Paradigma Baru


1.paradigma baru pendidikan kewarganegaaan yaitu suatu modal atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewargnegaraan di Indonesia karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memerlukan pola penyaluran atas paradigma. Paradigma diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah dengan tujuan dapat membentuk karakter bangsa yang diharapkan dapat mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral, serta menuju masyarakat madani ( civil society ). Tugas PKn dengan paradgma barunya yang mengembangkan pendidikan demokrasi yaitu mengemban 3 fungsi pokok :
a.mengembangkan kecerdasan warga negara ( civic intelegence )
contohnya :
– mampu memahami tata hukum.
– mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
b. membina tanggung jawab warga negara ( civic recponsibility )
contohnya :
– mampu melakukan segala hak dan kewajiban ( bela negara, berhak mendapat pendidikan, dan rasa aman dari ancaman dan gangguan.
c. mendorong partisipasi warga negara ( ciciv partisipation )
contohnya :
berpartisipasi aktif dalam demokrasi, membangun bangsa, mengkritsi kebijaksanaan pemerintah.
Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional, melainan juga dalam dimensi spiritual, emisional dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional. Model pembelajaran digunakan model pembelajaran berbasis portofolio dikenal dengan “ Proyek Belajar Kewarganegaraam Kami Bangsa Indonesia ( PKKBI ) “.
Model pembelajaran PKn dengan paradigma baru memiliki karakteristik :
membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis.
Membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah.
Melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah.
Melatih siswa untuk berpikir dengan ketrampilan sosial lain yang sealan dengan pendekatan inquiri.

2.Ruang lingkup PKn d SD
Dalam BSNP, ruang lingkup mata pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
a. Pancasila
meliputi : kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai idiologi terbuka.
Metode pembelajaran : diskusi, simulasi.
b. Knstitusi negara
meliputi : proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasarnegara dengan konstitusi.
Metode pembelajaran : inquiri.
c. Persatuan dan kesatuan bangsa
meliputi : hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara, kesatuan negara RI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan RI, keterbukaan dan jaminan keadilan.
Metode penbelajaran : karya wisata, dramatisasi, diskusi.
d. Norma, hukum dam peraturan
meliputi : tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku dimasyarakat, peraturan-peraturn daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internsional.
Metode pembelajaran : diskusi, problem solving
e.HAM
Meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarkat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM .
Metode pembelajaran : disksi, inquiri.
f.Kekuasaan dan politk
Melputi : pemerntahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistim politik, budaya politik, bdaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistim pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
Metode pembelajaran ; diskusi, inquiri.
g. Kebutuhan warga negara
meliputi : hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
Metode pembelajaran : dramatisasi, simulasi.
h. Globalisasi
meliputi : globalisasi dilingkungannya, politik luar negri Indonesia di era globalisasi, dapak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi Internasional dan mengevaluasi globalisasi.
Metode pembelajaran : inquiri, problem solving.

3.Pada masa orba pelajaran PKn sangat rentan dengan pergantian rezim yang berkuasa sehingga sering berganti-ganti karena adanya pembaharuan tatanan dalam pemerintahan yaitu perubahan tatanan kewarganegaraan atau pemerintahan kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan yaitu dengan keluarnya Kepmen P & K No 31/1967 yang menetapkan pelajaran civics yaitu yang isinya pancasila, UUD, ketetapan MPRS, pengetahuan tentang PBB. Tahun 1968 keluar kurikulum yang mengganti civics dengan kewarganegaraan yang diganti nama dengan PKn, sudah tidak menggunakan metode indoktrinasi.Bahan pokok untuk SD yaitu pengetahuan kewarganegaraan, sejarah Indonesia, ilmu bumi. Untuk SMP yaitu sejarah, keadilan setelah kemerdekaan, UUD, Pancasila, ketetapan MPRS.Untuk SMA yaitu uraian pasal-pasal UUD 1945 dihubungkan dengan tatanegara, sejarah,ilmu bumi dan ekonomi.
Tahun 1973 BP3 mengeluarkan tujuan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Tahun 1975 menginstuksikan PMP. Tahun 1982 buku paket PMP dikoreksi. Tahun 1983 Kepmen P&K mengeluarkan buku paket hasil refisi dan menarik buku lama. Tahun 1993 terbit Kepmen No 060/U/1993 yang secara bertahap menyatakan P4 kemudian dikenal dengan kurikulum 1994. tahun 1994 PMP dugantu dengan PPKN.tahun 1999 dimasukan suplemen materi PKn sesuai dengan perubahan ketatanegaraan setelah era reformasi.TAP MPR tentang P4 dicabut diganti No XVIII/MPR/1998.
Tahun 2000 lahir KBK, PPKN diganti PKn. PKn tingkat SD diintegrasikan dengan IPS. Ditingkat SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. KBK kewarganegaraan tampak telah mengarah pada 3 komponen PKn yang bermutu seperti diajukan oleh Centre for civic education ( CCE ) pada tahun 1999 dalam national standard for civic & government, yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan. Setiap pergantian rezim yang berkuasa tersebut terdapat tujuan untuk mengubah sistem pembelajaran agar lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.Namun setiap perubahan mempunyai cara pandang yang berbeda sehingga sering berganti-ganti nama mata pelajaran sesuai materi dan tujuan pembelajaran.

4.moralitas yang kurang baik pada pejabat/pemimpin Indonesia bukan hanya kegagalan pendidikan. Apalagi PKn tetapi karena madalah yang ompleks ada yang simpang siur dari lingkungan, kesenjangan sosial, ekonmi, dalam hal ini kesempatan untuk memperkaya diri. Keserakahan dalam diri manusia yang menjadi pemicunya. Pendidikan hanya berperan sekitar 30 % dalam membentuk moralitas dan jauh lebih banyak moralitas itu terbentuk karena lingkungan dan keluarga.

5.Dalam mengembangkan kurukulum harus memperhatikan beberapa prinsip seperti yang dikemukakan oleh Hendyat dan Wasti adalah sebagai berkut :
prinsip relevansi
prinsip efektivitas
prinsip efisiensi
prinsip kontinuitas/berkesinsmbungan
prinsip belajar sambil melakukan kegiatan
prinsip menemukan
prinsip memecahkan masalah
prinsip latar belakang
prinsip perbedaan individu
berdasarkan prnsip-prinsip tersebut kita seharusnya bisa menghargai apapun pendapat peserta didik dan tidak melenceng dari prinsip pengembangan kurukulum tersebut diatas. peserta didik diharapkan bisa memilih, mengembangkan, menemukan semua materi dan bisa aplikatif dalam kehidupan sehari-harinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s