ATURAN DAN SANKSI peserta MAD


ATURAN DAN SANKSI

Sanksi adalah bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang dibuat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan.
Tujuan dari diadakannya sanksi untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM-MD.
Sanksi masyarakat/sanksi lokal, merupakan sanksi-sanksi yang disepakati dalam Musyawarah Desa, maupun Musyawarah Antar Desa.

1. TAHAP PERENCANAAN

Persyaratan desa untuk dapat mengikuti kompetisi adalah desa yang mengikuti semua tahapan proses PNPM-MD sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Bagi Desa yang melanggar ketentuan ini maka desa tersebut harus mengulang tahapan yang dilewati.
Pelanggaran terhadap ketentuan PNPM-MD dalam proses perencanaan akan menyebabkan usulan tidak dibahas dalam MAD Prioritas Usulan.
Apabila pada saat MAD Prioritas Usulan wakil desa tidak hadir lengkap, maka desa yang bersangkutan akan dirugikan, karena di diskusi kelompok tidak ada nara sumbernya.
Dalam setiap Musyawarah di Tingkat Desa harus dihadiri minimal 40% kaum perempuan, apabila tidak memenuhi ketentuan ini maka musyawarah tersebut harus diulang.
Usulan tidak dapat didanai PNPM-MD apabila usulan tersebut masuk dalam daftar larangan (Negatif List)
Usulan tidak dapat didanai PNPM-MD apabila data dalam usulan tersebut ada unsur kesengajaan memanipulasi data atau Mark Up.
Kegiatan yang diusulkan tidak dapat didanai oleh PNPM-MD apabila kegiatan yang diusulkan sudah dan akan didanai program lain/dana lain.
Usulan gugur apabila usulan yang akan didanai berdampak merusak lingkungan atau lingkungan sekitar tidak mendukung.
Usulan gugur apabila tidak ada dukungan swadaya masyarakat.

2. PELAKSANAAN

Prasarana :

Musyawarah pra pelaksanaan wajib dilaksanakan sebelum pencairan dana tahap pertama untuk membahas :
i . Mekanisme pengajuan bahan dan alat (pelelangan)
ii. Finalisasi penyepakatan insentif pekerja dan cara pembayarannya.
iii. Menyepakati realisasi swadaya yang akan ditarik dari masyarakat sesuai dengan kesanggupan dalam pernyataan Berita Acara yang sudah tercantum dalam usulan kegiatan yang diajukan.
Desa yang penilaian kinerjanya buruk dalam pelaksanaan sehingga :
i . Kualitas bangunan sarana dan prasarana tidak baik.
ii. Sarana dan prasarana serta kegiatan yang lain tidak dipelihara dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, apabila sampai pada saat pelaksanaan MAD Prioritas Usulan belum ada usaha perbaikan maka usulannya tidak dibahas/didanai PNPM-MD.
Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh diborongkan sekaligus pada pihak lain
Bila ada pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan FK/FT dan PJOK maka tidak dilaksanakan pencairan tahap berikutnya, sampai permasalahannya diselesaikan dengan baik.
Pencairan dana seiring dengan progres fisik dan realisasi swadaya masyarakat.
Pekerjaan fisik dinyatakan selesai apabila minimal tercapai target sesuai rencana, tepat waktu, berkwalitas dan bermanfaat serta sudah dilaksanakan Musdes Serah Terima dan Pembuatan Laporan Akhir, dan apabila tidak selesai dalam satu tahun anggaran maka desa tersebut gugur tidak boleh berpartisipasi pada tahun berikutnya.
Apabila pekerjaan diperkirakan tidak selesai sedang dana PNPM-MD tidak mencukupi maka desa harus mencari dana tambahan untuk menyelesaikan dengan dana swadaya.
Resiko pekerjaan dimungkinkan apabila terjadi Force Majeur dan desa harus mempunyai alasan yang jelas serta didukung data-data, berita acara dan pendukung lainnya (foto dll).
Apabila terjadi penyalahgunaan dana, maka dana selanjutnya ditangguhkan sampai dana yang disalahgunakan dikembalikan.
Apabila administrasi TPK Desa belum tertib maka pencairan dana selanjutnya ditangguhkan sampai dengan administrasi tertib.
Pembayaran kepada supplier pemenang lelang akan dilaksanakan setelah dilakukan sertifikasi oleh FT.
Desa yang tidak ada swadaya sama sekali, maka usulannya tidak dibahas dalam MAD Prioritas Usulan dan untuk swadaya harus ada surat pernyataan kesanggupan swadaya secara tertulis.
Secara umum semua sarana prasarana yang diusulkan merupakan satu kesatuan fungsi.
Semua prasarana dilaksanakan sesuai dengan aturan spesifikasi dan sebelumnya diadakan TRIALL/percobaan yang hasilnya dijadikan sebagi standar minimal kualitas.
Hasil pelaksanaan sarana prasarana harus bermutu baik, tepat waktu dan bermanfaat sesuai rencana.
Swadaya harus diwujudkan sesuai rencana dan menjamin terselesaikannya pekerjaan.
Pengadaan barang secara lelang diatur dalam PTO.
Untuk desa yang memiliki sumber bahan lokal yang cukup dan tidak dikuasai kelompok tertentu/investor maka bisa dilakukan pengumpulan bahan/material oleh masyarakat dengan cara :
i. Penentuan harga, cara pembayaran, pengangkutan kelokasi ditentukan di Musdes Persiapan pelaksanaan kegiatan.
ii. Volume dibayarkan sesuai hasil sertifikasi FT.
iii. Pembayaran langsung kepada pengumpul.
Bila lokasi kegiatan berada ditanah bukan milik warga desa maka harus izin terlebih dahulu dari dinas/instansi yang bersangkutan, bila milik warga maka harus ada berita acara hibah.
Tidak ada biaya ganti rugi tanah/pohon dan lain-lain dari PNPM-MD.
Untuk usulan kegiatan prasarana, maka lahan sudah harus disiapkan.

Ekonomi.

Sanksi yang diberlakukan kepada pemanfaat ekonomi atau peminjam akan ditentukan oleh kelompok yang bersangkutan yang harus diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh BPD.
Tanggung jawab pinjaman adalah tanggung jawab kolektif/kelompok.
Apabila ada pergantian nama peminjam pada saat pencairan dana harus dibuatkan berita acara pergantiannya.
Apabila diketahui ada nama anggota kelompok fiktif dana akan disimpan UPK sampai ada pembetulan data.
Untuk kelancaran pengembalian pinjaman maka pengurus kelompok diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan dan disahkan oleh BPD dan Kepala Desa.

3. PEMELIHARAAN.

Sarana Prasarana :

Jika kegiatan sarana prasarana yang telah dibangun tidak berfungsi maka akan mengakibatkan diskualifikasi atas usulan kegiatan sarana prasarana pada kegiatan PNPM-MD tahun berikutnya.
Rekomendasi atas pemeliharaan atau perbaikan kerusakan yang dilakukan desa akan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari FK, PJOK, UPK, Penlok, dan Tim Verifikasi dengan kategori tingkatan sebagai berikut :

Pemeliharaan baik.
Apabila kegiatan sarana prasarana yang dibangun melalui dana PNPM-MD dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan dan perbaikan atas kerusakan sebelumnya tanpa menunggu rekomendasi dan telah dikembangkan atau ditingkatkan dari kondisi sebelumnya.

Pemeliharaan sedang.
Apabila kegiatan sarana prasarana yang dibangun dengan bantuan dana PNPM-MD dalam kondisi baik dan ada perbaikan sebelumnya/terpelihara tetapi belum dikembangkan atau ditingkatkan dari kondisi sebelumnya.

Pemeliharaan kurang
Apabila kegiatan sarana prasarana yang didanai PNPM-MD dalam kondisi rusak tidak terlalu parah karena ada bekas perbaikan disana sini.

Pemeliharaan tidak dilaksanakan.
Apabila kegiatan sarana prasarana yang didanai oleh PNPM-MD dalam kondisi rusak parah karena tidak ada perbaikan bahkan bangunan tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi. Untuk ini dapat mengakibatkan Pendiskualifikasian Usulan Sarana Prasarana.

Ekonomi :

1. a. Apabila desa memiliki tunggakan terhadap kegiatan SPP , apabila sampai pada saat MAD Prioritas Usulan belum lunas, maka usulan dari desa tersebut tidak dibahas dalam MAD Prioritas Usulan dan bisa berdampak terhadap kecamatan (kecamatan bermasalah).

b. Apabila ada penyalahgunaan dana atas pengembalian pinjaman baik oleh tingkat desa maupun tingkat kecamatan akan diselesaikan secara musyawarah/apabila tidak ada upaya penyelesaian akan diproses sesuai hukum atau peraturan yang berlaku.

Advertisements

One thought on “ATURAN DAN SANKSI peserta MAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s