PNPM Rate Versus BI Rate Dumadi Tri R, SE, MSi. Pengamat Moneter dari S2 Prodi Moneter Angkatan I UNDIP


PNPM Rate Versus BI Rate
Dumadi Tri R, SE, MSi.
Pengamat Moneter dari S2 Prodi Moneter Angkatan I UNDIP

Kita mengenal BI rate yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan Bank Indonesia yaitu mencapai 6,25% yang tujuan akhir dalam system internediasi kebijakan moneter, sedangkan tingkat suku bunga pinjaman bergulir PNPM MD adalah 18 % per tahun, yang dipagu berdasarkan rata-rata keseibangan suku bunga pasar kredit umum.
BI rate memiliki target akhir yaitu menekan inflasi, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh yaitu tidak terjadi pengangguran dari segala sembwr daya yang aad baik manusia, alam maupun sector produktif lainnya. Namun tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiscal pada intinya sama yaitu tiga keseimbangan diatas, yang pada dasarnya ketiga-tiganya terdorong menjadi sebuah pertumbuhan yang bersama-sama, namunya nyatanya terjadi tarik menarik seperti pendulum. Padahal kalau pendulum itu berlangsung terus kan terjadi lingkaran setan yang akan mengalami koreksi dengan tingkat kemakmuran dan distribusi pendapatan.
Kebijakan Perguliran Melalui PNPM mandiri akan mengalami hal yang sama dan tidak efektif bila :
1. Tidak mendorong sector usaha kecil.
2. Tidak terjadi likuiditas dana di dalam masyarakat karena dana tidak bergulir secara efektif dan ngendon di Bank Umum, berarti sasaran anatara PNPM sebagai lembaga inovasi perbankan untuk menghindari adanya credit crunch dan kemacetan dana kedalam SBI dan akan menjadikan inefisiensi intermediasi perbankan dan mekanisme transmisi moneter yang dalam jangka panjang akan menjadikan liquidity trap yang mengakibatkan kemacetan dan krisis tahap kedua.
3. Sebagai Policy Mix dari kebijakan Moneter dan fiscal pemerintah secara structural merupakan perkembangan pengendalian kebijakan moneter dan fiscal bersama-sama menciptakan tujuan bersama yaitu inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh. Ketiganya adalah instrument ekonomi politik pemerintah.
Kebijakan tersebut akan tidak mengalami keberhasilan apabila pelaku PNPM tidak melakukan kegiatannya secara efektif dan professional, dan memahamni dengan baik dan melaksanakan tugas pemberdayaan dan perguliran dengan tepat dan benar. Karena banyak pelaku yang tidak memahami filosofi dan dasar-dasar manajemen perbankan, dan kemampuan yang berdasarkan kapada ketidak sesuaian disiplin ilmu perbankan bagi Fasilitator dan Unit Pengelola Kegiatan.
Peran Fasilitator dan UPK dalam penguatan kelembagaan cukup dibutuhkan sehingga perlu kiranya penguatan-penguatan itu dilakukan yaitu :
1. Penggalian kelompompok potensial atau tidak hanya 100 gagasan tapi pengalian dan pembentukan 100 kelompok tiap drsa.
2. Pemberian otivasi usaha dan alternative pemberian kredit lunak melalui tanggung renteng dengan kewajiban yang ringan, dengan tujuan peningkatan pendapatan dan daya beli rakyat dengan kredit investasi kecil dan modal usaha.
3. Memberian penggalian potensi industry kecil dan industry rumah tangga produktif. Dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan meningkatkan pelatihan dan bantuan pemasaran beruapa iklan, pameran, dan jaringan distribusi dengan menjalin kerjasama dan kemitraan.
4. Penggalian dana pihak ke tiga dan pembukaan tabungan masyarakat denga bunga diatas Inflasi dan SBI yang dapat membantu likuiditas pencairan bagi Kelompok wanita, Unit Ekonomi Produktif, investasi pertanian dan inovasi bidang perbankan mikro.
5. Mendidik tenaga professional UPK dan perekrutan yang lebih terbuka, dan beban yang layak.
6. Membangun kemitraan dengan pihak Bank Umum, BMT ataupun pihak perusahaan baik local maupun nasional dengan kemitraan.
Hal ini akan mengakibatkan portofolio perbankan dan perusahaan pada obligasi di SBi menjadi ada alternative pilihan yang lebih aman dan menguntungkan, maka PNPM perlu menciptakan kepercayaan pihak ketiga, hingga akhirnya banyak pilihan untuk meninggalkan SBI, hal ini akan mendorong efektifitas transmisi moneter dan intermediasi perbankan.
Sehingga tarik menarik anatara BI rate sebagai pagu suku bunga Bank Indonesia akan melakukan kontaksi yang membangun keseimbangan tingkat bunga baru yanga pada akhirnya menciptakan petumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan menekan inflasi.
Oleh karena itu tarik-menarik tersebuta kan membangun keseimbangan baru dalam hal suku bunga kredit sehingga perbankan yang memiliki kecenderungan untuk menyimpan dananya dalam bentuk SBI lebih potensial menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, kerjasama, obligasi dan Saham pada PNPM mandiri sebagai lembaga keungan mikro yang makin sehat, efektif dan produktif.
Pemahaman PNPM sebagai sinterklas yang bagi-bagi duwit harus di hilangkan karena PNPM sendiri adalah lembaga baru pengendali kebijakan moneter dan fiscal. Jadi tingkat suku bunga PNPM merupakan penyeimbang bagi BI rate, karena penyeimbang kebijakan perlu sehingga distribusi perguliran dana tegas dan jelas. Sehingga tidak terjadi akumulasi modal pada perusahaan besar yang telah gagal mengendalikan system pemerintaha orde baru dan tumbang, sehingga perlu lembaga mikro yang tidak rentan terhadap krisis untuk diperkuat.
Banyak tantangan berat karena perilaku pelaku PNPM akibat perilaku masa lalu belum dapat terkikis yaitu dari perilaku bekerja adalah proses kerja pagi sore, tidak terukur produktifitasnya, tetapi bekerja adalah sesuatu yang menghasilkan target dan terukur, sehingga persaingan dunia usaha tetap sehat dan tercapai efektifitas distribusi pendapatan dan insentif dari produktivitas itu sendiri.
Kontrol PNPM baik dari pemerintah maupun Auditing Independen cukup dibutuhkan dan control masyarakat terutama dari kalangan kampus dan inteelktual, karena selama ini belum optimal terbuka laporan keuangandan informasi PNPM, seakan ada kekuatan yang ingin mengendalikan, karena perubahan cultural yang dibangun PNPM akan terhambat oleh kekuatan yang lebih dalam yang diuntungkan dari proses masa lalu yang tidak transparaan.
Laporan neraca UPk tidak dipasang di papan pengumuman atau informasi PNPM, dan hanya rata-rata siapa yang dapat benatuan, jadwal dan hal-hal yang mengamankan pelaku PNPM. Namun pengukuran kebijakan moneter dapat dilihat dari berbagai Indikator makro moneter akankan PNPM berhasil melakukan penguat bagi keseimbangan moneter BI, yah perlu kerja keras, dari stacke Holder dari PNPM mandiri tersebut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s