Penyebab Polemik Temasek dilihat dari Segi Komisi Pengawas Persaingan Usaha( KPPU ) dan Pemerintah


Penyebab Polemik Temasek dilihat dari Segi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha( KPPU ) dan Pemerintah

Berawal pada pada tahun 2002, Singapore Technologi and Telemedia di bawah Temasek ini, memenangkan divestasi Indosat, dimana sebelumnya Temasek sendiri yang melalui anak perusahaan lainnya yaitu Singtel dan Singtel Mobile telah memiliki saham di PT Telkomsel.Pada masa pemerintah Megawati itulah dilakukan transaksi tersebut, jadi pemerintah saat itu mengetahui dan bahkan tender yang dimenangkan STT ini disetujui langsung oleh DPR dan Meneg BUMN. Tanpa ada alasan yang cukup jelas juga pada saat itu, Temasek datang ke Indonesia juga lantaran karena adanya undangan pemerintah Indonesia sendiri.Entah mengapa, hal ini dianggap menjadi salah satu upaya pemerintah saat itu dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Padahal, di sisi lain UU No.5 1999 sudah jelas diberlakukan.
Setelah lengsernya pemerintahan Megawati, tanggapan pemerintah sekarang terkait kasus ini menyatakan penyerahan sepenuhnya kepada sikap dan tindak KPPU terhadap Temasek. Sehingga keputusan hukuman terhadap kasus ini tergantung pada hukum peradilan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah juga mendukung UU Anti Monopoli yang dibuat atas permintaan badan moneter internasional (IMF)
Munculnya kasus Temasek sangat memperlihatkan awal mula adanya dua persepsi yang berbeda tentang penafsiran kriteria pembatasan jumlah investasi asing di Indonesia antara KPPU maupun Pemerintah Indonesia sendiri. Karena setelah lama beroperasi baru sekarang dibahas adanya praktek monopoli terkait kepemilikan saham. KPPU menilai bahwa tindakan Temasek dan anak perusahaannya adalah salah karena memiliki saham lebih dari 50% pada jenis usaha yang sama yaitu jasa telekomunikasi. Sedangkan Pemerintah sendiri menganggap Temasek holdings tidak ada masalah terutama dalam hal kepemilikan saham disebabkan mereka mempunyai saham kurang dari 50% tiap perusahaan yang ada di Indonesia.
Persepsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) tentang monopoli yang dilakukan oleh Temasek ini, dilihat dari kepemilikan silang (cross ownership) pada dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia yaitu Indosat dan Telkomsel. Temasek ini menjadi pemegang saham di PT Indosat sebesar 41,94% sementara itu saham sebesar 35 % dimiliki pula oleh mereka di PT Telkomsel yang notabene anak perusahaan PT Telkom. Selama ini diketahui bahwa Telkomsel dan Indosat memegang lebih dari 80% pangsa pasar selular di Indonesia, sehingga pulsa merek ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hal itu menjadi acuan KPPU dalam penilaian adanya pelanggaran oleh Temasek Holding terkait Pasal 27 (a) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam sudut pandang yang berbeda pula, Temasek juga dianggap memiliki kendali yang sangat besar baik di Telkomsel maupun Indosat sampai dalam perkembangannya kedua perusahaan tersebut bisa dikatakan melakukan tindakan kolusi dalam menentukan harga tarif. Karena ternyata tarif operator selular di Indonesia terbilang termahal kedua setelah Australia dalam kawasan Asia Pasisfik. Dengan melihat pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia seharusnya Temasek dapat menurunkan average costnya, sehingga harga pulsa di masyarakat Indonesia dapat turun pula sebagaimana semestinya.
Dengan melihat dua pandangan di atas yaitu pemerintah dan KPPU yang mulanya berbeda, tetapi pada akhirnya keduanya menganggap bahwa Temasek tergolong melakukan tindakan monopoli. Pernyataan penyerahan kasus ini kepada KPPU oleh pemerintah mengindikasikan KPPU sebagai pemeran utama dalam penyelesaian Temasek ini. Namun, kenyataannya tindak lanjut dari KPPU ini agaknya tersendat- sendat. Entah apakah disebabkan karena UU yang kurang bisa menjerat Temasek ataukah sulit membuktikan terungkapnya sebuah monopoli yang ada didalamnya. Karena hal ini sebenarnya tidak hanya peran KPPU yang bekerja, sangat diperlukan juga kerjasama baik pemerintah sendiri dan masyarakat.
Bagi Pemerintah sendiri, terkesan seolah tidak mampu untuk menangani dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPPU.Pemerintah bertindak seakan akan tidak mengerti adanya kasus ini.Sewajarnya, Pemerintah harus konsisten menerapkan UU yang berlaku, jangan mau diintervensi oleh pihak asing terkait UU Anti Monopoli yang dibuat berdasarkan IMF. Bahkan pemerintah sebaiknya cepat merevisi UU yang lebih rinci mengenai kriteria monopoli dan sanksi tegas hukuman terhadap pelakunya supaya tidak ada lagi kerancuan penafsiran antara pihak- pihak yang terkait (termasuk pemerintah sendiri dengan KPPU). Tindakan tegas dilakukan terhadap oknum swasta domestik dan swasta asing yang bersaing tidak sehat di Indonesia, maupun pihak pemerintah sendiri jika membantu persaingan yang tidak sehat itu. Di samping itu, pemerintah juga harus mengawasi betul jalannya proses peradilan pengungkapan monopoli walaupun sudah ada badan yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus ini.Pemerintah juga harus dapat membuktikan kepada masyarakat mengenai konsistensinya dalam memerangi hal – hal yang dianggap merugikan masyarakat.

Disusun Oleh :
Henry Casandra Gultom
C2B 002 169

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s