Mengukur Kinerja PNPM Mandiri Desa


Mengukur Kinerja PNPM Mandiri Desa

Dana pemerintah untuk PNPN MD telah menyebar ke 5.335 kecamatan di Indonesia sejak 2009, menyebar di seluruh Propinsi dari sabang sampai Meraoke. Dana itu cukup besar yaitu 10,670 trilyun rupiah, angka yang spektakuler. Dana itu merupakan dana pengeluaran pemerintah ( Govermen t Ekspenditure) yang meliputi dana bergulir, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan infratrukstur pedesaan.
Harapan pay back Periode dari dana bergulir adalah 10 tahun setelah pencairan, program yang terukur dan dapat terukur keberhasilannya secara financial dalam 10 tahun perguliran menuju kemandirian dengan pengembalian modal untuk Bantuan Langsung Masyarakat yang merupakan hibah, dan di kelola di tiap kecamatan. Mengingat bahwa sasaran akhir dari Kebijakan PNPM MD adalah seperti halnya kebijakan moneter dan fiscal yang ada yaitu :
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan.
2. Pemerataan pendapatan masyarakat desa.
3. Menekan angka pengangguran di Desa.
4. Stabilitas harga di pedesaan.
Dengan sasaran derivative atau turunan adalah :
1. Menekan Urbanisasi dan emigrasi.
2. Evisiensi penggunakan fasilitas public
3. Keseimbangan keuangan pedesaan dari pusat yang memerlukan tarikan dari 70 – 30 menjadi 50-50 atau lebih.
4. Peningkatan investasi dan industrialisasi yang berbasis pedesaan.
5. Mencapai peningkatan Konsumsi masyarakat desa.
Beberapa hal yang harus menjadi catatan bahwa ukuran-ukuran program pemerintah dlam perguliran perlu pengawasan yang cukup ketat dan tepat sasaran.
Banyak kecemburuan dari departemen atau instansi lain tentang dana ini, namun harus diukur pula bahwa dalam jangka panjang atau msa depan setiap program pemerintah hraus didasarkan pada sasaran-sasaran yang tepat, tegas dan terukur.
Perlu peningkatan pemahaman program tentang fungsi-fungsi menanajemen pembangunan pedesaan yaitu :
1. Perencanaan, yang tertuang dari musyawarah-musyawarah desa, verivikasi, dan Rencana kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan yang diikuti dengan pendampingan dan pelatihan yang efektif.
3. Pengawasan dari pendamping dan instansi terkait.
4. Evaluasi program dan pelaksanaan kegiatan.
Lebih jauh perlu ditegaskan kembali bahwa modal dasar pembangunan pedasaan adalah :
1. Jumlah penduduk desa yang cukup besar dan padat merupakan sasaran bagi pasar tenaga kerja dan pasar barang.
2. Sumber daya alam pedesaan yang masih melimpah.
3. Sumber-sumber keuangan desa yang harus makin besar distribusinya sehingga tidak ada kesenjangan moneter antara desa dan kota.
4. Kehidupan kolektif dan subsisten yang mampu membangun kemandirian dan sumber pendapatn pemerintah baik pusat dan daerah melalui pajak dan retribusi didukung oleh kesadaran masyarakat dan aparatur desa untuk membangun desanya.
5. Peningkatan aparatur pedesaaan yang berkualitas, sehat, jujur dan bersih, malalui mekanisme perekrutan yang sehat dan partisipatif.
Tingginya tingkat urbanisasi merupakan ukuran kegagalan PNPM Md karena urbanisasi diakibatkan kurangnya lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat desa sebagai modal kreasi. PNPM dan pemerintah daerah harus mampu untuk menciptkan iklim usaha dan transformasi dari masyarakat tani tradisional menjadi modern, meningkatkan industry berbasis pertanian, dan mekanisasi serta industrialisasi di sector pertanian.
Banyak program pemerintah yang lain seperti Pengembangan Usaha Agro Bisnis misalnya yang dananya langsung bergulir di tiap desa yaitu 100 juta rupiah bagi tiap desa yang mendapatkannya, belum bias diukur secara jelas dan tepat, serta manajemen di pedesaan dan factor pendampingannya.
Karena program PNPM MD harus disadari bahwa keberhasilannya adalah merupakan pengejawantahan dari partisipatisi masyarakat, transparansi, akuntablitas yang tinggi, serta terencana dengan baik, dengan peningkatan percepatan kesadaran rakyat.
Perlu dukungan legislative sebagai pihak pembuat kebijakan, budjeter dan pengawasan untuk maksimal mengawasi dan melihat seberapa besar efektifitas program sebagai monitoring baik di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional.
Para pelaku PNPM MD dan pemerintah dari pusat sampai desa yang memiliki kepentingan akan program ini sangat berperanan, karena keberhasilan program ini harus didorong oleh pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, bebas dari korupsi dan nepotisme, namun sebagai sebuah program masih banayk penyimpangan di sana-sini. Oleh karena itu efaluasi cukup penting untuk program ini baik jangka pendenk, Menengah ataupun jangka panjang.
Perlu peran intelektual baik peneliti, konsultan, akademisi dan mahasiswa utuk melakukan penelitian yang mampu mengukur kinerja dan efektifitas program dengan berbagai disiplin ilmu terutama dalam kaitan dengan ilmu ekonomi, politik dan pemerintahan.
Karena dalam jangka panjang kemandirian desa dan kebebasan dari hutang luar negeri cukup dipertimbangan agar terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat, sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi baik secara kolektif maupun pribadi, mau tidak mau globalisasi di segala sector harus diterima sebagai sebuah kenyataan bangsa-bangsa di dunia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s