Ajudikasi (Pemutihan) , Pologoro, Hukum Pidana dan


Ajudikasi (Pemutihan) , Pologoro, Hukum Pidana dan
Pemberdayaan Masyarakat terhadap Hukum
Kasus di Desa Dlangu kecamatan Butuh Purworejo.

Banyak kasus pertanahan di Pedesaan yang merugikan masyarakat karena pemahaman dan pemberdayaan hukum masyarakat pedesaan cukup kurang, sehingga muncul pemerintahan desa yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. Hal ini mengingat bahwa hubungan feodalisme di pedesaan cukup tinggi sehingga masyarakata cukup menghormati pemimpin mereka terutama kepala desa, terutama ketika terjadi berbagai macam kasus, dan mereka selalu mengalah. Akhirnya menjadikan sebuah penindasan yang berkepanjangan.
Kasus di desa Dlangu kecamatan Butuh Purworejo, Meski pembayaran Pologoro tidak rasional, meski pengumuman dari Kepala desa adalah pemutihan namun biaya yang menjunjung tinggi mereka tetap membayar meski mereka mengeluh, bahkan nilai pembayaran per petak sampai 1.800.000. Mereka tidak menanyakan alasan kenapa begitu tinggi meskipun dari pihak dinas pertanahan mereka tidak dipungut biaya. Alasan Pamong desa untuk Pologoro, padahal pologoro per petak adalah setinggi-tingginya 100.000 per petak dalam aturan hukum pertanahan. Hal ini sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan pologoro bisa dipungut 300.000 penjual dan pembeli untuk jual tanah jadi total 600.000.
1.Yang menjadi kerancuan tentang pemutihan/ajudikasi sertifikasi tanah di desa Dlangu adalah sudah ditariknya biaya paling lambat tanggal 15 April 2009, padahal SK Ajudikasi baru keluar bulan mei.
2.Pemerintah Desa menyalahkan baperdes yang membuat Perdes bahwa pologoro adalah 2,5 % bahkan pada bebebrapa tingkat sampai 4 persen, bahkan 7,5 %.
3.Pemerintah Desa melakukan ancaman bagi warga desa yang melakukan tuntutan akan didatangi kemudian diancam dengan alasan mereka tidak tahu menahu tentang hal ini.

masyarakat sudah ditipu dengan belum adanya SK pemutihan sehingga ada tafsir yang meragukan dan keliru sehingga merugikan mereka. Dengan alasan bila tidak ada pemutihan maka mereka akan memperoleh sertifikat dengan harga yang lebih mahal di waktu lain. Dan apabila harga desa lain lebih murah idulah tata cara desa lain, di sini lebih mahal. Hal ini pemerintah desa melanggar KUHP pasal 378 ayat 1
“barang siapa membujuk atau berkata bohong dengan tipu muslihat agara memberikan barang atau uang“
KUHP pasal 362 ayat 3
“ barang siapa mengambil sesuatu barang atau uang sebagian milik orang lain dengan m,askud memiliki barang itu dengan melawan hukum”.
KUHP pasal 55 ayat 1
‘ barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan p-erbuatan itu”
KUHP pasal 56 ayat 1
“ barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu “
jadi semua perbuatan penipuan ini merupakan pelanggaran kUHP yaitu menjalankan pekerjaan tanpa tugas atau perintah atasan terutama PEMDA atau Dinas yang berwenang merupakan sebuah pungutan liar dan penipuan. Namun warga takut karena ditakut-takuti, kalau Kades desa terus melakukan ini akan mendapatkan pasal hukuman berlapis.
Warga dlangu tak perlu takut menyalurkan aspirasinya dan semuanya dilindungi oleh hukum. Jangan mau dibodohi oleh penguasa, ini demi keadilan dan kemakmuran karena keringat anda tidak boleh dimiliki orang-orang yang tanpa hak merebut hak-hak anda. Sdan mementang semua yang memberikan tugas yang bukan kewajiban anda. Terus berjuang bagi tanah untuk rakyat.

About these ads

4 thoughts on “Ajudikasi (Pemutihan) , Pologoro, Hukum Pidana dan

  1. saya setuju dengan wacana di atas karena saya salah satu orang merasa dirugikan dengan pungutan pologoro tsb. sebetulnya pologoro itu ada undang2 nya ga sih, apa hanya keputusan dari kepala desa atau memang dari pemerintah. tolong kalo ada saya dikasih info nya

  2. memang….saya gak setuju adanya pologoro. peraturan pungutan saling tumpang tindih antara pemerintah dan desa…yang selalu jadi korban..rakyat. saya yang merasakan sampai saat ini ktp, akta yang saya ajukan tidak di gubirs…sya ngak punya ktp.

  3. desa blubuk kecamatan dukuhwaru kabupaten tegal. sekarang dalam kasus yang sama.terhitung sejak 1 february.sampai 30 mei 2011. tolong bantuannya dari pemerintah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s