Slilit Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)


Slilit Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan langsung tunai (BLT) telah turun yang kesekian kalinnya di Kecamatan Butuh Purworejo pada tanggal 14 April 2009, dan berbondong-bondonglah rakyat miskin di Kantor Pos Butuh, dengan harapan memperoleh dana BLT sebesar Rp. 200.000,00. Mereka menerima dana BLT dengan cara antri menunggu, panggilan.
Lagi-lagi ulah Pamong desa Dlangu beserta Kepala Desa dan sekretaris Desa, mereka menarik iuran dana penerima BLT dengan cara membayar iuran pada saat pengambilan surat pengantar dari desa sebesar Rp. 5.000,00 per warga penerima, hal ini mengagetkan warga yang tidak bawa uang dan mereka pada pulang untuk mengambil dana tersebut dan foto copy.
Baru kali ini dana BLT ditarik dana Rp. 5.000,00 tiap warga, dan wargapun menggerutu di jalan-jalan sampai kantor pos, dan akhirnya pun di ketahui hampir seluruh warga se Kecamatan Butuh terutama penerima BLT, dan jadi pembicaraan serius.
Pada pagi harinya para Pamomng mengembalikan dana iuran itu sebesar Rp. 3.000,00 dan sisanya yang Rp. 2.000,00 tetap diambil pamong dengan alasan kas desa. Yang jadi heran warga mengapa dana warga miskin masih ditarik iuran.
Sebenarnya sebelumnya hal itu terjadi pada periode-periode sebelumnya yaitu dengan meminta pada warga yang memperoleh sebesar Rp. 50.000,00 dengan alasan bagi warga yang memperoleh membagi pada warga yang tidak memperoleh BLT. Penyimpangan ini telah lama berlangsung. Mengapa hal itu terjadi, ternyata karena banyak BLT tidak tepat sasaran seperti konsep dasarnya sehingga banyak warga yang seharusnya tidak mendapat dana BLT memperoleh karena kedekatan dengan pamong atau pejabat desa setempat.
Tujuan BLT yang menyimpang ini harus dievaluasi, sehingga tidak menjadikan masalah yang terus bermunculan, yaitu dengan program lain seperti padat karya, meskipun padat karya pada jaman dulu juga hanya untuk kepentingan aparat desa.
Perlu evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi, karena hanya dengan pendekatan ekonomi makro pembangunan dalam jangka panjang tidak dapat tercapai. Karena jangka pendek dengan ekonomi makro dengan menambah pendapatan berarti menambah daya beli, namun tetap diikuti dengan kenaikan harga-harga, dan jangka panjang tetap tidak akan mengurangi tingkat kemiskinan, atau kalau kaum monetaris menyebutnya Crowding out, atau omomng kososng kalau tukang buah bilang, itu konsep ekonomi omong kosong, celoteh tukang buah di Jalan hayam wuruk waktu tak jelaskan tentang ekonomi crowding out basa kerenya non sent economics.
Sebenarnya untuk pembangunan masyarakat terutama pedesaan harus dikembalikan pada kriteria tahapan yaitu :
1.Tahapan tertinggal
2.Tahapan swakarsa.
3.Tahapan Swakarya
4.tahapan swadaya.
Kaitannya dengan rakyat miskin dapat dikatagorikan bahwa rakyat miskin di derah tertinggal, rakyat miskin di daerah swadaya, atau orang kaya di daerah tertinggal. Maka kemungkinan rakyat miskin adalah berbagai sebab, sehingga tentang kemiskinan adalah suatu hal yang perlu dikaji lebih dalam Karena kemiskinan itu ada kemiskinan, struktural, ataupu kultural. Sehingga pengentasan kemiskinan sangat pelik sehingga sulit untuk dipecahkan.
Salah satu hal bahwa banyak orang miskin malu untuk disebut miskin sedangkan orang kaya sering mengaku miskin untuk menerima bantua. Karena ada sebagian masyarakat yang menganggap miskin adalah cobaan, karena budaya Indonesia tidak seperti di Negara barat atau Asia lainnya, karena kemiskinan adalah selamanya tanpa campur tangan orang lain, sedangkan di indonesia orang miskin bisa kaya atau orang kaya bisa miskin, secara mendadak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s