Kepala DPU Didakwa Pasal Berlapis


Kepala DPU Salatiga Didakwa Pasal Berlapis <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H1 { text-indent: 1.27cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center } H1.western { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 14pt } H1.cjk { font-family: “Lucida Sans Unicode”; font-size: 14pt } H1.ctl { font-family: “Tahoma”; font-size: 12pt } H2 { text-indent: 1.27cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center } H2.western { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt } H2.cjk { font-family: “Lucida Sans Unicode”; font-size: 12pt } H2.ctl { font-family: “Tahoma”; font-size: 12pt } H3 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: justify } H3.western { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt } H3.cjk { font-family: “Lucida Sans Unicode”; font-size: 12pt } H3.ctl { font-family: “Tahoma”; font-size: 12pt } –>

Kepala DPU Didakwa Pasal Berlapis

Salatiga, (TO)-Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Salatiga Sriyono didakwa pasal berlapis dalam sidang perdana kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Negeri setempat beberapa waktu lalu. Dia diduga menerima uang gratifikasi sebesar Rp 75 juta dari sejumlah rekanan atas lima paket proyek jalan hotmix senilai Rp1,6 miliar pada tahun anggaran 2005.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Erwin Tumpak Pasaribu tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan berlapis,yakni primer pasal pasal 12 BUU 31/1999, subsider pasal 12 huruf 11 UU 31/1999.

Ketiganya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Jaksa dalam keterangannya di persidangan mengungkapkan, terdakwa telah meminta uang kepada lima orang pengusaha kontruksi dengan janji akan diberi proyek pekerjaan di DPU Salatiga pada Tahun anggarn 2006.

Lima orang rekanan yang diterapkan sebagai saksi itu masing-masing Pranoto Widagdo, yang dimintai uang sebesar Rp20 juta, Gunawan sebesar Rp30 juta, Nugroho Budi Santoso sebesarRp15 juta, Soegijarto dan Soekamto masing-masing sebanyk Rp10 juta.

Uang tersebut, kata jaksa penuntut umum (JPU) Wagino, diminta terdakwa dengan alasan akan ke Jakarta dan akan digunakan untuk merintis proyek guna menaikkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2006 serta guna membantu operasional di kantornya. Apa yang dilakukan oleh terdakwa berlawanan dengan kewajiban dan sebagai kepala DPU Salatiga..

Kuasa hukum terdakwa Heru Wismantosidi menuturkan, pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU. Hal ini dilakukan dengan harapan sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. “Kami berharap sidang segera dilanjutkan kepemeriksaan saksi,” ucapnya.

Sidang perdana tersebut berlangsung tidak sampai satu jam sebab berkas dakwaan yang dibacakan jaksa tergolong tipis, yakni sembilan halaman. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (wn)

Partai Mulai Jual Kemelaratan

Oleh: Mukhaer Pakkanna

Mulai 2 Juli 2008 hingga April 2009, KPU menetapkan rentang waktu kampanye Pemilu 2009. Dalam rentang itu, blantika politik Tanah Air semakin hangat. Parpol mulai pasang “kuda-kuda” menggelar perhelatan kampanye. Beberapa Ketua Umum Parpol mulai menebar pesona “menghipnotis” rakyat. Momen-momen penting menjadi wahana aktualitas bagi sang ketua partai. Ada parpol yang mengonstruksi pesonanya melalui iklan berbiaya ratusan miliar rupiah. Sejak beberapa hari lalu, parpol mulai “menjual diri” melalui iklan. Dengna kedok momen Kebangkitan Nasional, memperjuangkan petani/nelayan, dan ingin “mewakafkan” diri untuk memberntas kemiskinan, mereka pun membusungkan dada sebagai “pahlawan” kesejahteraan rakyat.

Tidak heran jika perhelatan tebar pesona itu telah memicu kontroversi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung karena kandidat Presiden dari Partai Hanura, Wiranto, melalui iklan, menohoknya soal kemiskinan. Wiranto menagih janji soal inkonsistensi Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan kenaikan BBM. Demikian pula Ketua umum PAN disomasi Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) terkait penayangan iklan di sejumlah media cetak dan elektronik yang disinyalir MHI berbiaya 300 miliar rupiah. Menurut MHI, Sutrisno Bachir telah menghambur-hamburkan uang yang sangat besar hanya untuk kegenitan politik semata (Koran Jakarta, 2 juli).

Publik yang sadar sudah tahu maksud kegenitan politik yang dimainkan para politisi. Sudah menjadi kelaziman menjelng Pemilu para politisi mulai keluar dari sangkarnya. Membujuk, bahkan “menjual” rakyat dengan berbagai jargon imajinasinya, hingga program karitatif yang kerap tidak logis. Dengan logika pasar, para politisi menganggap konstituen adalah konsumen empuk yang perlu dibuatkan janji-janji dalam bentuk iklan. Tidak heran jika media massa menjadi sasaran iklan bagi sang ketua umum parpol.

Kemelaratan

Dalam teori psikologi sosial seperti diulas Erich Fromm dalam The Revolution of Hope (1996), irasionalitas rakyat menyeruak di tengah kondisi kehampaan terhadap masa depannya. Perilaku-perilaku anarkis, patologi, dan anomaly social akan muncul. Dalam kondisi psikologis seperti itu, rakyat akan gampang termakan isu dan janji. Kehampaan terhadap masa depan terjadi tatkala rakyat merasakan tidak punya, demikian pula akses terhadap faktor-faktor produksi terutama modal. Masa depan dianggapnya sudah tidak pasti.

Saat ini, rakyat tengah menuju track kehampaan masa depan. Kondisi kemelaratan dan kesengsaraan dihadapan mata. Tentu bangsa Indonesia “panen” pengangguran dan kemiskinan akut. Harga-harga kebutuhn pokok terus meroket, bertalian dampak second round effect naiknya harga BBM. Menurut catatan BPS, inflasi year on year Juni 2007- Juni 2008 telah mencapai angka 11,03 persen. Kenaikan ini jelas berkonsekuensi Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) minimal 25 basis poin.

Efeknya, aktivitas perbankan tersendat dan sektor riil pun semakin terpukul bahkan terancam gulung tikar. Tentu aktivitas PHK pun bertebaran akibat production cost sector riil merangkak naik. Second Round effect selanjutnya adalah pesimisme hidup rakyat segera menggelayuti.

Parpol tentu tahu betul kondisi kehampaan dan kemelaratan ini. Justru itulah, iklan-iklan media massa disajikan untuk mengeksploitasi irasionalitas rakyat. Pragmatisme parpol yang menganggap konstituen sebagai pasar, membuat greget parpol untuk melakukan fungsi-fungsi pendidikan politik, pemberdayaan, dan penguatan rakyat dilupakan. Parpol mengalami disfungsi, yakni hanya menawarkan solusi instan, tidak membidik,dan sengaja memanipulasi rakyat agar hidup myopic.

Ini terjadi karena platform hampir semua parpol tidak jelas ideologi perjuangannya. Ideologinya adalah ideologi partai yang ditandai koalisi palsu parpol di berbagai Pilkada. Tidak ada koalisi permanen yang didasarkan pada ruh dan ideologi perjuangan yang sama. Implikasinya, parpol kian tidak jelas mau melangkah ke mana. Akhirnya, parpol hanya melahirkan banyak “kutu loncat”. Mereka inilah yang jutru menggawangi kepemimpinan nasional dan lokal (daerah).

Celakanya kemelaratan dan kemiskinan rakyat hanya dijadikn momen “melacurkan diri”. Kemelaratan rakyat dijadikn “barang dagangan” untuk diiklankan. Dan tentu tren ini hampir pasti akan merasuki semua parpol karena ingin menunjukkan diri sebagai “pahlawan rakyat”. Di sisi lain, di tengah kehampaan masa depan, rakyat butuh ‘Dewa Penyelamat”, butuh mesianik. Di tengah krisis harapan, kerap memunculkan historical accident berupa turunnya satrio piningit yang tidak jelas track record dan perjuangannya. Maka, terjadilah titik temu antara mereka yang kehilangan harapan, yakni rakyat yang semakin melarat dan parpol yang “melacurkan diri”. Ini adalah sinyal ambang bangsa yang sedang terkoyak.

Rakyat Butuh Hidup

Kesengsaraan dan kemiskinan dominan bukan disebabkan faktor kultural, tapi lebih banyak karena faktor struktural. Kenaikan angka kemisinan pasca kenaikan harga BBM bukan karena faktor kultur, tapi justru kebijakan pemerintah yang tidak berpijak pada rakyat.

Pemerintah pusat maupun daerah saat ini yang merupakan etalase parpol yang sedang berkuasa tidak mampu berbuat optimal. Mereka diliputi konflik kepentingan antara pribadi, parpol, dan rakyat. Karena mereka etalase, tentu lebih memihak pada kepentingan pribadi dan parpol untuk melanggengkan posisinya. Pemerintah dan parpol terus berakrobat melakukan rekalkulasi politik kekuasaan. Tidak heran jika presentase angka golput setiap Pilkada semakin mendekati separo jumlah hak suara. Hal ini terjadi karena rakyat yang kian sengsara dan melarat juga semakin kecewa pada prestasi parpol dalam memperjuangkan kepentingannya.

Dengan gelontoran dana yang dihamburkan parpol dalam membangun pencitraan dalam menjual kesengsaraan rakyat, alangkah baiknya jika dana ratusan miliar tersebut diarahkan pada, pertama, kampanye aksi. Aksi kampanye bahan energi alternatif bagi rakyat, lebih realistis, dan berdimensi jangka panjang. Energi alternatif dari kotorn sapi, manusia, uap, panas bumi, gelombang laut, dan kompos perlu dikembangkan terus.

Kedua, dana miliaran rupiah yang digunakan untuk menebar pesona lewat iklan harus dikompensasikan lewat aksi membangun kelembagaan ekonomi rakyat. Rakyat harus diajari mengorganisasi diri untuk kegiatan produktif, semisal revolving fund, terutama diperuntukkan bagi ibu-ibu rumah tangga. Program inilah yang membuat Muhammad Yunus di Bangladesh berhasil menekan angka kemelaratan. Inti kemiskinan adalah di tangan ibu rumah tangga.

Ketiga, yang paling penting dilakukan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang melarat adalah membangun sekolah-sekolah informal rakyat. Beri mereka keterampilan hidup. Beri merek beasiswa, termasuk membangun daya tahan kesehatan anak-anak miskin.(*)

Dugaan Gratifikasi, Dua Oknum DPRD Dilaporkan

Semarang, (TO)-Kesatuan Aksi Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang akhirnya mengadukan sejumlah pejabat kota Semarang ke Polwiltabes Semarng kemarin. Dalam aduannya, organisasi tersebut melaporkan calon Dirut PDAM Wahdi Namdega serta dua anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Susetyo Darmanto dan Budi Wurjananto. Ketiganya mereka nilai terlibat dalam gratifikasi dengan tujuan menggolkan Wahdi Namdega untuk menjadi Dirut PDAM.yang baru.

Uang suap yang diminta oleh dua oknum anggota Dewan tersebut mencapai Rp 100 juta. Uang tersebut dijanjikan dapat memuluskan langkah Wahdi Namdega untuk menjadi Dirut PDAM. Oknum itu berjanji akan mengondisikan anggota Komisi B dan pimpinan Dewan,” kata Ketua KAMMI Semarang, Muhith Harahap baru-bru ini.

Guna menguatkan indikasi grtifikasi ketiga pejabat tersebut, KAMMI juga melampirkan bukti berupa surat pernyataan Wahdi yang berisi kronologis permintaan ung dan surat calon Dirut PDAM tersebut kepada Ketua DPRD Semarang yang isinya meminta bantun agar Susetyo dan Budi bersedia mengembalikan uang Rp 100 juta.

Bersama satu bendel fotocopy laporan dugaan money politic pemilihan Dirut PDAM No; 011/ PH/ KU-E/ V. KD-2/ KAMMI/ X/ 2008 tanggal 19 Oktober 2008. Surat-surat itu diterima penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polwiltabes Semarang dengan bukti surat tanda penerimaan No Pol: STP/14/X/2008/Reskrim yang ditandatangani Ipda Joko Santoso.

Selanjutny pihak KAMMI minta polisi untuk memeriksa Wahdi Namdega dan dua oknum anggota dewan. Sebab, bukti awal itu sudah menjadi petunjuk adanya dugaan gratifikasi” tandas Muhith.

Dia mengatakan, dugaan gratifikasi tersebut bermula dari proses rekrutmen Dirut PDAM oleh Pemkot Semarang. Proses rekrutmen itu sendiri melibatkan Komisi B DPRD setempat dalam posisi pemberi pertimabangan kepada tim seleksi. Wahdi yang saat ini masih menjabat sebagai Dirut Perusda Percetakan maju menjadi salah satu nominator.

Sekitar awal 2008, berdasar surat pernyataan Wahdi, Susetyo meminta uang Rp 60 juta dengan janji akan memuluskan niat Wahdi. Anggota Dewan asal Fraksi PKB itu menjamin anggota Komisi B lainnya akan satu suara mendukung Wahdi. Menyusul kemudian sekitar Mei 2008, oknum Dewan yang lain, Budi Wurjanto melakukan hal yang sama. Belakangan ternyata nama Wahdi dicoret dari calon Dirut PDAM lantaran dinilai tim seleksi tidak memenuhi administrasi.

Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang AKBP Agus Rohmat membenarkan pengaduan dari KAMII. Hanya saja, menurut dia, pengaduan itu masih bersifat konsultasi. Pihaknya masih mempelajari kasus tetsebut secara mendalam. Sebab, bukti surat yang disampaikan ke polisi juga kurang kuat. “Surat itu tidak ditandatangani oleh Wahdi,” katanya. (win)

Pengusaha Diminta Dukung Program Gubernur

Semarang, (TO)-Program kerja Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yakni “Bali Ndesa Mbangun Desa” tampaknya sangat didukung oleh sebagian besar masyarakat di provinsi ini. Tidak hanya kalangan rakyat biasa, namun juga para pengusaha.

Terbukti, Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jateng H. Solichedi mengajak kepada semua pengusaha di wilayah ini mendukung program pembangunan Gubernur Jateng melalui peluang usaha di bidang pangan seperti padi. Hal tersebut disampaikannya saat berlangsung acara halal bi halal yang diadakan Kadin Jateng di Hotel Horison Semarang, baru-baru ini.

Menurutnya, peluang usaha di bidang pangan itu sesuatu yang sangat signifikan. Dan pendampingan bisnis dilaksanakan mulai dari produksi hingga setelah panen dalam bentuk kemitraan.

Untuk menyukseskan program tersebut yang sekaligus guna mengatasi krisis ekonomi global itu, dia meminta agar para pengusaha di luar Semarang diajak bergabung dalam kegiatan itu.

“Kami akan bekerja sama dengan petani dan Bulog (Badan Urusan Logistik). Pasar sendiri tampaknya cukup bagus dan prospektif,” ucapnya.

Ditambahkannya, pemerintah telah memiliki komitmen yang cukup bagus menghadapi krisis ekonomi global tersebut. Orang nomor satu di provinsi ini (gubernur) juga berkomitmen dengan para pengusaha, di antaranya melalui pertemuan rutin dalam bentuk coffe morning.

Sementara itu ketua pelaksana halal bi halal, Kukrit SW menuturkan, silaturahmi yang dilakukannya kali ini merupakan hal yang sangat penting. Menurutnya, dengan kebersamaan maka hubungan antarpribadi maupun organisasi akan semakin solid dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk krisis ekonomi yang melanda negara ini.

Dengan kebersamaan ini kita dapat menghadapi halangan apa pun yang menghadang,” ucap Kukrit yang juga Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Hubungan Luar Negeri Kadin Jateng.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Drs. Abdul Sulhadi, Msi yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Jateng mengajak para pengusaha untuk membangunan perekonomian Jawa Tengah menjadi lebih baik lagi. Dia juga meminta agar para pengusaha ikut mempromosikan potensi provinsi ini supaya banyak investor yang masuk menanamkan modalnya di sini. (Rinoto)

Keterangan foto; Bos PT Amico yang juga wartawan TO, H. Muslichin tampak berjabat tangan dengan mantan Ketua Kadin Jateng, Sundoro dalam acara halal bi halal di Hotel Horison Semarang. (Foto; Rinoto)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s