AMANDEMEN UUD 1945


AMANDEMEN UUD 1945
SEBUAH PERGULATAN IDEOLOGIS

Dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 2001 yang baru lalu, Megawait Soekarnoputri selaku presiden menyerukan untuk segera dibentuk Komisi Konstitusi sebagai tanggapan atas rencana amandemen UUD 45. Selanjutnya Megawati juga mengharapkan agar apabila dilakukan amandemen supaya dapat dilaksanakan secara komprehensif, tidak berbelit-belit, dan tetap mengacu kepsda Pembukaan UUD 1945.

Secara sekilas, apa yang dilontarkanoleh Megawati dapat menimbulkan kesan sebagai himbauan yang bersifat teknis, terutama oleh mereka yang telah kehilangan kepekaan, suatu kondisi yang sedang menjangkiti mereka yangmenempatkan dirinya sebgaielite politik di negeri ini. Tetapi kalau kita resapi dengan baik dan dengan memahami gaya bahasa Megawai yang tidak vulgar, tidak meledak-ledak, dapatlah kita pahami bahwa seruan tersebutmengandung makna yang begitu dalam.

Dengan dilontarkannya himbauan untukmembentuk Komisi Konstitusi, secara implicit menunjukkanadanya ketidakpercayaan, atau setidak-tidaknya kesangsian terhadap Panitia Ad Hoc yang ditugaskan untuk mempersiapkan rancangan amandemen UUD (PAH I) yang telah dibentuk oleh MPR. Sinyalemen terhadap adanya indikasi yang menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan substansial yangmenyimpang dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tersirat dari himbauan Presiden agar dalam melakukan amandemen tidak usah menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan mttetap mengacu kepada pembukaan UUD 1945.

PERGULATAN PANJANG

Kalau kita runut kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sesungguhnyalah telah terjadi pergulatan panjang dalam merumuskan konstitusi. Bahkan telah dimulai sejak awal perjuangan kemerdekaan nasional. Dan pergulatan itu terus berlanjut meskipun telah lanhir kesepakatan untuk menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasra NKRI. Pergulatan panjang itu adalah pergulatanideologis yang tak kunjung selesai karena belum adanya kesanggupan dari sejumlah elit politik untuk setia dan menjunjung tinggi makna sebuah kesepakatan. Rupanya sebagian dari mereka melihat kesepakatan yang tidak sama dengan kehendaknya, sekedar sebgai taktik untuk menunda “perjuangan” subyektifnya yang akan terus dilakukan, tanpa peduli kepada tanggungjawab moralyang seharusnya melandasi lahirnya sebuah kesepakatan. Sikap mentalyang emikian inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia terus terjerumus dalam persengketaan yang tak kunjung selesai.

Satu hal yan gmereka abaikan ialah, bahwa ketika kita mempersiapkan lahirnya sebuah konstitusi, yang dipermasalahkan adalah sesuatu yang substantif yang menyangkut nasib bangsa dan negara. Artinya nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan beserta tanah air dan segala isinya. Dan yang terlibat dalam pembatasan atas kpermasalahan itu adalah warga bangsa sendiri yang berarti bagian dari satu keluarga, sehingga yang dituntut dalam suatu bagian dari satu keluarga, sehingga yang dituntut dalam suatu pembahasan adalah kejujuran dan ketulusan hati. Falsafah yang seharusnya dipegang adalah falsafah sabdo pendito ratu, yang artinya sekali diucapkan (disepakati) akan dipegang teguh selamanya.

Atas dasar itu pulalah founding fathers meletakkan “musyawarah dan mufakat” sebagai salah satu azas dalah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dengan asumsi bahwa tingginya moralitas, rasa kebangsaan dan kebersamaan akan mampu meniadakan keculasan yang mungkin ada.

Berdasarkan azas musyawarah dan mufakat itu pula founding fathers menyepakati Pancasial yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 untuk dijadikan dasar negara. Bung Karno menyebutnya sebagai “PHILOSOFISCHE GRONDSLAG” atau “WELTANSCHAUUNG”, sedang Bung Hatta menyatakan sebagai ideology dan filsafat politik.

Setelah kita bersepakat untuk merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta mencanangkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian sehari sesudah itu, bangsa Indonesia mencetuskan Deklarasi Kemerdekaan (yang merupakan dasar dari tujuan kita merdeka) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan sekaligus menetapkan UUD 1945 sebagai Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun pada waktu itu Bung Karno menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan UUD yang bersifat sementara dan memerlukan perubahan di kemudian hari, tetapi harus kita fahami. Bahwa perubahan-perubahan yang dapat dilakukan adalah hal-hal yang menyangkut masalah teknis. Sedangkan hal-hal yang sifatnya substantif sebagaimana tercakup dalan Proklamasi Kemerdekaan dan Deklarasi Kemerdekaan yang merupakan inti dari kesepaktan nasional adalah sesuatu yang sudah final, sehingga tidak mungkin dilakukan perubahan, bahkan harus selalu diletakkan sebagai acuan. Dengan demikian segala ketentuan yang akan ditetapkan kemudian haruslah merupakan turunan (derivasi) dari kedua hal yang bersifat substantif tersebut.

Mengadakan perubahan atas substansi yang terkandung dalam Proklamasi dan Deklarasi Kemerdekaan hanya dapat dilakukan dengan mendirikan negara baru, dan bukan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Permasalahan muncul ketika pendukung Jakarta Charter yang eksklusif ingin mengangkat kembali “tujuh kata” di belakang kata “Ketuhanan” dalam pasal yang menyangkut dasar negara, sedangkan kaum Nasionalis yang inklusif menyatakan bahwa “tujuh kata” tersebut sudah tercakunp di dalam kata ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kekuatan liberal yang selama jaman perang kemerdekaan banyak bekerja sama dengan Belanda dan sekutu (yang pada hakekatnya adalah kaum kolaborator cecunguk nekolim) berusaha mengganti system pemerintahan presidensiil menjadi sistem liberal parlementer. Lalu UUD 1945 diganti dengan UUDS 1950 yang menganut system pemerintahan parlementer.

Sejarah telah membuktikan bahwa selama Indonesia melaksanakan demokrasi liberal melalui sistem pemerintahan parlementer, yang terjadi adalah pergolakan dan pemberontakan di beberapa daerah (yang didukung oleh Amerika Serikat) dan jatuh bangunnya kabinet. Pertikaian antar partai politik terus menyeruak. Bahkan terjadi pula beberapa kali usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Instabilitas yang tak kunjung selesai itu tentu saja merupakan kondisi yan sangat tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan baik, dan sekaligus juga memberikan peluang bagi militer untuk masuk ke dalam politik praktis.

Melihat kemelut yang tak kunjung selesai dan ketidakmampuan Konstituante menyelesaikan tugasnya, maka Bung Karno mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi di seluruh tanah air Indonesia. Dan sesungguhnyalah bahwa baru sejak saat itu Bung Karno selaku Presiden memegang kendali kekuasaan secara utuh, sebagai Kepala Negera dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

Dengan berpijak pada UUD 1945 itulah bangsa Indonesia benar-benar bersatu sehingga mampu membebaskan Irian Barat (Irian Jaya) dari cengkerangam kolonialisme Belanda, menumpas semua pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Repbublik Indonesia (NKRI), dan juga melakukan penggalangan kekuatan internasional anti kolonialisme/imperialisme melalui gerakan the NEW EMERGING FORCES (NEFO). Dasar-dasar pembangunan ekonomi untuk memasuki sosialisme (masyarakat adil makmur materil dan spirituil) baru diletakkan, antara lain dengan pembangunan trans Sumatera, pabrik baja Cilegon, Petrokimia, PUSRI dan sebagainya.

Berkembangnya gerakan NEFO telah merubah peta politik dunia yang semula terbagi antara blok Barat sebagai penganut Declaration of Independence dan blok Timur sebagai penganut Manifesto Komunis. NEFO dipandang sebagai tumbuhnya kekuatan baru yang membahayakan kemamapanan dari dua blok tersebut, dan yang tidak ingin tergeser dari kemapanannya dikenal sebgai the Old Established Forces (OLDEFO). Kalau kemudian kapitalisme internasional yang telah menjelma menjadi Nekolim (neo kolonialisme/imperialisme) melakukan penumpasan terhadap gerakan NEFO dengan dalih mencegah berkembangnya komunisme, adalah kebohongan besar karena gerakan NEFO adalah gerakan yang akan melahirkan pencerahan dunia dengan menghapuskan setiap bentuk penindasan, membangun persahabatan diantara bangsa-bangsa dalam kesederajadan dan sekaligus mengeliminasi komunisme.

Ketika pemeintahan Soekarno sedang melakukan penggalangan kekuatan inernasional, melaksanakan pembangunan bangsa melalui nation and character building dan meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi, konspirasi internasional yang dimotori oleh Amerika Serikat berhasil menjatuhkan Bung Karno dengan menggunakn kaki tangannya yang ada di dalam negeri, dimulai dengan meletusnya tragedi Gestok (Gerakan Satu Oktober) yang oleh Orde Baru disebut Gestapu atau G.30S/PKI. Proses penjatuhan selanjutnya dilaksanakan melalui rekaysa konstitusional yang bergitu licin dan tindak kekerasan yang menginjak-injak nilai kemanusiaan. Kemudian dilancarakanlah program de-Sukarnoisasi secara intensif dan sistematis, berkedok anti komunisme. (Bila anti komunisnya adalah karena komunis itu tidak ber-Tuhan, mengapa anti Komunisme itu tidak dilengkapi dengan anti kapitalisme yang juga tidak ber-Tuhan?)

Orde Baru (ORBA) dengan slogannya “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen” melakukan pendistorsian terhadap Pancasila dan UUD 1945. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyatakan bahwa Bung Karno bukan penggali Pancasila, dan Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Padalahal Prof Mr. Muhammad Yamin (yang dokumennya oleh ORBA dinyatakan sebagai referensi) justru menyatakan : ”menurut sejarah dan kenyataannya, maka Pancasila, ialah penggalian Bung Karno” (Seminar Pancasila di Yogyakarta-1959),

Dengan meletakkan pembangunan (developmentalism) sebagai ideologi, ORBA mengembangkan pragmatisme, hedonisme dan floating mass, sedangkan Pancasila adalah idealisme yang berakar pada keberdayaan dan kedaulatan rakyat, Seluruh program Orde Baru dilaksanakan dengan berorientasi dan menggantungkan diri kepada modal asing, baik berupa punjaman maupuan investasi. Di kemudian hari terbutki bahwa germerlapnya pembangunan fisik merupakan selubung dari rapuhnya pembangunan yang menggantungkan diri kepada modal asing (yang menimbulkan hutang yang terus membengkak), busuknya praktek KKN, serta penyelenggaraan kekuasaan otoriter yang dilaksanakan secara represif. Kerapuhan tersebut telah mengakibatkan lahirnya krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisi multi-dimensional (perlu kiranya dipertanyakan siapakah peletak dasar ekonomi ORBA. Apakah arsitek ekonomi tersebut adalah pejuang-pejuang kemerdekaan atau para kolaborator yang setia kepada penjajah Belanda dan kapitalisme internasional).

KEMELUT REFORMASI

Kalau kita cermati dengan baik, akan terlihat dengan nyata bahwa seluruh pergulatan politik di kancah nasional yang telah melahirkan penderitaan panjang bagi rakyat Indonesia tersebut merupakan pergulatan ideologi yang dimotori oleh kepentingan kapitalisme internasional (nekolim). Posisi dan kondisi geografis Indonesia serta jumlah penduduknya yang besar merupakan “daerah idaman” bagi kapitalisme inernasional untuk mengembangkan pasar menanamkan modal (dengan tenaga kerja murah) dan mendapatkan sumber daya alam.

Namun keuntungan besar yang diraup nekolim dan kerakusan agen besama kroninya telah mengakibatkan terjadinya krisi yang menyakitkan. Reformasi yang kemudian timbul adalah pertemuan antara ketidakpuasan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa dengan keinginan nekolim untuk mengganti agennya dengan agen yang lebih efisien.

Proses pengantian agen dengan mengkooptasi reformasi terus berjalan secara sitematis. Penghancuran kelembagaan telah melahirkan carut marutnya penyelenggaraan negara. Penguasaan mass media merupakan dukungan yang sangat efektif dalam penghancuran spirit nasionalisme yang merupakan bagian dari program desukarnoisasi. Bahkan symbol-simbol Soekarnopun diperguanakan untuk menghancurkan Soekarno bersama ideologi dan hasil-hasil perjuangannya. Sampai dengan saat ini kemelut reformasi telah melahirkan 3-4 (tiga/empat) kali pergantian Presiden. Dan dalam kemelut tersebut telah terjadi persimpangan jalan antara PDI Perjuangan dengan PKB yang semula keduanya sering dianggap sebagai kubu nasionalis. Lebih runyam lagi, kalau langkah PDI Perjuangan semakin dikendalikan oleh “anak indekost” (atau benalu?), di tubuh KB telah terjadi perpecahan.

Sementara itu usaha untuk melakukan perubahan UUD 1945 terus berjalan. Bahkan telah timbul pula keinginan untuk menggantinya, dengan alasan bahwa perubahan yang sangat banyak akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan Amien Rais sebagai Ketua MPR nampaknya sangat berambisi untuk menyelesaikannya pada tahun 2002. Tetapi yang jelas adalah, indikasi perubahan yang sifatnya substantif terlihat semakin nyata. Antara lain seperti terlihat di bawah ini :

1. Kata “sepenuhnya” dalam “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusayawaratan Rakyat” (Ps.1) akan dihapuskan, yang berarti MPR akan mengelak dari kewajiban untuk sepenuhnya (dengan sepenuh hati) melakukan kedaulatan yang berada di tangan rakyat.

2. “Tujuh kata” dari Jakarta Charter telah masuk dalam alternatif rancangan. Nurcholis Madjid dalam diskusi di Universitas Paramadina sesudah khotbah Jum’atnya menyatakan, bahwa mengusulkan masuknya “tujuh kata” dari Jakarta Charter ke dalam konstitusi merupakan kemunduran bagi bangsa Indonesia dan ummat Islam (Muslim). Masalah tersebut seharusnya sudah selesai pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya dia mengingatkan solusi yang disampaikan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo : dengan merubah kalimat tersebut dengan kalimat baru : “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang lebih prinsipiil dan lebih dalam alur Qur’an dari pada kalimat dalam Jakarta Charter. Lebih lanjut dikemukakan bahwa “Ketuhanan “ dalam Jakarta Charter tidak mengandung kualifikasi, tetapi setelah ditambah dengan “Yang Maha Esa” menjadi “tauhid” yang berarti merujuk kepada Qur’an.

3. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yang merupakan sistem dalam demokrasi liberal telah masuk dalam alternatif rancangan.

4. Masalah “pembelaan negara” (Ps.30) yang mempunyai makna sangat luas akan diciutkan menjadi sekedar “pertahanan dan keamanan negara”. Dengan demikian rakyat tidak akan menajdi subyek lagi dalam pembelaan negara. Lalu dimanakah letaknya keberdayaan dan kedaulatan rakyat ?

5. Usaha untukmembanguans istem liberal parlementera dilaksanakn dengan bangyakmengurangi kekuasan Presiden, sedangkankekausan legislative ditingkatkan. Bahkan hal tersebut telah dilaksanakan sebelum amandemen UUD 1945 disahkan, misalnya : pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan oleh Presiden harus atas persetujuan DPR. Tindakan yang tidak sesuai dengan UUD tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap konstituti.

6. Ditetapkannya batas-batas wilayah negara secara eksak, menurut sejumlah pakar justru akan mengurangi luas wilayah negara.

7. “Azas kekeluargaan” dalam perekonomian (Ps.33) akan diganti dengan “azas efisiensi” yang merupakan prinsip dari kapitalsime. Menurut Pembukaan UUD 1945, tujuan perekonian Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejateraan umum, sehingga efisiensi adalah merupakan konsekuensi dari pencapaian tujuan tersebut. Kesejahteraan umum hanya akan bisa dicapai melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan hilangnya setiap bentuk pemerasaan dan penindasan.

8. Penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasiai hajat hidup orang banyak-diperlemah dengan menganti “dikuasai” menjadi “dikuasai dan/atau diatur’. Harus dipahami bahwa “menguasai” mempunyuai wewenang untuk mengatur, tetapi “mengatur” dapat dilaksanakan tanpa menguasai.

9. Kiranya masih banyak lagi masalah substansial yang masih harus diperdebatkan. Disamping itu, terjadi kerancuan pula antara hal-hal yang sepantasnya masuk dalam UUD 19945 dengan hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan yang seharusnya cukup diatur melalui peraturan di bawah UUD.

Dalam pergulatan ideologis ini kita harus benar-benar waspada. Dan dari pergulatan ideologis ini pula akan terlihat, kepada siapa sesungguhnya seseorang akan berpihak, dan ketahuan pula kemana tujuannya.

MENETAPKAN KEBERPIHAKAN

Dasar dari Proklamasi Kemerdekaan dengan jelas menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Realitas di dunia menunjukan bahwa nekolim yang merupakan penjelmaan dari kolonialisme/imperlialisme tetap berusaha menggenggam dunia ini dalam kekuasaan dan kungkungannya demi kepentingan kapitalnya. Bagi nekolim, “kesejahteraan” di wilayah “pasar” kekuasaan mereka adalah kesejahteraan sejumlah orang sampai tingkat tertentu berdasarkan kemampuan mengkonsumsi hasil produksi mereka, sehingga dalam mengukur kemajuan ekonomi cukup dengan menggunakan GNP, pendapatan per kapita atau nilai tukar rupiah, tanpa peduli terhadap kesejateraan umum dan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi mereka justeru merupakan hambatan terhadap meningkatnya daya beli (kemampuan berkonsumsi) sejumlah orang.

Sejalah dengan itu, mereka yang mendewakan kebebasan individu, baik penganut liberalisme maupun otoriterisme, hanya peduli kepada hak-hak individunya saja tanpa peduli terhadap hak sosial maupun kewajiban sosialnya. Bagi mereka, keadilan sekedar merupakan pengakuan atas hak bagi tiap-taip orang untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsi masing-masing, tanpa peduli akan arti kesejateraan bersama. Sedangkan ukuran atas “porsi masing-masing” itu, merekalah (pemilik modal) yang menentukan. Mereka tidak pernah memikirkan tentang keadilan dalam mendistribusikan nilai tambah atas hasil produksi. Menurut pandangan mereka, keadilan bukanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di lain pihak, rakyat mencita-citakan terwujudnya keadilan social, yaitu kesejahteraan bersama yang dilandasi oleh kesederajadan dan kebersamaan. Oleh karena itu, rakyat selalu anti terhadap setiap bentuk pemerasan dan penidasan. Sedangkan pemerasan dan penindasan dapat ditiadakan hanya apabila keberdayaan dan kedaulatan rakyat sudah ditegakkan. Atas dasar kesadaran inilah kemerdekaan nasional Indonesia diproklamasikan, dan atas dasar itu pulalah Pancasila diletakkan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa.

Dua kepentingan tersebut di atas melahirkan dua kutub pemikiran yang bertentangan secara berhadapan. Orang harus menetukan pilihan untuk menetapkan keberpihakannya. Berpihak kepada rakyat yang berarti akan merujuk kepada Pembukaan UUD 1945 dan sanggup untuk berhadapan dengan nekolim, atau berpihak kepada nekolim yang berarti menghianati cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan akan berhadapan dengan rakyat.

Di depan Sidang Umum PBB dalam pidato legendarisnya To Build The Word Anew, Bung karno menyatakan : “Bagi suatu bangsa yang baru lahir atau suatu bangsa yang baru lahir kembali, milik yang paling berharga adalah kemerdekaan dan kedaulatan”.

Berangkat dari pilihan dan keberpihakan inilah kita akan dapat menilai, kemana sesungguhnya amandemen UUD 1945 akan diarahkan.

Harus diwaspadai, ORBA yang pada waktu menggengam kekuasaan menjalankan pemerintahan secara otoriter, dalam konstelasi sekarang bermain dalam multi dimensi dengan sasaran :

1. berlindung dari kejaran penegakan hukum atas kejahatan KKN-nya;

2. merebut kembali kekuasaan yang sebagian telah lepas.

Indikasi pengingkaran terhadap cita-cita Proklamasi Kemerdekaan telah semakin nyata. Adalah kewajiban bagi setiap nasionalis, terlebih-lebih bagi Pancasilais untuk bersama-sama dengan rakyat melakukan perlawanan.

Apabila ternyata bahwa amandemen tersebut berpihak kepada aspirasi rakyat yang berarti tetap mengacu dan merupakan turunan (derivasi) dari Pembukaan UUD 45, tentu saja kita wajib memberikan dukungan sepenuhnya. Akan tetapi apabila ternyata merupakan dukungan terhadap kepentingan nekolim yang berarti mengingkari aspirasi rakyat akan melakukan perlawanan sebagaimana rakyat melakukan perlawanan terhadap penjajahan dan setiap bentuk penindasan.

Namun harus dipahami benar bahwa perubahan terhadap UUD 1945 hanya bisa dilaksanakan oleh MPR dalam sidang pleno yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Perubahan di luar prosedur ini, termasuk penerbitan TAP MPR yang bertentangan dengan UUD 1945, merupakan pengingkaran terhadap konstitusi.

Mengingat bahwa melakukan amandemen terhdap UUD 1945 berarti akan menentukan sesuatu yang sangat sugbstantif berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam jangka panjang, bahkan besifat permanen, maka untuk melaksanakannya diperlukan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.

Pengakuan jujur Akbar Tanjung selaku Ketua DPR bahwa para anggota DPR (yang adalah juga anggota MPR) masih lebih mewakili partai daripada mewakili rakyat, menunjukkan bahwa sesungguhnya pada anggota MPR yang ada pada dewasa ini tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan amandemen.

Berangkat dari kesadaran inilah perlu segera dibentuknya “Komisi Konstitusi” yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen yang utuh kepada rakyat, bangsa dan negara, kepada Proklamasi dan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Pengertian independen harus dimaknakan sebagai independensi dari kepentingan politik praktis maupun hal-hal yang bernafaskan SARA.

Pengesahan amandemen tersebut akan lebih kokoh dan mempunyai sifat permanen kalau ditempuh melalui referendum. Untuk melaksanakannya, MPR diberi tugas khusus untuk melakukan amandemen terhadap pasal 37 UUD 1945.

Satu hal yang harus disadari oleh para politisi dan penyelenggara negara, aspirasi rakyat adalah suatu aspirasi yang bersifat substansial, universal dan abadi. Pengingkaran atas realitas ini akan melahirkan perlawanan yang tiada henti.***

Republish : Jakarta, 24 Nopember 2001
Release : Jakarta, 10 September 2001

LEMBAGA PUTRA FAJAR

ttd.
IR. SUTRISNO WIROSUMARTO, Ketua Umum

ttd.
IR. JATI ULUNG, Sekretaris Umum

Advertisements