Protes dan Tuntutan Warga Terus Berlanjut tentang Pemutihan Tanah di Desa Dlangu, Kec. Butuh, Kabupaten Purworejo


Protes dan Tuntutan Warga Terus Berlanjut
tentang Pemutihan Tanah di Desa Dlangu, Kec. Butuh, Kabupaten Purworejo

Meski dihalang-halangi Pihak kepala Desa Istigmal dan Dua Prabot Yaitu Bayan Sipon dan bayan Sunar Bilung, Tuntutan pada DPRD Purworejo, ditujukan pada Angko Styarso Widodo terus berlanjut, dan Surat Sudah Disampaikan secara Formal di Rumah Dinas, Dan minta untuk diproses selanjutnya.
Tuntutan Warga sebernarnya adalah tuntutan tentang pologoro, mengapa pemutihan untuk waris itu kena pologoro yang di atas satu tingkat harus dibayar. Karena apabila pemutihan itu sampai 3 tingkat atau lima tingkat itu namanya bukan pemutihan.
Kepala desa Istigmal yang mendatangi koordinator di bale RW yang mencegah meminta untuk diberhentikan proses tuntutan, namun Koordinator mengatakan bahwa kami akan meneruskan atau melanjutkan tergantung warga, kami hanya fasilitator. Namun bapak lurah mengambil satu orang penandatangan untuk menjawab apakah dia paham dengan surat aduan itu. Dia jawab saya gak begitu paham tapi saya ikut dan mendukung. Kalo gitu anda mau diajak nyebur sumur, jawabnya ya saya manusia kalau diajak nyebur sumur ya nggak mau,tapi kalo diajak ini ya mau, soalnya saya juga merasa dirugika.
Pak lurah menjelaskan bahwa pemutihan ini dilakukan sebenarnya untukyang di bawah tahun 1997 selainnnya tidak dan direkayasa untuk yang diatas 97 diusahakan. Namun ini slah biar saja cuma yang diurus adalah yang dibawah tahun 1997. Karena yang dibawah tahun 1997 kan adalah yang butuh pemutihan.
Karena kita tahu bahwa yang dibawah 1997 pasti banyak yang lebih dari satu tingkat, yang diketahui rakyat bahwa pemutihan pologoro ya satu tingkat. Ada indikasi memasukkan yang di atas 1997 adalah yang melakukan pemutihan di bawah satu tingkat.
Padahal yang lain lagi bahwa pembayaran pajak yang hampir 30 tahun harusnya dapat sertipikat. Warga minta prosedur ini dipercepat dan cepat ditindak, Agar rakyat tidak semakin resah dan bergejolak mengingat program ini adalah program pemerintah.Mohon ini dikawal oleh DPRD dan jangan dijadikan proyek politik dan suap, warga sudah pandai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s