Aplikasi Konvensi Cyber Crime 2001 Dalam UU no 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”


Aplikasi Konvensi Cyber Crime 2001 Dalam UU no 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”
Yoseph Hizkia
Fak. Hukum Undip

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para penjahat digital.
Manifestasi kejahatan mayantara yang terjadi selama ini dapat muncul dalam berbagai macam bentuk atau varian yang amat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. Kejahatan mayantara dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi (borderless state), karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para hacker dan cracker bisa melakukannya lewat lintas negara (cross boundaries countries) bahkan di negara-negara berkembang (developing countries) aparat penegak hukum, khususnya kepolisian tidak mampu untuk menangkal dan menanggulangi, disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki. Cyber crime terdiri kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran.
Pemerintah saat ini belum menganggap kejahatan komputer sebagai prioritas utama dalam kebijakan penegakan hukum, dibanding penanganan terorisme, makar serta gerakan separatis. Kejahatan cyber crime jenis baru yang cukup meresahkan banyak pihak adalah phising atau penipuan lewat e-mail. Phising merupakan teknik untuk mencari personal information (alamat email, nomor rekening dan data pribadi lainnya) dengan mengirimkan e-mail yang seolah-olah datang dari bank yang bersangkutan.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (computer crime) yang kemudian berkembang menjadi cyber crime. Setidaknya telah ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang juga berkaitan dengan masalah cyber crime yakni :
1. KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer (computer crime). Madjono Reksodiputro, pakar kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri.
2. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (computer crime) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana dibidang komputer.
Berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cyber crime. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime , dimana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporan yang berisi hasil survei terhadap peraturan perundang-undangan negara-negara anggota, beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi computer related crime, yang diakui bahwa sistem telekomunikasi memiliki peran penting didalam kejahatan tersebut. Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasakan hukum pidana negara-negara anggota dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer related crime tersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk Committee of Experts on Crime ini Cyber space of The Committee on Crime problem, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan draft Convention on Cyber Crime sebagai hasil kerjanya, yang menurut Susan Brenner dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.
Di Indonesia sendiri, setidaknya sudah terdapat Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di gawangi oleh Direktorat Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika. Subyek-subyek muatannya ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-comerce, azas persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas Cyber Crime. UU tersebut mengkaji cyber case dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam cyberspace, kemudian ditentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk regulasi Hukum Cyber di Indonesia. Jaringan komputer global pada awalnya digunakan hanya untuk saling tukar-menukar informasi, tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersil seperti informasi, penjualan dan pembelian produk.
Keberadaannya menjadi sebuah intangible asset sebagaimana layaknya intelectual property. Adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan ekonomi suatu negara, mengharuskan kita secara sistematis membangun pertumbuhan pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia.
Upaya penanggulangan cyber crime di Indonesia selama ini adalah berdasarkan 2 hal yang terkait, yaitu :
1. Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan cyber crime.
2. Pembentukan cyber law untuk penanggulangan cyber crime.
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara atas kekuasaan belaka. Ini mengisyaratkan bahwa perikehidupan berbagsa, bernegara dan bermasyarakat mengikuti hukum. Segala konflik yang terjadi adalah diselesaikan menurut hukum sehingga tercapai kepastian hukum. Ditinjau idealisme di atas maka perlu segera dibentuk cyber law.
Sektor cyber space, juga banyak bersentuhan dengan sektor-sektor lain. Selama ini, sektor-sektor itu telah memiliki aturasn khusus dalam pelaksanaannya. Ada beberapa aturan yang bersentuhan dengan dunia cyber yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyber crime, sehingga sepak terjang mereka makin sempit.
Peraturan-peraturan khusus itu adalah, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.
Guna lebih mendalami dan memahami pelaksanaan Undang-Undang tersebut di masa datang maka perlu adanya penelitian dan studi kebijakan tentang “ Aplikasi Konvensi Cyber Crime 2001 Dalam UU no 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” dengan menggunakan alat analisis Kualitatif berdasarkan studi pustaka, studi kebijakan, observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya sebagai referensi dan literatur maka disusunlah rumusan masalah dala penelitian ini adalah :
1. Bagaimana splikasi konvensi cyber crime 2001 terhadap uu no 11 tahun 2008 ?
2. Apakah UU ITE sudah sesuai dengan ketentuan konvensi ?
3. Apakah perlu ada uu baru sebagai aplikasi penindakan cybercrime?
Ketentuan-ketentuan hukum yang ada saat ini bisa digunakan, maka pelaksanaannya akan berbeda dengan dengan penegakan di dunia hukum biasa, Khususnya mengenai apa yang harus dilakukan aparat kepolisian. Maka perlu dibentuk polisi cyber, hakim cyber, dan jaksa cyber yang keahliannya menangani cyber crime. Cyber Crime dalam konvensi Palermo tentang kejahatan transnasional merupakan bagian dari bentuk kejahatan trans nasional. Sehingga bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia harus mematuhi konsesni ini guna menjamin hubungan yang lebih baik dengan bangsa-bangsa di dunia.
Pengkajian lebih lanjut dalam membahas berbagai macam masalah yang dirumuskan maka dibuatlah analisis kebijakan dengan berdasarkan penelitian dengan pendekatan kualitatif induktif dan deduktif dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia, terutama penerapan hukum dalam kejahatan mayantara( cyber crime).

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui implementasi konvensi cyber crime 2001 terhadap uu no 11 tahun 2008.
2. Untuk spakah UU ITE sudah sesuai dengan ketentuan konvensi Apakah UU ITE sudah sesuai dengan ketentuan konvensi.
3. Untuk Apakah perlu ada uu baru sebagai implementasi cybercrime

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis;
Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kejahatan Mayantara (cyber crime).
2. Manfaat Secara Praktis memperluas
Dengan penelitian ini diharapkan dapat wawasan pembaca dan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami aturan-aturan hukum perpajakan di Indonesia mengenai pengawasan dan pengamanan terhadap kejahatan Mayantara (cyber crime).

1.5 Sistematika Penelitian
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:
BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang isinya meliputi tentang Kejahatan Dunia Maya, Globalisasi, Konsep Penegakan Hukum, Kemajuan Teknologi Informasi, Upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi cyber crime dalam kehidupan Trans Nasional, Faktpr-Faktor penyebabnya dan Kerangka pemikiran penulisan ini.
BAB III : Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan analisis data.
BAB IV : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.
BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atau jawaban atas permasalahan yang ada disertai dengan saran-saran.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Cyber Crime
2.1.1. Sejarah Cyber Crime di dunia
Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Adanya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi, telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi cyberspace. Teknologi ini memuat kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada tidak lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional.
Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkaan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infra struktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.
Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi informasi yang semakin memanjakan pemakainya dengan kemudahan mengakses, akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Karena teknologi informasi tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikasi karakter. Namun ada segi negatif adalah aktifitas kejahatan. Bentuk kejahatan (crime) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut cyber crime. “Cyber crime” (tindak pidana mayantara ), merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Terdapat beberapa sebutan yang diberikan pada jenis kejahatan baru ini, antara lain: sebagai “ kejahatan dunia maya” (cyber-space/virtual-space offence), dimensi baru dari “hi-tech crime”, dimensi baru dari “transnational crime”, dan dimensi baru dari “white collar crime”.
Hacker muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Kemudian pada tahun 1983, analogi hacker semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414s yang berbasis di Milwaukee AS. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.
Perkembangan internet dapat dirunut dari peristiwa peluncuran pesawat sputnik milik Uni Soviet yang ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan membuat proyek peluncuran pesawat luar angkasa. Untuk kepentingan pesawat luar angkasa itu dibangunlah suatu jaringan informasi yang memang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pada awalnya jaringan sistem informasi yang dibuat untuk lingkup lokal yang tertutup atau yang dikenal sebagai Local Area Network /LAN.
Pada tahun 1977, ada dua orang anak muda kreatif Steve Jobs dan Steve Wozniak dari Silicon Valley, Califoria. Mereka memperkenalkan konsep baru personal computer, yang diberi nama Apple Komputer Generasi I. Perusahaan IBM dan Hawlett Packart terjun dalam bisnis ini.
Sekitar awal tahun 1990-an, LAN pun kemudian digunakan untuk kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer bagi Amerika Serikat. LAN kemudian dikembangkan secara terbatas menjadi Wide Area Network (WAN), untuk kemudian menjadi suatu sistem dengan berbagai mesin informasi yang luar biasa seperti yang kemudian dikenal sebagai internet.
Memasuki abad 21, memudarnya batas-batas geografis membuat paradigma-paradigma penyelesaian dan praktik kejahatan lama menjadi tidak terpakai lagi. Kekuatan jaringan dan personal komputer berbasis Pentium menjadikan setiap komputer sebagai alat yang potensial bagi para pelaku kejahatan. Globalisasi aktivitas kriminal yang memungkinkan para penjahat melintas batas elektronik merupakan masalah nyata dengan potensi mempengaruhi setiap negara, hukum dan warga negara.
Dunia maya menghasilkan sisi gelap dalam bentuk kejahatan, yang disebut cyber crime. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pandang sebagian pelaku ekonomi beraktivitas, khusunya dalam bentuk dunia bisnis. Sistem teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas, efesiensi dan produktivitas kerja, tetapi telah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara cepat dengan jalan illegal, khususnya penggunaan internet.
Pada Awal Maret 2002, Gartner Inc. (www.gartner.com) menyatakan bahwa lebih dari US$ 700.000.000 nilai transaksi via internet hilang sepanjang tahun 2001 akibat cyber fraud.
Apabila berbicara tentang jaringan komputer yang bernama internet, menurut kongres PBB ke-10 di Wina, Austria, ada tiga hal yang paling penting pada sistem komputer dan keamanan data, yaitu : assurance confidentiality, integrity or availability of data dan processing function.
Pada masa-masa awal, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada umumnya dan internet pada khususnya tidak bisa dinikmati secara luas seperti sekarang. Tetapi hanya dapat digunakan dan untuk memfasilitasi kepentingan para elit saja. Seiring dengan perjalanan waktu, para industriawan berhasil mengaplikasikan internet untuk keperluan industri. Dengan kata lain, penaklukan antarnegara bukan hanya sebatas memperluas wilayah. Melainkan juga penguasaan sumber-sumber bagi mesin industri. Selain itu, penguasaan pengetahuan dan teknologi yang kemudian diterapkan di dalam dunia industri terutama pasca Perang Dingin. Internet tidak lagi semata digunakan untuk kepentingan militer, tetapi beralih fungsi menjadi sebuah media massa yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia.
Internet mulai digunakan sebagai alat propaganda politik, transaksi bisnis atau perdagangan, sarana pendidikan, kesehatan, manufaktur, perancangan, pemerintah, prostitusi, pornografi dan kejahatan. Internet telah memberikan cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan Cyberspace. Cyberspace merupakan tempat seseorang berada pada waktu yang bersangkutan sedang mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet.
2.1.2 Pengertian Cyber Crime
Internet – yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya – menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan.  Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.  Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan.  Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.
Dari sekian banyak aktivitas yang ada dalam cyberspace, yang paling mendapat perhatian adalah perbuatan yang dilakukan oleh para cracker. Gejala cracker dalam tahun-tahun terakhir memang mencemaskan karena mereka telah menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para cracker tersebut yang dinamakan sebagai cybercrime. Kriminalitas di internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace. Baik yang menyerang fasilitas umum ataupun kepemilikan pribadi di cyberspace.
Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas dari perkembangan cybercrime ini.
Dalam kaitannya dengan keamanan dan integritas jaringan internet yang berbasis komputer, maka tingkat keamanan yang rendah akan mengakibatkan sistem informasi yang ada tidak mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Dengan kata lain, keamanan dan integritas penting dalam upaya menjaga konsistensi kinerja dari sistem atau jaringan internet yang bersangkutan.
Menurut Sutarman (2007) Cyber Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat komunikasi laiinya. Cara-cara yang biasa dilakukan dengan merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara illegal.
Buku yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, yang berjudul Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, dapatlah disebut sebagai karya rintisan, karena dari sekian banyak karya mengenai cybercrime, hanya buku tersebut yang secara khusus membahas mengenap aspek hukum pidana, baik hukum pidana substantif sampai pada kebijakannya.  Tulisan di bawah ini berupaya untuk melihat dan mengkaji isi buku tersebut dalam perspektif yang berbeda.
Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola masyarakat global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum. Sejalan dengan itu teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan juga, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
Teknologi informasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan, dan telah membawa sejumlah manfaat, antara lain kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi serta IPTEK, meningkatkan transaksi perdagangan, bisnis dan bahkan untuk isu-isu yang sebelumnya sangat bersifat pribadi. Akan tetapi, disamping segala kemudahan yang ditimbulkan, internert juga memunculkan potensi kejahatan baru yang disebut cyber crime.
Cyber crime sebagai salah satu fenomena baru dalam perkembangan kejahatan tampak memang tidak akan dapat memungkiri aspek lintas batas negara. Oleh karena itu, wajar apabila cyber crime termasuk sebagai salah satu kejahatan transnasional. Jaringan kejahatan transnasional memang bukan persoalan baru, operasi-operasi kejahatan lintas batas negara telah berlangsung cukup lama. Tetapi baru dalam dua dekade terakhir ini bentuk-bentuk kejahatan transnasional menunjukkan peningkatan kegiatan, lebih terorganisir rapi dan bergerak secara lebih efektif, serta dapat melaksanakanoperasi-operasi kejahatan tanpa mendapat hambatan hukum yang cukup berarti.
Salah satu persoalan yang muncul terkait dengan perykembangan kejahatan kejahatan transnasional adalah penegakan hukumnya. Termasuk dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap para pelau cyber crime. Penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional jelas akan bersinggungan dengan masalah yurisdiksi di ruang maya. Dalam prinsipnya jurisdiksi tradisional dikenal 3 katagori yaitu :
1. Jurisdiksi Legislatif.(jurisdiction to precribe)
2. Jurisdiksi Yudisial.(jurisdiction to adjudicate)
3. Jurisdiksi Eksekutif.(jurisdiction to enforce)
Dari ketiga jenis jurisdiksi tradisional tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa problem jurisdiksi yang lebih menonjol dalam cyber crime adalah pada jurisdiksi judisial dan jurisdiksi eksekutif daripada jurisdiksi legilatif atau formulatif. Karena jurisdiksi judisial dan jurisdiksi eksekutif sangat terkait dengan kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum masing-masing negara. Maka perlu adanya harmonisasi, kesepakatan, dan kerjasama antar negara mengenai antar negara mengenai jurisdiksi.
Selanjutnya, terkait dengan penentuuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang digunakan, yaitu :
1. Subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain.
2. Objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. Nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. Passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. Protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
6. Asas Universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againts humanity).
Dari apa yang dipaparkan di atas, kiranya telah dapat menggambarkan bahwa cyber crime adalah jelas sebagai kejahatan transnasional. Dengan sifatnya yang transnasional maka akan banyak kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Dengan demikian, kunci penyelesaiannya adalah penyelesaian yang mengedepankan kerjasama internasional, baik regional maupun multilater.
Menurut Barda Nawawi Arief, cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional. Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Ramlan Ginting menyatakan bahwa kejahatan dunia maya jelas bersifat lintas batas negara (borderless). Jadi, cyber crime bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional.
Cyber crime merupakan masalah internasional, maka diperlukan upaya hukum internasional dalam mengantisipasi masalah cyber crime. Perkembangan dalam hukum internsional sendiri memang telah menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya hukum internsional dalam mengantisipasi cyber crime.
Akan tetapi, menurut Ahmad M. Ramli, instrumen hukum internasional di bidang cyber crime merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan modern mengingat cyber crime sebelumnya tidak mendapat perhatian dari negara-negara sebagai subyek hukum internasional. Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas tetapi juga terwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus cyber crime.
Adapun instrumen hukum internasional di bidang Cyber Crime merupakan sebuah sebuah fenomena baru dalam tatanan hukum internasional modern mengingat kejahatan mayantara sebelumnya tidak mendapat perhatian dari negara-negara sebagai subyek hukum internasional. Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak bersifat transnasional tetapi juga terwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional dalam mengatasi kasus-kasus cyber crime.
Cyber Crime adalah salah satu kejahatan baru yang berbeda dengan white collar crime dan blue collar crime. Blue Collar adalah kejahatan konvensional seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan White Collar menurut Jo Ann Miller adalah dibagi dalam 4 jenis, yaitu : kejahatan korporasi, birikrat, mal praktek dan individu.
Sutanto dan kawan-kawan memberikan definisi singkat dari Cyber Crime adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa PC, laptop, hanphone atau note book yang terhubung dengan jaringan internet dengan aktivitas yang melanggar undan-undang. Dengan membagi cyber crime dalam 3 karakter yaitu : Spam, Abuse dan fraud.
Nazura Abdul Manap mengungkapkan bahwa Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet on line.
Adapun instrumen hukum Internasional yang dapat dirujuk dalam fenomena cyber crime sebagai kejahatan transnasional adalah United Nations Conventions Againts Transnational Organized Crime, atau yang dikenal dengan Palermo Convention, tahun 2000.
2.1.3 Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya Sebagai Bagian Globalisasi
Dalam era globalisasi perkembangan terjadi sangat cepat seiring dengan peningkatan teknologi informasi. Internet, selain memberi manfaat juga menimbulkan dampak negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut.
Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis cyber crime, seperti kejahatan dalam aspek e-Comerce, Cyber Sex, Hacker dan merusak situs milik negara.
a. E- Commerce
Dengan hadirnya E-Commerce orang dapat melakukan perdagangan tanpa harus ke toko-toko atau pasar konvensional, namun bisa mengakses internet. Hal ini dapat melahirkan kejahatan melalui jaringan internet didalam perdagangan berbasis e comerce ini berupa : Pembobolan kartu kredit, Pemelesetan nama situs perusahaan yang menggunakan web berupa bank atau perusahaan pengiriman barang, yang berbentuk pemalsuan, persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, HaKI, dan lain-lain.
b. Cyber Sex
Cyber Sex adalah dunia pornografi yang dilakukan di dunia maya yang dapat diakses secara bebas.
c. Hacker
Hacker adalah orang yang memasuki jaringan komputer tidak secara fisik, melakinkan menggunakan alat dengan program tertentu. Sedangkan cracker adalah orang yang melakukan tindakan memasuki jaringan komputer dengan mengganggu hingga merusak sistem lain.
d. Merusak Situs Milik Negara
Situs-situs milik negara yang ditujukan untuk konsumsi publik berguna untuk memberikan informasi pada masyarakat, kalau dirusak maka akan merugikan negara, apalagi merubah data yang ada.
Dampak ini terlihat dari adanya cybercrime yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kejahatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni komputer.
Sejumlah cybercrime yang cukup menonjol belakangan ini adalah
1. Sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data-data milik orang lain dan jaringan komunikasi dan penyalahgunaan network orang lain.
2. Penetrasi terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi orang/lembaga lain terganggu
3. Melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak diizinkan oleh peraturan organisasi/ penyusupan ke web server sebuah situs.
4. Tindakan penyalahgunaan kartu kredit orang lain di internet.
5. Tindakan atau penerapan aplikasi dalam usaha untuk membuka proteksi sebuah software atau sistem secara ilegal.
6. Pembuatan program ilegal yang dibuat untuk dapat menyebar dan menggandakan diri secara cepat dalam jaringan (biasanya melalui e-mail liar) yang bertujuan untuk membuat kerusakan dan kekacauan sistem.
Cyber Crime memiliki ciri khas tersendiri. Disamping itu, cyber crime umumnya dilakukan secara ekstra hati-hati dan sangat meyakinkan, serta seringkali melalui suatu persekongkolan. Jarang ditemukan kasus cyber crime yang dilakukan secara individual.
Cyber crime di bagi atas 3 karakter, yaitu :
1. Spam ( penyebaran e-mail secara ilegal dan biasanya isinya ditumpangi dengan program virus)
2. Abuse (penyalahgunaan)
3. Fraud (penipuan)
Modus kejahatan dalam dunia maya memang agak sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengerti teknologi informasi. Sebab salah satu karakter pokok cyber crime adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang membuat cyber crime berbeda dengan tindak pidana lainnya.
Kejahatan dunia maya merupakan tindakan kriminal dengan menggunakan komputer dan internet untuk mencuri data atau merusak sistem komputer tertentu. Pelaku kejahatan dalam dunia maya diistilahkan dengan peretas (hacker). Eric Raymond menyebutkan lima ciri-ciri dari peretas, yaitu :
1. Gemar mempelajari detil sistem komputer atau bahasa pemrograman.
2. Gemar melakukan praktik pemrograman (tidak hanya sebatas teori).
3. Mampu menghargai hasil peretasan (hacking) orang lain.
4. Dapat mempelajari pemrograman dengan cepat.
5. Mahir dalam sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu.
Selain peretas sejati (motifnya hanya untuk belajar), ada juga tipe peretas yang menyalahgunakan kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan melalui komputer dengan melakukan pencurian nomor kartu kredit sampai ke perusakan jaringan tertentu dalam komputer. Mereka cenderung berada dalam keadaan konflik dengan pihak kepolisian, administrator jaringan maupun dengan peretas topi putih.
Fenomena semakin merebaknya keberadaan cracker yakni mereka yang berniat jahat berupa keinginan untuk merusak atau ingin memiliki sesuatu telah meresahkan banyak pihak. Untuk itu, penting kiranya ada sebuah langkah konkrit pada tingkatan yang lebih luas untuk melakukan kerjasama dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan di dunia maya tersebut. Walaupun tidaklah mudah untuk mewujudkannya, akan tetapi bila di lihat dari tingkat kerugian yang diderita, kerjasama internasional tentang penanggulangan kejahatan dunia maya tetap penting untuk di kedepankan.
2.1.4 Dasar Hukum Internasional dan Hukum Nasional Mengenai Cyber Crime.
Secara konsepsional dan teoritis, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai kegiatan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang matap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian pemjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Masalah penegakan hukum, pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukuman secara normatif (das sollen) dengan hukum secara sosiologis (das seins). Atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Roscoe Pound menyebutkan sebagai perbedaan antara law in the book dan law actions. Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :
1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu, mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu.
2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu, sama dengan apa yang dilakukannya.
3. Apakah tujuan yang tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu, sama dengan efek peraturan di dalam kenyataan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan atau yang menegakkan. Penegakan hukum adalah segala tindakan dalam penegakan hukum. Dalam arti sempit, penegak hukum adalah segala tindakan yang dilakukan polisi dan jaksa, di Indonesia istilah ini diperluas mencakup hakim dan pengacara. Henry Campbell Black menyatakan bahwa istilah ini dikenal dengan law inforcer artinya those whole duty it is to preserve the peace. Jadi, penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum, yaitu polisi, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.
2.1.5 Isi Konsensi Palermo kaitannya tentang Hukum Internasional mengenai Cyber Crime.
Konvensi Palermo memutuskan kesepakatan pada pasal 1 bertujuan ;:
“Tujuan dari konvensi palermo adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan semua negara di dunia untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir”.
Semakin jelas pahwa konvensi ini dibuat semakin merebaknya kejahatan transnasional antara lain cyber crime yang sudah merambah ke semua dunia dan bersifat meresahkan.
Pasal 2 konvensi Palermo ayat C mengisayaratkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang serius sehingga hukuman minimal 4 tahun atau lebih” . Artinya bahwa ketentuannya pelaku kejahatan transnasional akan mendapat hukuman minimal 4 tahun penjara dalam konsensi ini.
Banyaks sekali kejahatan transnasional maka yang disebut dengan hasil kejahatan adalah harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui bentuk pelanggaran.” Jadi yang dimaksud adalah memiliki atau mengambil barang orang lain tanpa ijin atau melalui pelanggaran hukum.
Predikat palanggaran seperti dalam Pasal 2 ayat h adalah pelanggaran dari setiap hasil yang bisa menjadi subyek dari suatu pelanggaran, yang ditetapkan dalam pasal 6 konvensi ini. Dimana Pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa setiap negara harus mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum domestik, antala legislatif dan langkah-langkah sebagai mungkin perlu menetapkan sebagai pelanggaran pidana.” Artinya setiap negara harus membuat hukum yang mengatur tentang penegakan Cyber Crime sebagai bukti keseriusan untu melaksanakan kaidah Konsensi Palermo, berupa UU no. 11 tahun 2008 tentan ITE.
Konvensi ini digunakan untuk semakin terjaminnya keamananan Internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional dalam kerjasama internasional.
Pasal 27 ayat 1 menerangkan bahwa ;
“Pihak Negara-negara akan bekerjasama dengan erat satu sama lain sesuai dengan rumah tangga masing-masing sesuai hukum dan administrasi untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum untuk memerangi tindakan pelanggaran yang mencakup dalam konvensi tiap negara wajib mengadobsi langkah-langkah efektif tersebut.” Bentuk kerjasama dapat berupa organisasi artau konsensi dan atau merespon tiap informasi secara bersama-sama.
Implementasi dari konvensi ini adalah tertuang dalam pasal 34 ayat ;
1. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk legislatif dan tindakan-tindakan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip dah hukum domestik, untuk menjamin kewajiban dalam konvensi ini.
2. Pelanggaran yang sesuai dengan pasal 5.6, 8 dan 23 dalam pasal konvesi ini harus dibentuk dalam setiap negara untuk menghadapi kriminal yang mencakup wilayah transnaional baik pribadi maupun kelompok.
3. Setiap negara harus mengadobsi konvensi ini.
Inilah yang mendasari dibuatnya sebuah hukum yang mengatur dalam mengatasi kejathatan transnasional dalam hal ini cyber crime.
2.1.6 Konvensi Cybercrime Budapest, 23.XI.2001
Isinya merupakan kerjasama dengan negara lain pihak untuk Konvensi cyber Crime. Diyakinkan akan kebutuhan yang, seperti soal prioritas, pidana umum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap cybercrime, antara lain mengadopsi undang-undang yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional. Sadar akan perubahan besar yang dibawa oleh digitalisation, konvergensi dan terus globalisasi komputer jaringan.
Keprihatin dengan resiko bahwa komputer dan jaringan informasi elektronik dapat juga digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran seperti itu dapat disimpan dan dipindahkan oleh jaringan ini.
Mengakui perlunya kerjasama antara negara dan industri swasta dalam memerangi cybercrime dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Percaya bahwa kebutuhan yang efektif memerangi cybercrime meningkat, cepat dan berfungsi dengan baik kerjasama internasional dalam masalah pidana.
Yakin bahwa hadir Konvensi perlu untuk menghalangi tindakan yang ditujukan terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sistem komputer, jaringan komputer dan data serta penyalahgunaan seperti itu, sistem jaringan dan data dengan menyediakan untuk melakukan seperti criminalisation, seperti dijelaskan dalam Konvensi ini, dan adopsi dari kekuasaan yang cukup efektif untuk memerangi kejahatan pelanggaran seperti itu, dengan memfasilitasi mereka deteksi, investigasi dan penuntutan baik pada tingkat domestik dan internasional dan dengan menyediakan perjanjian untuk cepat dan kerjasama internasional.
Dengan mempertimbangkan ada pertemuan Dewan Eropa pada kerjasama di bidang hukuman, serta perjanjian serupa yang ada di antara anggota Dewan Negara-negara Eropa dan negara lainnya, dan menekankan bahwa saat ini Konvensi ini dimaksudkan untuk memperlengkapi orang-orang untuk konvensi melakukan penyelidikan dan proses pidana tentang pelanggaran pidana yang berkaitan dengan sistem komputer dan data yang lebih efektif dan untuk mengaktifkan kumpulan bukti elektronik dalam bentuk pelanggaran pidana.
Isi kesepakatan adalah :
1. Definisi tentang Cyber Crime
Devinisi untuk tujuan Konvensi ini dari sebuah
a. “sistem komputer” adalah salah satu komponen atau sekelompok saling terkait atau perangkat, satu atau lebih yang berdasarkan program, melakukan pengolahan data otomatis.
b. “komputer data” merupakan salah satu perwakilan dari fakta, konsep atau informasi dalam bentuk yang sesuai untuk diproses dalam sistem komputer, termasuk program yang cocok untuk menyebabkan sistem komputer untuk melakukan fungsi;
c. “layanan” berarti publik atau badan swasta yang memberikan kepada pengguna layanan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem komputer, dan entitas lain yang proses atau toko-toko komputer data atas nama seperti komunikasi atau pengguna layanan dari operator.
d. “lalu lintas data” berarti komputer manapun yang berkaitan dengan data yang komunikasi dengan sistem komputer, yang dihasilkan oleh sistem komputer yang membentuk bagian dalam rantai komunikasi, menunjukkan komunikasi dari asal, tujuan, rute, waktu, tanggal, ukuran, durasi, atau jenis layanan
2. Langkah-langkah yang akan diambil di tingkat nasional.
a. substantif hukum pidana
b. Substansi Hukum Pidana
c. Prosedur Hukum
d. Yurisdiksi
3. Kerjasama Internasional
a. General prinsip yang berhubungan dengan kerjasama.
b. General prinsip yang berhubungan dengan ekstradisi
c. General prinsip yang berhubungan dengan bantuan
d. Ekspekditen kelestarian komputer yang digunakan.
Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melengkapi berlaku perjanjian bilateral atau multilateral atau sebagai perjanjian antara pihak, termasuk ketentuan:
Konvensi Eropa tentang ekstradisi, dibuka untuk tanda tangan di Paris, pada 13 Desember 1957 (ETS No 24);
Konvensi Eropa tentang Mutual Assistance in Criminal Matters, dibuka untuk tanda tangan di Strasbourg, pada tanggal 20 April 1959 (ETS No 30);
c. Protokol Tambahan untuk Konvensi Eropa tentang Mutual Assistance in Criminal Matters, dibuka untuk tanda tangan di Strasbourg, pada tanggal 17 Maret 1978 (ETS No 99).
d. Jika dua atau lebih bagian telah menyimpulkan kesepakatan atau perjanjian pada hal-hal yang dibincangkan di dalam Konvensi ini atau jika tidak ada hubungan mereka didirikan pada hal-hal seperti itu, atau di masa depan mereka harus melakukannya, mereka juga berhak untuk menerapkan bahwa kesepakatan atau perjanjian atau untuk mengatur hubungan yang sesuai. Namun, di mana pihak dalam membangun hubungan mereka sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hadir dalam Konvensi selain yang diatur di dalamnya, mereka akan melakukannya dengan cara yang tidak konsisten dengan tujuan-tujuan Konvensi dan prinsip.

2.2 Cyber Crime sebagai kejahatan Transnasional
2.2.1 Pengertian kejahatan Transnasional
Permasalahan yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi komputer dan informasi, menunjukkan perlu adanya upaya yang menyeluruh untuk menanggulangi cybercrime. Kesadaran dari para pengguna jasa internet terhadap cyberethics juga akan turut membantu. Selain itu, kerjasama antara negara-negara pengguna jasa internet juga membantu menanggulangi paling tidak mengurangi kejahatan internet yang melintasi batas-batas negara.
Pada dasarnya interaksi internet bersifat bebas (dengan adanya civil cyberliberty) dan pribadi (privacy). Prinsip-prinsip dasar yang diakui umum dari aktivitas elektronik melalui internet adalah transparansi, yaitu adanya keterbukaan dan kejelasan dalam setiap interaksi internet, kehandalan dengan informasi yang dapat dipercaya serta kebebasan dimana para pelaku bisnis, konsumen ataupun pribadi dapat secara bebas mengakses atau berinteraksi tanpa adanya hambatan, kesulitan ataupun tekanan dalam bentuk apapun. Namun demikian, kebebasan cyber dalam aktivitas internet itu haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kepentingan umum atau konsumen, melanggar hak pribadi orang lain, mengganggu keamanan nasional, mengancam integritas bangsa serta melanggar nilai dan norma kesusilaan dan moralitas. Cyberliberty dalam internet dapat dipakai sebagai media yang efektif untuk melancarkan ancaman internet (cyberthreat). Cyberliberty juga memudahkan orang melakukan kejahatan yang merusak moralitas, nilai dan norma seperti perjudian, prostitusi maupun pornografi.
Telah banyak contoh bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya, seperti kasus-kasus mafia cyber yang merebak pertengahan tahum 2004 di Amerika Serikat. Lalu di Indonesia sendiri pernah mengalami, ketika sistem jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2004 disusupi oleh para hacker. Hal ini tentu saja mencemaskan karena ketika dunia semakin tergantung kepada teknologi dan manajemen berbasis pada informasi, ternyata kemajuan dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi ini dapat dikatakan berjalan perlahan. Penanggulangan cybercrime oleh nagara-negara secara bersama sangatlah penting dilakukan, terutama kerjasama internasional yang menyelenggarakan pengawasan dan pengontrolan cybercrime. Sesungguhnya cybercrime sangat mengganggu terutama bagi negara-negara maju yang kebanyakan sistem administrasinya menggunakan sistem internet.
Pada 23 November 2001 di Budapest, Hongaria, 30 negara sepakat untuk menandatangani Convention on Cybercrime, merupakan kerjasama multilateral yang diadakan guna menanggulangi penyebaran aktivitas kriminal melalui internet dan jaringan komputer lainnya. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menggugah masyarakat internasional untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan berteknologi tinggi.
Akan tetapi upaya penanggulangan cybercrime ini menemukan masalah dalam perihal yurisdiksi. Pengertian yurisdiksi sendiri adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.
Dalam kegiatan cyberspace, Darrel Menthe menyatakan yurisdiksi di cyberspace membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional. Hanya melalui prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, negara-negara dapat dihimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi internet.
Pendapat Menthe ini dapat ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan cyberspace oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi cybercrime.
Pada dasarnya, teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam artian bahwa teknologi tersebut tidak bersifat baik ataupun jahat. Akan tetapi dengan keluasan fungsi dan kecanggihan teknologi informasi yang terkandung di dalamnya ditambah semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan mendorong para pelaku kejahatan untuk menggunakan internet sebagai sarananya.
Cybercrime pada saatnya akan menjadi bentuk kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan individu, masyarakat dan negara serta tatanan kehidupan global. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat dalam dunia maya. Karena pelaku-pelaku cybercrime secara umum adalah orang-orang yang memiliki keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Pada sisi lain, kemampuan aparat untuk menanganinya sungguh jauh kualitasnya di bawah para pelaku kejahatan tersebut.
Mengingat bahwa cybercrime tidak mengenal batas-batas negara maka dalam upaya penanggulangannya memerlukan suatu koordinasi dan kerjasama antarnegara. Cybercrime memperlihatkan salah satu kondisi yang kompleks dan penting untuk diadakannya suatu kerjasama internasional. Secara hukum hal tersebut telah mengalami kemajuan sebab di Budapest, Hongaria, 30 negara telah sepakat untuk menandatangani Convention on Cybercrime, yang merupakan kerjasama internasional untuk penanggulangan penyebaran aktivitas kriminal melalui internet dan jaringan komputer lainnya.
Meski demikian efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya masih perlu dicari format yang tepat, karena seperti kasus-kasus sebelumnya banyak konvensi internasional yang terbentur dalam pelaksanaannya. Salah satu unsur yang akan menjadi tantangan dalam menerapkan suatu konvensi adalah perbedaan persepsi terhadap masalah yang bermuara dari perbedaan kepentingan dan pengalaman.
Apalagi di dalam cybercrime ketiadaan batas dalam menanggulanginya merupakan hal baru dalam sejarah penegakan hukum. Dengan kata lain, masalah kejahatan di dunia maya tetap akan menyita waktu banyak pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat dikarenakan dampak buruknya telah menyebar secara luas ke berbagai lapisan.
Walaupun nampaknya belum ada suatu bentuk kerjasama internasional yang benar-benar efektif menghilangkan perilaku kejahatan dalam dunia maya, tetapi konfrensi di Budapest telah menjadi landasan penting bagi adanya kerjasamakerjasama lanjutan berkaitan dengan isu yang sama. Setidaknya, merebaknya fenomena praktik kejahatan di dunia maya telah menyadarkan banyak pihak akan arti pentingnya peningkatan kemampuan berkaitan dengan penguasaan teknologi komputer agar pandangan bahwa pelaku kejahatan selangkah lebih maju dari kita bisa ditumbangkan. Ketika masalah praktik kejahatan dalam dunia maya telah menjadi isu politik, maka peluang ke arah kerjasama menjadi lebih terbuka dan memiliki arti yang signifikan untuk diselesaikan.
Indonesia telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif dalam penanggulangan masalah pembajakan dan perompakan di laut, meskipun masih menemui berbagai kendala. Dibidang pembenahan pengaturan hukumnya, telah pula disusun naskah konsep KUHP tahun 2000, yang dimaksudkan untuk menggantikan pengaturan dalam KHUP yang sekarang ini masih berlaku.
Dalam kenyataannya naskah konsep KUHP yang dimaksudkan untuk mengatur masalah pembajakan dan perompakan di laut, belum menampung perkembangan-perkembangan pengaturan secara internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
Cyber Crime merupakan bentuk perkembangan kejahatan transnasional yang cukup menghawatirkan saat ini. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi cyberspace. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya.
Sementara itu, Ahmad M. Ramli, instrumen hukum internasional publik yang saat ini mendapat perhatian adalah konvensi tentang kejahatan wasantara (convention on Cyber Crime) 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh negara regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan mayantara.
Negara-negara yang tergantung dalam Uni Eropa pada tanggal 23 November 2001di Kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati Convention on Cyber Crime yang kemudian di masukkan dalam European Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 negara termasukdiratifikasi oleh 3 negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mencakup kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cyber crime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional.
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembentukan konvensi ini antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan mayantara dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam suatu negara serta pengembangan teknologi informasi.
2. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahnaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perlu adanya kepastian hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dicapai, dipercaya dan cepat.
3. Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dan konvenan PBB 1996 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasasn berpendapat seperti hal berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyabarkan informasi dan pendapat.
Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen hukum internasional dalam mengatasi kejahatan may antara, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.
Di samping kedua instrumen tersebut, masih ada beberapa instrumen internasional yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur teknologi informasi.
Resolusi Kongres PBB VIII tahun 1990 tentang The Prevention of Crime and Treatment of Offenders di Havana mengajukan bebrapa kebijakan dalam upaya menaggulangi cyber crime, antara lain sebagai berikut :
1. Menghimbau negara anggota untuk menginvestasikan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya :
2. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
3. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
4. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
5. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi para hakim, pejabat dan para penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime.
6. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.
7. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban Cyber Crime sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk korban melaporkan adanya cyber crime.
8. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggualngan Cyber Crime.
9. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (Committe on Crime Prevention and Control) PBB untuk :
a. Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi Cyber Crime di tingkat nasional, regional dan internasional.
b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem Cyber Crime pada masa yang akan datang.
c. Mempertimbangkan Cyber Crime sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.
Upaya internasional dalam penanggulangan cyber crime, juga telah dibahas secara khusus dalam suatu lokakarya yaitu workshop on crime related to computer networks yang diorganisasi oleh UNAFEI selama Kongres PBB X tahun 2000 berlangsung. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut :
1. Computer Related Crime (CRC) harus dikriminalisasikan.
2. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat mayantara (cyber criminals).
3. Harus ada kerja antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penaggulanagn kejahatan komputer agar internet menjadi aman.
4. Diperlukan kerjasama internasional untuk menelusuri atau mencari para penjahat internet.
5. PBB harus mengambil langkah atau tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerja sama teknis dalam penaggulangan computer related crime (CRC).
Demikianlah beberapa upaya hukum internasional yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Cyber Crime. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mayantara dilaksanakan oleh masyarakat internasional oleh karena kejahatan ini adalah merupakan salah satu kejahatan baru yang beraspek internasional dan global. Upaya hukum saat ini tidak hanya terbatas pada perangkat model law, tetapi juga terkait dengan penegakan hukum.(law inforcement)

2.3 Perkembangan Cyber Crime di Indonesia
2. 3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Cyber Crime.
Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana.
Faktor-faktor yang mempengaruhi cyber crime adalah :
1. Faktor Politik.
Mencermati maraknya cyber crime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak, proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat.
Penyebaran virus koputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan.
Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cyber crime yang berkembang di Indonesia. Aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk menindak setiap pelaku cyber crime, tapi penegakkan hukum tidak dapt berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat karena perangkat hukum yang mengatur khusus tentang cyber crime belum ada.
Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku cyber crime maka diperlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum khusus (lex specialist) bagi cyber crime. Dengan perangkat hukum ini aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap cyber crime.
2. Faktor Ekonomi.
Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh indutri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas Internasional. Para pelaku bisnis harus mampu memanfaatkan sarana internet dimaksud.
Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit dari krisis dimaksud. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia.
3. Faktor Sosial Budaya.
Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
1. Kemajuan teknologi Informasi.
Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena di situlah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya.
2. Sumber Daya Manusia.
Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Di Indonesia Sumber Daya Pengelola teknologi Informasi cukup, namun Sumber Daya untuk memproduksi masih kurang. Hal ini akibat kurangnya tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian dan apresiasi terhadap penelitian. Sehingga Sumber Daya Manusia di Indonesia hanya menjadi pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak.
3. Komunitas Baru.
Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuk sebuah komunitas baru di dunia maya.
Komunitas ini menjadim populasi gaya baru yang cukup diperhitungkan. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat.
4. Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Negara.
Dampak cyber crime terdapat keamanan negara yang dapat disorot dari aspek :
1. Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
2. Berpotensi menghancurkan negara.
3. Keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer.
4. Dampak terhadap keamanan dalam negeri, berupa kepercayaan dunia terhadap Indonesia, berpotensi menghancurkan negara, keresahan masyarakat pengguna komputer, dan dampak cyber crime terhadap Keamanan dalam Negeri.
2.3.2 . Contoh Kasus-Kasus nyata yang berkaitan dengan cyber crime
Kondisi Indonesia secar global dalam persoalan cyebr crime adalah berbagai macam tindakan pidana karding di tahun 2003 dengan pelaku dari kota Bandung dengan korban Soutwest Building dan Maryland (USA), Riau merugikan Motorade Company, dan tempat-tempat lain seperti Solo, Jogja, Jakarta, Depok dan di luar negeri adalah Afika barat. Kornanya rata-rata adalah nedara-negara yang sudah maju. Jumlahnya meningkat lagi di tahun 2004 yaitu 17 Kejahatan yang maliputi daerah lain seperti Tanggerang, Semarang, Medan, Sulawesi selatan, bahkan Pekalongan.
Contoh-contoh Kasus yang berkaitan dengan Cyber Crime adalah sebagai berikut :
1. Pebobolan kartu Kredit melalui Internet yang dilakukan oleh Petrus Pangkur dengan hukuman 1 tahun penjara karena melakukan penipuan dan pemalsuan kertu kredit milik orang lain untuk membeli barang. Pada tahun 2002.
2. Steven Haryono dengan cara menipu pelanggan BCA dengan memlesetkan http://www.clickbca.com , dengan tujuan kita melek terhadap internet banking. Diperoleh 130 PIN milik pengunjung yang tidak sadar teresat. Namun tidak terkena jerat hukum. Pada tahun 2001.
3. Ramdoni dan Yanti tertangkap melakukan perdagangan wanita ilegal dengan melalui situs web. Pada tahun 2004.
4. Johnny Indrawan Yusuf menjual VCD porno melalui situs internet di daerah Waru Sidoharjo, Jawa Timur melalui situs WEB, dengan melalui transfer ATM. Pada tahun 2004
5. Dani Firmansyah melakukan pembobolan situs KPU, http://tnp.kpu.go.id. Pada tanggal 17 April 2004, dengan merubah nama partai peserta pemilu.
6. Pada awal tahun 2002, Gartner IncH, (www.gartner.com) mengalami kerugian dari nilai transaksi US$ 700.000.000 hilang sepanjang tahun 2001 akibad fraud. Kerugian itu sebesar US $ 61,8 Milyar atau 19 kali lebih tinggi dari kerugian via off line.
Demikianlah beberapa contoh kasus cyber crime di Indonesia meski banyak kasus lain yang sudah diselesaikan secara hukum atau belum terselesaikan dan hanya menjadi polemik saja.

2.3.3 UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no 11 tahun 2008 dibuat mengingat dan menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud seperti tertulis diats maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan definisi-definisi dari informasi dan transakasi elektronik sebagai berikut :
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
Keunikan Undang-Undang ini karena berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sehingga dapat dimaknai dan memiliki ruang lingkup yang berebeda dan lebih luas dari Undang-Undang yang ada sebelumnya dalam menangani masalah Cyber Crime, Karena pemaknaan penggunan pasal-pasal dalam UU yang ada sebelumnya terasa bias.
Asas Dan Tujuan UU ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa pengunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
Demikianlah unsur, fungsi, asas, tujuan dan manfaat dari pembuatan Undang-Undang ini mengingat perkembangan teknologi informasi cukup pesat disusul dengan kejahatan mayantara yang semakin meraja lela, sehingga dasar hukum penindakannya cukup kuat.

BAB III
METODE PENELITIAN
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.
Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3.1 Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.
Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung dari obyeknya.
Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah bagaimana cara aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kejahatan mayantara (cyber crime) dan hambatan-hambatan apa yang timbul aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan kejahatan mayantara (cyber crime) serta upaya penyelesaiannya.

3.2 Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, menyeluruh mengenai peranan aparat penegak hukum dalam rangka mengawasi dan mengamankan terhadap kejahatan mayantara (cyber crime) serta memberikan jawaban atas hambatan-hambatan yang timbul bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap terhadap kejahatan mayantara (cyber crime). Istilah analitis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan dan membandingkan pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2008 tersebut dalam teori dengan pelaksanaannya dilapangan.
Penelitian deskriptif juga merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti, sehingga memiliki ciri sebagai berikut:
a. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu;
b. Menguraikan beberapa variabel namun diuraikan satu per satu;
c. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan yang khusus.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.
Dalam penelitian ini, alat-alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview.
3.3.1. Studi dokumen atau bahan pustaka.
Adapun data yang digunakan untuk studi dokumen atau bahan pustaka adalah:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum primer ini berupa :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar.
Data ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
Alat pengumpulan data lainnya adalah wawancara atau interview. Dengan melakukan interview berarti peneliti melakukan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Penegak Hukum tentang Kejahatan Mayantara (cyber crime).
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dan wawancara ini dilakukan juga wawancara terbuka (open interview) yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa menjawab “ya” atau “tidak”.
Dalam pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan beberapa alat bantu atau perlengkapan wawancara yaitu tape recorder, pulpen, daftar pertanyaan, surat ijin dan daftar responden.

3.4 Populasi Dan Sampel
3.4.1 Populasi
Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Pejabat Penegak Hukum tentang Kejahatan Mayantara (cyber crime) yang berkedudukan di Ibukota Negara (Kepolisian Republik Indonesia). Oleh karena populasi jumlahnya banyak maka tidak mungkin untuk dilakukan penelitian terhadap semua populasi tetapi cukup diambil sebagian saja secara purposive sampling untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.
3.4.2 Sampel
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive samping yaitu teknik yang biasa diplih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah banyak.
Metode pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kondisi tertentu dengan melihat pada kewenangan aparat penegak hukum dan pengamanan terhadap kejahatan mayantara (cyber crime), hal ini dilakukan terlebih dahulu melalui studi pendahuluan yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap strategi pengawasan dan pengamanan terhadap kasus kejahatan mayantara.
Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel adalah 5 (lima) orang Pejabat Penegak Hukum tentang Kejahatan Mayantara (cyber crime) yang berkedudukan di Ibukota Negara (Kepolisian Republik Indonesia sebagai sumber informasi yang resmi.

3.4.3 Analisa Data
Analisa data yang digunakan disesuaikan dengan penelitian ini, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semua data tersebut kemudian dirangkaikan dengan hasil wawancara dengan nara sumber, diharapkan memperoleh informasi dari responden terhadap pengawasan dan pengamanan kasus kejahatan mayantara yaitu Pejabat Pejabat Penegak Hukum tentang Kejahatan Mayantara (cyber crime) sesuai dengan tempat dilaksanakan penelitian. Dengan demikian, metode analisa data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis. Analisa data dengan metode kualitatif ini bersifat deduktif , yaitu dari kegiatan yang ada, kemudian diambil suatu kesimpulan yang sifatnya khusus. Hasil penelitian akan bersifat evaluatif analisis.

BAB IV
Analisis dan Pembahasan

4.1 . Peranan Hukum Internasional dalam menangani cyber crime
Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat moderen sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi (the culture of technology). Teknologi memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif.
Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, implementasi hukum di dalam kehidupan masyarakat moderen yang memakai teknologi tinggi harus mampu untuk mengurangi perilaku yang dapat merugikan kepentingan bagi orang atau pihak lain, meskipun adanya hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang ini dan masa akan datang yang tidak mungkin untuk diberantas tuntas.
Suatu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya yang selalu mengancam dalam setiap saat kehidupan masyarakat. Di sini perlu ada semacam batasan hukum yang tegas di dalam menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan hukum dari kemajuan teknologi moderen yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang membutuhkan perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.
Kejahatan ini beraspek pada masalah hukum internasional mengingat pendapat J.G Starke, bahwa ada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain dan hubungan negara-negara dengan individu serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan atau badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Kejahatan mayantara sudah jelas akan dapat menjangkau pada kepentingan masyarakat internasional. Ini cukup berarti menurut Romli Atmasasmita, karena adanya standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut yang harus dapat melindungi kepentingan semua pihak.
Negara-negara yang tergantung dalam Uni Eropa pada tanggal 23 November 2001di Kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati Convention on Cyber Crime yang kemudian di masukkan dalam European Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 negara termasukdiratifikasi oleh 3 negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mencakup kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cyber crime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional.
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembentukan konvensi ini antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan mayantara dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam suatu negara serta pengembangan teknologi informasi.
2. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahnaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perlu adanya kepastian hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dicapai, dipercaya dan cepat.
3. Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dan konvenan PBB 1996 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasasn berpendapat seperti hal berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyabarkan informasi dan pendapat.
Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen hukum internasional dalam mengatasi kejahatan may antara, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.
Di samping kedua instrumen tersebut, masih ada beberapa instrumen internasional yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur teknologi informasi.
Di samping kedua instrumen tersebut, masih ada beberapa instrumen internasional yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur teknologi informasi. Instrumen tersebut dibuat oleh berbagai organisasi internasional, misalnya the United Nations Commisions on International Organizations (WTO), World Trade Organizations (WTO), dan sebagainya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang peraturan atau model law yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi tersebut.
1. UNCITRAL
UNCITRAL merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa model law yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsi atau memberlakukannya dalam hukum nasional.
Adapun beberapa model law yang telah ditetapkan oleh UNCITRAL terkait dengan perkembangan teknologi informasi adalah : UNCITRAL Model Law On E-Commerce, UNCITRAL Model law On E-Commerce, UNCITRAL Model on Electronic Signature, UNCITRAL Model Law On International Credit Transfer.
2. WTO
Peranan WTO adalah untuk membantu dalam regulasi perdagangan. WTO pertama kali membahas persoalan e-commerce pada bulan mei 1998. Pada bulamn Juli 1999, 4 badan utama dari WTO telah mengeluarkan laporan pertama mengenai pengaruh (initial impact assessments).
WTO bermaksud membebaskan perdagangan teknologi Informasi. Pada konferensi tingkat menteri WTO pertama di Singapura, pada Desember 1999, para negosiator telah mengadopsikan Deklarasi Ministerial pada perdagangan dan produk teknologi informasi ( Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Product atau ITA). ITA menyediakan untuk mereka yang bersangkutan dalam menunda pembubaran pajak terhadap produk informasi teknologi yang diliputi oleh perjanjian tanggal 1 Januari 2000.
3. APEC
APEC telah menyusun blue print for Action on Electronic Commerce pada bulan November 1998 yang menekankan peranan pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan dan kemajuan e-commerce dengan :
1. Menyediakan lingkungan yang efektif, termasuk aspek hukum dan regulasi yang transparan dan konsisten.
2. Menyediakan lingkungan yang mendukung kepercayaan dan keyakinan di antara pelaku e-commerce,
3. Mendukung fungsi efisiensi dri e-commerce secara internasional dengan tujuan untuk membentuk suatu kerangka domestik;
4. Mempercepat dan mendorong penggunaan media elektronik.
4. OECD
OECD pertama kali dimulai menggarap masalah e-commerce pada tahun 1998 di Ottawa dengan mengumumkan Actions Plan for Electronics Commerce yang antaranya merencanakan untuk :
1. Membangun kepercayaan untuk pengguna dan konsumen.
2. Menetapkan aturan dasar untuk tempat pasar digital.
3. Memperbaiki infrastruktur informasi untuk perdagangan elektronik.
4. Memaksimalkan keuntungan dari perdagangan elektronik.
Resolusi Kongres PBB VIII tahun 1990 tentang The Prevention of Crime and Treatment of Offenders di Havana mengajukan bebrapa kebijakan dalam upaya menaggulangi cyber crime, antara lain sebagai berikut :
1. Menghimbau negara anggota untuk menginvestasikan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya :
2. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
3. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
4. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
5. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi para hakim, pejabat dan para penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime.
6. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.
7. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban Cyber Crime sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk korban melaporkan adanya cyber crime.
8. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggualngan Cyber Crime.
9. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (Committe on Crime Prevention and Control) PBB untuk :
a. Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi Cyber Crime di tingkat nasional, regional dan internasional.
b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem Cyber Crime pada masa yang akan datang.
c. Mempertimbangkan Cyber Crime sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.
Upaya internasional dalam penanggulangan cyber crime, juga telah dibahas secara khusus dalam suatu lokakarya yaitu workshop on crime related to computer networks yang diorganisasi oleh UNAFEI selama Kongres PBB X tahun 2000 berlangsung. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut :
1. Computer Related Crime (CRC) harus dikriminalisasikan.
2. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat mayantara (cyber criminals).
3. Harus ada kerja antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penaggulanagn kejahatan komputer agar internet menjadi aman.
4. Diperlukan kerjasama internasional untuk menelusuri atau mencari para penjahat internet.
5. PBB harus mengambil langkah atau tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerja sama teknis dalam penaggulangan computer related crime (CRC).
Demikianlah beberapa upaya hukum internasional yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Cyber Crime. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mayantara dilaksanakan oleh masyarakat internasional oleh karena kejahatan ini adalah merupakan salah satu kejahatan baru yang beraspek internasional dan global. Upaya hukum saat ini tidak hanya terbatas pada perangkat model law, tetapi juga terkait dengan penegakan hukum.(law inforcement)

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Cyber Crime
Penyalahgunaan teknologi informasi ini akan dapat menjadi masalah hukum, khususnya hukum pidana, karena adanya unsur merugikan orang, bangsa dan negara lain. Sarana yang dipakai dalam melakukan aksi kejahatan mayantara ini adalah seperangkat komputer yang memiliki fasilitas internet. Penggunaan teknologi moderen ini dapat dilakukan sendiri oleh hacker atau sekelompok cracker dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian moril, materil dan waktu seperti rusaknya data penting, domain names atau nama baik, kepentingan negara ataupun transaksi bisnis dari suatu korporasi atau badan hukum (perusahaan) mengingat kejahatan mayantara atau teknologi informasi ini tidak akan mengenal batas wilayah negara yang jelas. Kejahatan teknologi informasi ini menurut pendapat penulis dapat digolongkan ke dalam supranational criminal law. Artinya, kejahatan yang korbannya adalah masyarakat lebih luas dan besar terdiri dari rakyat suatu negara bahkan beberapa negara sekaligus. Kejahatan dengan jangkauan korban yang memiliki data penting ini dapat menimpa siapa dan kapan saja mengingat akses teknologi mayantara pada masa depan sulit untuk menyembunyikan sesuatu data yang paling dirahasiakan, termasuk data negara.
Merujuk pada sistematika Draft Convention on Cybercrime dari Dewan Eropa (Council of Europe) yaitu Draft No. 25, Desember 2000 dimana konvensi ini ditandatangani oleh 30 negara pada bulan November 2001 di Budapest, Bulgaria, maka Barda Nanawi Arief memberikan kategori cybercrime sebagai delik dalam empat hal sebagai berikut:
1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk di dalamnya antra lain mengakses sistem komputer tanpa hak (illegal acces), tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (illegal interception), tanpa hak merusak data (data interference), tanpa hak mengganggu sistem (system interference), menyalahgunakan perlengkapan (misuse of devices).
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer berupa pemalsuan dan penipuan dengan komputer (computer related offences : forgery and fraud).
3. Delik-delik yang bermuatan tentang pornografi anak (content-related offences, child pornography). Keempat, delik-delik yang berhubungan dengan masalah hak cipta (offences related to infringements of copyright).
Sementara Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Eric J. Sinrod dan William P. Reilly melihat kebijakan formulasi cybercrime dapat dilakukan dalam dua pendekatan:
1. Menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan pemakaian teknologi tinggi (high-tech) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulanginya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep RUU KUHP Baru.
2. Menganggapnya sebagai kejahatan baru (new category of crime) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (new legal framework) dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi) dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.
Kendati ketentuan dalam KUHP belum bisa menjangkau atau memidana para pelaku kejahatan ini dengan tepat dan undang-undang teknologi informasi belum ada yang dapat mengatur masalah penyalahgunaan teknologi, akan tetapi kejahatan mayantara harus tetap menjadi prioritas utama penegak hukum kepolisian untuk menanggulanginya. Dampak buruk teknologi menjadi masalah serius bagi umat manusia pada masa depan, apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan maksud untuk menarik keuntungan ataupun mengacaukan data penting pihak lain bahkan negara bisa menjadi korbannya.
Keadaan ini tidak dapat dihindarkan mengingat salah satu ciri dari masyarakat moderen adalah kecenderungan untuk menggunakan teknologi dalam segenap aspek kehidupannya. Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihentikan oleh siapa pun sebagai wujud dari hasil kebudayaan. Di sini menjadi tugas dari pihak pemerintah, penegak hukum kepolisian dan warga masyarakat untuk mampu mengantisipasi setiap bentuk kemajuan teknologi digital yang pesat sehingga dampak buruk perkembangan yang merugikan dapat ditanggulangi lebih dini.
Karena keterbatasan KUHP yang belum dapat secara efektif menanggulangi Cyber crime maka dibentuklan UU yang menangani khusus tentang Cyber Crime yaitu UU no. 11 tahun 2008 mengenai Infprmasi dan Transaksi Elektronik.
4.2.1 Penerapan Hukum Pidana dalam KUHP.
Kemampuan hukum pidana menghadapi perkembangan masyarakat modern sangat dibutuhkan mengingat pendapat Herbert L. Packer “We live today in a state of hyper-consciousness about the real of fancied breakdown of social control over the most basic threats to person and proverty”. Artinya, dewasa ini kita hidup dalam suatu negara dengan kecurigaan tinggi seputar kenyataan pengendalian sosial dari khayalan melebihi ancaman paling dasar terhadap orang dan harta benda.
Roberto Mangabeira Unger pernah mengemukakan, “the rule of law is intimately associated with individual freedom, even though it fails to resolve the problem of illegitimate personal dependency in social life”. Artinya, aturan hukum merupakan lembaga pokok bagi kebebasan individu meskipun ia mengalami kegagalan untuk memecahkan masalah ketergantungan pribadi yang tidak disukai dalam kehidupan sosial.
Kasus kejahatan dalam kejahatan Mayantara (Cyber Crime) adalah berdasarkan penggunaan KUHP adalah merujuk beberapa pasal diantaranya bahwa :
1. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama/ keadaan palsu dengan tipu muslihat agar memberikan barang membuat utang atau menghapus utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.” Artinya bahwa apabila ada orang yang menggunakan kewenangan orang lain, hak dan atau tanggung jawab dengan memalsu atau menggunakan barang milik orang lain untuk mendapatkan sesuatu keuntungan pribadi tanpa ijin secara sadar oleh pemiliknya merupakan sebuah kejahatan. Kejahatan tersebut dapat dikenai pidana. Penggunaan milik orang lain berupa kartu kredit atau alat transaksi elektronik lainnya banyak menjadi modus operandi kejahatan mayantara. Kasus ini merupakan kasus Karding atau penggunaan kartu orang lain untuk transaksi melalui internet. Ini semua merupakan tindakan pemalsuan yang dapat dikenai pasal pidana. Selama pembuktian itu ada kasus seperti ini dapat dituntut secara hukum yang ada berupa hukum kenvensional yaitu KUHP.
2. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi bahwa “barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannnya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum enam tahun; diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena itu menimbulkan kerugian.”
3. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun.”
KUHP menganut sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian KUHP diatur dalam pasal 183 yang berbunyi :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Pembuktian dalam kasus Kejahatan Mayantara cukup sulit dibuktikan karena dalam KUHP membutuhkan alat bukti yang sah, sedangkan pembuktian dalam kasus ini cukup sulit karena tidak dapat ditunjukkan obyek atau benda sebagai bukti fisik. Maka banyak kendala dalam pembuktian dan hakim dalam menjatuhkan perkara sebagai bukti kejahayan.
Berdasarkan pasal tersebut, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu : (1) minimum 2 alat bukti; (2) dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Dari pembuktian diatas bahwa pembuktian perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.
Oleh karena itu di dalam KUHP pasal 183 telah pula secara tegas dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam pasal 184 KUHP disebutkan bahwa untuk acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.
Penyelidik (Pasal 1 butir 4 KUHP) berbunyi : “Penyilidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan”.
Penyelidikan ( pasal 1 butir 5 KUHP) berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Penyidik (pasal 1 butir 1 KUHP) berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
Penyidikan (pasal 1 butir 2 KUHP) berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Sedangkan sesuai dengan ketentuan tersebut para penyelidik dan penyidik harus orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam ksus ini dibutuhkan sumber daya yang memadai dalam penanganan kasus mayantara,
Bahwa disamping hal tersebut di atas di dalam KUHP UU no. 8 tahun 1981 juga ditentukan , dalam peristiwa apa orang yang berhak dan yang wajib mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau pada penyidik. Dalam hal ini adalah siapa yang berhak dan yang wajib mengajukan laporan kejahatan mayantara kepada penyidik dalam kasus ini.
Apabila seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan adanya bukti permulaan maka ini disebut ”tersangka” (pasal 1 butir 14 KUHP). Dan kemudian apabila tersangka ini dituntut dan diadili di sidang pengadilan, maka berubahlah ia dari tersangka menjadi ”terdakwa” (pasal 1 butir 14 KUHP). Setelah terdakwa diadili salah melakkukan sesuatu tindak pidana keputusan hakim mana telah mempunyai kekuatan pasti, maka berubahlah ia dari status terdakwa menjadi terpidana. (pasal 1 butir 32 KUHP)
Namun tidak mudah menentukan tersangka, terdakwa bahkan terpidana untuk kejahatan mayantara karena memiliki syarat tertentu bagi hakim untuk memutuskan terdakwa, karena kasus ini adalah kasus khusus, dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dan jeli. Karena pelaku kejahatan mayantara rata-rata memiliki kecerdasan dan intelektual yang cukup tinggi sehingga cukup sulit mendesak terdakwa sebagai tersangka. Sedangkan hakim harus mendasarkan diri pada UU no. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menganut aliran bahwa :
1. Pra Duga Tak Bersalah (pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970)
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 UU No. 14 tahun 1970)
Khusus untuk pembuktian begitu kuatnya adagium Praduga tak bersalah maka pasal 66 KUHP tegas mencantumkan tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Maka pelaku kejahatan mayantara juga harus mendapatkan adagium praduga tak bersalah apakah kejahatan itu merupakan sebuah kejahatan atau tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik bukti yang sah ataukah merupakan delik perkara yang dapat dipidanakan.
Maka penanganan kasus mayantara cukup mengundang konsentrasi khusus bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan ini. Maka perlu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam kasus kejahtan ini berupa pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Sedangkan untuk hal ini membutuhkan sumber biaya yang cukup besar.
4.2.2 Penerapan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan dalam Cyber Space memungkinkan adanay kesepakatan–kesepakatan dan perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional melalui media on line atau internet.
Pasal 1 Undang-Undang No 5 tahun 1999 ayat (6) menerangkan bahwa :
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.
Penjelasannya bahwa persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui dunia maya dengan melakukan berbagai tindakan yang dapat mengganggu proses persaingan yang tidak sehat baik berupa hecker, spam, ataupun kampanye hitam untuk menjatuhkan pesaingnya. Bagi siapa saya yang merasa didugikan karena persaingan tidak sehat ini dapat melakukan tuntutan hukum kepada pihak yang berwenang, atau penyelidik dan penyidik.
Banyak kejadian yang berlaku bahwa terjadi pembocoran rahasia-rahasia perusahaan oleh pihak tertentu karena persaingan yang tidak sehat. Hal itu dapat dilakukan oleh oarang-orang yang berada di dala atau di luara perusahaan. Dengan tujuan menjatuhkan nama baik perusahaan pesaingnya.
Dalam kasus mayantara dapat dilakukan oleh para hacker yang dibayar perusahaan untuk membobol situs perusahaan lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No 5 tahun 1999 berbunyi bahwa:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Diperkuat dengan Pasal 24 Undang-Undang Ini adalah :
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitasmaupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
Dimaksudkan bahwa ada larangan mengambil informasi bagi perusahaan tertentu atau menyuruh orang lain untuk memasuki situs rahasia peruahaan lainnya tanpa ijin atau dirahasiakan. Diperkuat dengan tuntutan pasal 362 KUHP. Ketentuan Pidana mangacu pada Pasal 48 ayat (2) :
“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan”
Penjelasanya bahwa berdasarkan UU tersebut pelaku kajahatan tersebut dapat mendapatkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun UU ini hanya berkaitan dengan bentuk kejahatan yang berkaitan antar perusahaan atau individu dengan perusahaan. Hukum normatifnya tidak menjelaskan secara langsung tentang ketentuan pidana Cyber Crime.
4.2.2 Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Di dalam cyber space banyak melahirkan karya cipta yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni, sehingga perlu perlindungan khusus yang melindungi warga negara untuk melakukan segala macam bentuk karya cipta.
Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya.
Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.
Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai :
1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.
Hak cipta di dalam internet dilindungi secara hukum di Indonesia, sehingga ada jaminan untuk melakukan tindakan-tindakan kreasi berupa cipta, karsa dan karya. Karya adalah merupakan kontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Maka kehidupan bagi pencipta perlu mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak sehingga perlu adanya pemberian insentif terhadap ciptaannya dan dilindungi dengan Undang-Undang. Sehingga para pencipta perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Fungsi dan Sifat Hak Cipta adalah merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Artinya bahwa ada hak-hak seseorang untuk mengumumkan ciptaannya melalui media internet. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Artinya bahwa sejauh mana pelanggaran hak cipta masih sulit untuk dibuktikan karena ketidak sepahaman dari beberapa pihak tentang hak cipta karena beberapa pemilik hak cipta ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan.
Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
a. arsitektur;
b. peta;
c. seni batik;
d. fotografi;
e. sinematografi;
f. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.
Sebagai bentuk Sarana Kontrol Teknologi, diterangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 19 tahun 2002, isinya bahwa :
“Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencip ta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.”
Berikutnya Pasal 56, UU no 19 tahun 2002 menjelaskan, bahwa :
1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
Pasal 57 menerangkan bahwa :
”Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial”.
Artinya munculnya pelanggaran hak cipta dalam karya cipta yang dipublikasikan di dalam internet juga memerlukan perlindungan hukum dan dapat dilakukan penuntutan oleh pemilik karya tersebut.
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta dalam internet dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Ketentuan tentang UU hak Cipta ini dalam dunia maya banyak terjadi, sehingga penting dalam penerapannya, namun pelaksanaannya jarang terlaksana karena pelanggaran hak cipta ini akan dilakukan tuntutan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan hak cipta ini juga memunculkan banyak kontrofersi dimana banyak hal terjadi bahwa kekuatan kapitalis sangat lebih banyak diuntungkan dalam kasus pelanggaran hak cipta. Sehingga penerapan hak cipta lebih banyak dimenangkan oleh kaum berkapital besar. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan daya cipta karena bermodal justru menjadi korban dan justru mendapatkan predikat melanggar hak cipta.
Undang-undang hak cipta juga harus memperhatikan keseimbangan dan perlindungan seluruh warga negara, karena perlu pula diperhatikan bahwa negara juga wajib melindungi warga negara, pendidikan, dan sumber penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5.2.3 Penerapan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.
Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
Penyidikan Perkara yang mengakibatkan kerugian konsumen yang dirugikan akibat transasksi ekonomi dalam IT adalah sesuai pasal 59 UU no 8 tahun 1999 ayat :
1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
Terhadap sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Penanggulangan kejahatan mayantara berupa penangkapan beberapa pelaku cyber crime berupa hacking, cracking dan carding merupakan upaya untuk melindungi konsumen seperti yang ada di dalam UU ini. Selain itu untuk melindungi konsumen yang dirugikan oleh tindakan penipuan, pemalsuan dan pencurian dengan menggunakan media internet baik langsung ataupun tidak langsung.
5.2.4 Penerapan Undang-Undang Hak Paten
Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya dibidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi tetapi juga dibidang mekanik, kimia atau lainnya. Bahkan sejalan dengan itu makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.
Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk Paten yang sepadan.
Seperti diketahui Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) selanjutnya disebut World Trade Organization dengan Undang-undang No 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establising the World Trade Organization (LN tahun 1994 No 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran perjanjian ini.
4.2.5 Penerapan Undang-Undang Telekomunikasi UU No. 36 tahun 1999
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan
1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana tetekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
17. Menteri adalah Menteri yang ruang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
Pasal 21 UU no: 36 tahun 1999 bahwa :
“Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.”
Penjelasannya bahwa setiap hal yang melanggar kepentingan umum, kesusilaan, kemanan dan ketertiban umum akan mendapatkan sanksi hukuman seperti pula dengan berbagai bentuk kejahatan melalui media internet.
Lebih lanjut pasal 22 menegaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi Iainnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan prinsip :
a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
c. peningkatan mutu pelayanan; dan
d. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.
Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kaitannya dengan Cyber crime melanggar peraturan Tentang Pengamanan Telekomunikasi dijelaskan dalam pasal 38 yang berbunyi ;
“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”
Selanjutnya dalam pasal 40 menjelaskan bahwa
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya tentang kerahasiaan dimuat dalam pasal 42 ayat (1)
”Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan ”
Sanksi administrasi pencabutan izin. Pencabutan dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Tentang ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Penjelasan yang dapat dipetik dalam hal UU ini adalah hukuman yang berat berupa denda atau kurungan yang melakukan kejahatan bidang telekomunikasi.
4.2.6 Penerapan Undang-Undang NOMOR 15 TAHUN 2001 tentang Merk.
Menimbang bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.
Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Meniru dalam dunia maya untuk merek dapat dikenai tuntutan hukum apabila yang memiliki merek tersebut mengajukan tuntutan akan peniruan simbul, tulisan atau gambar sesuai merek, hal ini dimungkinkan dalam dunia maya. Masalah merek ini akan menjadi sumber konflik di dalam dunia maya.
4.4.7 Penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4.4.7.1 Peraturan tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik
Perkembangangan dalam UU tentang ITE ini menerankan bahwa adanya inovasi baru tentang berkembangan barui bukti tertulis atau dokumen transaksi Elektronik yaitu dokumen itu telah mengenal apa yang disebut dengan Tanda Tangan Elektronik.
Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik sesuai Pasal 5 ayat Undang-Undang ini menjelaskan :
1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Bahwa semua kesepakatan berupa surat atau dokumen telah diatur merupakan buktit yang sah maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan internet adalah memiliki bukti hukum yang sah. Maka harus disadari bahwa banyaknya katifitas yang menggunakan alat elektronik merupakan kegiatan yang saha secara hukum baik transaksi dagang atau niaga, perbankan dan seabagainya.
Suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.
Bahwa undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pelaku transaksi elektronik. Sehigga ada upaya hukum dan upaya secara teknologi untuk melakukan tindakan pengamanan, antisipasi kejahatan dan menciptakan kepercayaan bagi pengguna internet sebagai media untuk melakukan sebuah transaksi atau kesepakatan.
4.4.7.2 Pengecualian
Kekuatan hukum juga mengatur tentang pengecualian dalam suatu yang isa dijamin atau tidak dalam kegiatan transkasi elektronik. Berbunyi:
Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.
Peratuan ini mengatur sejauh mana tanggung jawab antara kedua pihak antara pihak pengirim dan pihak penerima dapat dibebani tanggung jawa terhadap aktifitas yang menggunakan sistem infprmasi elektronik.
4.4.7.3 Pelaku Usaha yang menggunakan Media Sistem Elektronik.
Pasal 9 UU No. 11 tahu 2008 menerangkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
Bahwa informasi yang benar harus dilakukan bagi pihak produsen yang menawarkan barang sesuai dengan kode etik perdagangan dalam hal ini menggunakan media transaksi elektronik.
Guna menjamin kepada perlindungan konsumen dan keppercayaan konsumen harus dilakukan sertifikasi dengan :
Dipertegas dengan Pasal 10 (1) UU no. 11 tahun 2008 Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
Lembaga sertifikasi yang ditunjuk harus memiliki sarat yang diatur sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku sesuai pasal (2) UU no. 11 tahun 2008 yang berbunyi :
”Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4.4.7.3 Tanda tangan Elektronik.
Pasca dikeluarkanya UU no. 11 taun 2008 telah mempertegas dan memperjelas kepastian hukum dalam Transakasi Elektronik berupa tanda tangan elektronik sebagai sebuah kesepakatan yang sah secara hukumnya. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang tegas untuk menguatkan arti tanda tangan elektronik.
Lebih jauh bahwa ketegasan tentang tanda tangan elektronik dijelaskan dalam Pasal 11ayat (1) UU no. 11 tahun 2008 bahwa :
”Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya;
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kewajiban, pengamanan bagi penandatangan elektronik diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :
1. Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
2. Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
3. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik,
4. Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. Ayat (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
4.4.7.4 Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) sampai ayat 6 UU no. 11 tahun 2008 seperti berikut :
1. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Keterangan Pasal 14 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
Lembanga ini bertugas untu menjamin bagi pelaku transaksi elektronik menghingata pengetahuan dan penggunaannya semakin banyak dan beragam sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.4.7. 5. Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Penyelenggaraan Sistem Elektronik seperti dalam Pasal 15 ayait :
1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Selanjutnya keterangan Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4.4.7.6 Pihak-Pihak yang Melakukan Kontrak Elektronik
Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4.4.7.7 Nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi.
Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
4.4.7.8 Perbuatan Yang Dilarang dalam UU no 11 tahun 2008
Perbuatan Yang Dilarang dalam UU ini adalah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
5. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
6. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
8. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
9. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Kecuali intersepsi intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersep diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
Terhadap perbuatan yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Pasal 37 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
4.4.7.9 Penyelesaian Sengketa
Dalam Penyelesaian Sengketa Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4.4.7.10 Peran Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Instansi atau institusi harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Instansi atau institusi lain membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
4.4.7.11 Penyidikan
Penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.
Keterangan tentang Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4.4.7.12 Ketentuan Pidana
Ketentuan Pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) sampai 12 tahun denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Lebih besar dari ketentuan konvrnsi Palermo yang menjatuhi hukuman minimal 4 tahun penjara. Jadi UU ITE ini lebih menegaskan konvensi palermo guna memenuhi kerjasama Internasional dalam mengatasi kejahatan Mayantara.
Ketentuan sangsi dibuat dengan berbagai tingkatan baik yang ringan maupun yang berat. Ketentuan Pidana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat :
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat : (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 46 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 47 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 49.
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 50 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

4.5 Upaya Intenasional Dalam Menghadapi Cyber Crime
Menurut Barda Nawawi Arief, Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia Internasional. Cyber Crime merupakan salah satu sisi gelap kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Ramlan Ginting bahwa kejahatan dunia maya jelas bersifa lintas negara (borderless). Jadi, Cyber Crime bukan hanya masalah Nasional tetapi uga masalah Internasional,
Oleh kerena masalah cyber crime merupakan masalah Internasional maka diperlukan upaya hukum internasional dalam mengantipasi masalah cyber crime.
Akan tetapi menurut Ahmad M. Ramli, Instrumen hukum internasional di bidang cyber crime merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan hukum internasional modern mengingat kejahatan siber sebelumnya tidak mendapatkan perhatian dari negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Muncul kejahatan baru yang tidak hanya bersifat linatas batas (transnasional ) tetapi juga terwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus cyber crime.
Adapun instrumen hukum internasional yang dapat dirujuk dalam melihat fenomena cyber crime sebagai kejahatan transnasional adalah United Nations Convention againt transnasional Organized Crime atau yang dikenal dengan nama Palermo Convention, tahun 2000. Dalam Palermo convention ini ditetapkan bahwa kejahatan –kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional adalah :
1) Kejahatan Narkotika.
2) Kejahatan Genocide
3) Kejahatan Uang Palsu
4) Kejahatan di laut bebas
5) Cyber Crime
Sementara itu, menurut Ahmad M. Ramli, instrumen hukum Internasional publik yang saat ini mendapat perhatian adalah konvensi kejahatan siber ( Convention on Cyber Crime) 2001 yang digagas oleh UNI Eropa. Konvensi ini meski awalanya dibuat oleh negara regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan siber.
Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati Convention on Cyber Crime yang kemudian dimasukkan dalam European Treaty series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 (lima) negara termasuk diratifikasi oleh 3 (negara ) anggota council of Europe. Subtansi konvensi mencangkup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (criminal policy ) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cyber crime baik melalui undang-undang maupun kerja sama Internasional.
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembentukan konvensi ini antara lain sebagai berikut:
Pertama bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahata siber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam suatu negara serta perkembangan teknologi informasi.
Kedua, konvensi ini sangat diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perlu adanya kepastian hukum dalam proses penyeliduikan dan penuntutan pada tingkat Internasional yang dapat dicapai dan dapat dipercaya dengan cepat.
Ketiga, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penggakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) dan konvenan PBB 1966 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi, yang mencangkup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan inormasi dan pendapat.
Konvensi ini disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diaksesi oleh negara manapun didunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen hukum International dalam mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangi kesempatan setiap induvidu untuk tetap mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.
Resolusi Kongres PBB VIII tahun 1990 tentang the Prevention of Crime and the Treadment of Offenders di Havana mengajukan beberapa kebijakan dalam upaya menanggulangi cyber crime, antara lain sebagai berikut :
1. Menghimbau negara anggota untuk mengivenstasikan upaya-upaya penaggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya :
a. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
b. Mengembangkan tindakan –tindakan pencegahan pengamanan komputer.
c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka 9 sensitif ) warga masyrakat, aparat pengadilan dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer .
d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training ) para hakim, pejabat dan para penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan Cyber Crime.
e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkan melalui kurikulum informatika.
f. Mengapdosi kebijakan perlindungan korban Cyber Crime sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk korban melaporakan adanya Cyber Crime.
2. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan Cyber Crime.
3. Merekomendasikan kepada Komite Pengndalian dan Pencegahan Kejahatan ( Committee on crime Prevention and control ) PBB untuk :
a. Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi Cyber Crime di tingkat nasional, regional dan Internasional.
b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem Cyber Crime pada masa yang akan datang.
c. Mempertimbangkan Cyber Crime sewaktu meninjau mengimplementasikan perjanjian ekstrasdisi dan bantuan kerja sama dibidang penaggulangan kejahatan.
Upaya Internasional dalam penanggulangan cyber crime juga telah dibahas secara khusus dalam suatu lokakarya yaitu workshop on crimes related to computer PBB X tahun 2000 berlangsung. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut.
1. Computer related crime (CRC) harus diskriminalisasikan
2. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyedikan dan penuntutan terhadap Cyber.
3. Harus ada kerja sama antara Pemerintah dan Industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer agar internet menjadi tempat yang aman.
4. Diperlukan kerjasama Internasional untuk menelusuri atau mencari penjahat internet.
5. PBB harus mengambil langkah atau tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerjasama teknis dalam penaggulangan komputer related crime(CRC) .
Demikian beberapa hukum internasional yang terkait dengan Cyber Crime.

4.6 Konvensi Cybercrime Budapest, 23.XI.2001
4.6.1 Perbuatan Yang dilarang dan Kewajiban Negara.
Konvensi Budapest membahas tentang sangsi pidana, isi dan substansi pidana dari Konvensi Cybercrime Budapest, 23 Oktober 2001 adalah :
Artikel 1 berisi “ Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer”. Artikel ini berisi tentang akses ilegal, (pasal 2) yaitu Setiap Negara harus melakukan langkah-langkah mengadobsi undang-undang yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pidana yang di bawah hukum domestik, ketika berniat dengan sengaja, akses ke seluruh atau sebagian dari sebuah sistem komputer tanpa hak. Pelanggaran keamanan, dengan maksud untuk mendapatkan data atau komputer lainnya, atau dalam kaitannya dengan suatu sistem komputer yang terhubung ke sistem komputer lain.
Cegatan illegal diartikan dalam pasal 3 artikel 1 berisi setiap Negara harus mengadopsi langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menindak pelanggaran pidana yang di bawah hukum domestik, ketika berniat dengan sengaja, maka penangkapan tanpa hak, berarti yang dibuat oleh teknis, transmisi data milik pribadi ke komputer, dari atau dalam sebuah sistem komputer, termasuk emisi elektromagnetik dari sistem komputer yang membawa data seperti komputer.
Data gangguan dalam pasal 4, berisi bahwa Setiap Negara harus mengadopsi langkah-langkah yang mungkin diperlukan bagi pelanggaran pidana yang di bawah hukum domestik, ketika berniat dengan sengaja, perusakan, penghapusan, pemburukan, perubahan atau menyembunyikan data komputer tanpa hak. dan mengakibatkan kerugian serius.
Sistem gangguan dalam pasal 5, berisi setiap Negra harus mengadopsi langkah-langkah sebagai mungkin diperlukan untuk pelanggaran pidana yang di bawah hukum domestik, ketika berniat dengan sengaja, tanpa hak memasukkan fungsi pada sistem komputer, transmisi, merusak, menghapus, mengubah atau data komputer.
Penyalahgunaan perangkat dalam pasal 6, Setiap Negara harus mengadopsi langkah-langkah diperlukan untuk membuat sebagai pelanggaran pidana yang di bawah hukum domestik, ketika berniat dengan sengaja dan tanpa hak: suatu produksi, penjualan, digunakan untuk pengadaan, impor, distribusi atau membuat tersedia dari perangkat, termasuk program komputer, yang dirancang atau disesuaikan terutama untuk tujuan melakukan pelanggaran apapun Komputer sandi, kode akses, atau data yang serupa di seluruh atau bagian dari sebuah sistem komputer yang mampu diakses, dengan niat yang digunakan untuk tujuan apapun yang melakukan pelanggaran yang ditetapkan
Artikel 2 berisi pelanggaran yang berkaitan dengan computer dimana dalam Konvensi ini adalah :
Computer yang terkait pemalsuan. (pasal 7)
b. Computer yang terkait penipuan. (pasal 8)
Pelanggaran yang terkait dengan konten adalah Pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak (artikel 3) berisi tentang aturan tenteng pengisian konten-konten pornografi harus mendapat tindakan hokum dari berbagai Negara.
Artikel 4 berkalitan Pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak yang terkait. Dalam pasal 10 berbunyi :
“Seperti yang ditetapkan di bawah hukum yang Pihak, sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan di bawah Undang-Undang Paris 24 Juli 1971 yang merevisi Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, Perjanjian Perdagangan pada terkait-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dan WIPO Copyright Treaty, kecuali atas hak-hak moral conferred oleh seperti konvensi, di mana demikian bertindak berkomitmen dengan disengaja , pada skala komersial dan dengan sebuah sistem computer”
Bahwa pengambilan hak cipta tanpa ijin merupakan pelanggaran dan juga harus dibuat oleh Negara yang menjadi pihak-pihak yang menyepakati konsensi ini.
Kewajiban setiap Negara adalah harus mengadopsi dan membentuk undang-undang dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum orang bisa merupakan tanggung jawab untuk pelanggaran pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini,
4.6.2 Yurisdiksi
Bagian 3 pasal 22 artikel 5 berisi tentang yurisdiksi bahwa :
1. Setiap Negara harus mengadopsi undang-undang dan langkah-langkah sebagai mungkin diperlukan untuk membuat yurisdiksi atas setiap pelanggaran yang dibentuk sesuai dengan Artikel 2 hingga 11 dari Konvensi ini, apabila pelanggaran yang dilakukan adalah: a   dalam satu wilayah ( in its territory). B.  batas wilayah penerbangan atau c. pesawat terbang yang terdaftar di bawah undang-undang Negara bagian atau d. oleh salah satu negara, jika pelanggaran yang dihukum di bawah hukum pidana yang dilakukan atau jika pelanggaran dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Negara tertentu .
2. Setiap dua belah pihak berhak untuk tidak berlaku atau hanya berlaku dalam kasus tertentu atau kondisi yurisdiksi aturan diletakkan di bawah paragraf 1.b melalui 1.d dari artikel atau bagian daripadanya.
3. Masing-masing Negara harus mengambil langkah-langkah seperti itu sebagai mungkin diperlukan untuk membuat yurisdiksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ayat 1, Konvensi ini, dalam kasus di mana sebuah dugaan pelanggar hadir dalam wilayah dan tidak menyerahkan dia ke Partai lain, semata-mata atas dasar kebangsaan-nya, setelah permintaan untuk ekstradisi.
4. Konvensi ini tidak mengecualikan setiap wilayah hukum pidana yang dilakukan oleh Partai sesuai dengan hukum domestik.
5. Bila lebih dari satu belah pihak klaim yurisdiksi atas dugaan pelanggaran yang didirikan sesuai dengan Konvensi ini, pihak yang terlibat harus, dimana tepat, konsultasikan dengan maksud untuk menentukan yang paling sesuai yurisdiksi untuk penuntutan.
4.6.3 Kerjasama Internsional
Kerjsama Internasional meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
1. Prinsip umum (General Principles) Internasional yang berhubungan dengan kerjasama
ada dalam Pasal 23 – General Principles internasional yang berhubungan dengan kerjasama . Pihak yang akan bekerja sama dengan yang lainnya, sesuai dengan ketentuan bab ini, dan melalui aplikasi yang relevan internasional pada instrumen internasional kerjasama dalam hal pidana, perjanjian yang disepakati atas dasar seragam atau pertentangan peraturan dan undang-undang domestik , dengan luas mungkin untuk kepentingan proses penyelidikan atau menyangkut pelanggaran pidana yang berkaitan dengan sistem komputer dan data, atau untuk pengumpulan bukti elektronik dalam bentuk pelanggaran pidana.
2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ekstradisi
Pasal 24 – ekstradisi menjelaskan bahwa :
1. a. pasal ini berlaku untuk ekstradisi antara Pihak untuk pelanggaran pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 sampai 11 dari Konvensi ini, asalkan mereka dihukum di bawah undang-undang dari kedua pihak yang bersangkutan oleh pencabutan kebebasan untuk jangka waktu maksimum sedikitnya satu tahun, atau hukuman yang lebih parah. b. Dimana yang berbeda minimal hukuman yang akan diterapkan di bawah aturan sepakat atas dasar timbal seragam atau perundang-undangan atau perjanjian ekstradisi, termasuk Konvensi Eropa tentang ekstradisi (ETS No 24), yang berlaku antara dua pihak atau lebih, minimum Sanksi yang diberikan seperti di bawah untuk pengaturan atau perjanjian akan berlaku.
2     kriminal pelanggaran yang dijelaskan dalam ayat 1 dari pasal ini harus dianggap sebagai yg patut termasuk pelanggaran dalam perjanjian ekstradisi yang ada di antara atau di antara para pihak. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran seperti itu termasuk untuk yg patut sebagai pelanggaran dalam perjanjian ekstradisi yang akan menyimpulkan antara atau di antara mereka.
3. Jika Pihak yang membuat kondisi ekstradisi pada adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Partai lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, mungkin mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi atas setiap pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini.
4. Pihak yang tidak membuat kondisi ekstradisi pada adanya perjanjian akan mengenali pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini sebagai pelanggaran yg patut di antara mereka.
5. ekstradisi harus tunduk pada syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang yang diminta oleh Partai atau perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk alasan yang yang diminta Partai dapat menolak ekstradisi.
6. Jika ekstradisi untuk pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini adalah menolak hanya berdasarkan pada kebangsaan dari orang yang dicari, atau karena yang diminta Partai yang dianggapnya memiliki jurisdiksi atas pelanggaran, yang diminta Partai akan menyerahkan kasus atas permintaan yang meminta Partai nya kompeten berwenang untuk tujuan penuntutan dan harus melaporkan hasil akhir ke dalam karena meminta Partai saja. Mereka yang berwenang harus mengambil keputusan mereka dan mereka melakukan proses penyelidikan dan dengan cara yang sama seperti untuk setiap pelanggaran yang berimbang alam di bawah hukum yang Pihak.
7.a. Setiap Pihak harus, pada saat tanda tangan atau bila deposito dan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau accession, berkomunikasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa nama dan alamat kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk membuat atau menerima permintaan ekstradisi atau penangkapan sementara pada keadaan tidak adanya perjanjian. b. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus membuat dan memelihara Diperbaharui register sehingga pihak berwenang yang ditunjuk oleh para pihak. Setiap Pihak harus menjamin bahwa rincian dilaksanakan pada daftar yang benar setiap saat.
3. Prinsip Umum berkaitan dengan Bantuan
Pasal 25 – Prinsip umum (General Principles) saling berkaitan dengan bantuan dimana :
a. pihak arus mampu satu sama lain saling bantuan kepada luas mungkin untuk tujuan atau proses penyelidikan mengenai pelanggaran pidana yang berkaitan dengan sistem komputer dan data, atau untuk pengumpulan bukti elektronik dalam bentuk pelanggaran pidana.
b. Setiap Pihak harus demikian juga mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 sampai 35.
c. Setiap Pihak dapat, dalam keadaan mendesak, membuat permintaan bantuan atau komunikasi saling terkait itu oleh Expedited alat komunikasi, termasuk fax atau e-mail, sampai batas-batas yang sesuai seperti itu berarti memberikan tingkat keamanan dan otentikasi (termasuk penggunaan enkripsi , di mana perlu), dengan mengikuti konfirmasi resmi, dimana diperlukan oleh Pihak yang diminta. Pihak yang diminta akan menerima dan merespons permintaan oleh setiap Expedited alat komunikasi.
d. Kecuali kalau sebaliknya disediakan secara khusus dalam pasal dalam bab ini, gotong-royong harus tunduk pada syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang yang diminta oleh Partai atau saling bantuan perjanjian yang berlaku, termasuk alasan yang yang diminta Partai dapat menolak kerjasama. Pihak yang diminta tidak akan melaksanakan hak untuk menolak saling bantuan sehubungan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga 11 hanya di lapangan kekhawatiran bahwa permintaan suatu pelanggaran yang memperhatikan fiskal pelanggaran.
e. Di mana, sesuai dengan ketentuan bab ini, yang diminta pihak (Negara) diperbolehkan untuk melakukan gotong-royong bersyarat atas keberadaan dual kriminalitas, kondisi yang akan dianggap terpenuhi, terlepas dari apakah yang menempatkan pelanggaran undang-undang yang sama kategori pelanggaran menamakan atau pelanggaran yang sama dengan terminologi sebagai meminta Negara , jika yang melakukan pelanggaran yang merupakan bantuan yang dicari adalah sebuah pelanggaran kriminal di bawah undang-undang-nya.
Pasal 26 – Spontaneous informasi berisi :
1. sesuai batas dari hukum domestik dan tanpa permintaan, maju ke informasi lain yang diperoleh dalam rangka penyelidikan sendiri ketika ia menganggap bahwa pengungkapan informasi seperti itu dapat membantu dalam memulai Party menerima atau melakukan penyelidikan atau proses tentang pelanggaran pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini atau mungkin mengakibatkan permintaan untuk kerjasama oleh Pihak yang di bawah bab ini.
2. Sebelum memberikan informasi seperti itu, yang memberikan Partai Mei permintaan yang disimpan atau rahasia hanya digunakan untuk kondisi subjek. Jika tidak dapat menerima Partai sesuai dengan permintaan, ia akan memberitahu menyediakan Party, yang kemudian akan menentukan apakah informasi yang diberikan harus jua. Jika menerima Partai menerima informasi tunduk pada syarat-syarat, akan terikat oleh mereka.
4. Prosedur untuk saling berhubungan permintaan bantuan
in the absence of applicable international agreements pada keadaan tidak adanya perjanjian internasional yang berlaku
Pasal 27 – Prosedur untuk saling berhubungan permintaan bantuan pada keadaan tidak adanya perjanjian internasional yang berlaku .
1. Di mana tidak ada gotong-royong atau aturan perjanjian berdasarkan seragam atau pertentangan antara undang-undang yang berlaku dan meminta meminta pihak, maka ketentuan ayat 2 hingga 9 dari artikel ini akan berlaku. Ketentuan pasal ini tidak akan berlaku seperti itu di mana perjanjian, atau aturan perundang-undangan yang ada, kecuali jika pihak yang bersangkutan setuju untuk menerapkan salah satu atau semua sisanya artikel ini
2. a. Setiap Pihak harus menunjuk satu pusat kekuasaan atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menjawab permintaan bantuan untuk saling, pelaksanaan seperti permintaan mereka atau transmisi kepada otoritas kompeten untuk eksekusi mereka. bb. kewenangan pusat akan langsung berkomunikasi satu sama lain; c. Setiap Pihak harus, pada saat tanda tangan atau bila deposito dan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau accession, berkomunikasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa nama dan alamat yang berwenang yang ditunjuk menurut ayat ini; d. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus membuat dan memelihara Diperbaharui register dari pusat otoritas yang ditunjuk oleh Pihak. Setiap Pihak harus menjamin bahwa rincian dilaksanakan pada daftar yang benar setiap saat.
3. Reksa permintaan bantuan di bawah artikel ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Partai meminta, kecuali jika bertentangan dengan hukum Pihak yang diminta.
4. Pihak yang diminta, di samping alasan penolakan ditetapkan dalam Pasal 25, ayat 4, menolak bantuan jika: a    sebuah permintaan kekhawatiran suatu pelanggaran yang yang diminta Partai mempertimbangkan pelanggaran politik atau suatu pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran politik, atau b     ia menganggap bahwa pelaksanaan permintaan yang cenderung merugikan para kedaulatan, keamanan, ordre umum atau kepentingan penting lainnya.
5. diminta Partai Mei memperlamakan pada permintaan jika tindakan tersebut akan merugikan penyelidikan pidana atau proses yang dilakukan oleh para penguasa.
6. Sebelum menolak atau postponing bantuan, yang diminta Pihak harus, dimana tepat setelah berkonsultasi dengan meminta Partai, mempertimbangkan apakah permintaan tersebut dapat diberikan sebagian atau terganggu karena kondisi tersebut dianggapnya perlu.
7. Partai yang diminta akan segera memberitahukan kepada Pihak yang meminta hasil pelaksanaan permintaan untuk bantuan. Reasons shall be given for any refusal or postponement of the request. Alasan akan diberikan untuk setiap penolakan atau penangguhan dari permintaan. Pihak yang diminta juga akan meminta informasi kepada Partai dari setiap alasan yang mungkin menyebabkan pelaksanaan permintaan atau kemungkinan untuk menunda itu signifikan.
8. Pihak meminta permintaan yang yang diminta Partai merahasiakan kenyataan dari setiap permintaan yang dibuat di bawah bab ini juga sebagai subjek, kecuali sebagaimana yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Jika Pihak yang diminta tidak dapat memenuhi permintaan untuk kerahasiaan, ia harus segera meminta informasi kepada Partai, yang kemudian akan menentukan apakah permintaan bagaimanapun harus dilaksanakan.
9. a. Dalam hal yang urgensi, permintaan bantuan untuk saling berhubungan atau komunikasi itu dapat dikirimkan langsung oleh peradilan yang berwenang untuk meminta Pihak berwenang seperti yang diminta Pihak. Dalam setiap kasus, salinan akan dikirim pada waktu yang sama dengan pusat kekuasaan yang diminta Partai melalui pusat kekuasaan meminta pihak. b. Setiap permintaan atau komunikasi di bawah ayat ini dapat dilakukan melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol). c. Di mana permintaan dibuat berdasarkan sub-ayat a. artikel ini dan kewenangan yang tidak kompeten untuk menangani permintaan, ia akan merujuk ke permintaan otoritas nasional yang kompeten dan memberitahukan secara langsung meminta Pihak yang telah melakukannya. d.    Permintaan atau komunikasi yang dibuat di bawah ini ayat yang tidak melibatkan tindakan paksaan mungkin akan langsung dikirimkan oleh otoritas yang kompeten dari Pihak meminta kepada otoritas kompeten yang diminta Pihak e. Setiap Pihak, pada saat tanda tangan atau bila deposito dan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau accession, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa itu, untuk alasan efisiensi, permintaan yang dilakukan dalam ayat ini adalah untuk dibenahi nya kewenangan pusat.
Pasal 28 – Kerahasiaan dan pembatasan pada penggunaan :
1. Bila tidak ada gotong-royong atau aturan perjanjian berdasarkan seragam atau pertentangan antara undang-undang yang berlaku dan meminta pihak yang diminta, ketentuan pasal ini akan berlaku. Ketentuan pasal ini tidak akan berlaku seperti itu di mana perjanjian, atau aturan perundang-undangan yang ada, kecuali jika pihak yang bersangkutan setuju untuk menerapkan salah satu atau semua sisanya artikel ini..
2. Pihak yang diminta membuat pasokan bahan atau informasi sebagai respons atas permintaan tergantung pada kondisi bahwa: a. rahasia yang disimpan di mana untuk saling meminta bantuan hukum tidak dapat sepenuhnya pada keadaan tidak adanya kondisi seperti itu, atau b. tidak digunakan selama proses penyelidikan atau selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tersebut.
3. Jika meminta Partai tidak dapat sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ia harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya, yang kemudian akan menentukan apakah informasi yang diberikan harus jua. Bila meminta Partai menerima kondisi ini akan terikat olehnya.
4. Setiap Pihak yang pasokan bahan informasi atau terganggu kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat memerlukan lainnya pihak untuk menjelaskan, dalam kaitannya dengan kondisi itu, penggunaan dibuat dari informasi atau materi.

4.7 Aplikasi Kebijakan dan Tindakan Hukum
Saat ini Indonesia telah memiliki cyber law untuk mengatur tentang cyber crime berikut sanksi bila terjadi tindak pidan tersebut di Indonesia. Sehingga kepastian hukum dalam cyber space dapat terjamin dan dapat digunakan oleh pengguna tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun beberapa hal harus diketahui bahwa Penegak hukum dala cyber crime bukanlah menggunkan pistol atau pentungan namun perlu ketrampilan di bidang teknologi informasi. Sudah waktunya dibentuk polisi cyber, jaksa cyber, dan hakim cyber yang keahliannya menangani cyber crime.
Dalam prakteknya sebelum dipakai UU No. 11 tahun 2008 yang sering dipakai dalam menangani kasus ini adalah UU no. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan KUHP, namun belum dapat menjelaskan secara spesifik dalam penangananan kasus kejahatan mayantara.
Sehingga telah memenuhi syarat utuk menjalankan konvensi palermo 2001 dan Konvensi Budapest 2001 dimana untuk menghormati hak ekstradisi dalamnegeri maka perlu dibuat Undang-Undang yang memenuhi kessepakatan Internasional, karen pelanggaran dalam Cyber Crime bersifat menembus batas wilayah negara. Jadi Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE adalah telah memenuhi tanggung jawab pelaksanaan hukum dalam negeri dalam rangka jaminan hukum penindakan terhadap cyber crime. Sehingga ada kepastian hukum dalam hal cyber spice dan data-data elektronik karena penggunaannya telah banyak dan dibutuhkan oleh beberapa kalangan.
Penggunaan teknologi informasi dalam segala bidang perlulah dijamin kerahasiaanya. Terutama yang berkaitan dengna orang banyak seperti perbankan, lembaga pembiayaan, data pemerintahan dan militer. Kerugian dapat dicapai lebih banyak apabila berkaitan dengan perbankan, juga dapat terganggunya keamanan publik apabila sistem informasi publik tergannggu.
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 sangat membantu penegak hukum di Indonesia. Selama ini Penegak hukum mengalami kesulitan dalam dalam menghadapi merebaknya cyber crime. Oleh karena itu parat hukum harus mencari pasal dalam KUHP dan UU yang dapat menjerat kasus ini. Hukum lain yang banyak digunakan adalah UU telekomunikasi, UU hak cipta, UU hak hak paten.
Paling tidak secara kepastian hukum dasar hukum penindakannya telah diperkuat dengan dasar hukukm yang kuat dalam pelaksanaan hukum dalam negeri Indonesia terutama dalam bidang teknologi Informasi.

4.6.1 Jurisdiksi Hukum Pidana terhadap Cyber Crime.
Dalam ruang cyber pelaku pidana sulit untuk ditindak oleh karena pelakunya ada di luar wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi permasalahan Yurisdiksi Hukum di Indonesia. Terkait dengan hukum yang berlaku maka dikenal adanya beberapa asas yang biasa digunakan , yaitu :
1. Subyektif teritorial, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum pidana di mana akibat perbuatan tindak pidana di negara lain.
2. Obyektif teritorial, hukum yang berlaku dimana akibat utama perbuatan terjadi dan memberikan dampak sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. Nationality, yang menentukan dimana negara memiliki yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana.
4. Negara pasif yaitu yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban kejahatan.
5. Prinsip perlindungan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasrkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara, dari kejahatan yang dilakukan dari luar wilayahnya.
6. Asas Universalitas atau asas interest jurisdictions, pada umumnya asa ini memenuhi hukuman atas kejahatan kemanusiaan, yang dapat digunakan untuk menangani kasus cyber crime.
Kiranya hukum harus memenuhi kriteria diatas oleh sebab itu perdebatan antara perbedaan persepsi dalam pembuatan UU ITE tahun 2008 berdasarkan asas ini karena menganggap hanya KUHP saja pelaku dapat dijerat hukum. Karena di US kejahatan mayantara dapat dijerat dengan KUHP.
Mengingat bahwa ada keterbatasan yuruisdiksi hukum internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum dalam negeri Indonesia maka perlunya hak ekstrateritorial untuk dijaga ketahanan dan pertahanan dalam negeri..
4.6.2 Strategi Penindakan Cyber Crime di Indonesia
Strategi yang dapat dialakukan dalam penanganan Cyber Crime adalah :
1. Pembentukan Cyber Police.
Cyber Police adalah sebuah kebutuhan kepolisian pada masa depan di dalam membawa perubahan citra hukum yang lebih baik bagi dunia teknologi Informasi Indonesia di mata Internasional yang selama ini dikategorikann sebagai negara yang tidak bekerjasama dalam menghancurkan pelaku dunia maya. Karena Cyber police ini sudah mendesak menjadi sebuah kebutuhan. Cyber Police ini harus banyak bekerjasama dengan interpol. Disamping adanya polisi Cyber juga perlu adanya jaksa Cyber, Hakim Cyber dan Pengacara Cyber yang melakukan advokasi dengan sertifikasi tertentu dengan latar belakang ilmu yang memadahi.
2. Melakukan kerjasama Internasional baik Multilateral ataupin bilateral..
Karena dunia maya merupakan pergaulan yang bebas dan seimbang, dimana pemainnya akan menyadari bahwa kebebasan itu untuk dibatasi. Maka kerjasama internasional merupakan langakah untuk membatasi kebebasan itu dengan mengatur kesepakatan bersama akibat cyber crime mengingat dampaknya yang lebih luas.
Aplikasi lebih lanjut adalah dengan adanya Undang-Undang ITE tidaklah lagi kesulitan dalam mengaplikasikan kekuatan hukum penindakan terhadap Cyber Crime. Meskipun sebelumnya telah banyak digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.
Namun UU diatas di masa depan juga masih berguna guna memperkuat hukum-hukum yang lebih spesifik untuk melakukan pengaduan delik hukum yang berlaku dengan undang-undang khusus yang mendukung UU ITE.
Namun Undang-Undang Khusus lebih memudahkan aparat Hukum dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus Cyber Crime.
Paling tidak dengan UU tentang ITE adalah :
1. telah mampu mengadobsi Konvensi Budapest tentang berbagai bentuk kejahatan Mayantara antara lain menentukan berbagai bentuk pidana seperti: penipuan, penyadapan, pemerasan, teror, pornografi, perjudian hak cipta dan lain-lain yang merugikan pihak Lain.
2. Mentaati konvensi Internasional tentang Cyber Crime untuk menjamin kepercayaan internasional dalam pergaulan internasional
Paling tidak dengan dibuatnya UU ITE ini menambah kekuatan penindakan pelanggaran pada bentuk kejahatan mayantara. Sehingga ada pengakuan internasional tentang penghormatan negara Indonesia di dalam Yurisdiksi Internasional.
Hambatannya adalah pengetahuan yang masih kurang dari korban diakibatkan karena ketidak tahuan, ketidak mampuan, dan pemahaman komputer dan internet yang masih kurang. Sehingga apabila yang merasa dirugikan tidak dapat melaporkan segala peristiwa kriminal yangd dialami, Karena banyak kendala yang harus dihadapi atau jarak yang ditempuh dianggap terlalu jauh dan merupakan keteledoran.
Namun bagi lembaga swasta kejahatan mayantara cukup mengganggu seperti pernabangkan yang menggunakan jasa e-banking, atau perusahaan perdagangan yang menggunakan jasa e commers (perdagangan lewat internet). Namun berjalan dengan perkembangan jaman dan teknologi informasi pengetahuan semakin meningkat maka Undang-Undang ITE sebagai dasar hukum penindakan Cyber Crime akan banyak membantu terutama pengguna internet dalam negeri dan pihak luar negeri yang akan melakukan transasksi dengan warga Indonesia melalui jasa internet atau on line.
Pelatihan, pendidikan kejuruan bahkan cabang ilmu baru yang menkonsestrasikan pada hukum telekomunikasi yang mengkhususkan dalam transaksi ekonomi perlu dikembangkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemakai, tenaga profesional baik swasta dan pemerintahan, Sehingga kejahatan mayantara dapat diantisipasi.
Sebenarnya antisipasi melalui program aplikasi komputer yang dibuat oleh perusahaan provider yang merupakan jasa fasilitas pelayanan jarak jauh telah semakin meningkatkankeyakinan publik pada penggunaan jasa on line untuk transasksi elektronik.
Untuk melihat perbandingan dari konvensi Budapest dan UU ITE dapat kita lihat bagan berikut :
Bagan Perbandingan UU ITE dan konvensi Budapest

Perbuatan Yang Dilarang dalam UU ITE Konvensi Budapest membahas tentang sangsi pidana. : Keterangan
1. Pelanggaran kesusilaan.
2. Perjudian.
3. penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. pemerasan dan/atau pengancaman.
5. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
6. menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian bersifat SARA.
7. ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.
8. melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
9. melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik milik Orang lain.
10. melakukan intersepsi yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik sedang ditransmisikan.
1. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer.
akses ilegal,
cegatan ilegal,
4. Data gangguan,
5. penyalahgunaan perangkat

Komputer yang berhubungan dengan pelanggaran dalam Konvensi ini adalah :
Computer yang terkait pemalsuan.
yang terkait penipuan.
Pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak
f. Pelanggaran yang berkaitan pelanggaran hak cipta dan hak-hak yang terkait .
Undang-undang ITE telah menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia serius menangani Cyber Crime.
Hukum Nasional Hukum Internasional Menghormati hak Ekstradisi.

Bab V
Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan
Saat ini sudah dibentuk UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus Cybercrime. Masyarakat mulai lega dan tidak menghadapi ancaman cyber crime dengan jaminan kepastian hukum ini.
Disampin itu segala macam sangsi, hukuman telah dipertegas dalah pasal-pasal undang-undang ini, sehingga pihak-pihak aparat penegak hukum mampu menegakkan dan menangani kasus ini dengan baik.
KUHP dan Undang-Undang lain seperti :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Banyak digunakan sebelumnya untuk menangani kasus mayantara namun hanya KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang paling banyak digunakan.
Pengembangan tentang Undang-Undang ini dibutuhkan dengan dibuatnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendukung.
Selanjutnya dapat disimpulkan lebih jauh bahwa :
1. Cyber crime merupakan bagian dari perkembangan teknologi khususnya di bidang tegnologi Informasi, mempercepat proses globalisasi.
2. Upaya penanggulangan cyber crime dalam menciptakan keamanan internasional terutama dalam informasi dan pembentukan opini masyarakat internasional.

6.2 Saran
Saran yang diberikan dalam penelitian ini bagi pembaca adalah :
a. Institusi penegak hukum perlu mempelopori dan merekomendasikan dan melaksanakan dengan baik produk hukum tentang Cyber Crime yaitu UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE.
b. Selain membentuk Cyber crime police juga memberikan penekanan bagi aparat penegak hukum agar memiliki ketrampilan dasar dalam menggunakan komputer dan internet sehingga mampu mengatasi kejahatan di dalam dunia maya.

About these ads

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s