PRESIDIUM GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA


PRESIDIUM GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
MEMORANDUM 2002

Proses demokratisasi di Indonesia pasca tumbangnya rejim Orde Baru ternyata masih diliputi beberapa persoalan krusial yang justru semakin membuat quo vadis dan absurd-nya proses demokratisasi. Beberapa persoalan krusial tersebut paling tidak adalah menyangkut proses transisi politik yang berlangsung, pelaksanaan otonomi daerah, serta upaya perbaikan ekonomi dan penegakan hukum (law enforcement) yang dalam perjalanannya semakin tidak terarah dan mengalami pembiasan.

Transisi Politik

Pergantian pucuk pimpinan nasional pasca Suharto yang telah menghasilkan 3 orang presiden hanya dalam kurun waktu 3 tahun 2 bulan (dari akhir bulan Mei 1998 sampai awal bulan Agustus 2001), mengindikasikan bahwa bangsa ini memang memiliki hambatan yang cukup besar dalam proses konsolidasi demokrasinya. Kekuatan elite yang telah mengambil alih kekuasaan rejim lama (the old regime) dan meng-claim diri sebagai “kekuatan reformis” yang mewakili grass root ternyata justru terfragmentasi dan terjebak pada faksionalisme. Ironisnya, ditengah fragmentasi elite tersebut, justru kekuatan rejim lama secara signifikan mulai berhasil merekonsolidasi kekuatannya.

Persepsi tentang bias dan quo vadis yang dalam opini beberapa elite dianggap hal “wajar” bagi bangsa yang baru mengalami proses transisi demokrasi, jelas merupakan persepsi yang salah. Sebab, pernyataan “wajar” tersebut tidak lebih daripada sebuah justifikasi atas keruwetan politik yang terjadi dan sama sekali tidak membantu terpecahkannya masalah-masalah krusial kehidupan bangsa.

Interpretasi demokrasi yang sempit adalah sebuah penyebab kenapa bangsa ini sulit melakukan konsolidasi demokrasi. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para elit saat ini, bahwa demokrasi hanya diinterpretasikan dan di-construct sebatas pada proses pemilu dan “sidang-sidang demokratis” DPR/MPR. Padahal kalau mau jujur, demokrasi yang diimplementasikan parlemen saat ini, justru lebih identik dengan “demokrasi liberal” yang kontradiktif dengan “demokrasi Pancasila” yang sebenarnya masih disepakati sekaligus relevan sebagai landasan ideologis kehidupan (politik) berbangsa.

Indikasi penerapan “demokrasi liberal” sudah tampak dari praktek-praktek politik selama ini yang sama sekali miskin moral dan kering etika. Sehingga, walaupun proses politik di DPR/MPR sudah terlihat demokratis, namun tetap tidak bisa menutupi watak-watak Machiavellisnya yang amoral. Ini pula yang membuat kenapa tiap fraksi di DPR/MPR hanya mampu melakukan “koalisi kursi”, karena memang tujuan dari koalisi tersebut hanya sebatas pada upaya merebut dan menggulingkan kekuasaan. Implikasinya, pola demokrasi yang apriori dan curiga telah menjadi pola pokok kehidupan demokrasi DPR/MPR.

Dan kondisi tersebut semakin menjadi celaka ketika kekuatan-kekuatan yang selama ini meng-claim diri reformis —dan berkomitmen memberantas KKN— justru telah mengkhianati cita-cita reformasi dengan cara berkoalisi dengan kekuatan rejim lama yang notabene telah membangkrutkan bangsa melalui praktek KKN, hanya semata-mata demi kepentingan suplai finansial partai. Implikasinya, pemberantasan KKN yang dimandatkan oleh rakyat menjadi bias, karena orang-orang yang melakukan praktek KKN selama rejim Orba, justru saat ini duduk sebagai wakil rakyat di DPR/MPR sendiri. Fenomena tarik-ulur pembentukan Pansus Buloggatte II adalah salah satu contoh “memalukan” yang membuktikan bias-nya pemberantasan KKN di Indonesia.

Perbaikan Ekonomi

Realitas bangsa, kapitalisme global dalam tiga dasa warsa telah menjerumuskan perekonomian Indonesia dalam jerat hutang (dept trap) dan ketergantungan teknologi dan barang luar negeri. Rejim Orba dan lembaga donatur internasional (IMF, World Bank, OECF, ADB, dan CGI dll) adalah dua pihak yang paling bertanggung jawab atas terjerumusnya nasib rakyat Indonesia ke jurang kemiskinan.

IMF dan World Bank yang meng-claim diri sebagai lembaga pengentas kemiskinan negara dunia ketiga, jelas hanyalah propaganda kosong belaka. Pengucuran hutang dari dua lembaga donatur internasional tersebut tidak lebih hanya sebatas kepentingan Multinational Corporation (MNC) pada upaya pengalihan akumulasi kapital dan barang yang menumpuk di negara-negara maju. Oleh sebab itulah kenapa IMF dan World Bank pada sidang tahunan (1982) di Washington DC mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam 12 syarat yang harus dipatuhi oleh negara kreditur, yang tiga diantaranya adalah : deregulasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahaan negara.

Dengan syarat-syarat tersebut, sudah barang tentu negara dunia ketiga tidak akan pernah mampu membangun bangsanya sendiri karena pasar lokal dan produksi barang dalam negeri telah direbut multinational corporation atas legitimasi IMF dan World Bank. Sehingga berapapun besarnya kucuran hutang yang dikeluarkan, negara dunia ketiga tidak akan pernah mampu mengejar ketertinggalannya dari negara maju, sebaliknya, justru semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan akibat jerat hutang. Negara-negara Amerika Latin saja sampai saat ini telah menanggung hutang sebesar US$ 1 triliyun, dan Indonesia sendiri telah mencapai + US$ 140 milyar. Jelas ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan fakta harus menjadi catatan dialektika sejarah yang tidak boleh putus demi generasi masa depan.

Sikap Pemerintah saat ini terlihat masih ambivalen dalam menyikapi fakta tersebut. Satu sisi, Pemerintah menegaskan komitmen perbaikan ekonomi dengan politik ekonomi berdikari. Namun di sisi lain, ternyata masih menaruh kepercayaan besar terhadap lembaga donatur Internasional terutama IMF, World Bank dan CGI. Bahkan dalam Forum APEC di Beijing beberapa bulan lalu, Pemerintah tampak tidak mampu berbuat banyak untuk mempengaruhi kebijakan free market yang menjadi program pokok APEC. Padahal, jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian dalam negeri, jelas Indonesia sama sekali tidak memiliki kesiapan menghadapi free market tersebut.

Memang, ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara maju sudah sangat krusial, sehingga pemerintah pun tidak mampu berbuat banyak dalam upaya perbaikan ekonomi. Aset-aset sumber daya alam dan produksi barang, sebagian besar telah terlanjur dikelola negara maju melalui penanaman modal asing dan privatisasi. Sementara transfer teknologi cenderung stagnan sehingga produksi barang dalam negeri tidak mampu berkompetisi dengan negara maju. Belum lagi peran World Trade Organization (WTO) yang sengaja membuat aturan main yang pincang sehingga merugikan negara dunia ketiga. Pasokan ekspor Indonesia saat ini juga masih dalam skala kecil dan itupun hanya terbatas pada bahan pokok dan bahan mentah, yang jelas tidak sebanding dengan impor “paksaan” negara maju melalui kebijakan deregulasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Akibatnya, anggaran belanja negara tetap defisit sehingga terpaksa lagi-lagi berhutang dan mengharap penjadwalan ulang cicilan hutang.

Jika mau jujur, sistem perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintahan saat ini masih belum jauh beranjak dari sistem perekonomian rejim lama yang kapitalistik. Bahkan pola-pola developmentalisme Orba tampak kembali dintrodusir. Ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang sebagian besar masih membela kepentingan modal (asing) daripada kepentingan rakyat. Salah satu kasus adalah privatisasi BUMN yang nyata-nyata telah bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Dan ironisnya, mayoritas elite politik justru merestui privatisasi yang dilakukan pemerintah tersebut dengan cara membiarkan pasal 33 UUD 1945 diamandemen. Padahal jika pasal 33 UUD 1945 diamandemen, berarti sama saja dengan mengamandemen Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai philosopische grondslag bangsa. Sebab tidak mungkin bangsa Indonesia hidup dengan roh “sosialis Pancasila” namun berwatak “kapitalis”.

Law Enforcement

Realitas penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Keberadaan aparat penegak hukum di Indonesia —yang diharapkan akan menjadi panglima— justru tampak tidak mampu berbuat apa-apa dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Konstitusi yang telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) bukan kekuasaan (machtstaat), masih tetap menjadi wacana kosong.

Terhambatnya pemberantasan KKN adalah salah satu contoh mendasar yang menunjukkan tidak berdayanya aparat penegak hukum kita, walaupun sejak era reformasi telah dilakukan 4 kali pergantian Kapolri, 4 kali pergantian Kepala Kejaksaan Agung dan 2 kali pergantian Ketua Mahkamah Agung.

Kasus Tommy Suharto terdakwa kasus Ruislag Batara Goro yang permohonan PK-nya dikabulkan Mahkamah Agung adalah catatan buruk sejarah penegakan hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih mengalami euphoria independensi Kehakiman yang seharusnya tidak pantas dilakukan. Jika bukan euphoria, berarti “mafia peradilan” warisan rejim lama masih hidup dan tumbuh subur dalam institusi Mahkamah Agung. Inilah public opinion yang berkembang di tingkatan grass root yang membuat rakyat semakin tidak percaya kepada lembaga peradilan di Indonesia.

Tertangkapnya buronan Tommy Suharto beberapa waktu lalu adalah keberhasilan sekaligus ujian bagi eksistensi Polri. Jika nantinya Polri kembali meloloskan Tommy walaupun atas dalih “tidak ada bukti-bukti yang cukup” sehingga kasusnya dipetieskan, jelas akan semakin melemahkan eksistensi Kepolisian RI di mata rakyat. Untuk memperbaiki citra Kepolisian tentunya bukan dengan cara membuat RUU Kepolisian yang cenderung super power. Justru sebaliknya, dengan RUU Kepolisian tersebut Polri akan tampak seperti God Father yang tidak ada bedanya dengan TNI pada masa rejim Orba berkuasa.

Dalam upaya pemberantasan KKN, Kejagung memiliki peran yang sangat besar karena secara formal Kejagung adalah penyidik resmi tindak pidana korupsi. Namun sayang, Kejagung masih terlihat sangat lamban dan cenderung kompromis dalam upaya pemberantasan KKN tersebut. Bahkan beberapa kasus yang sudah berada ditingkat pemeriksaan pada akhirnya kandas tanpa ada proses kelanjutan dan transparansi kepada publik. Jika melihat fenomena lemahnya aparat penegak hukum tersebut di atas, ketidak-percayaan rakyat tersebut dapat terakumulasi dan mem-blow up ke permukaan menjadi tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) atau apatis sebagai warga negara (khususnya generasi muda). Jelas kondisi ini dalam jangka panjang akan merugikan perkembangan bangsa.

Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah sebagai sebuah solusi demi hilangngya kekuasaan yang sentralistik telah dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan membawa banyak konsekwensi, halmana salah satunya adalah kekuasaan yang besar pada daerah. Kekuasaan besar tersebut jika tidak diikuti kontrol kuat dari rakyat tentu akan memunculkan potensi kekuasaan corrup seperti pada masa Orde Baru lalu. Apalagi fenomena terakhir yang telah menunjukkan bahwa otonomi adalah mesin uang para elit-elit daerah. Untuk itu, dituntut peran yang lebih besar lagi dari seluruh institusi pro demokrasi dan para akademisi untuk ikut melakukan pendidikan politik kepada rakyat dan bersama-sama melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Dengan demikian seluruh fungsi kontrol baik di legislatif maupun kekuatan kontrol yang bersifat ekstra parlementer bisa berjalan secara optimal.

Kebijakan mendasar otonomi daerah pada dasarnya tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan PAD belaka. Sebab peningkatan PAD tanpa diimbangi pemerataan penghasilan, justru akan mengakibatkan kesenjangan sosial sebagaimana pada masa Orde Baru lalu. Disamping itu, kebijakan pengembangan daerah tetap harus mengacu pada tingkat (fase) kehidupan rakyat (tingkat SDM, teknologi dan modal). Sebab pembangunan yang terlalu dipaksakan tanpa melihat kesiapan rakyat, hanya akan berakibat pada hancurnya perekonomian rakyat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus tetap membawa semangat persatuan dan kegotong-royongan. Sebab harus diakui, dengan adanya otonomi daerah tersebut peluang munculnya etnonasionalisme dan indivualisme kedaerahan sangatlah besar. Setiap daerah tentu lebih memilih memikirkan nasib daerahnya masing-masing daripada daerah lainnya. Jika demikian, tentu sulitlah bagi daerah yang minus dan berpenghasilan rendah untuk bisa bertahan hidup. Implikasinya, konflik horisontal dan proses urbanisasi antar daerah rentan untuk terjadi.

Dan sekali lagi, satu hal yang cukup penting bahwa secara fenomenologis pelaksanaan otonomi daerah saat ini tidak lebih dari sebuah pemindahan besar-besaran budaya-budaya KKN dari pusat ke daerah-daerah.

Dari hasil evaluasi selama tahun 2001 dan pokok-pokok pikiran tersebut diatas, maka Presidium GMNI menyerukan :

1. Kepada seluruh elemen bangsa untuk kembali pada semangat gotong royong yang penuh sifat luhur demi segera terselenggaranya tatanan masyarakat yang sosialis religius,
2. Kepada seluruh elemen bangsa ( lebih khusus kepada pemerintahan Megawati Soekarno Putri ) untuk tetap berpegang pada “ajimat” Trisakti yakni berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, serta berkepribadian dalam bidang budaya ,
3. Kepada seluruh eksekutif dan legislatif daerah untuk tidak memanfaatkan otonomi daerah sebagai media untuk menjadikan dirinya sebagai raja-raja kecil yang akan menjadi penindas-penidas rakyat,
4. Kepada para penegak hukum untuk segera menuntut para koruptor yang telah menjarah uang negara dengan tetap menempatkan rasa keadilan rakyat sebagai dasar utamanya,
5. Kepada seluruh elemen pro demokrasi untuk terus melakukan konsolidasi demokrasi demi segera terwujudnya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian memorandum awal tahun ini kami buat, dan atas nama seluruh keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mengucapkan Selamat Tahun Baru , kita songsong tahun 2002 ini dengan selalu berpikir dan bersikap merdeka.

Sammen bundelling van alle revollutionnare krahcten.

Jakarta, 1 Januari 2002

PRESIDIUM

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

SONNY T. DANAPARAMITA

Sekretaris Jenderal

Contact Person : 0811 96 11 67 ( sonny )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s