Efektifitas Kredit Tanggung Renteng terhadap Transmisi Moneter di Indonesia Pasca kebijakan Simpan Pinjam Kelomok Perempuan dalam PNPM MD


Efektifitas Kredit Tanggung Renteng
terhadap Transmisi Moneter di Indonesia
Pasca kebijakan Simpan Pinjam Kelomok Perempuan dalam PNPM MD
Dumadi Tri restiyanto, SE, MSi.
(Pengamat Ekonomi Independen)

1. Pendahuluan
Krisis moneter tahun 1997 menyebabkan kondisi perbankan Indonesia mengalami
situasi yang sangat sulit. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat Bank Runs,
akibat turunnya nilai rupiah (depresiasi) terhadap dollar Amerika. Kesulitan likuiditas ini
dibuktikan dengan tidak mampunya bank melayani permintaan uang dari masyarakat
secara likuid, mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan pada
waktu itu menjadi rendah. Akibat kesulitan likuiditas tersebut bank-bank mengalami
kendala keuangan, bahkan banyak yang kalah kliring, sehingga banyak bank yang
mengalami kebangkrutan.
Penarikan dana masyarakat akibat turunnya nilai tukar rupiah, ditandai dengan
harga Dollar yang mencapai nilai 14.900 rupiah. Akibatnya adalah
bank-bank tidak mampu melayani penarikan uang dari nasabah mereka. Peristiwa di atas
dinamakan krisis likuiditas, dan penarikan besar-besaran dana masyarakat ini dinamakan
dengan Bank Runs. Kepanikan ini mengakibatkan terjadinya efek karambol, yang
mengakibatkan banyak bank tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, baik di pasar
uang antar bank (PUAB), ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh
bank. Ketidakmampuan memenuhi kewajibannya ini mengakibatkan ketidakpercayaan
masyarakat pada bank.
Bank Runs mengakibatkan ketidakseimbangan di pasar uang, dimana permintaan
uang cukup tinggi, sedangkan penawaran uang terus merosot. Bank-bank yang tidak
mampu memenuhi kewajibannya harus gulung tikar, akibatnya kerugian banyak dialami
oleh nasabah. (HLB Hadlori, 2002) Guna mengembalikan kepercayaannya, maka bankbank
umum di bawah kendali Bank Indonesia mengambil tindakan yang hati-hati di
dalam mengelola likuiditas keuangan mereka. Bentuk kehati-hatian tersebut berupa
penerapan manajemen perbankan dengan berbasis manajemen resiko yang cukup ketat.
Kehati-hatian ini memunculkan ketidakseimbangan baru. Ketidakseimbangan
baru ini disebut Credit Crunch. Credit Cruch menyebabkan permintaan kredit lebih besar
dari penawaran kredit, berakibat bank lebih banyak menyimpan dana mereka dalam
bentuk Obligasi Pemerintah. Pada kenyatannya sebagian besar aset bank-bank
diinvestasikan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Fasilitas Bank Indonesia
(FASBI) dan Surat Utang negara (SUN). Keputusan ketiga portopolio tersebut diambil
karena bobot resiko dalam Bassel I, II, III adalah sama dengan nol. Ketiga aset/kekayaan
tersebut akan meningkatkan Capital Adequacy Rasio (CAR) yang tinggi, menyebabkan
prasyarat kesehatan perbankan.
Loan to Deposit Rasio (LDR) hanya 51 persen pada bulan Maret 2005, artinya
dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit hanya 51 persen saja, berarti bahwa
setiap kegiatan perbankan nasional hanya berupa penjualan dan pembelian obligasi
negara, dan bukan memberi kredit bagi kebutuhan dunia usaha. Pemberian kredit banyak
digunakan untuk belanja konsumsi rumah tangga, dan bukan untuk kebutuhan investasi.
Kredit seperti ini sangat rentan terhadap kenaikkan suku bunga, yang dalam jangka
panjang dapat menambah kredit macet. (Anwar Nasution, 2006) Kondisi tersebut akan
mengakibatkan kredit perbankan yang dikucurkan tidak mendorong tingkat pendapatan
riil.
Credit Crunch menjadi hambatan besar dari fungsi intermediasi perbankan, yaitu
berupa penurunan kredit yang dapat diperoleh masyarakat. Kredit tersebut banyak
digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Padahal kebutuhan pertumbuhan
kredit perbankan adalah sebesar 22 persen setiap tahunnya. Hal ini diperlukan untuk
membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6% per tahun. Pada
kenyataannya potensi permodalan perbankan saat ini hanya sanggup untuk mendorong
pertumbuhan kredit maksimum 16% saja. (Agus Sugiarto, 2004) Jadi masih diperlukan
pertumbuhan 6% kredit perbankan untuk memacu target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Credit crunch merupakan fenomena terjadinya ketidakseimbangan di pasar kredit
yang disebabkan oleh faktor-faktor sisi penawaran pada bank, dan sisi permintaan
debitur, ataupun kondisi ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap penyaluran
kredit perbankan, khususnya kebijakan moneter. (Perry Warjiyo, 2007)
Secara mikro, credit crunch dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat
sumber pembiayaan dunia usaha bergantung pada kredit bank. Credit crunch yang terus
berlangsung dapat mengakibatkan second round effect (efek babak kedua) pada
kegagalan bisnis dunia usaha, yang pada akhirnya kembali memperburuk kualitas
pinjaman bank dan berisiko terjadi kembali krisis moneter. Bagi kepentingan
pengendalian moneter, credit crunch memiliki implikasi terhadap efektifitas
pengendalian moneter. Hal ini akibat dari respon perbankan dalam mentransmisikan
sinyal kebijakan moneter terhadap berbagai aktifitas keuangan dan ekonomi tidak seperti
yang menjadi harapan Bank Sentral. (Perry Warjiyo, 2007)
Prinsipnya pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari efek pertumbuhan kredit,
sehingga dibandingkan dengan pertumbuhan uang terlihat bahwa pertumbuhan kredit
lebih kuat dalam menjelaskan besarnya pertumbuhan pendapatan nasional. (HLB Hadori
dan Rekan, 2002)
Hambatan kredit didorong oleh penurunan daya beli masyarakat, di mana
pertumbuhan pendapatan selalu lebih rendah dari pertumbuhan tingkat suku bunga, baik
SBI maupun suku bunga kredit dari tahun 1990 sampai 2006.
Perjalanan pertumbuhan pendapatan terlihat cukup mendatar, namun pertumbuhan
inflasi, suku bunga SBI dan suku bunga kredit mengalami gejolak yang cukup luar biasa
di tahun 1997 kuartal III sampai dengan 1998 Kuartal IV diikuti dengan tidak ada gejolak
pertumbuhan pendapatan nominal dari tahun yang sama.
Tahun-tahun tersebut merupakan situasi sulit, ditandai dengan adanya gejolak moneter yang tidak stabil diiringi dengan krisis moneter dan krisis likuiditas. Suku bunga dan inflasi tidak terkendali. Tanpa dorongan pendapatan nominal untuk mengimbangi
kedua hal tersebut mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan tingkat
pertumbuhan pendapatan rata-rata lebih rendah dari tingkat bunga kredit investasi dari
tahun 1990 sampai akhir 2006, artinnya bahwa pertumbuhan pendapatan yang diperoleh
dari investasi dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan untuk tidak memenuhi
kewajiban membayar suku bunga kredit.
Ketidak seimbangan tersebut melahirkan apa yang disebut dengan kegagalan intermediasi dimana sector moneter tidak mampu melakukan peningkatan pertumbuhan sector riil. Oleh karena itu bahwa kebijakan tanggung renteng dalam program PNPM merupakan slah satu solusi terbaru yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman kelompok dengan jumlah pinjaman kecil, dan bunga berdasarkan bunga bank.
Karena kebutuhan modal bagi usaha mikro sangat sulit diperoleh karena jumlah kebutuhan kecil dan sarat-sarat yang menyulitkan bagi peminjam, seperti provisi atau potongan, biaya administrasi, keyakinan bank, akses yang kurang dari bank dan terjebak pada kredit illegal (bank titil)

Dalam penulisan ini akan membandingakan indicator moneter dalam mengukur mekanisme transmisi monter adalag tingkat inflasi, stabilitas jumlah uang beredar, nilai tukar dan suku bunag kredit.

2. Landasan Teori
A. Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter.
Stabilitas sistem perbankan dan sistem moneter merupakan dua aspek yang saling terkait dan menentukan satu sama lain. Stabilnya sistem perbankan secara umum dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Apabila kondisi ini terpelihara, maka proses perputaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung melalui sistem perbankan juga dapat berjalan dengan baik. Stabilnya sistem perbankan akan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. (Perry Warjiyo, 2007)
Bank Sentral memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di suatu negara. Bank sentral memiliki dua tujuan pokok, yaitu :
1. Menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas keuangan.
Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter, seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit perbankan dan suku bunga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan. Kebijakan moneter itu sendiri saling berkaitan satu sama lain, dan memungkinkan terjadinya trade off dalam penerapannya. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah terjaganya stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan oleh stabilitas harga (inflasi rendah), membaiknya pertumbuhan ekonomi serta luasnya lapangan kerja.
Efektifitas kebijakan moneter ini sangat berperan dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, dan fungsi bank sentral sebagai pengendali stabilitas moneter. Dengan menggunakan berbagai macam instrument Bank sentral berfungsi sebagai lembaga stabilisator makro ekonomi, dan bank umum dari sisi mikro ekonomi menjaga stabilitas moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Besaran moneter (stock money) dapat berupa uang beredar dalam arti sempit dan dalam arti luas, uang primer atau kredit perbankan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian (tertutup atau terbuka), serta faktor-faktor fundamental lainnya.
Kondisi perbankan sangat berpengaruh besar terhadap bekerjanya dan efektivitasnya saluran transmisi moneter khususnya jalur moneter, jalur kredit, dan jalur suku bunga.
Dalam kondisi dimana kesehatan dan stabilitas perbankan terjaga dan berkembang kuat, ketiga jalur transmisi ini tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Akan tetapi, dalam kondisi ketika perbankan sedang mengalami sejumlah permasalahan, sehingga proses intermediasi keuangan maupun pasar keuangan tidak berjalan normal, maka perilaku ketiga jalur transmisi moneter tersebut menunjukkan perbedaan yang berarti. (Perry Warjiyo, 2007)
Proses intermediasi ini merupakan fungsi dan tugas perbankan, namun di sisi lain perbankan juga harus menjaga likuiditasnya, karena bank harus menghadapi berbagai resiko yang harus dihadapi dan perlu diantisipasi karena menghadapi ketidak pastian di masa datang.
Stabilitas sistem moneter dan perbankan sangat dibutuhkan oleh perbankan untuk melakukan estimasi-estimasi atau prediksi–prediksi yang harus dilakukan perbankan dalam menghadapi resiko-resiko perbankan, terutama resiko pasar.
Pencapaian sasaran kestabilan moneter dapat didukung oleh pencapaian kesehatan dan kestabilan perbankan melalui beberapa aspek. Sistem perbankan yang sehat diperlukan agar sinyal kebijakan moneter dapat ditransmisikan secara efektif ke berbagai aktifitas ekonomi.
Apabila kondisi bank-bank rentan, bank sentral jelas akan mengalami kesulitan untuk menilai keterkaitan instrumen kebijakan moneter yang ditempuhnya dengan arah kinerja perekonomian yang diinginkan, sehingga akan mempersulit perumusan kebijakan moneter yang akan ditempuh. Dengan kondisi perbankan yang memburuk, efektivitas kebijakan moneter juga akan terhambat karena bank-bank tidak akan mampu merespon sinyal kebijakan moneter secara baik. (Perry Warjiyo, 2007)

b. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter.
Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan mempengaruhi perubahan jumlah uang beredar atau tingkat bunga dalam jangka pendek berdampak pada variabel riil yang terdiri dari Pengeluaran Agregat. Jalur dalam transmisi kebijakan moneter beroperasi melalui efek yang berupa kebijakan suku bunga, portopolio, kekayaan, pinjaman bank, dan neraca perusahaan.(Peter N. Ireland, 2005)
Seperti diuraikan di atas, salah satu kekhususan perbankan terkait erat dengan perannya dalam proses penciptaan uang di dalam perekonomian yang mayoritas melalui sitem perbankan. Dengan peran seperti ini, kondisi perbankan akan menentukan seberapa besar efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dapat mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. (Perry Warjiyo, 2007) Bank sentral memasukkan dua komponen penting dari uang inti yaitu uang kartal dan cadangan bank.
Dimana, bank sentral mengawasi uang inti. Bentuk aksi kebijakan moneter adalah dengan dimulai ketika bank sentral mengubah uang inti melalui operasi pasar terbuka, membeli berbagai macam sekuritas, selebihnya obligasi pemerintah untuk menaikkan uang inti atau menjual sekuritas untuk menurunkan uang inti. (Peter N. Ireland, 2005)
Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur uang, kredit, dan suku bunga, yang pada umumnya berlangsung melalui sistem perbankan.
Beberapa kajian terdahulu menyimpulkan bahwa transmisi kebijakan moneter jalur moneter melalui uang primer atau uang inti (M0) dan uang beredar (M1) dan (M2) masih dipandang cukup relevan saat ini. Temuan penting yang ada saat ini adalah adanya jalur kredit. Bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh perubahan struktural dan kebijakan ekonomi keuangan yang telah diterapkan tersebut.
Keterkaitan kebijakan moneter dengan perbankan tersebut melalui dua tahap transmisi moneter dalam proses perputaran uang (Perry Warjiyo, 2007).
1. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan dalam berbagai transaksi pasar uang yang berkaitan dengan operasi moneter bank sentral dalam manajemen likuiditas perbankan.
2. Interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor riil dalam proses intermediasi keuangan dalam berbagai aktivitas ekonomi baik dalam bentuk penerimaan simpanan dari masyarakat atau penyaluran kredit kepada dunia usaha.
Jalur-jalur mekanisme transmisi didefinisikan dalam beberapa pendekatan oleh para ekonom moneter. Sebagian besar membaginya dalam empat jalur utama, yaitu :
1. jalur tingkat suku bunga (traditional interest rate),
2. jalur kredit (credit channel/ credit view),
3. Jalur nilai kekayaan (asset price channel), dan
4. jalur nilai tukar (exchange rate channel), walaupun sebagian ekonom memasukkan dalam exchange rate channel dalam asset price channel.
Quantum Channel menjadi jalur paling dominan dalam mekanisme transmisi karena langsung mempengaruhi :
1. tingkat suku bunga sebagai sasaran antara untuk kemudian kemudian mempengaruhi tingkat investasi dan
2. sektor riil secara umum berdasarkan berjalannya mekanisme transmisi perbankan.
Sedangkan penyaluran kepada sector riil sering menghadapi masalah di dalam meknisme transmisi ini. Karena kredit tidak menembus sector mikro yang lebih cepat [pertumbuhannya dan tepat langsung di sasaran.
Pengkajian mekanisme transmisi kebijakan moneter di dunia terus dilakukan. Hal tersebut dilakukan tidak saja karena mekanisme transmisi dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian dan sektor keuangan, akan tetapi juga untuk terus meningkatkan efektifitas kebijakan moneter.

c. Intermediasi Perbankan dan Efektifitas Kebijakan Moneter
Tantangan utama bagi kebijakan moneter pasca krisis di Indonesia adalah kurang efektifnya kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Permasalahan itu terutama berakar dari kondisi neraca perbankan yang masih belum sepenuhnya normal dan belum pulihnya intermediasi perbankan. (Burhanudin Abdullah, 2005)
Permasalahan ini menimbulkan dua penyakit kronis dalam sistem moneter yaitu :
1. Perbankan tergantung pada sumber pendapatan dari surat-surat berharga seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan obligasi pemerintah.
2. Perbankan dalam kondisi kelebihan likuiditas yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar.
Dampaknya adalah biaya pengendalian moneter oleh Bank Indonesia menjadi mahal. Dalam kondisi demikian, kenaikan suku bunga SBI untuk mengurangi inflasi dan menstabilkan nilai tukar seringkali tidak direspon oleh kenaikan suku bunga deposito perbankan dengan seimbang. Karena perbankan cenderung memanfaatkan momentum kenaikan suku bunga SBI tersebut untuk mendapatkan margin keuntungan dari selisih antara suku bunga SBI dan obligasi variabel rate sebagai instrumen penempatan dan deposito sebagai instrumen dana.
Kondisi ini menyebabkan kebijakan moneter untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat dan dalam rangka menjaga paritas tingkat bunga menjadi tidak efektif. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan kontraksi moneter dan meningkatkan suku deposito diperlukan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini sering menimbulkan dilema. Di satu sisi, kebijakan moneter perlu diterapkan secara hati-hati, dan terukur untuk mencapai sasaran moneter dalam rangka menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menambah tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar. Namun di sisi lain, upaya penyerapan ekses likuiditas tersebut agar efektif memerlukan perubahan stance kebijakan yang drastis yang dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.
Rendahnya efektifitas kebijakan moneter juga terjadi pada saat kebijakan moneter bersifat ekspansif melalui penururunan suku bunga. Penurunan suku bunga SBI yang diharapkan dapat mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit belum diikuti oleh penurunan suku bunga kredit secara signifikan. Faktor utama yang mempengaruhi kekakuan suku bunga kredit ini adalah sebagai konsekuensi dari pendapatan perbankan yang masih didominasi oleh pendapatan suku bunga obligasi. Turunnya suku bunga obligasi bagi para pemegang obligasi variabel rate akan menurunkan pendapatan perbankan sehingga bank cenderung mempertahankan pendapatannya dengan menahan penurunan suku bunga kredit.
Belum pulihnya fungsi intermediasi yang berakibat pada kelebihan likuiditas perbankan juga menyebabkan pengelolaan moneter menjadi tidak efisien. Bank lebih tertarik menanamkan kelebihan likuiditasnya pada asset yang aman seperti SBI dan Bank Indonesia harus membayar bunga atas SBI tersebut. Pembayaran bunga ini juga berarti menambah likuiditas lagi ke dalam sistem perbankan yang harus diserap lagi untuk menjaga likuiditas tidak berlebihan. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan fungsi intermediasi perbankan harus dilakukan secara komprehensif melihat anatomi permasalahan yang dihadapi. Dari pengamatan beberapa tahun ini, ada empat dimensi pokok yang menjadi kunci pemulihan intermediasi menurut Burhanudin Abdullah (2005), yaitu :
1. Stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari inflasi yang rendah, nilai tukar yang relatif stabil, dan suku bunga yang kondusif bagi perbankan dan sektor dunia usaha.
2. Struktur keuangan perbankan yang sehat dan regulasi perbankan yang kondusif bagi perbankan dalam menyalurkan kredit.
3. Struktur dunia usaha yang sehat sehingga meningkatkan kualitas debitur.
4. Infrastruktur dan iklim investasi yang mendukung bagi esktor riil.
d. Credit Crunch
Fenomena credit crunch terjadi dalam perbankan Indonesia dengan terkendalanya penyaluran kredit, khususnya pada periode awal terjadinya krisis. Credit crunch merupakan fenomena terjadinya ketidakseimbangan (disequillibrium) di pasar kredit yang disebabkan oleh faktor-faktor di sisi penawaran kredit perbankan, sisi permintaan dari debitur, ataupun kondisi ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan, khususnya kebijakan moneter.( Perry Warjiyo, 2007)
Kebijakan moneter berdampak pada pasar kredit melalui pengaruhnya terhadap pembentukan ekspektasi perbankan maupun debitur atas arah pergerakan variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga dalam menganalisis permintaan kredit.
Dalam rumusan kebijakan adalah penting untuk memahami fenomena credit crunch, jika muncul. Kenyataannya penawaran agregat dari kredit tidak dapat menurun dengan sendirinya, implikasinya adalah terjadi credit crunch. Secara simultan mengalami penurunan besar-besaran dalam permintaan yang merespon penurunan permintaan untuk produksi perusahaan, sepertinya, penetapan atau penentuan tingkat bunga, ekses penawaran, lebih dari penurunan kredit. Jika , meskipun , ekses permintaan dari kredit, yang mengukur kenaikan likuiditas cadangan dan dapat juga berdampak pada rendahnya tingkat bunga. ( Dominique Dwor-Frecaut; Mary Hallward-Driemeier; Francis X. Colaço, 1999)
Secara makro credit crunch dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mengingat sumber pembiayaan dunia usaha sangat tergantung pada kredit perbankan. Credit crunch yang terus berlangsung akan dapat memberikan second round effect (efek babak kedua) pada krisis dunia usaha, yang akan memperburuk pinjaman bank dan resiko terjadinya krisis keuangan baru. Bagi kepentingan pengendalian moneter credit crunch memiliki efektivitas pengendalian moneter karena respon perbankan dalam mentransmisikan pengaruh sinyal kebijakan moneter terhadap berbagai aktivitas keuangan dan ekonomi tidak seperti yang diharapkan bank sentral.
Kenyataanya rasionalisasi dari kredit oleh perbankan juga tidaklah mudah dimengerti tentang credit crunch. Sepertinya rasionalisasi memungkinkan reflect banks tidak menginginkan untuk memberikan pinjaman, sebab mereka tidak memiliki cukup modal dengan sebagain besar portofolio mengalami kredit macet. Dalam banyak kasus, ekpansi likuiditas tidaklah menjadi jawaban. Yang hanya memiliki efek yang mempengaruhi perbankan untuk melebarkan portofolio tabungan mereka. Memperburuk permasalahan mereka dalam kecukupan modal. Yang akan menyebabkan kebutuhan jangka panjang dalam menghitung restrukturisasi perbankan yang disebut dengan krisis. Kemungkinan, meskipun ketika tingkat suku bunga tinggi, dimana pilihan hati-hati dan persepsi atau pemahaman yang tepat dari lembaga penjamin resiko pinjaman. Yang dapat melahirkan keduanya, sebab informasi yang tidak sempurna tentang kebenaran kualitas perusahaan dan proyek atau ketepatan dalam kehati-hatian mengambil resiko dari lembaga peminjaman. Dalam banyak kasus, perbaikan dalam keterbukaan dan ketepatan informasi, melalui perbaikan akuntansi dan auditing, dapat memperkecil munculnya resiko. Juga perbaikan perusahaan, seperti perubahan pembenahan hukum dari kebankrutan dan kepailitan, dan merger serta akuisisi, dapat memfasilitasi perbaikan perusahaan dan restrukturiasi perbankan.
Fernomena credit crunch ditegaskan oleh Perry Warjiyo (2007) adalah mempunyai dua implikasi yang sangat penting bagi kebijakan moneter. Seperti berikut ;
1. Efektivitas kebijakan moneter menjadi terkendala karena tidak berjalannya mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui perbankan. Hal ini terutama disebabkan karena penyaluran kredit perbankan tidak banyak ditentukan oleh pergerakan suku bunga akan tetapi lebih didorong oleh faktor-faktor seperti pilihan yang hati-hati dan resiko dunia usaha.
2. Dalam kondisi lemahnya keuangan perusahaan, pengaruh kebijakan moneter dapat bersifat asimetris.
Credit crunch akan menghambat investasi yang pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya sumber pendapatan nasional dan bisa mengakibatkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Karena kontraksi yang tidak wajar dari moneter akan mengakibatkan kerugian pemerintah, karena dana yang mandek ini lebih banyak disimpan di Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk SBI yang dapat menyebabkan beban bagi pembayaran bunga SBI, sebesar tingkat bunga yang ditentukan.
e. Dampak Kebijakan Moneter yang Asimetri
Pasca krisis kondisi perbankan dan swasta masih relatif lemah, kebijakan moneter yang kontraktif dan ekspansif memiliki dampak asimetris. Kebijakan yang ekspansi tidak banyak berdampak pada sektor riil karena bank tidak merespon dengan menurunkan suku bunga kredit untuk mendorong investasi. Namun kebijakan moneter yang kontraktif relatif lebih kuat mempengaruhi penurunan kredit bank dan kenaikan suku bunga kredit sehingga lebih kuat dampaknya pada sektor riil. Selain itu, dengan kondisi struktur finansial yang lemah, pengetatan kebijakan moneter juga mengakibatkan dampak pelemahan berganda, tidak hanya mengakibatkan biaya modal semakin tinggi, tetapi juga berdampak pada kondisi cash flow sektor korporasi. Semakin bergandanya dampak kebijakan moneter pada sektor riil, disebut dengan fenomena akselerator. Implikasinya, kebijakan moneter yang kontraktif perlu dilakukan lebih berhati-hati terutama dalam fase pemulihan mengingat dampaknya pada kontraksi perekonomian seringkali lebih besar dari yang diperkirakan.

f. Sasaran Kebijakan Moneter
Secara umum tujuan atau sasaran kebijakan moneter tidak jauh berbeda dengan kebijakan makro ekonomi lainnya. Bahwa sasaran kebijakan moneter adalah :
1. tersedianya kesempatan kerja yang tinggi,
2. pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga,
3. kestabilan suku bunga,
4. kestabilan pasar keuangan dan
5. kestabilan pasar valuta asing. (Miskhin, 2001)
Ketiga sasaran yang disebut pertama dan keseimbangan neraca pembayaran sering disebut sebagai sasaran akhir yang di dalam mencapainya perlu sasaran antara dan sasaran kerja. Idelanya semua sasaran itu dapat dicapai secara bersamaan , tetapi sering kali pencapaiannya mengandung unsur-unsur yang kontradiksi atau tumpang tindih, sehingga perlu disadari perlunya kebijakan moneter dengan sasaran tunggal.(Insukindro, 2003)
Untuk sasaran moneter di kuantitas di Indonesia,
1. sasaran operasional yang digunakan terutama uang primer (M0) dan
2. sasaran antaranya adalah M1 dan M2 sesuai dengan konsep uang yang berlaku di Indonesia.
Perangkat kebijakan yang sering digunakan adalah operasi pasar terbuka melalui lelang SBI (Sertifikat Bank Indonesia), dan intervensi baik ke pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing (Solikin, 2003). Melalui lelang SBI mingguan diharapkan sasaran M0 dapat tercapai. Selanjutnya, jika seandainya terjadi perkembangan yang tidak terduga yang memungkinkan tidak tercapainya sasaran M0, BI akan melakukan intervensi langsung di pasar uang, antara lain melalui pembelian kembali SBI dan menawarkan pada bank-bank umum untuk menannamkan kembali likuiditasnya di BI. Intervensi di pasar uang atau pasar valas juga dimaksudkan untuk menyerap kelabihan likuiditas karena ekspansi fiskal dan sekaligus untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. (Insukindro, 2003)
Namun demikian, keberhasilan kebijakan kuantitas uang ini ditentukan oleh stabilitas besaran moneter, permintaan uang, velositas uang dan angka pengganda uang. Dengan kata lain, penaksiran terhadap perilaku masyarakat di pasar uang menjadi penting karena akan menentukan efektifitas kebijakan moneter. Jika permintaan uang tidak stabil pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi juga tidak mudah diprediksi. Jika ketidak stabilan ini terjadi maka harus dicarikan solusinya, baik melalui perbaikan mode ekonomi moneter atau melalui kebijakan moneter pendekatan harga sepetrti melalui target inflasi dan kurs. (Insukindro, 2003)
2. Tanggung Renteng sebagai Solusi mekanisme Transmisi
Kekawatiran perbankan kepada sector mikro karena memenuhi beberapa ketakutan karena tidak dipenuhinya syarat kredit yaitu 5C oleh para pemilik odal mikro ini yaitu :
1. Colateral.
2. Capable.
3. Capasity.
4. Credire.
5. Capital
Karena usaha mikro tersebut sering mengalami kesulitan dalam mebuat laporan atau cash flow dan bersifat cukup memenuhi kebutuha hidup, sehingga kepercayaan perbankan menjadi kecil karena,
1. Mereka tidak pernah membuat laporan keuangan.
2. Cash flow tidak ada
3. Tidak ada jaminan berupa sertifikat atau motor.
4. Pinjaman kecil dan tidak efektif pengelolaannya.
5. Kehidupan mereka yang minus.
Namun kalo kita lihat setelah ini kebijakan simpan pinjam khusu perempuan dalam model tanggung renteng telah menghasilkan indicator yang memuaskan yaitu perbandingan rata- inflasi dari sebelum kebijakan PNPM berjalan yaitu kuartal 1 tahun 2007 – kuartal 1 tahun 2009 dengan sesudah pelaksanaan PNPM Mandiri Desa secara nasional 2009 kuartal dua – 2010 kuartal tiga perbandingan Inflasi adalah 0,49 dan rata-rata inflasi dari periode sebelumnya adalah 14,54% dan sesudah kebijakan tersebut adalah 7,13 %.
BI rate naik dari 9,25% sebelum kebijakan nasional yaitu desember 2008 PNPM MD dan setelah itu BI rate 6,5% dan stabil dari tahun 2009 sampai penghujung tahun 2010 sekarang .
Suku bunga SBI 1 bulan sebelumnya PNPM MD adalah 10,83 dan sesudah kebijakan adalah 6,46 . Suku bunga SBI sebelum program adalah 11,08 dean setelah program 6,59
Kesimpulannya bahwa kbijakan tanggung renteng telah mampu menekan ketidakstabilan harga dan tingkat suku bunga, untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan alat analisa yang lebih teliti yaitu dengan melakukan pendekatan regresi atau simultan, baik Autoregresif (ANOVA), VAR atau ARIMA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s