KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SUARA TERBANYAK DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009


KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SUARA TERBANYAK DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. “Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 .
Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK. “Jika memang harus menetapkan anggota legislatif bedasarkan suara terbanyak,” katanya. Mahfud menambahkan, walau tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
“KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini,” tuturnya.
Dalam permohonannya, Muhammad Sholeh, meminta pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.
KPU Siap Tetapkan Caleg dengan Suara Terbanyak
Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif di pemilu 2009.
“KPU harus laksanakan keputusan MK,” ujar anggota KPU Andi Nurpati di Gedung MK.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, menurut Andi, KPU akan mengacu pada keputusan MK. “Penentuan Anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengunakan suara terbanyak, tidak lagi melihat nomor urut, ” jelasnya.
Menurut Andi, keputusan MK tidak akan menggangu kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu. “Tidak akan menggangu, karena baru akan ditetapkan pada pleno penetapan calon terpilih,” tegasnya.
MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 huruf a, b, c, d, e mengenai sistem nomor urut, dengan demikian penentuan calon legislatif harus mengacu pada putusan MK dengan menggunakan suara terbanyak.(Detikcom/p)
Para caleg yang tidak tidak berada di nomor urut satu mulai bisa tertawa. Tertawa lebar. Mereka tertawa menyambut keputusan MK yang memberi kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka walau tidak di urutan pertama tetapi dapat meraup suara terbanyak. Tentu saja keputusan ini memberi konsekwensi yang sangat luas.
1. Setelah diputuskan, para partai yang memperdagangkan nomor urut, memperdagangkan kursi parlemen akan mengalami konflik intern. Pasti itu. Mereka yang telah membayar untuk mendapatkan urut satu, paling tidak akan melakukan protes secara intern. Dari sinilaha konflik akan terjadi. Bagaimana sikap partai. Tentu beragam. Ada yang menerima dengan tasyakuran. Ada yang menerima dengan catatan. Dan ada yang menolak tetapi tidak protes karena putusan MK.
2. Mudah-mudahan terungkap kebobrokkan di tubuh parpol yang di dalamnya ada suap menyuap intern pengurus parpol terkait penentuan nomor urut kursi pencalegan,
3. Pertemanan dalam penentuan nomor urut kursi pencalegan telah dihapus oleh MK. Biar aja yang bekerja yang akan menikmati menjadi anggota parlemen. Jika nomor urut, maka ada yang tidak bekerja tetapi mendapatkan berkah suara karena pertemanan tersebut.
4. Sisi keadilan. Terwujudnya keadilan.
5. Tidak mengkhianati suara rakyat. Nomor urut itu mengkhianati suara rakyat. Dengan dihapusnya nomor urut, maka suara rakyat akan tetap sesuai dengan hati nurani rakyat siapa yang menjadi pilihannya.
6. Ada upaya bekerja dan bersaing secara ketat masing-masing caleg. Maka antara intern caleg bisa bentrok. Bisa saja tidak rukun. Saling jegal. Saling fitnah. Inilah resiko politik dengan ketetapan MK tersebut

Dalam putusannya MK menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3. Sedangkan, caleg yang berada di nomor urut buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepada nomor urut jadi.
Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pasal tersebut, lanjut Arsyad, tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakukan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama.  “Yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg,” kata Arsyad.(tha/jib)
Menurutnya, penjelasan ini penting karena berkaitan dengan dasar hukum terhadap hasil pemilu. Apakah dengan merevisi undang-undang, menerbitkan Perpu, atau cukup dengan peraturan KPU. Oleh karena itu, dia mengusulkan segera digelar pertemuan konsultasi antara pemerintah, DPR, dan KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut. “Atau KPU menelaah secara yuridis untuk kemudian dikonsultasikan kepada pemerintah dan DPR.  Hal ini harus segera dilakukan,” terang politikus Partai Golkar ini.
Meski keputusan MK ini dinilai belum jelas, namun Ferry mengimbau agar semua pihak menghormati keputusan tersebut. (lsi)
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009.
Sehingga penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem suara terbanyak.
Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 d ayat 1 UUD 1945. Atas putusan ini, Machfud memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara RI sebagaimana mestinya. “Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi pada Jumat, 19 Desember 2008 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Selasa 23 Desember 2008 oleh delapan hakim konstitusi,” ujarnya.
Gugatan uji materi ini diajukan oleh Muhammad Sholeh dan Sutjipto. Sutjipto adalah salah seorang caleg Partai Demokrat yang merasa dirugikan dengan sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut.
Menyikapi hal ini, anggota KPU Andi Nurpati menyatakan siap menerima dan melaksanakan putusan MK. Andi menegaskan tidak perlu dilakukan revisi atau pun pengeluaran perpu. Dalam hal ini akan dibuat peraturan KPU. “Ini tidak akan menganggu tahapan pemilu,” ungkapnya.(ful)(uky)
  Protesnya para politisi perempuan dan calon anggota legislatif (caleg) perempuan terhadap putusan MK mengenai sistem suara terbanyak dinilai bentuk ketakutan para caleg dalam bersaing dengan lawan politiknya. “Dalam pemilu, intinya kompetisi. Tapi harus diciptakan mekanisme kompetisi yang fair. Kalau berdasarkan nomor urut, fairnya dimana?,” kata Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay saat dihubungi okezone, Kamis (25/12/2008).
Menurut dia, ketika parpol menentukan pencalonan caleg saja sering tidak demokratis dan pada gilirannya nanti menetapkan calon terpilih juga bisa saja terjadi ketidakadilan.
“Satu caleg mendapat dukungan suara masyarakat terbesar, gara-gara tidak sampai 30 persen, masa kemudian kursi diberikan kepada yang nomor urut 1 yang padahal perolehan suaranya jauh lebih sedikit. Kan itu namanya tidak adil dan tidak menghargai pilihan masyarakat,” tukasnya. Hadar menambahkan, keputusan MK merugikan partai politik atau tidak tergantung bagaimana kita menempatkan posisi parpol. “Ya, kalau memang kita berasumsi bahwa parpolah yang harus menentukan siapa yang akan terpilih. Tetapi bisa juga tidak kalau kita memahami dan juga parpol menempatkan dirinya terhadap caleg,” terangnya. Siapapun caleg yang terpilih dan dari berapapun nomor urutnya, lanjut Hadar, merupakan caleg yang diusung parpol karena caleg adalah bagian yang tidak terpisahkan dari parpol.
“Seharusnya mereka bangga, bahwa caleg yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, adalah caleg yang mereka usulkan dan didukung oleh sebagian besar pemilih,” pungkasnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa caleg terpilih harus ditentukan melalui mekanisme perolehan suara terbanyak diperkirakan membawa implikasi lebih luas. Diperkirakan, dengan mekanisme suara terbanyak itu, persaingan antarcaleg bisa bermuara pada pembelian suara, terutama oleh caleg yang memiliki dana besar untuk kampanye.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary kemarin (25/12) di Jakarta menyatakan bahwa pihaknya memang memperkirakan kemungkinan jual beli suara tersebut. Jika parpol dengan dana kuat mampu mengangkat citranya di mata publik, bukan tak mungkin hal itu bisa terjadi pada persaingan caleg. ”Kecenderungan itu pasti ada,” kata Hafiz.
Kemungkinan kekuatan dana menjadi salah satu faktor penentu perolehan suara besar itu juga ditengarai oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Misalnya, melalui survei yang dilakukannya, LSI menempatkan Partai Demokrat dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai partai unggulan pada Pemilu 2009.
Menurut hasil survei LSI itu, naiknya pamor dua partai tersebut banyak disebabkan kekuatan dana, terutama gencar beriklan di berbagai media dengan dukungan dana besar.
Hafiz mengatakan, hal yang paling krusial adalah start dari kampanye para caleg tersebut. Caleg dengan bujet besar bisa jadi tinggal memanfaatkan kekuatannya untuk gencar berpromosi. Hal itu tidak baik karena publik tidak mampu melihat kualitas sebenarnya dari caleg tersebut. ”Itu tidak adil bagi caleg yang berkualitas namun miskin dana,” terangnya.
Karena itu, Hafiz menambahkan, KPU membuka peluang untuk mengatur dana kampanye caleg dalam aturan teknis. Meski dalam posisinya calon legislator bukanlah peserta pemilu sebagaimana ketentuan undang-undang, dengan mekanisme suara terbanyak tidak tertutup kemungkinan KPU akan mengaturnya. ”Setiap caleg kan harus mendapat posisi dan hak yang sama,” terang Hafiz.
Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Drajad H. Wibowo berpendapat, putusan MK tentang mekanisme suara terbanyak justru membawa nilai positif terhadap demokrasi. Caleg yang sudah membeli nomor urut menjadi rugi. ”Ini jadi seperti membeli saham, kemudian harganya anjlok. Padahal, awalnya ekspektasinya tinggi,” kata Drajad.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, saat ini kader parpol yang punya kualitas dan kemampuan akademis akan berusaha secara maksimal agar berpeluang menjadi politikus. Sebab, tak lagi harus antre nomor urut dengan politisi bermodal. Namun, dia melanjutkan, mekanisme pengaplikasian putusan MK itu harus diatur lebih detail. ”Ya bisa saja akan ada problem teknis,” tandasnya.
Peran saksi di TPS saat penghitungan suara juga menjadi lebih krusial. Harga petugas TPS akan menjadi mahal. Banyak yang akan berebut menjadi petugas TPS. Sebab, masing-masing caleg harus menjaga perolehan suaranya saat dilakukan penghitungan.
Fungsionaris Partai Hanura Fuad Bawazier ikut berkomentar. Dalam demokrasi substansial, tugas partai politik hanya mendaftar dan mengantarkan caleg menuju parlemen. ”Menipu rakyat namanya kalau yang paling banyak dipilih tidak jadi anggota DPR,” ujarnya.
Dia menyebutkan, rakyat tidak bisa lagi disuruh hanya sebagai stempel. Partai politik, ujar dia, tidak boleh serakah dengan mendegradasi seorang caleg hanya lantaran tidak suka. ”Apa ada di dunia ini pakai nomor urut sesuai kemauan partai. Kalau orang berduit atau orang terkenal yang terpilih, kan partai sendiri yang memuat mereka di dalam daftar,” ucap Fuad. (bay/cak/mk) (sumber: Jawapos.com)
Sudah pasti ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009. Semoga saja putusan emas itu tidak direvisi di kemudian hari.“Teman-teman yang belum cocok boleh protes, boleh bermanuver. Tapi demi pelaksanaan demokrasi sebaiknya kita taati MK. Mudah-mudahan tidak direvisi lagi, tidak perlu bongkar sama sekali,” harap Amien Rais, di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta (24/12).Menurut mantan ketua MPR ini, putusan MK atas judicial review UU Pemilu merupakan koreksi total terhadap jajaran legislatif yang menyusun produk hukum bersangkutan. Sedari awal penggunaan nomor urut untuk penetapan calog legislator terpilih merupakan pembodohan terhadap rakyat dan demokrasi.“Ini pelajaran untuk DPR yang membuat UU konyol itu,” tegasnya.Sesuai jiwa dan semangat demokrasi, maka sudah seharusnya penetapan calon legislator terpilih didasarkan pada jumlah perolehan suara terbanyak masing-masing kontestan. Oleh karena itu Amien menyebut putusan MK kemarin petang sebagai putusan emas.“Pak Mahfud (Ketua MK Mahfud MD) perlu mendapat medali di atas emas, yaitu medali platinum,” imbuh pendiri PAN ini.JK MENDUKUNG Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009. Sedari awal sistem itulah yang diadopsi oleh Golkar.“Sedari awal Golkar mengusung sistem suara terbanyak. Tidak berubah lagi,” kata JK pada wartawan yang mencegatnya di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/12).Terkait dengan putusan MK ini pula, maka pernyataan kesediaan para caleg untuk mundur bila jumlah perolehan suaranya kalah dengan caleg di urutan di bawahnya tidak berlaku lagi. Sebab putusan MK lebih kuat dan punya ketetapan kuat serta mengikat semua pihak.“Ya sudah tetap suara terbanyak, hanya satu ini,” jawab JK ditanya tetang komitmen caleg siap mundur itu.Wiranto: Putusan MK Kemenangan Bagi RakyatMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan calon legislatif akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. Keputusan tersebut dinilai sebagai kemenangan bagi rakyat.“Keputusan MK itu kemenangan bagi rakyat,” ujar Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).Keputusan MK, itu lanjut Wirano patut disyukuri. “MK benar-benar menghormati hak rakyat,” imbuhnya.MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 huruf a, b, c, d, e mengenai sistem nomor urut, dengan demikian penentuan calon legislatif harus mengacu pada putusan MK dengan menggunakan suara terbanyak.Hanura DukungPartai Hanura menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal calon anggota legislatif (caleg) yang berhak menjadi anggota DPR/DPRD adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut.“Hanura mendukung dan menyambut baik. Memang seharusnya fair, adil dan demokratis. Mana ada di seluruh dunia pemilu legislatif yang berdasarkan nomor urut,” ujar Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/12).Selama ini, lanjut Fuad, rakyat telah tertipu oleh sistem pemilu yang berdasarkan nomor urut. “Kalau kita pakai nomor urut, jujur saja kita menipu rakyat,” kata pria keturunan Arab ini.Fuad menjelaskan, selama ini partai yang menentukan caleg dan menjualnya ke rakyat. “Apabila rakyat pilih nomor tiga, tetap yang pasti jadi nomor satu. Jadi partai egois. Partai yang menentukan caleg dan partai juga yang menentukan urutannya,” cetusnya.Mengenai kekhawatiran hanya orang yang terkenal saja yang akan terpilih jika sistem suara terbanyak ini digunakan, Fuad punya solusi. “Itu kan ada solusinya, jangan dicalegin dong orang itu kalau tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan,” usulnya.Mantan Menkeu ini menambahkan, sistem suara terbanyak ini bisa mengikis jual beli nomor urut. Namun tidak bisa menghalangi politik uang.“Kalau politik uang pasti ada. Kalau masalah serangan fajar, mau pakai nomor urut atau suara terbanyak pasti ada,” pungkasnya.PDIP Pasrah Putusan MK Soal Caleg Suara TerbanyakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan mekanisme suara terbanyak dalam penetapan caleg ternyata tidak menjadi masalah buat PDIP. Partai yang sebelumnya menggunakan mekanisme nomor urut ini mengaku pasrah dengan putusan tersebut.“Apa pun putusan MK itu, suka atau tidak suka harus kita terima. Karena putusan MK final, mengikat dan tidak ada upaya hukum atasnya,” ujar Sekretaris FPDIP DPR Ganjar Pranowo saat dihubungi detikcom, Rabu (24/12).PDIP, lanjut Ganjar, sudah siap dari awal menerima apa pun yang akan diputuskan MK. Putusan MK ini membuat para caleg yang sebelumnya merasa ‘aman’ dengan nomor urut jadi, menjadi harus bekerja keras meraih suara konstituen.“Ketua umum kami juga selalu menganjurkan tiga hal dalam kampanye. Pertama turun, kedua turun, ketiga turun ke konstituen,” ucap Ganjar mengutip Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.“Ini menandakan kita akan memasuki liberal, di mana persaingan tidak hanya antarpartai, tetapi juga antarcaleg,” tandasnya.Putusan MK yang dibacakan Selasa 23 Desember 2008, membatalkan pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang memuat standar ganda dalam penetapan caleg. MK pun menetapkan suara terbanyak sebagai mekanisme tunggal.Cermati Putusan MK, PDIP Gelar RapatMeskipun mengaku pasrah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersiat final dan mengikat, namun PDIP tetap akan mencermati putusan lembaga pengawal konstitusi tersebut. PDIP pun akan mengadakan rapat.“Partai kami akan secepatnya rapat untuk mengambil mencermati keputusan MK,” ujar Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Rabu (24/12).Secara pribadi Tjahjo pun mempertanyakan keputusan MK yang tidak hanya memangkas pasal pasal 214 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, tetapi juga turut menentukan mekanisme baru penetapan caleg yaitu dengan suara terbanyak.“Apakah MK mempunyai kewenangan menentukan sistem pemilu? Dengan demikian menurut saya keputusan MK sudah menjungkirbalikkan mekanisme sistem proporsional dalam pemilu sebagaimana UU yang sudah diputuskan,” tanyanya.Berdasarkan UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional (terbuka), bukan sistem distrik. Pada sistem distrik, setiap daerah pemilihan (distrik) hanya ada satu wakil terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan pada sistem proporsional, setiap daerah pemilih (wilayah) punya beberapa wakil yang dipilih secara proporsional.“Keputusan DPR dan pemerintah yang menentukan UU pemilu belum menetapkan sistem distrik murni di mana ada kedaulatan rakyat,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini.Tjahjo menilai, ketentuan penerapan mekanisme suara terbanyak lebih baik ditetapkan oleh internal partai masing-masing. Bukan lewat undang-undang.“Kebijakan masing-masing partai bebas untuk menetapkan sistem yang mana yang dipakai, silakan saja. Pemilih dan kedaulatan partai yang menetapkan calegnya harusnya kedua-duanya harus dihormati,” tegasnya.Putusan MK Garansi Bagi Caleg BaruPutusan MK yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009, dinilai memperbesar peluang kemenangan caleg bertahan yang sudah punya basis massa. Tapi bukan berarti caleg pendatang baru surut langkah.Di satu sisi produk hukum hasil judicial review UU Pemilu itu memberi ketenangan bagi caleg baru. Sebab kini semacam jaminan hukum bagi mereka kelak menuntut hak konstitusinya kepada parpol dan para seniornya.“Saya menjadi lebih tenang. Artinya tidak ada lagi peluang untuk mereka (caleg nomor urut jadi) yang menolak mundur jika tidak mendapat suara terbanyak dan menggugat kebijakan partai,” ujar Meutya Hafid, caleg DPR RI dari Partai Golklar untuk Dapil Sumut I, Rabu (24/12).Penggunaan sistem suara terbanyak memberi kesempatan fair terhadap caleg yang benar-benar mendapat apresiasi dan menjadi pilihan rakyat. Terutama pada caleg perempuan yang selama ini dijatah nomer urut ’sepatu’ karena memang dipasang parpol sekedar memenuhi kuato keterwakilan 30 persen wanita.“Jadi kita punya kesempatan sama besar dengan senior partai jika memang memiliki kompetensi dan kepercayaan masyarakat,” tambah mantan jurnalis ini.Optimisme serupa juga disampaikan Ramadhan Pohan, caleg DPR RI dari Partai Demokrat untuk Dapil Jatim VII. Menurutnya putusan MK itu justru merupakan ancaman serius bagi para caleg bertahan yang pemalas dan buruk rekam jejaknya.Terlebih bila caleg tersebut tidak pernah menjalin silahturahmi langsung dengan konstituen di daerah yang diwakilinya.“Nomor urut kini tinggal identitas dan tak sakti lagi seperti Pemilu 2004. Caleg new comer atau caleg bertahan, sama saja. Mereka yang ogah-ogahan tidak akan dipilih rakyat. Ini tantangan,” ujar caleg yang mengaku sudah enam kali terjun langsung ke daerah pemilihannya.Effendi Simbolon: Putusan MK Sarat Muatan PolitisDitetapkannya suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009 dinilai sarat muatan politis. Calon Legislatif nomor urut 1 dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta III Effendi Simbolon menduga ada permainan politis di balik putusan MK.“Saya mensinyalir ada muatan-muatan politis yang dibarengi suatu deal-deal politik yang dilakukan oleh para penguasa,” ucap Effendi kepada detikcom, Rabu (24/12).Effendi menjelaskan, putusan MK tersebut tidak lepas dari campur tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagi Effendi, putusan tersebut membuktikan MK sudah tidak independen lagi.“MK sudah masuk dalam skenario mereka,” cetus Ketua Pansus Orang Hilang DPR itu.Menurut Effendi, penentuan caleg berdasarkan nomor urut berdasar UU Pilpres sudah sesuai dengan amanah UUD. Oleh karenanya ia melihat era kepemimpinan SBY-JK sudah mengkhianati tatanan demokrasi Indonesia.“Kalau kita sepakat dengan rumusan-rumusan yang baru, jangan kemudian mementahkan proses yang sedang berjalan, jika putusan ini benar karena pengaruh SBY-JK maka mereka telah melakukan deparpolisasi,” tandasnya. (Detikcom/m)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif terpilih membawa implikasi besar dalam persoalan teknis. Salah satunya, mekanisme penyaluran suara dari pemilih yang menandai tanda gambar parpol.
Menurut Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Abdul Hafiz Ansyari, suara yang menandai tanda gambar partai itu tidak akan dikompensasikan ke nomor urut teratas. Suara tersebut bertujuan menentukan jumlah kursi yang diperoleh parpol itu.
Setelah jumlah kursi ditetapkan, calon terpilih ditentukan dari caleg yang meraih suara terbanyak. Bila partai A mendapat dua kursi di dapil tersebut, maka kursi itu akan ditempati caleg yang memperoleh suara terbanyak nomor satu dan dua, tanpa memperhatikan nomor urut.
Sebelumnya, dalam aturan nomor urut, suara pemilih yang menandai parpol akan dilimpahkan ke nomor teratas. Nomor bawah bisa jadi apabila dia mampu meraih suara 30 persen dari BPP (bilangan pembagi pemilih). Tapi, setelah putusan MK, peraih suara terbanyak akan langsung terpilih bila partainya mendapat kursi.

Hafiz menyatakan, KPU tengah merumuskan perubahan aturan teknis tata cara penetapan calon legislatif terpilih tersebut. “Sesegera mungkin diselesaikan dan disosialisasikan,” ujar Hafiz kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta kemarin (24/12).
Menurut Hafiz, dalam penentuan kursi, berdasarkan pasal 202 UU Pemilu, partai yang berhak lolos ke parlemen nanti adalah mereka yang sekurang-kurangnya mendapatkan 2,5 persen suara secara nasional. Partai mencapai limit itulah yang akan mendapat kursi.
“Baru nanti penentuan jumlah kursi dengan melihat suara terbanyak di setiap dapil,” terangnya.
Meski begitu, ada ketentuan yang masih mengganjal terkait mekanisme suara terbanyak. Yaitu, jika dalam satu partai, ada dua caleg dengan perolehan suara sama banyak. Padahal, partai tersebut hanya memiliki kuota satu kursi.
Menurut Hafiz, ketentuan tersebut belum diplenokan dalam satu kursi. Namun, ada salah satu celah untuk menentukannya. Suara calon terpilih ditentukan dengan metode sebaran. Yakni, KPU nanti akan melihat jumlah sebaran TPS atau wilayah yang dimiliki calon tersebut. “Yang raihan TPS-nya paling banyak, itu nanti yang terpilih,” ujar Hafiz.
Dia menambahkan, dengan aturan suara terbanyak, potensi gugatan akan jauh menurun dibandingkan dengan saat menggunakan persentase bilangan pembagi pemilih (BPP) 30 persen seperti sebelumnya. Namun, potensi itu tetap ada, terutama saat penentuan parpol yang lolos ke parlemen nanti. ”Tapi, semoga tidak ada lah,” tandasnya.
Secara umum, perubahan sistem penentuan caleg terpilih itu memang akan lebih meringankan kerja KPU. Lembaga penyelenggara pemilu itu tidak repot-repot lagi menyaring caleg yang lolos 30 persen BPP.
Tapi, menurut Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay, putusan MK tersebut tetap memiliki peluang untuk diakali. Yaitu, apabila di internal parpol tetap ada kesepakatan tentang kuota persentase perolehan suara dalam pembagian jatah kursi legislatif. ”Itu yang pernah dilakukan PAN, Golkar, dan Demokrat sebelum putusan MK,” ujarnya.
Meski masih dalam proses pengadilan dan belum diputus, ketiga partai tersebut telah memastikan akan menggunakan sistem suara terbanyak dalam menentukan caleg yang lolos. Mereka menggunakan surat kesepakatan yang dituangkan dalam surat bermeterai yang wajib ditandatangani para caleg saat mendaftar. ”Nanti bisa sebaliknya,” kata Hadar memperingatkan.
Dia menambahkan, celah lain juga bisa dimanfaatkan parpol. Yaitu, jika ada caleg yang terpaksa harus diganti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau alasan lainnya. ”Di sini ada ruang yang bisa dimanfaatkan parpol untuk memasukkan caleg yang mereka mau,” ujarnya.
Sebab, menurut dia, ada pasal di UU No 10/2008 Bab XV tentang Penggantian Calon Terpilih, pasal 218 ayat 3, memang memungkinkan hal itu. Di situ disebutkan, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bisa diganti dengan calon dari daftar calon tetap parpol pada dapil yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik bersangkutan.
”Bisa saja nanti ada kesepakatan internal parpol bahwa penentuan caleg untuk pengganti legislator suara terbanyak berdasar nomor urut. Bukan caleg dengan perolehan suara terbanyak di bawah legislator yang diganti,” papar Hadar.
Karena itu, menurut dia, KPU bisa mengantisipasi dengan cara menerbitkan peraturan baru tentang penggantian calon legislator. Di situ bisa ditegaskan bahwa penggantian calon legislator terpilih dan PAW harus tetap berdasar perolehan suara terbanyak.
”Memang, nanti ada parpol yang marah-marah karena memang tugas KPU mematuhi UU, bukan mengatur parpol,” katanya. Tapi, lanjut dia, publik nanti bisa melihat mana parpol yang akal-akalan atau ngotot mempertahankan nomor urut karena ada ‘kepentingan’ yang terganggu.
”Sebab, putusan MK ini pasti memunculkan gejolak. Misalnya, caleg yang telanjur beli nomor urut puncak pasti tidak akan terima,” tandasnya.
Putusan MK direaksi beragam. Parpol, elite parpol, tokoh nasional, pelaksana pemilu (KPU), hingga LSM memberikan respons pro kontra. Ada yang setuju, menolak, atau setuju dengan catatan. Partai Demokrat (PD), misalnya, termasuk yang mendukung putusan MK. Namun, PD juga memberi catatan.
PD meminta putusan MK itu segera direspons DPR. ”Jika mau lebih sempurna, tentu saja putusan MK tersebut harus segera ditindaklanjuti DPR untuk melakukan revisi terbatas,” terang Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin.
Dengan demikian, kata dia, KPU mempunyai acuan yang lazim, yakni UU Pemilu, di dalam menetapkan peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih. ”Agak kurang lazim jika payung peraturan KPU langsung dari putusan MK. Yang lazim adalah UU Pemilu,” tegasnya.
Anas menambahkan, PD termasuk parpol yang konsisten mendukung penetapan calon terpilih dengan model suara terbanyak. Bahkan, sambung dia, kebijakan internal partai memang sudah menggunakan suara terbanyak. ”Sebagai caleg, saya tidak terpengaruh apa-apa. Sebab, PD sudah menetapkan kebijakan suara terbanyak. Dari awal saya memang siap dengan pola suara terbanyak,” ujarnya.
Yang jelas, kata Anas, ketika aturan suara terbanyak ditetapkan dalam UU Pemilu, setelah ketentuan lama dibatalkan MK, dasar hukum suara terbanyak menjadi lebih kuat dan pasti. ”Tidak ada dalih untuk berkelit. Suara terbanyak jelas lebih adil, baik dalam konteks kompetisi antarsesama caleg maupun adil terhadap suara rakyat. Ini menunjukkan makin terang penghargaan terhadap suara rayat,” jelasnya.
Di sisi lain, PDIP mengkritik sistem suara terbanyak itu. ”Patut dipertanyakan apakah MK mempunyai kewenangan untuk menentukan sistem pemilu,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (24/12). Menurut dia, UU Pemilu Legislatif dan UU Partai Politik belum menetapkan sistem distrik murni, melainkan proporsional terbuka terbatas.
Tjahjo juga melihat putusan MK telah mencederai prinsip independensi partai politik dalam menentukan sistem di internalnya untuk mengajukan caleg terpilih. Dia menjelaskan, ada dua kedaulatan yang perlu dihormati MK dalam menentukan sistem pemilu tersebut. Yakni, kedaulatan rakyat pemilih dan kedaulatan partai dalam menetapkan caleg. ”Seharusnya kedua-duanya dihormati,” ujarnya. (bay/dyn/yun/cak/tof)

About these ads

3 comments

    1. sori bung lagi sibuk kerjaan belum sempat tak abdit dan ngikuti, tapi ada sebuah kontroversi baru dalam putusan KPU, MK, dan MA.. belum sempat nulis.. makasih atas interaksinya…

  1. tolong lampirkan uu tentang suara terbanyak kami masyarakat sangat mengharapkan pilihan yang demokrasi dalam memilih calon yang merakyat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s