi untuk memilih calon gubernur pilhan mereka.
Hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah pemilih pemula. Ini wajar karena secara teknis terlihat bahwa sosialisasi tatacara melakukan pemilihan pada pemilihan gubernur Jawa Tengah sangat kurang, bahkan kelihatan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan pemilu presiden yang melakukan sosialisasi secara efektif dan gencar. Baik melalui media cetak, media suara, media audio visual (televisi), baliho dan spanduk-spanduk. Partai politikpun sebagai lembaga yang mengusung calon tidak intensif melakukan sosialisasi. Terutama pada pemilih pemula.
Program kerja dan visi misi kontestanpun tidak menunjukkan arah mewakili aspirasi pemilih pemula. Sedangkan dalam pemilihan pemimpin nasional ataupun pimpinan daerah pemilih memilih adalah berdasarkan kepentingan yang dibutuhkan pemilih.
Tidak banyak kampanye atau sosialisasi pemilihan gubernur baik berupa dialog maupun kampanye yang melibatkan pemilih pemulai atau menimal pemilih pemula sebagai obyek pemilih yang potensial Hal ini merupakan kelalain atau ketidak sengajaan partai-partai mengambil sipati pemilih pemula, padahal suara yang dimilik pemilih pemula cukup signifikan yaitu 2.944.816 pemilih. Merupakan jumlah suara yang cukup berperanan menentukan kemenangan.
Kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kesadaran berwarga negara yang semakin tipis dan berkurangpun menyebabkan pemilih pemula cenderung acuh tak acuh. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara serta kehidupan demokrasi.
Peran besarnya partisipasi masyarakat ini dibutuhkan karena pentingnya alat ukur keberhasilan pemilu atau pilkada yaitu :
“Legitimasi, maksudnya adalah wakil rakyat dan pemerintah yang terbentuk dari hasil pemilu memiliki derajat kemampuan, kepercayaan dan integritas yang tinggi di mata rakyat”.
Dalam pemilihan gubernur 2008 untuk mencapai tujuan di atas maka digunakanlah 4 perangkat teknis yaitu :
1. Tata cara pencalonan kontestan.
2. Cara pemberian suara.
3. Cara penghitungan suara.
4. Waktu penyelenggaraan pemilu.
Evaluasi yang dapat dilalukan adalah para calon banyak memulai start pemilu yang cukup cepat, bahkan mendahului start. Namun sadar atau tidak sadar mereka tidak intensif meggarap pemilih pemula, sehingga potensi suara yang cukup besar itu tidak tergarap dan terangkum aspirasinya.
Materi kampanye yang tidak populis bagi pemilih pemula juga menunjukkan bahwa pemilih pemula belum begitu diperhatikan dalam pemilihan gubernur yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2008. Potensi suara yang cukup besar itu terlewatkan begitu saja.
Orientasi kampanya calon adalah :
a. Pendidikan
b. Pengangguran
c. Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Petani dan Nelayan. (Pedesaan)
d. Kesehatan
e. Pembangunan Infrastruktur
Pilihan tersebut kalau dikaji lebih dalam tidak menyentuk genarasi muda yang mayoritas merupakan pemilih pemula. Pemberdayaan Generasi Muda melalui Olah raga, seni dan budaya tidak pernah disentuh dan digembar-gemborkan.
Sedangkan materi-materi kampanye yang diatas tersebut tidak menyentuh kepentingan pemilih pemula. Tetapi lebih banyak menyentuh pemilih lama yang sudah dewasa dan sadar betul beratnya perekonomian serta adayan kebutuhan stabilitas politik dan keamanan.
Namun apapun hasilnya pemerintahan harus berjalan, peralihan kepemimpinan harus tetap berlangsung dan terjadi. Arah pembangunan Jawa Tengah tetap dijalankan, dan siapa yang terpilih tersebutlah yang akan mewakili seluruh aspirasi masyarakat Jawa Tengah.
6.2.4 Mahasiswa dan Pemilih Pemula Sebaiknya Tidak Golput
Mahasiswa dan pemilih pemula sebaiknya tidak memutuskan golput (golongan putih) dalam Pemilihan Umum 2004. Jika mahasiswa ingin berkontribusi mengubah kondisi bangsa dan negara yang carut-marut saat ini, salah satu caranya adalah justru dengan memberikan hak suaranya dalam pemilu. Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Prof Dr Harun Alrasid SH dalam kuliah perdana mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (25/8/2003). “Potensi suara generasi muda cukup signifikan, dan setiap suara akan berpengaruh terhadap siapa-siapa saja yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Karena itu sebaiknya mahasiswa ikut memilih,” kata Harun.
Namun, sejumlah mahasiswa baru UNJ mengungkapkan keengganannya untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang. “Lebih baik golput saja, enggak ikut milih. Saya enggak percaya sama sekali dengan parpol-parpol sekarang. Paling pemilu nanti hasilnya enggak beda jauh dengan yang lalu,” ujar Ahmad Faqih, mahasiswa baru Jurusan Ekonomi.
Dian Fitriansyah, mahasiswa Jurusan Sosiologi, juga mengaku tidak berniat sama sekali mencoblos partai tertentu dalam Pemilu 2004. “Saya mungkin akan ikut pemilihan presiden saja. Itu pun kalau memang ada calon yang independen dan bisa dipercaya. Sama partai saya enggak bisa percaya,” katanya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sejarah Adhi Sostronegoro mengatakan, materi pendidikan politik menjelang pemilu akan dilakukan oleh para pengurus BEM jurusan dalam masa bimbingan mahasiswa baru.”Namun, kita tetap berpegang pada prinsip netralitas. Kami hanya akan memaparkan sistem pemilu kini gimana, baik buruknya apa, juga potret para parpol dan para capres. Ikut pemilu atau tidak terserah mereka,” kata Adhi.
Harun menambahkan, menghasut untuk bergolput sangat tidak dapat dibenarkan karena memilih adalah hak warga negara. Namun, dia menggarisbawahi sejumlah cacat-misalnya soal electoral threshold-dalam Undang-Undang Pemilu yang harus disadari para mahasiswa dan pemilih pemula. Harun juga menyarankan, para guru pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMU sebaiknya juga berperan aktif menyosialisasikan pemilu, sebab siswa SMU kelas II dan III yang telah berusia 17 tahun akan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang.
Ditemui terpisah, Wakil Kepala SMU Labschool Jakarta Bidang Akademik Fakhruddin, mengatakan, hingga saat ini sosialisasi mengenai pemilu akan mulai dilakukan oleh para guru PPKn, terutama menjelang pemilu. Materi pemilu tidak menjadi program khusus dalam kurikulum PPKn, melainkan hanya semacam suplemen dalam mata pelajaran tersebut. “Oleh karena itu, guru PPKn harus selalu mencermati perkembangan menyangkut persiapan pemilu. Kami sendiri sering bingung soal persiapan pemilu itu dan jadwal-jadwalnya apa saja,” kata Fakhruddin. Selama ini beberapa guru dan siswa SMU Labschool sering menghadiri undangan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk mengikuti seminar soal pemilu. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah SMU Labschool Aldian Ikhsan Hakim berencana memanfaatkan majalah dinding sekolah untuk menyosialisasikan segala hal menyangkut pemilu. Namun, Aldi mengaku keberatan jika sampai ada partai berkampanye di sekolah dengan berkedok melakukan pendidikan bagi calon pemilih. “Kami ingin cari sendiri bahan informasi soal pemilu dari Komisi Pemilihan Umum. Rapat kerja OSIS nanti kami ingin bicarakan hal itu juga,” kata Aldian, yang mengaku ingin merasakan berpartisipasi dalam pemilu nanti. Fakhruddin mengungkapkan, selama ini pihak sekolah cukup sering menerima undangan dari sejumlah partai politik untuk berpartisipasi dalam sejumlah lomba dalam acara ulang tahun parpol. “Kami tidak bisa penuhi kalau ada atribut parpol yang harus dikenakan siswa. Kami harus hati-hati menanggapi undangan parpol,” katanya.
Cuplikan di atas menunjukkan beberapa kutipan sikap pemilih pemula dalam pemilu 2004 yang pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pemilih pemula jawa tengah dalam pemilihan gubernur 22 Juni 2008. (Kompas 2003)
6.2.5 PDIP Targetkan Raih 25-30 Persen Pemilih Pemula
TEMPO Interaktif, Surabaya. PDI Perjuangan mentargetkan meraup 25-30 persen pemilih pemula dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. (Selasa, 01 April 2008 ).”Karenanya, sejak dua-tiga tahun lalu kami terus menggalang upaya untuk mencapainya,” tutur Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait, usai menghadiri pembukaan Kejurnas Futsal antarklub tingkat pelajar se-Jatim yang digelar di GOR Brawijaya, Surabaya, Selasa (1/4).
Hal di atas menunjukkan bahwa sebenarnya PDIP baik nasional dan daerah sangat mentargetkan pemilih pemula, sehingga PDIP mampu mendorong calonnya yaitu Bibit Waluyo dan Rustriningsih memenangkan pemilihan Gubernur 2008. Artinya terbukti bahwa dukungan pemilih pemula cukup kuat dalam memenangkan pemilihan gubernur maupun pemilu 2009.

6.2.6 Survei CSIS: Golkar Dijagokan Pemilih Pemula
Kepercayaan masyarakat sempat menurun kepada Partai Golkar setelah jatuhnya Orde Baru. namun tidak diduga, dalam Pemilu 2004, Partai Golkar mempunyai kursi terbanyak di DPR. Dalam Pemilu 2009 mendatang, Partai Golkar akan dijagokan kembali tapi oleh pemilih muda yang baru saja nyoblos.

Hal itu berdasarkan survei CSIS yang dilakukan di 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai kursi anggota dewan terbesar di DPR. Survei diambil pada 11-17 Mei 2008 terhadap 178 pemilih muda dari 3.000 responden yang disurvei. Survei dilakukan dengan metode alat bantu menunjukkan foto figur dari masing-masing tokoh 34 partai yang ikut dalam Pemilu 2009.
“Ini fenomena menarik. 19 persen dari 178 memilih Golkar. Karena wajah Golkar adalah wajah lama dan wajah tua. Tetapi yang milih, pemilih pemula,” ujar ketua tim peneliti survei CSIS, Nico Harjanto, dalam temu media laporan pendahuluan survei CSIS tentang perilaku pemilih 2008 untuk Pemilu 2009 di Gedung CSIS, Jl Tanah Abang III No 23-27, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2008).
Menurut Nico, dalam survei tersebut, para pemilih perdana itu menganggap Partai Golkar punya citra di masyarakat sebagai partai yang berpengalaman memerintah dan memiliki kader yang berkualitas dibanding PDIP dan PKS. (Vina Martina Sianipar, 2008)

7. Kesimpulan dan Saran
7.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa :
1. Pemilih pemula memiliki jumlah yang cukup besar dan memiliki peran yang besar dan signifikan dalam menentukan kemenangan pasangan calon gubernur dan legitimasi pilkada.
2. Pemilih pemula pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Juni 2008, kurang tergarap oleh partai, calon, KPU dan pelaksana pemilu.
3. Aspirasi yang kurang menyentuh pada pemilih pemula mempengaruhi minat pemilih pemula menjadi kurang tinggi dan kurang antusias.
4. Program dan aspirasi pemilih pemula kurang disentuh secara langsung baik kepentingan dan perannya sebagai obyek dan subyek pemilihan Gubernur Jawa Tengah.
5. Akibatnya terjadi prosentase orang yang tidak menggunakan hak pilihnya yang cukup tinggi.
6. Pemilih pemula merupakan target PDIP untuk meraih kemenangan pada pemilihan gunernur 22 Juni 2008, sehingga Pemilih Pemula tidak dapat diabaikan begitu saja.
7.2 Saran
Bagi semua lapisan yang berkepentingan bagi pemilihan gubernur sekarang dan mendatang cukup penting untuk :
1. Memperhatikan potensi pemilih pemula.
2. Bagi calon untuk menyusun aspirasi yang cukup berperanan bagi usaha untuk menarik minat dan antusias pemilih pemula.
3. Sosialisasi tata cara pemilu juga cukup penting bagi pemilih pemula, sehingga patut untuk diperhatikan.
4. Para calon agar tidak mengedapankan emosi sehingga mendahuui start kampanye, sehingga sosialisasi bagi pemilih cukup kurang intensif.

Daftar Pustaka

UU no. 12 tahun 2003, “Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004”, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2003

UU no. 32 tahun 2004, “Tentang Pilkada”, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2004

UU no. 22 tahun 2007, “Tentang Penyelenggara Pemilu”, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007

UU no . 2 tahun 2008, “Tentang Partai Politik”, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008

UU no. 12 tahun 2008 “Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah” Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008

Keputusan KPU no. 13 tahun 2007.” Tentang Selenksi Penerimaan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota”, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008

Prakoso Bhairawa Putera. S, 2008, “Pemilih Pemula untuk Siapa?”, PAPPIPTEK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI.

____________________, 2003, “mahasiswa dan pemilih pemula Sebaiknya tidak Golput” Kompas .

_____________________, 2008, PDIP Targetkan Raih 25-30 Persen Pemilih Pemula” Tempo Interaktif.

Vina Martina Sianipar, 2008 “Survei CSIS: Golkar Dijagokan Pemilih Pemula”. Detik News, Selasa, 15/07/2008 14:47 WIB

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s