Ada Apa dengan Kebijakan BI 2011?


Ada Apa dengan Kebijakan BI 2011?

TEMPO Interaktif, Jakarta -Bank Indonesia mengeluarkan 23 kebijakan bidang moneter dan perbankan. Kebijakan tersebut terbagi dalam lima prioritas untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memperkuat ketahanan menghadapi kemungkinan gejolak perekonomian 2011-2012.
Yang terpeting justru kebijakan itu meredan gejolak dan bukan mengakibatkan gejolak karena terkesan dadakan dan sporadic. Sehingga sulit untuk dilakukan prediksi dan estimasi selama ini, lebih-lebih diutamakan kebijakan yang mendukung keseimbangan moneter pusat dan daerah.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan lima aspek yang diprioritaskan bank sentral meliputi kebijakan penguatan stabilitas moneter, memperkuat peran intermediasi perbankan, meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makroprudensial, dan penguatan fungsi pengawasan.
“Kebijakan ini adalah respon Bank Indonesia terhadap tantangan global yang tidak seinmbang dan penuh ketidakpastian,” kata Darmin saat mengumumkan kebijakan tersebut bersama jajaran Dewan Gubernur BI di Jakarta kemarin.
Stabilitas moneter kuat itu penting karena mendorong sector riil, namun kebijakan moneter yang akan mendorong usaha mikro dan kecil apakah serius, dan yakin bahwa industry makro memiliki sebuah kolateral yang baik dalam perbankan. Justru yang diharapkan kepercayaan perbankan dalam mengambil resiko pendanaan pada UMKM..
Kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia antara lain; menerapkan kembali batasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri bank berjangka pendek mulai akhir Januari 2011, pencabutan ketentuan penyediaan pasokan valuta asing bagi perusahaan domestik mulai Januari 2011.
Keunggulan competitive, absolute dan kompartif juga harus didoraong terutama kekuatan ekonomi rakyat yang meningkatkan daya saing ekspor dari bangsa kita untuk menambah devisa perlu kebijakan yang berefek positif mendorong ekspor, karena mau tidak mau globalisasi sangat mendesak impor kita.
Guna mendorong intermediasi perbankan, BI akan menerapkan standar operasi administrasi sekuritas kredit pemilikan rumah, pemberlakuan kewajiban mengumumkan suku bunga dasar kredit secara luas ke masyarakat mulai 31 Maret 2011, perhitungan aset tertimbang menurut resiko bagi bank umum yang lebih rendah untuk kredit ritel usaha mikro dan usaha kecil mulai Januari 2012.
Jangan hanya peningkatan UMKM akan menjadikan jargon politik sja, namun mekanisme yang baik dan tetap dlam system intermediasi perbankan pada UMKM, mengingat NPL UMKM cukup kecil.
Kebijakan terkait penguatan makroprudensial meliputi penyempurnaan ketentuan dan penggunaan informasi rencana bisnis bank. Yakni, menaikkan rasio giro wajib minimum (GWM) valas dari satu persen menjadi lima persen mulai 1 Maret 2011 dan dari lima persen menjadi delapan persen mulai 1 Juni 2011, dan mengembalikan peraturan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada kondisi normal setelah krisis pada 2008.
Selain kebijakan dalam lima aspek itu, BI juga memberikan perhatian khusus bagi beberapa daerah yang mengalami bencana dalam bentuk pemberian perlakuan khusus bagi kredit di daerah bencana.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman menambahkan prime lending rate akan diterapkan pada 31 Maret 2011. “Kita minta untuk mengumumkannya melalui website dan melalui laporan triwulanan yang biasa rutin disampaikan bank,” kata Muliaman. Ada tiga angka yang nanti akan disampaikan dalam base lending rate, yaitu untuk korporasi, retail, dan konsumsi. Untuk konsumsi, dibagi menjadi dua, Kredit Pemilikan Rumah dan Non KPR.
Untuk sistem pengawasan bank berdasar risiko penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank (exit policy) menurut Muliaman, bank hanya akan diawasi selama setahun. Setelah itu boleh diperpanjang hingga satu tahun lagi. (FEBRIANA FIRDAUS,2010)
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
BI juga harus melegalkan dan menguatkan system mutakhir yang berbasis kolektifitas dan kebersamaan dengan emosional kuat kelompok dengan system tanggung renteng. Munginkan ini model yang mutalhir untuk saat ini.
Nilai rupiah sangat tergantung pada perekonomia global terutama kenaikan harga minyak dunia karena perdamaian di Teluk. Demikian pula program-progra perdamaian dunia membawa peningkatan harga minyak dan pengendalian harga minya dunia. Memungkinkan kenaikan BBM pada bulan maret akan membawa efek pada inflais dan kenaikan hraga.
Program percepatan ekonomi terutama pada pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6 % apakah juga didorong oleh epnurunan ICOR sebagai indicator percepatan pertumbuhan ekonomi. Dinama apakah akan tercapai keseimbangan program ekonomi pemerataan dan pertumbuhan sehingag terjadi ekuilibrium yang optimal.
Program-program pertumbuhan menghadapi berbagai macam dualism antara desa dan kota, konglomerat dan UMKM, Informal dan formala, serta daerah maju da tertinggal, daerah padat penduduk dan jarang penduduk, daerah stabil dan rawan bencana, akan membutuhkan program perencanaan ekonomi di bawah pemulihan ekonomi nasional.
Kenaikan harga BBM akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat dan berdampak negative pada industry asing dan besar adalah wajar, namun kelihatannya dalam jangka pendek akan merugikan rakyat, namun dalam hal ini akan meningkatkan capital inflow daripadakapital outflow.
Peningkatan sector pertanian dan peningkatan reurbanisasi dapat didorong bila akses-akses ekonomi , informasi dan lainnya ada di Pedesaan, sehingga rencana pertumbuhan yang mendorong pemerataan membutuhkan efisiensi secara ekonomi..
Pemerataan bukan berrarti hanya tingkat pendapatan, namun juga lapangan kerja dan kesempatan memperoleh akses-akses suprastuktur dan infratrukstur yang ada dengan asas keadilan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s