Pergeseran Sistem Ekonomi Hasil Amandemen


Pergeseran Sistem Ekonomi Hasil Amandemen
By Sri Adiningsih
11:07 WIB, July 31, 2007
Pergeseran Sistem Ekonomi Hasil Amandemen UUD 19451

Dr. Sri Adiningsih
Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada

Abstract
The 1945 Constitution experienced major modifications after amended four times between 1999-2002. Likewise, the sector amendment brought important modifications on the role of the state in economic affairs. Constitutionally Indonesia’s economic system has shifted from socialist oriented economic system to mix economic system or social-market economic model. Although article 33 has put efficiency as indicator of market economy as well as article human right that put private property right. The article related to social welfare, article 34, that demand the existence of social security article 31 on education that demand big role of government to financed the implementation of education system. Thus, the 1945 Constitution covers all related aspects on the governance of democratic and welfare state. This includes the article on regard the economic, social welfare, and education, as well as article on international agreement (article 11) and the independency of Central Bank (article 23d). Reading the amendment related to economic, social welfare and education, It is clear that the amendment if fully understood and consistently implemented will contribute to the mission of developing prosperous nation state of Indonesia that is full social justice. So thus the need to have the 5th amendment on this matter should be reconsidered.

Latar Belakang
Perkembangan ekonomi suatu negara banyak ditentukan oleh sistem ekonomi yang dianutnya. Meskipun demikian secara umum perekonomian dunia terpecah oleh dua sistem ekonomi, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Namun demikian sistem ekonomi sosialis ataupun kapitalis murni secara umum sudah tidak ada yang mengaplikasikannya. Bahkan derivasi dari kedua kubu sistem ekonomi tersebut berkembang dengan pesat sehingga akhirnya melahirkan sistem ekonomi campuran yang diterapkan di semakin

1 Dikembangkan dari paper yang disampaikan oleh penulis dalam beberapa kesempatan.
banyak negara akhir-akhir ini. Indonesia pun juga tidak ketinggalan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan hingga empat kali telah menggeser sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Meskipun tidak berarti bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia akan berubah dari yang selama ini sudah diimplementasikan.
Dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi gap dalam pengelolaan ekonomi Indonesia antara yang diimplementasikan dengan yang termuat dalam konstitusi. Dimana dalam UUD 1945 sebelum diamandemen jelas-jelas mencantumkan bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sosialis, dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi. Namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita tidak melihat penerapan sosialisme dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Unsur-unsur pasar dan kapitalisme justru yang berkembang subur dalam perekonomian kita. Dimana solusi dari masalah besar ekonomi seperti what, how dan for whom jelas-jelas ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah ataupun negara pada umumnya tidak mengatur barang apa yang harus diproduksi oleh masyarakat, ataupun menentukan bagaimana memproduksinya, serta bagaimana pendapatan dibagikan. Hampir semuanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Demikian juga hak milik pribadi terhadap hampir semua faktor produksi bahkan tanah dapat dimiliki oleh masyarakat atau pribadi-pribadi. Jelas itu bukan sistem ekonomi sosialis seperti yang kita kenal di textbook. Sehingga ada gap yang besar antara sistem ekonomi yang termuat dalam konstitusi dan kenyataan hidup sehari­hari. Tentu saja hal itu menjadi masalah serius karena berarti melanggar konstitusi adalah hal yang biasa, tidak perlu ada tindakan hukum yang perlu diambil terhadap semua pihak yang melanggarnya. Jelas ini menjadi pangkal dari kebiasaan kita untuk menabrak berbagai produk hukum yang lebih rendah lainnya. Kalau melanggar UUD saja tidak ada tindakan hukum apalagi melanggar produk hukum lainnya yang lebih rendah, tentu tidak perlu ada proses hukum yang perlu ditegakkan. Pesan yang salah ini jelas membuat penegakkan hukum menjadi sulit dilakukan di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan telah mengurangi/mengatasi hal tersebut. Dimana sistem ekonomi ataupun pengelolaan ekonomi pada umumnya agar supaya selaras dengan pengaturan hukum yang ada.
Meski hasil amandemen UUD 1945 telah diundangkan lebih dari 5 tahun yang lalu, namun sampai sekarang masih banyak pihak yang belum memahaminya dengan baik. Meskipun MPR juga telah banyak melakukan sosialisasi hasil amandemen tersebut ke banyak pihak di seluruh Indonesia. Namun nampaknya pemahaman masyarakat pada konstitusi hasil amandemen masih rendah. Khususnya pasal-pasal dalam bidang ekonomi yang banyak diamandemen baik yang secara langsung terkait dengan ekonomi, ataupun terkait tidak langsung dengan ekonomi. Pemahaman adanya perubahan dalam sistem ekonomi Indonesia juga banyak yang tidak memahaminya. Oleh karena itu dalam wacana amandemen kelima UUD 1945 ada baiknya kita pahami dulu dengan baik perubahan yang sudah berlaku agar supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam memahami konstitusi hasil amandemen, sehingga tidak mewacanakan barang yang salah.

Perkembangan Sistem Ekonomi Dunia
Sistem perekonomian yang digunakan oleh berbagai negara di dunia ini mengalami dinamika yang amat beragam. Meskipun demikian secara umum sistem ekonomi yang banyak digunakan adalah berdasarkan atas sosialisme ataupun kapitalisme. Namun demikian perlu dicatat bahwa kedua kubu sistem ekonomi tersebut ternyata akhir­akhir ini juga mengalami evolusi. Seperti diketahui bahwa sistem ekonomi dunia yang pada awal abad 20 didominasi oleh dua kubu, sosialis dan kapitalis ternyata tidak dapat bertahan lagi. Kubu sosialis yang didominasi oleh Uni Soviet dan China sudah kolaps, demikian juga kubu kapitalis murni sudah tidak ditemui lagi di dunia. Pada masa kini sistem ekonomi dunia berada diantara kedua titik ekstrim tersebut. Soviet dan China sudah mengadopsi sistem pasar, bahkan China nampaknya akan lebih mendekatkan perekonomiannya pada kapitalisme dengan akan mengakuinya hak milik pribadi dalam perekonomiannya dalam undang-undang tentang properti (dimana selama ini tanah tidak mungkin dimiliki oleh pribadi, menjadi hak milik negara). Demikian juga Amerika Serikat dan Eropa Barat juga banyak melibatkan pemerintah dalam pengelolaan ekonominya (peranan pemerintah dalam perekonomian semakin besar). Peranan negara dalam perekonomian dilihat dari besarnya pengeluaran negara di negara industri meningkat dari 12% pada tahun 1913 menjadi 45% pada tahun 1995. Pada umumnya peranan negara dalam perekonomian negara maju sekitar dua kali dibandingkan dengan negara sedang berkembang (Tanzi, IMF Working Paper WP/97/ 114). Hal ini menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam pengelolaan ekonomi di banyak negara akhir-akhir ini.
Meningkatnya peranan negara dalam perekonomian negara maju yang semula menganut kapitalisme banyak dipengaruhi dari pemikiran sosialis yang menekankan pentingnya negara mengambil peranan dalam redistribusi pendapatan. Sehingga banyak negara pada akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengadopsi mixed economy, dimana peranan pasar penting dalam perekonomian, namun demikian negara perlu masuk ke pasar dalam rangka redistribusi pendapatan ataupun selaras dengan pendapat Keynes, negara perlu intervensi dalam rangka mengurangi siklus perekonomian yang tajam dengan melakukan intervensi di pasar jika diperlukan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang memiliki banyak kelemahan masih memerlukan peranan negara dalam mengelola ekonominya. Peranan negara diperlukan dalam rangka supplement the market dan mengoreksi imperfections dari pasar. Tidak sempurnanya pasar biasanya bersumber dari informational deficiencies, mobilitas sumber daya yang terbatas, dan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi. Oleh karena itu peranan negara perlu dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pasar melalui peningkatan daya saing, mengelola pasar agar supaya dapat berfungsi dengan efisien, meningkatkan akses informasi, dan melindungi kepentingan semua pelaku pasar dengan adil. Selain itu peranan negara dalam perekonomian di negara sedang berkembang seperti Indonesia juga penting dalam rangka redistribusi pendapatan agar supaya tidak ada ketimpangan tingkat kehidupan yang tajam antar kelompok masyarakat, serta dalam rangka menjaga agar supaya tidak ada fluktuasi yang tajam dalam perekonomian. Namun juga perlu diperhatikan bahwa banyak bukti menunjukkan economic freedom atau kebebasan ekonomi (pajak yang lebih rendah, peran negara secara langsung yang lebih kecil dalam perekonomian, deregulasi pasar dan perdagangan, inflasi yang rendah, dll) mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan pendapatan per kapita (Berggren dan Klitgaard dalam Economic Effects of Political Institutions, with Special Reference to Constitutions).
Ini artinya bahwa peranan negara dalam perekonomian harus optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana dengan Indonesia?
Sistem ekonomi Indonesia mestinya didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat pokok-pokok pikiran penting dari pendiri Negara Indonesia akan masa depan Indonesia. Namun demikian kita juga harus melihat perkembangan yang sudah dan sedang terjadi serta mengantisipasi perkembangan yang akan datang yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan bidang ekonomi baik yang berasal dari domestik maupun internasional.
Dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat pokok-pokok pikiran dari pendiri bangsa ini untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dapat diturunkan beberapa pokok pikiran yang penting dalam bidang ekonomi (hasil diskusi di ISEI) :
a. Melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global
b. Melindungi hak-hak ekonomi warga negara
c. Menjaga kesatuan ekonomi Indonesia dalam kerangka otonomi daerah
d. Mengembangkan suatu sistem ekonomi yang dapat meletakkan peranan negara lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia secara berkelanjutan.
e. Memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat/daerah yang tersisihkan.
f. Memiliki sistem keuangan dan fiskal yang mendukung pencapaian cita-cita kemerdekaan dengan mekanisme kontrol yang tepat.
g. Memiliki format kontrol yang efektif bagi DPR terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh otoritas ekonomi maupun terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang ekonomi.
Oleh karena itu sistem ekonomi Indonesia mestinya didasarkan dari pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Selain itu sistem ekonomi yang dipakai suatu negara akan banyak dipengaruhi perkembangan baik dari domestik maupun internasional baik ekonomi dan non ekonomi. Perkembangan penting yang banyak mempengaruhi kehidupan kita pada saat ini adalah proses demokratisasi dan market economy di banyak negara, juga perkembangan teknologi informasi yang banyak mengubah kehidupan dan perekonomian dunia. Selain itu perubahan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam bidang ekonomi adalah adanya liberalisasi pasar pada tingkat global dan regional, bahkan pasar bebas bilateral antar negara. Indonesia sudah mengikatkan diri dengan AFTA, APEC dan WTO yang tentunya semua komitmen yang dibuat tersebut perlu dihormati. Begitu juga Economic Partnership Agreement (EPA) dengan Jepang sudah disepakati akan diberlakukan. Demikian juga Indonesia ataupun AFTA nampaknya akan semakin melebarkan pembukaan pasarnya ke lebih banyak negara atau kawasan. Free trade area di berbagai kawasan yang melibatkan Indonesia tersebut akan membuat batas-batas ekonomi negara menjadi semakin menghilang yang pada akhirnya proses konvergensi akan melibas hampir semua bidang kehidupan kita terutama yang terkait dengan ekonomi. Sehingga tatanan ekonomi akan mengalami perubahan yang mendasar. Selain itu tuntutan masyarakat akan otonomi daerah dan peningkatan peranan masyarakat luas dalam perekonomian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Dengan demikian manajemen ekonomi diharapkan lebih bersifat bottom up dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada tuntutan masyarakat luas sesuai dengan dinamika yang berkembang di Indonesia. Meski demikian otonomi daerah berpotensi menimbulkan ancaman baru, terutama yang terkait dengan terhambatnya mobilitas sumber daya ekonomi ataupun masalah koordinasi perekonomian pada tingkat nasional ataupun propinsi sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya rambu-rambu yang mengatur hal-hal tersebut sehingga tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita founding fathers dapat dicapai.
Peranan Negara dalam Perekonomian
Amandemen dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh MPR meliputi banyak pasal baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan perekonomian kita. Amandemen UUD 1945 terhadap pasal-pasal yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang ekonomi perlu dilakukan agar supaya pasal-pasal UUD dapat menerjemahkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu amandemen diharapkan dapat mengikuti dinamika masyarakat serta dapat menampung perkembangan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya baik domestik maupun regional dan global pada masa kini dan yang akan datang serta dapat memanfaatkan hasil pembangunan (yang positif) yang sudah dicapai. Sehingga cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat dengan efektif.
Pasal-pasal yang diamandemen dalam UUD 1945 dalam bidang ekonomi tidak hanya terhadap pasal yang langsung terkait dengan ekonomi. Namun pasal-pasal lainnya yang tidak secara langsung terkait dengan bidang ekonomi namun bila relevan juga diamandemen jika diperlukan. Namun demikian diharapkan amandemen yang dilakukan adalah selain dapat mengoreksi kesalahan masa lalu ataupun mengatasi masalah yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini juga dapat mengantisipasi perkembangan ekonomi, sosial, politik baik domestik ataupun internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia pada masa kini dan yang akan datang.
Undang-Undang Dasar adalah merupakan hukum dasar bagi semua undang-undang dan peraturan lainnya. Oleh karena itu diharapkan dapat bertahan selama mungkin (diperkirakan sekitar 50 tahun) meskipun tidak menutup kemungkinan amandemen terhadap pasal-pasalnya dapat dilakukan jika dianggap sudah tidak dapat mengikuti dinamika masyarakat lagi. Oleh karena itu dalam mengamandemen konstitusi sebaiknya jangan hanya responsif terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini tetapi juga dapat antisipatif terhadap perubahan yang akan terjadi baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Demikian juga dalam amandemen pasal-pasal Undang-Undang Dasar dalam bidang ekonomi sebaiknya menggunakan pola seperti itu.
Dari pasal-pasal UUD 1945 sebelum diamandemen, ada 4 pasal, yaitu BAB VII tentang HAL KEUANGAN pada pasal 23 yang terdiri atas 5 ayat, BAB X tentang WARGA NEGARA pada pasal 27 ayat (2), BAB XIV tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL pada pasal 33 terdiri dari 3 ayat, dan pasal 34 tentang jaminan sosial bagi masyarakat yang terdiri dari 1 ayat, adalah bab, pasal ataupun ayat yang secara langsung berkaitan dengan bidang ekonomi. Namun demikian hasil amandemen UUD telah memunculkan pasal-pasal dan ayat baru yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam bidang ekonomi. Sehingga hasil amandemen UUD 1945 telah menghasilkan lebih banyak pasal ataupun ayat yang terkait dengan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil amandemen tersebut telah membuat pengelolaan ekonomi telah terumuskan dengan lebih jelas karena lebih detil dari sebelumnya. Selain itu perlu juga dipahami bahwa hasil amandemen di bidang ekonomi ternyata juga telah mengubah sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia dalam mengelola ekonominya.
Pasal ataupun ayat yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam perekonomian sekarang terumuskan lebih banyak. Konsititusi kita sekarang semakin kaya dalam merumuskan pengelolaan ekonomi oleh Negara, bahkan pasal mengenai independensi bank sentral juga ada. Sehingga selain pasal ataupun ayat lama yang diamandemen juga muncul pasal atapun ayat baru yang terkait dengan ekonomi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga selain pasal 23, 27, 33 dan 34, sekarang ini pengelola ataupun otoritas ekonomi di Indonesia harus juga melihat pasal 28 yang terkait dengan hak asasi manusia, pasal 11 yang memuat tentang perjanjian internasional, serta pasal 31 tentang pendidikan yang terkait dengan bidang ekonomi. Demikian juga pasal 18A tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20A tentang DPR, pasal 22D tentang DPD juga terkait dengan pengelolaan ekonomi.
Pasal-pasal ataupun ayat baru yang muncul terkait dengan bidang ekonomi seperti pasal 28D (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, pasal 28H ayat (1) yang berisi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian juga dalam pasal 28H (4) tertulis “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Jelas pengakuan hak milik pribadi ini merupakan unsur dari kapitalisme yang diakui oleh negara. Selain itu dalam rangka menjaga kepentingan ekonomi nasional juga telah dirumuskan pada pasal 11, khususnya dalam ayat (2) tertulis “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukkan undang­undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Selain itu dalam pasal 31 (2) juga tertulis “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Jelas munculnya ayat ini membawa konsekuensi yang mengikat pada DPR ataupun pemerintah yang menyusun RAPBN dalam mengalokasikan anggaran pendidikan tiap tahunnya. Sayangnya sampai sekarang selalu tidak dapat dipenuhi. Dari amandemen yang sudah dilakukan oleh MPR dapat dilihat bahwa konstitusi hasil amandemen memuat pasal dan ayat bidang ekonomi yang lebih kaya. Sehingga membuat adanya perubahan yang signifikan peranan negara dalam perekonomian.
Amandemen dalam UUD 1945 telah mengubah sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Dimana dalam UUD 1945 sebelum diamandemen sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sosialis. Namun demikian sama seperti perkembangan yang terjadi di banyak negara sosialis, dalam UUD 1945 hasil amandemen sudah lebih banyak unsur ekonomi pasarnya (kapitalisme). Hal ini dapat dilihat mulai diakuinya hak milik pribadi pada pasal 28H ayat (4), demikian juga munculnya ayat (4) dalam pasal 33, ataupun munculnya berbagai hak warga Negara yang dijamin oleh Negara dalam beberapa pasal ataupun ayat yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun secara umum sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dalam bab yang memuat Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat yang dicantumkan dalam Bab XIV pasal 33 dengan judul “PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” dengan rumusan yang dapat dibaca berikut ini :
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Munculnya unsur efisiensi berkeadilan dalam ayat 4 telah memberikan ruang gerak bagi bekerjanya mekanisme pasar yang selama ini telah diaplikasikan di Indonesia dan diyakini di banyak negara menjadi alat penting dalam mencapai efisiensi dalam suatu perekonomian. Meskipun dalam kasus Indonesia, pencapaian efisiensi mestinya tidak meninggalkan unsur-unsur keadilan.
Selain itu unsur kapitalisme yang muncul dalam amandemen adalah diakuinya hak milik pribadi oleh negara. Demikian juga hak-hak warga negara lainnya dalam bidang ekonomi juga dilindungi oleh negara, diantaranya adalah hak warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan aktivitas ekonominya untuk dapat hidup layak. Indonesia nampaknya menggunakan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang merupakan hak warga negara dan merupakan suatu kesatuan dari Universal Declaration of Human Rights dan The International Covenant on Civil and Political Rights sudah dideklarasikan pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan sejak 3 Januari 1976, yang sudah diratifikasi oleh 146 negara pada 1 Juli 2003. Dimana dalam pasal 11-nya menyatakan sebagai berikut :
The right to an adequate standard of living Article 11
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing- and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent.
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international cooperation, the measures, including specific programmes, which are needed:
(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources;
(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.
Dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen 4 kali juga memuat bab baru yang selaras dengan kovenan diatas, Bab XA Hak Asasi Manusia yang termuat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J (ada 10 pasal) yang dibuat pada saat amandemen kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2000.
Dari berbagai ulasan ini dilihat bahwa adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam pengelolaan bidang ekonomi pasca amandemen dalam konstitusi kita. Dimana peranan Negara tetap penting namun demikian peranan privat ataupun masyarakat dalam perekonomian juga diakui.
Kesimpulan
Hasil amandemen UUD 1945 di bidang ekonomi yang sudah dilakukan empat kali oleh Indonesia ternyata telah membawa perubahan yang besar pada peranan negara dalam perekonomian. Sistem ekonomi Indonesia telah bergeser agak ke tengah dari sisi kiri, dimana sebelum diamandemen Indonesia menganut sistem perekonomian sosialis, namun perubahan yang sudah dilakukan dengan memperkaya pasal ataupun ayat yang baru telah menggeser sistem ekonomi Indonesia sehingga menjadi lebih dekat ke mixed economy atau pasar sosialis. Dimana peranan pasar (efisiensi berkeadilan), hak asasi manusia termasuk hak milik pribadi diakui, namun unsur sosialismenya juga kental termuat dalam pasal 34 yang sudah semakin diperkaya dengan secara eksplisit mencantumkan perlu adanya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian juga konstitusi hasil amandemen juga memuat pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi juga semakin kaya, diantaranya mengenai perjanjian internasional (pasal 11) ataupun anggaran pendidikan (pasal 31) dimuat dalam pasal-pasalnya. Bahkan independensi bank sentral juga dimuat dalam pasal 23D. Itu semua jelas membuat pengelolaan ekonomi menjadi lebih jelas rambu-rambunya, sehingga bisa menjadi rambu-rambu bagi semua pihak ataupun otoritas ekonomi. Meskipun tentu saja banyak diantaranya yang perlu dilengkapi dengan peraturan yang lebih rendah.
Ada pergeseran cukup signifikan peranan negara dalam bidang perekonomian di Indonesia setelah adanya amandemen UUD 1945 yang keempat kali. Dimana peranan negara dalam perekonomian tetap penting, namun demikian peranan swasta ataupun masyarakat juga diakui. Dengan lebih kayanya pengaturan ekonomi dalam konstitusi Indonesia diharapkan akan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi otoritas ekonomi ataupun semua pihak yang terkait. Sedangkan wacana amandemen kelima UUD 1945 sebaiknya didasarkan pada pemahaman konstitusi hasil amandemen yang lebih baik, agar jangan sampai kita salah langkah. Semoga.

Sebagai pelengkap terlampir pasal-pasal di UUD 1945 hasil amandemen yang terkait dengan ekonomi.
Lampiran
BAB, pasal dan ayat yang ada kaitannya dengan ekonomi:
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang.
BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang­undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)
BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. **)

BAB VIIA ***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1 ) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)

Pasal 23C
Hal-hat lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. ***)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang­undang. ***)
BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

BAB XA **)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai­nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga
****) Perubahan Keempat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s