MASALAH DAN POTENSI PELAKSANAAN


MASALAH DAN POTENSI PELAKSANAAN
PNPM MANDIRI DESA DI KECAMATAN BUTUH PURWOREJO

Karena PNPM MD baru pertama kali pada tahun 2009 di Kecamatan Butuh maka banyak masalah yang muncul dalam sosialisasi. Hal ini adalah perbedaan persepsi antara PNPM MD, Pemerintahan di jajaran Kecamatan dan Aparat Desa, serta masyarakat yang akan menerima program bantuan PNPM MD. Mengingat proses sosialisasi tidak dapat begitu saja sampai kepada sasarannya.
Sedangkan PNPM Mandiri memiliki misi untuk :
1.Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2.Perkembangan sistem pembangunan partisipatif
3.Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4.Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dalam ekonomi masyarakat
5.Pengembangan jaringan kemitraan dan pembangunan

Sedangkan tujuan umum PNPM MD adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan, dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana PNPM MD diutamakan yang memenuhi kriteria :
a.Diutamakan lokai desa tertinggal
b.Lebih bermanfaat bagi RTM
c.Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
d.Didukung oleh SDM yang ada
e.Didukung oleh sumber daya yang ada
f.Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Namun di dalam musyawarah antar desa sosialisasi terdapat persepsi yang berbeda oleh pihak kecamatan maupun kepala desa yang hadir. Dimana kriteria di atas belum dipahami sepenuhnya. Artinya bahwa dalam pembuatan usulan program diutamakan yang memiliki enam kriteria di atas.
Sedangkan pihak pemerintah desa dan kecamatan bahwa dana PNPM dapat dibagi rata ke semua desa dalam 1 kecamatan, dalam hal ii ada 92 desa. Pandangan tersebut tidaklah keliru, mungkin benar yaitu :
1.Setiap desa mengusulkan usulan yang rata-rata proposional sama, sehingga dalam perangkingan tersebut masuk dalam urutan penerima program
2.Semua desa mengusulkan usulan program dengan mengikuti prosedur perguliran PNPM dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
1.Setelah MAD sosisalisasi dilakukan mudes sosialisasi
2.Setelah Musdes sosialiasasi dilakukan penggalian gagasan dari masing-masing dusun dan musyawarah untuk perempuan dan setelah musdes perempuan dilakukan maka dilakukan musdes perencanaan dengan melibatkan kelompok perempuan
3.Setelah musdes perencanaan dilakukanlah musyawarah antar desa prioritas usulan
4.Dimana usulan ini tanpa desain RAB dan dilakukan verifikasi usulan
5.Setelah MAD Usulan dilakukan MAD perencanaan usulan dengan desain RAB, verifikasi teknis usulan SPP
6.Dalam MAD penetapan usulan dilakukan penetapan pendanaan dan usulan kecamatan
7.Langkah selanjutnya adalah musdes informasi hasil MAD, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan
8.Yang tidak dapat ditinggalkan adalah musdes pertanggung jawaban dan pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan dalam musdes serah terima
9.Evaluasi di lakukan dan dilakukan operasional kegiatan
Dalam proses diatas pelatihan tetap dilakukan pada KPMD, TPK, Tim Verifikasi, TPU, UPK dan KK, agar dapat berjalan dengan baik melalui pelatihan ini dilakukan untuk membantu supervisi kegiatan.
Sedangkan bentuk kegiatan adalah untuk kegiatan kelompok perencanaan yaitu simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan satu lagi kegiatan diluar SPP yaitu sarana dan prasarana atau peningkatan kualitas hidup. Sedangkan satu usulan kelompok campuran adalah kelompok usulan non SPP :
Usulan SPP adalah memiliki ketentuan sebagai berikut :
1.Kelompok yang berhak menerima SPP adalah kelompok yang memenuhi syarat sebagai berkut :
a.Beranggotkan perempuan yang memiliki ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal 1 tahun
b.Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan acuan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman yang telah disepakati
c.Telah memiliki modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman
d.Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik
e.Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana
2.Alokasi dan SPP maksimal 25% dari alokasi dana PNPM Kecamatan termasuk operasional UPK 2% dan operasional TPK 3%
3.Kelancaran pengembalian sebelumnya (tunggakan) menjadi pertimbangan untuk usulan kegiatan SPP dari masing-masing desa
4.Penyaluran dana SPP didampingi UPK dan langsung diterimakan pada peminjam melalui kelompok pengusul, apabila anggota peminjam tidak hadir maka permintaan ditangguhkan
5.Jasa pinjaman ke UPK saat ini berlaku 1,5% per bulan, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan, jasa ditingkat kelompok diatur dengan kesepakatan kelompok
6.harus bersedia melakukan tanggung renteng yang diatur di tingkat kelompok
7.Denda diberlakukan ditingat UPK maupun ditingkat kelompok sesuai kesepakatan yang dibuat di kelompok dan atau di tangan UPK
Permasalahan yang muncul pada saat ini sehingga terjadi kesalahan persepsi dan dapat diakibatkan oleh adanya pengalaman masa lalu, pembangunan selama ini berasal dari atas ke bawah dan masyarakat tinggal melaksanakan. Program itu direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran program.
Sedangkan dalam PNPM MD mengembangkan perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung)
Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :
1.Terhindar dari peluang manipulasi
2.Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan
3.Meningkatkan keadaan dan ketrampilan politik masyarakat
Sehingga terjadi perbedaan persepsi antara sasaran yaitu pemerintah lokal muncul karena beberapa sebab diatas sehingga perlu diambil solusi untuk mengatasi persoalan itu apabila :
1.Potensi alam, geografis. Kultural dan ekonomi memenuhi syarat
2.Sumber daya manusia harus sama sehingga perlu proses penyetaraan pendidikan dan ketrampilan masing-masing desa
3.Tingkat pasrtisipasi pemerintah dan warga yang sama dan berjalan sesuai prosedur PNPM
4.Pembuatan usulan yang layak dan anggaran sesuai kebutuhan
5.Ada koordinasi yang mantap antar desa
Karena dalam pelelangan akan dilakukan dalam 2 kelompok yaitu SPP dengan urutan kelompok yang mengajukan dari dua, lebih dari 2 kelompok diijinkan. Apabila ada 41 desa satu 2 x kelompok maka ada 164 kelompok bila rata-rata Rp 300.000 dan tiap kelompok adalah 10 oramng maka pinjaman tiap kelompok dilakukan rangking.
Dari dana Rp 500.000.000 akan diurutkan sampai Rp 300.000.000 dibagi Rp 3.000.000 yaitu yang mendapat adalah 164 kelompok adalah Rp 492.000.000 sisa Rp 4.000.000
Artinya semua kelompok mendapatkan bagian dengan menambahkan Rp 4.000.000 pada 75% dana PNPM dari Rp 2.000.000.000 yaitu Rpp 1.800.000.000 menjadi 1.504.000.000
Sedangkan Rp 1.504.000.000 diperebutkan oleh 41 + 2 usulan yaitu 92 usulan
Dari 92 usulan tersebut dilakukan perangkingan sesuai 6 kriteria diatas :
1.Lokasi didaerah desa tertinggal;
2.lebih bermanfaat untuk RTM
3.berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
4.didukung oleh SDM yang ada
5.didukung sumber daya yang ada
6.memiliki potensi dan berkembang berkelanjutan
dalam PNPM agar memenangkan kompetisi usulan adalah 6 kriteria dana yang akan didanai sebagai kata kuncinya.
Namun perlu dipahami bahwa dari semua usulan kelompok meskipun di bawah Rp 500.000.000 akumulasi pengusulnya, usulan dapat pula tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman itu karena pinjaman tersebut harus memenuhi beberapa kriteria kelompok perempuan untuk mendapatkan pinjaman.
Kriteria tersebut adalah dengan beberapa penilaian antara lain :
1.Apakah ada ikatan pemersatu kelompok karena aktifitas ekonomi atau kemasyarakatan
2.Apakah kekuatan ikatan pemersatu baik dan kuat
3.Apakah kepengurusan kelompok dipilih secara demokratis oleh anggota kelompok
4.Apakah keterikatan anggota kelompok kuat
5.Apakah pertemuan kelompok rutin
6.Apakah sebagian besar anggota kelompok mempunyai usaha yang masih dapat dikembangkan
7.Kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar miskin
8.Apakah anggota kelompok mempunyai ikatan tanggung renteng (solidaritas)
9.Apakah anggota kelompok sebagian besar saling mengenal
10.Apakah sebagian besar anggota kelompok mengikuti pertemuan PNPM
Jadi tidak otomatis dari 164 kelompok tersebut meskipun total akumulasi usulan di bawah Rp 500.000.000 akan mendapatkan pinjaman.
Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.
Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
Secara khusus kegiatan ini bertujuan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. Memberikan kesimpulan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal ushaa dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
Ketentuan dasar yang harus dipenuhi adalah :
a.kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan
b.terlembaganya artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman
c.keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan
d.Pengembangan artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan
e.Akuntabilitas , artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Dalam kegiatan SPP ini diharapkan adanya pelestarian dan pengembangan kegiatan. Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup
Pelestarian kegiatan
Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah adanya pelestarian kegiatan adalah adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin. Adanya pelestarian prinsip PNPM MD terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. Pengembangan layanan kepada masyarakat dan pengembangan permodalan.
Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelolaan simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sehingga lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP secara badan hukum dapat menjadi koperasi simpan pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.
Masyarakat pengurus dan pemerintah desa biasanya khawatir dengan sistem tanggung renteng dalam SPP. Sistem tangggung renteng ini akan berjalan baik apabila setidaknya ada enam prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif yaitu :
1.Saling percaya
Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama untuk menumbuhkan rasa saling percaya, dituntut adanyan kejujuran dan keterbukaan
2.Kesetaraan
Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan.
3.Demokratis
Prinsip demokratis menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama bukan merupakan rekayasa kelompok tertentu.
4.Nyata
Kegiatan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaanya atau kepalsuan (fiktif)
5.Taat atas dalam berfikir
Prinsip ini menghendaki dalam penyusunan besarnya pinjaman harus menggunakan cara berfikir objektif, runtut dan mantap.
6.Terfokus atau mengutamakan pada kepentingan masyarakat
Pinjaman hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat peminjam. Pinjaman yang berdasarkan kebutuhan nyata, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam melunasi pinjaman.
Penyusunan usulan SPP harus didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pinjaman tidak sekedar keinginan peminjam yang jauh dari kemampuan untuk melunasinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s